Blitar — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026).
Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Bupati Blitar Rijanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan salah satu terobosan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung pelaku usaha di sektor perumahan.
Program KPP tidak hanya memberikan akses pembiayaan bagi UMKM yang ingin memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah, tetapi juga bagi pelaku usaha di sektor perumahan seperti pengembang, kontraktor, produsen bahan bangunan, hingga toko material agar ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Dalam dialog bersama peserta, Menteri PKP menyoroti masih adanya masyarakat yang bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah terus menghadirkan berbagai skema pembiayaan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Kalau masih banyak masyarakat yang terjerat rentenir, berarti negara harus hadir. Kita tidak perlu marah kepada rentenir, tetapi menghadirkan solusi yang lebih baik. KPP memberikan akses yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan bunga yang jauh lebih rendah sehingga masyarakat memiliki pilihan pembiayaan yang lebih menguntungkan,” ujar Menteri PKP.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan sejumlah debitur KPP untuk memastikan proses pengajuan pembiayaan berjalan mudah serta persyaratan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan. Beberapa penerima KPP merupakan pelaku UMKM yang memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk memperbaiki rumah yang sekaligus digunakan sebagai tempat usaha sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga.
Salah seorang debitur asal Tulungagung yang memiliki usaha toko bangunan mengaku memperoleh pembiayaan KPP sebesar Rp2 miliar. Ia mengatakan sebelum adanya KPP, pinjaman usaha yang diperoleh dikenakan bunga sekitar 12 persen, sedangkan melalui KPP bunga yang dibayarkan hanya sekitar 6 persen sehingga beban usaha menjadi jauh lebih ringan.
Menteri PKP juga menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap KPP mendapat respons positif dari pemerintah melalui penambahan plafon pembiayaan.
“Minggu lalu saya dipanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Karena antusiasme masyarakat sangat tinggi, plafon Kredit Program Perumahan tahun ini ditingkatkan dari semula Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ini menunjukkan pemerintah serius memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Menteri PKP.
Sementara itu, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menegaskan komitmen BRI untuk terus mendukung berbagai program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
“BRI adalah bank milik rakyat. Semangat kami adalah membantu rakyat melalui program-program pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan. Hingga 30 Juni 2026, realisasi penyaluran KPP melalui BRI telah mencapai Rp10,55 triliun dari target sebesar Rp12 triliun. Kami akan terus mendukung agar program ini semakin luas manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut juga disalurkan pembiayaan KPP kepada 632 debitur dengan total nilai mencapai Rp121,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp91,7 miliar disalurkan kepada debitur dari sisi demand, yaitu masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan untuk memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah. Sementara sisanya disalurkan kepada debitur dari sisi supply, yakni pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan dan rantai pasoknya.
Melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, dan pemerintah daerah, program KPP diharapkan semakin memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem usaha di sektor perumahan. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM, menggerakkan ekonomi daerah, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan informal berbunga tinggi.
Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-apresiasi-capaian-kpp-bri-sebesar-rp12-triliun