Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga komunikasi yang efektif dan kepercayaan publik.
Menurutnya, perubahan lanskap komunikasi digital menuntut pemerintah membangun komunikasi yang adaptif agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima masyarakat.
"Yang kita lakukan adalah memperebutkan trust, kepercayaan publik. Ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini. Kalau bisa dirumuskan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah public trust. Jadi, kalau salah satu unsur ini lemah, keberhasilan komunikasi kebijakan akan mendapatkan tantangan. Kebijakan yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang dipercaya," ujar Wamen Nezar dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (15/07/2026).
Wamen Nezar mengatakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi.
Kondisi tersebut menuntut komunikasi kebijakan mampu bersaing dengan berbagai narasi yang berkembang di ruang digital, seiring masyarakat kini dapat mengakses, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform digital.
"Sekarang sumber informasi itu tersebar. Masyarakat tidak perlu menunggu media untuk mendapatkan informasi. Tidak perlu menunggu humas menulis press release. Begitu ada peristiwa, mereka langsung mencari berbagai sumber informasi yang memiliki akun media sosial atau situs yang bisa diakses. Mereka juga membuat kontennya sendiri dan mengunggahnya ke media sosial. Kadang-kadang versi yang dihasilkan digital creator bersaing dengan informasi resmi pemerintah," jelas Wamen Nezar.
Menurut Wamen Nezar, tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks karena algoritma media sosial lebih banyak membentuk persepsi berdasarkan sentimen daripada fakta.
Kondisi tersebut memicu polarisasi, echo chamber, dan fenomena post-truth yang memengaruhi cara masyarakat memaknai suatu kebijakan.
"Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita suka dan tidak suka. Yang penting bukan faktanya, tetapi sentimennya. Dari sentimen kemudian terbentuk persepsi. Persepsi inilah yang kemudian membingkai cara kita melihat persoalan dan menafsirkan realitas. Konstruksi realitas itu dibentuk bukan karena pengalaman kita langsung, tetapi dimediasi oleh platform media sosial. Kita berhadapan dengan satu fenomena post-truth," ungkap Wamen Nezar.
Karena itu, Wamen Nezar menekankan komunikasi pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog untuk membangun kembali kepercayaan publik di tengah dinamika ruang digital.
"Yang harus kita kejar sekarang adalah reclaiming the trust. Bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan publik. Kita harus mengelola percakapan. Pola komunikasinya tidak bisa elitis, tetapi harus empatik. Bagaimana kita berinteraksi langsung dengan publik itu sangat penting," tegas Wamen Nezar.
Selain memperkuat pendekatan komunikasi, Wamen Nezar menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan untuk membaca dinamika ruang digital secara cepat dan akurat.
Menurutnya, social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini dapat membantu pemerintah mengantisipasi potensi krisis komunikasi, termasuk penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
"Kita bisa menggunakan social listening untuk menangkap kata kunci yang sedang dibicarakan di media sosial. Kita membaca analisis sentimen karena teknologi sangat membantu untuk itu. Kita juga bisa membuat early warning terhadap percakapan publik yang mungkin berdampak dan melakukan monitoring terhadap potensi krisis. Tantangan lain adalah penerapan artificial intelligence. Ada banyak deepfake yang muncul dan itu dapat mengacaukan lanskap komunikasi kita," papar Wamen Nezar.
Wamen Nezar mengatakan berbagai negara telah menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi komunikasi pemerintahan.
Menurutnya, praktik komunikasi kebijakan di sejumlah negara dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat komunikasi publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Di Inggris, mereka membuat Government Communication Service, di mana setiap kebijakan dimulai dari audience, kemudian ada insight, memotret behavior change terhadap satu isu, lalu mengukur level trust dari informasi yang disampaikan. Di Taiwan ada digital democracy. Di Estonia juga ada digital government. Saya kira kita bisa belajar banyak dari sana," ujar Wamen Nezar.
Wamen Nezar menegaskan integritas informasi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, humas pemerintah memiliki peran strategis sebagai penerjemah kebijakan sekaligus penghubung antara negara dan masyarakat.
"Public trust hanya bisa kita dapatkan kalau kita jujur dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah karena itu akan merusak trust. Peran strategis pranata humas bukan sekadar penyampai informasi, melainkan penerjemah kebijakan dan penjaga jembatan antara negara dan warga," pungkas Wamen Nezar.