Jakarta, – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa
kondisi fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan tidak sedang
menuju krisis. Pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui
pengelolaan fiskal yang pruden, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta
peningkatan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Berbagai indikator makro menunjukkan perbaikan sehingga menjadi
landasan optimisme terhadap prospek ekonomi ke depan. Hal tersebut ia
sampaikan dalam wawancara di sebuah podcast.
"Perekonomian kita
terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia
tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan
terus diperbaiki," ujar Menkeu.
Menkeu menjelaskan
bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas
ekonomi di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus
mendorong berbagai kebijakan yang mampu memperkuat kegiatan ekonomi riil
agar manfaat pertumbuhan dapat semakin dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, pemerintah
juga memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali.
Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi
oleh sentimen pasar dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional.
Pemerintah bersama otoritas terkait terus menjaga stabilitas sistem
keuangan melalui koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK).
Dalam kesempatan
tersebut, Menkeu juga menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Defisit APBN dijaga tetap berada di
bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),
sedangkan rasio utang pemerintah masih berada pada tingkat yang aman
dibandingkan berbagai negara lain.
"Tahun lalu defisit
APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan
tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40
persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,"
jelas Menkeu.
Terkait berbagai
program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan
Koperasi Merah Putih, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah terus
melakukan evaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat
sasaran. Menurutnya, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap
awal sehingga pengawasan dan penyempurnaan akan terus dilakukan. Ia
menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah efisiensi
anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi
dengan instansi pelaksana agar penggunaan anggaran negara semakin
akuntabel.
"Pemerintah tidak
menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting
adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,"
katanya.
Menkeu juga menegaskan
bahwa dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet,
Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal
dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil
keputusan. Menurut Menkeu, seluruh keputusan pemerintah diambil melalui
mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek
ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara.
Di sisi lain, Menkeu
memastikan reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat,
termasuk pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan
kepabeanan. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap
aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Berbagai langkah
pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, rotasi pegawai,
hingga penindakan terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan
kewenangannya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan integritas
institusi sekaligus memperkuat penerimaan negara.
"Penyelewengan pasti
ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah
mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar
semakin bersih," tegas Menkeu.