PATI - Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa
pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam pemberantasan korupsi.
Hal itu disampaikan Chandra saat membuka Sosialisasi Kampanye
Antikorupsi Melalui Program Pariwara di Lingkungan Pemkab Pati, yang
digelar di Pendopo Kabupaten, Selasa (14/7).
Kegiatan yang digelar oleh Pemkab Pati tersebut diikuti jajaran
OPD, BUMD, RSUD, Puskesmas, SMP/MTs Negeri, serta desa perluasan dan
desa antikorupsi guna memperkuat budaya integritas di lingkungan
pemerintah daerah.
"Sosialisasi antikorupsi harus terus dilaksanakan. Saya meminta
Inspektorat agar setiap laporan segera ditindaklanjuti sebagai langkah
perbaikan, karena yang utama adalah pencegahan," kata Chandra.
Ia pun menegaskan, sosialisasi tersebut merupakan langkah strategis
untuk membangun budaya antikorupsi sekaligus mendukung pembangunan
Kabupaten Pati yang berkelanjutan.
Menurutnya, integritas aparatur menjadi fondasi utama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin baik.
"Pencegahan menjadi kunci utama pemberantasan korupsi. Karena itu,
kita harus memperkuat integritas dan dedikasi dalam melayani
masyarakat," ujar Chandra.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan daerah akan terus
dilanjutkan. Selain infrastruktur, pemerintah daerah akan memberi
perhatian lebih besar pada penguatan sektor pendidikan sebagai bagian
dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pembelajaran
untuk memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan. Saya berharap
seluruh peserta menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap
pelaksanaan tugas," tutur Chandra.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pati, R. Hari Wibowo,
menyampaikan bahwa apabila di kemudian hari misalnya terjadi dugaan
penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah, diharapkan hal itu lebih
dahulu ditangani melalui mekanisme pengawasan oleh Inspektorat. Apabila
masih dapat diperbaiki, penyelesaiannya dilakukan melalui pembinaan.
Namun, jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, penanganan akan
dilanjutkan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara juga menghadirkan Putri
Indonesia Pariwisata 2026, Karina Moudy Widodo, sebagai bagian dari
kampanye antikorupsi. Kehadirannya diharapkan menjadi inspirasi bahwa
prestasi dapat diraih melalui kerja keras, integritas, dan kemampuan,
tanpa praktik korupsi maupun nepotisme.