KEMENKO PMK – Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang berdampak di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan dilakukan secara terpadu untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari akses, logistik, kesehatan, pengungsian, hingga layanan dasar, dapat segera dipenuhi.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, dalam Program Kabar Petang TV One, pada Kamis (20/8/2026).
Lilik menjelaskan, pemerintah telah memperkuat koordinasi penanganan di lapangan melalui pembentukan posko komando penanganan darurat di tujuh kabupaten/kota terdampak. Untuk mendukung koordinasi pusat dan daerah, BNPB juga telah menugaskan tujuh pejabat setingkat eselon II atau direktur sebagai koordinator pendampingan.
Para koordinator tersebut bertugas menghubungkan kebutuhan pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait sehingga dukungan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
“Dengan adanya posko itu, harapannya semua penanganan sudah terkoordinasi dan direncanakan dengan baik. Tujuh koordinator dari pusat ini bertugas menyambungkan kebutuhan daerah dengan kementerian/lembaga terkait, misalnya permintaan alat berat ke Kementerian PU,” ujar Lilik.
Menurut Lilik, akses utama yang menjadi jalur penting distribusi logistik di sejumlah wilayah, antara lain Maumere, Ende, Nagekeo, Ngada, hingga Manggarai, telah berhasil dibuka. Namun, kondisi di lapangan masih dinamis karena gempa susulan masih terjadi dan berpotensi memicu longsoran maupun jatuhan material batu yang kembali menutup badan jalan.
Tercatat lebih dari 1.781 kali gempa susulan terjadi. Oleh karena itu, alat berat tetap disiagakan untuk menjaga konektivitas jalur distribusi dan memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak.
Dari sisi logistik, pemerintah telah mendistribusikan bantuan hingga mencapai 52 ton. Distribusi dilakukan melalui dua posko utama. Posko Labuan Bajo difokuskan untuk melayani wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan sebagian wilayah Ngada. Sementara Posko Maumere melayani wilayah Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Distribusi bantuan juga terus diarahkan hingga wilayah terpencil, termasuk Pulau Palue, agar masyarakat terdampak yang berada di wilayah dengan akses terbatas tetap mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan.
Di sektor kesehatan, pemerintah telah mengoperasikan rumah sakit lapangan, salah satunya di Kabupaten Nagekeo. Pengoperasian rumah sakit lapangan dilakukan karena terdapat dua rumah sakit setempat yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal.
Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan darurat untuk memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan medis. Dalam waktu dekat, Menteri Kesehatan juga dijadwalkan bertolak ke NTT untuk meninjau langsung kondisi pelayanan kesehatan dan penanganan masyarakat terdampak di lapangan.
Sementara itu, penanganan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga terus diperkuat. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami dan gempa susulan membuat sebagian masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, memilih untuk sementara waktu tinggal di tenda-tenda pengungsian mandiri di kawasan yang lebih tinggi.
Pemerintah bersama BNPB dan Kementerian Sosial telah membangun posko pengungsian terpusat dan mendekatkan sekitar 45 dapur umum ke titik-titik kumpul masyarakat. Dukungan kebutuhan air bersih juga diberikan melalui penyediaan pompa air portabel di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air.
Setelah penanganan darurat, pemerintah akan melakukan asesmen terhadap bangunan yang mengalami kerusakan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan selanjutnya. Bagi masyarakat yang rumahnya dinyatakan tidak layak huni, pemerintah akan menyiapkan dukungan berupa Hunian Sementara (Huntara) maupun Dana Tunggu Hunian sesuai hasil asesmen dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga memastikan layanan pendidikan bagi anak-anak terdampak tetap berjalan. Sekolah yang bangunannya mengalami kerusakan dan belum dapat digunakan akan mendapatkan dukungan fasilitas pembelajaran sementara.
“Bagi sekolah-sekolah yang bangunannya tidak bisa digunakan, Kemendikdasmen, BNPB, dan Kementerian Sosial akan menyiapkan tenda darurat untuk pendidikan dalam satu minggu ke depan,” kata Lilik.
Lilik menegaskan, koordinasi lintas kementerian/lembaga akan terus diperkuat agar penanganan darurat dapat berjalan terpadu, kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi, dan proses pemulihan di wilayah terdampak gempa NTT dapat dilakukan secara bertahap dan terarah.