Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi
Sadewa menegaskan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia
tetap terjaga pada triwulan II 2026 meski dunia kembali dihadapkan pada
meningkatnya konflik geopolitik, lonjakan harga energi, dan tingginya
volatilitas pasar keuangan global. Hasil asesmen Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan ketahanan ekonomi domestik tetap kuat
berkat koordinasi erat antarlembaga dalam menjaga stabilitas
makroekonomi dan sistem keuangan.
“KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner
Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan assessment
forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini
seiring ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus
melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antar lembaga anggota
KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat
berkala KSSK ketiga tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa
tanggal 28 Juli 2026 yang lalu,” ungkap Menteri Keuangan saat menghadiri
Konferensi Pers Hasil Rapat Bekala KSSK II tahun 2026, pada Senin
(03/08), di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa APBN terus
menjalankan perannya sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli
masyarakat melalui berbagai kebijakan pemerintah, serta mendorong
investasi melalui proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.
Aktivitas manufaktur juga kembali menunjukkan ekspansi pada Juli 2026
dengan PMI Manufaktur di level 50,2, mencerminkan mulai pulihnya
optimisme dunia usaha. Dengan sinergi kebijakan yang terus diperkuat,
pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diprakirakan berada pada
kisaran 5,6–6,0 persen.
Hingga akhir triwulan II 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai
Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan
realisasi Rp1.035,7 triliun atau tumbuh tinggi 24,6 persen. Menkeu
menyebut capaian tersebut didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi,
keberhasilan implementasi Coretax yang semakin meningkatkan efektivitas
administrasi perpajakan, serta penguatan upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi penerimaan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan
cukai mencapai Rp152 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) terealisasi Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen.
Di sisi belanja, hingga akhir semester II 2026 Belanja Negara telah
mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen. Anggaran tersebut
dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah,
termasuk Program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial,
pembangunan infrastruktur, pembayaran subsidi dan kompensasi energi,
serta pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN.
Selain itu, APBN juga terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat
dari dampak gejolak global. Hingga triwulan II 2026, subsidi dan
kompensasi energi serta pangan telah direalisasikan masing-masing
sebesar Rp116 triliun dan Rp116,9 triliun. Sementara itu, Program Makan
Bergizi Gratis telah menyerap anggaran Rp101,1 triliun untuk menjangkau
63,13 juta penerima manfaat, disertai penguatan berbagai program
perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“APBN menjalankan peran strategis melalui kinerja pendapatan negara yang
positif, belanja negara yang optimal, serta pembiayaan yang terukur,”
tukasnya