Jakarta, Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda
Agung menegaskan bahwa koordinasi kebijakan fiskal, moneter,
makroprudensial, dan sektor keuangan merupakan kunci menjaga stabilitas
sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya
ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan dalam The 20th Bulletin
of Monetary Economics and Banking (BMEB) International Conference di
Bali pada Jumat (31/7).
Dalam paparannya, Wamenkeu menjelaskan bahwa kebijakan moneter berperan
sebagai lini pertahanan pertama untuk menjaga stabilitas nilai tukar,
mengendalikan inflasi, dan memulihkan kepercayaan pasar. Namun,
penyesuaian suku bunga yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dapat
menimbulkan konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu
diimbangi dengan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan dan menjaga
daya beli masyarakat, serta kebijakan makroprudensial yang memastikan
likuiditas dan penyaluran kredit tetap terjaga.
“Ini adalah koordinasi kebijakan yang perlu kita gunakan sebagai kerangka kerja dalam situasi saat ini,” kata Wamenkeu.
Di sisi fiskal, Wamenkeu mengatakan pemerintah melakukan stabilisasi
harga energi dan pangan, pelaksanaan program prioritas pemerintah,
efisiensi belanja negara, serta menjaga defisit APBN tetap berada di
bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah juga tetap mempertahankan
subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan inflasi
tetap berada dalam sasaran, sembari memfokuskan belanja negara pada
program-program prioritas melalui peningkatan efisiensi belanja
pemerintah.
"Tujuan kebijakan fiskal dalam situasi saat ini adalah menyeimbangkan
antara mendukung pertumbuhan dan pada saat yang sama kita mempertahankan
keberlanjutan fiskal untuk menjaga defisit fiskal kita di bawah 3
persen," ujar Wamenkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menegaskan pentingnya
koordinasi antarlembaga melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum tersebut
menjadi wadah untuk melakukan asesmen risiko, menyusun respons kebijakan
secara terpadu, dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah
dinamika global yang semakin kompleks.
Wamenkeu mengungkapkan bahwa koordinasi kebijakan yang kuat telah
menghasilkan ketahanan ekonomi Indonesia. Pada triwulan I 2026, ekonomi
Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen, inflasi tetap terjaga dalam
kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen, defisit fiskal
semester I 2026 berada pada level 0,76 persen terhadap PDB, cadangan
devisa mencapai USD145,6 miliar, dan pertumbuhan kredit tetap kuat
sebesar 12,67 persen.
“Ini merupakan contoh bagaimana kebijakan moneter, fiskal, dan sektor
keuangan dapat saling berkoordinasi dalam mengelola perekonomian di
tengah tantangan ekonomi global, khususnya dalam menjaga stabilitas,”
kata Wamenkeu.