Jakarta, 3/7/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan Purbaya (Menkeu), Purbaya
Yudhi Sadewa, meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) di Jawa Tengah sekaligus pelaksanaan sejumlah program prioritas
pemerintah dalam kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Semarang I pada Jumat (3/7).
Hingga Semester I Tahun 2026, kinerja APBN di Jawa Tengah menunjukkan
kondisi yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian. Pendapatan
negara telah terealisasi sebesar 46,56 persen dari target dan tumbuh
13,33 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, realisasi
belanja negara mencapai 52,06 persen dari pagu yang ditetapkan,
mencerminkan peran APBN yang terus optimal dalam mendukung pembangunan
dan pelayanan publik. Kinerja fiskal tersebut turut menopang
perekonomian Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 5,89 persen. Pertumbuhan
ini didukung oleh aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai
program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.
"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator
ekonomi yang masih perlu diperkuat," ujar Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya juga memonitor berbagai
langkah yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam
mengawal implementasi program prioritas pemerintah, mulai dari Program
Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP),
hingga pembangunan Sekolah Rakyat.
Untuk Program Makan Bergizi Gratis, hingga pertengahan tahun 2026
program tersebut telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat
melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan melibatkan
18.854 pemasok lokal dan menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja.
Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi
juga memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Dalam mendukung keberhasilan program tersebut, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb) melakukan monitoring melalui pendampingan yang
dilaksanakan Kanwil DJPb dan KPPN di sejumlah SPPG di Jawa Tengah,
antara lain SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo
Magelang, dan SPPG Tengaran Bener Semarang. Pendampingan tersebut
bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan,
akuntabel, dan tepat sasaran sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala
di lapangan.
"DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk
melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur," tegas Menkeu.
Selain itu, perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan
untuk memperkuat perekonomian desa. Hingga saat ini telah terbentuk
8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan total lebih dari
43 ribu volume transaksi. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu
memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi produktif sekaligus
menjadi penggerak ekonomi lokal.
Kemudian, Sekolah Rakyat di Jawa Tengah menjadi bagian dari upaya
pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Saat ini program tersebut
telah berjalan di 16 kabupaten/kota melalui 16 lokasi sekolah dengan 110
rombongan belajar yang melayani sekitar 3.080 siswa. Pembangunan
Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus diakselerasi guna mendukung
pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
Menkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian
Keuangan di Jawa Tengah yang terus menjaga kualitas pelaksanaan APBN
sekaligus mengawal berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya,
keberhasilan berbagai program tersebut memerlukan sinergi yang erat
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat. Menkeu juga menekankan pentingnya optimalisasi belanja APBD
agar memberikan dampak yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat.