Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026–2031 yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (21/07/2026).
Momentum tersebut menjadi penguatan sinergi antara pemerintah dan pengembang dalam mempercepat pelaksanaan Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah, khususnya penyediaan rumah layak dan berkualitas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VII APERSI di Bali, Deddy Indrasetiawan, S.E. resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP APERSI Masa Bakti 2026–2031 bersama jajaran pengurus baru yang akan melanjutkan peran strategis organisasi dalam mendukung pembangunan perumahan nasional.
Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas regenerasi kepemimpinan APERSI yang berjalan baik serta kontribusi nyata asosiasi tersebut dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat.
"Saya senang regenerasi di APERSI berjalan mulus dan berkat dukungan APERSI juga 62.000 rumah untuk rakyat dari Presiden Prabowo dapat terwujud, karena jembatan dari Presiden adalah para pengembang," ujar Menteri Ara.
Menteri Ara menegaskan bahwa APERSI merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Untuk itu, pemerintah mendorong seluruh anggota APERSI agar terus membangun rumah subsidi yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah terus menghadirkan berbagai kebijakan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR. Pada tahun 2026, pemerintah menetapkan target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah, dengan realisasi hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai sekitar 102.900 unit rumah.
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses rumah subsidi, yakni hingga Rp12 juta per bulan bagi masyarakat lajang dan Rp14 juta per bulan bagi masyarakat yang telah berkeluarga. Di sisi lain, BP Tapera juga tengah mematangkan skema KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun guna menghadirkan cicilan yang lebih ringan bagi masyarakat.
Menteri PKP juga meminta APERSI untuk terus mendukung implementasi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk mendorong pemerintah daerah agar merealisasikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah MBR.
Pada kesempatan itu, Menteri Ara turut memaparkan berbagai capaian Kementerian PKP dalam menjalankan Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah melalui penayangan video kinerja kementerian.
Ia juga memperkenalkan kebijakan baru yang mendorong pembangunan perumahan yang lebih berkelanjutan, yakni kewajiban menanam satu pohon untuk setiap satu unit rumah subsidi yang dibangun serta penerapan pengelolaan sampah yang baik di lingkungan perumahan.
Selain pembangunan rumah tapak, Menteri PKP juga mengajak APERSI untuk semakin meningkatkan pembangunan rumah susun subsidi sebagai salah satu solusi penyediaan hunian di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan menyampaikan komitmen organisasi untuk mendukung penuh target pembangunan rumah subsidi sebanyak 110.000 unit pada tahun 2026, mempercepat penyerapan kuota FLPP, serta terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai tantangan sektor perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang selama ini menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dalam memperoleh pembiayaan perumahan.
APERSI juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP atas berbagai langkah dan solusi yang telah diberikan pemerintah dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan di sektor pembiayaan perumahan.
"Rumah adalah benteng keluarga. Dari keluarga yang kuat akan tumbuh bangsa yang kuat. Saya mengajak seluruh anggota APERSI untuk menjadi pelaku usaha yang melahirkan harapan bagi rakyat dalam memiliki rumah," ujar Ketua Umum APERSI Deddy Indrasetiawan.
Menteri PKP berharap kepengurusan baru DPP APERSI
dapat semakin solid serta terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah
dalam menyediakan rumah layak, berkualitas, dan terjangkau bagi
masyarakat.
Sinergi pemerintah, pengembang, perbankan, serta
seluruh pemangku kepentingan diyakini menjadi kunci utama untuk
mewujudkan Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah dan memperluas akses
hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.