Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tentang Penyampaian Keterangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Kehadiran Wapres mendampingi Presiden Prabowo dalam sidang tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memastikan arah kebijakan dan program prioritas pemerintah ke depan semakin efektif dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa RAPBN 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan anggaran tersebut disusun secara ekspansif dengan tetap mengedepankan sinergi, ketepatan sasaran, dan pengelolaan yang terukur.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” ungkap Presiden.
Delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi fokus pemerintah meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Presiden dalam pidatonya juga menekankan pentingnya keterpaduan kebijakan ekonomi dan penguatan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif,” tegas Presiden.
Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden juga menekankan penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan RAPBN 2027.
“Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus makin baik dan makin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu,” imbuhnya.
Sejalan dengan arah kebijakan yang disampaikan Kepala Negara dalam pidato kenegaraan tersebut, Wapres Gibran turut mengawal penerjemahan agenda prioritas pemerintah melalui berbagai langkah konkret di lapangan. Dalam percepatan digitalisasi, misalnya, Wapres mendorong penguatan ekosistem perdagangan rakyat yang lebih modern dan transparan, sekaligus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar hingga tingkat nasional bahkan global.
Di sisi penguatan sumber daya manusia, Wapres mendorong penguasaan kecerdasan artifisial (AI) bagi pelajar dan guru serta pengembangan SDM digital sebagai bagian dari kesiapan Indonesia menghadapi transformasi teknologi.
Pada berbagai kesempatan, Wapres pun kerap turun ke lapangan untuk mendengar langsung aspirasi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Hal tersebut semata dilakukan dalam rangka membantu Presiden agar kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.