SEMARANG — Provinsi Jawa Tengah mendapat perhatian dalam upaya percepatan penanganan stunting karena dinilai memiliki sejumlah praktik yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain, terutama melalui kolaborasi lintas sektor dan layanan kesehatan yang menjangkau langsung masyarakat desa.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, komitmen kepemimpinan di Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi pemicu (trigger) bagi daerah lain, untuk melakukan langkah serupa.
“Saya yakin tadi dengan semangat yang luar biasa, komitmen kepemimpinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah ini, diharapkan bisa menjadi trigger bagi daerah-daerah lain untuk dapat melakukan langkah serupa,” kata Eddy, kepada awak media pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di Semarang, Selasa (22/9/2026).
Menurut Eddy, penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya melalui intervensi gizi, tetapi membutuhkan kerja bersama karena berkaitan dengan lingkungan, sanitasi, infrastruktur, air bersih, hingga berbagai faktor sosial lainnya.
Dia mengatakan, Jawa Tengah juga memiliki pembelajaran dari dua daerah dalam penanganan stunting yang dapat direplikasi di wilayah lain.
“Tadi sudah bersepakat, ada learn to learn dari dua kabupaten, dari Demak maupun dari Kabupaten Semarang. Nah, ini kita coba eskalasi untuk bisa direplika di tempat-tempat lain. Jadi, tidak hanya regional sini,” ujarnya.
Eddy menilai, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan penyatuan berbagai program lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga tingkat desa, sehingga intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ini pekerjaannya kompleks, tidak hanya sekadar gizi, tapi ada lingkungan, sanitasi, infrastruktur dan lain-lain, sehingga ini perlu kita satukan semua kekuatan-kekuatan yang ada,” katanya.
Eddy menambahkan berdasarkan data 2024, prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan prevalensi tersebut terus turun, hingga mencapai target dalam RPJMN 2025-2029.
Dia menegaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen kepala daerah dan kolaborasi lintas sektor, agar program penanganan stunting tidak berhenti pada kebijakan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya terus mendorong pola penanganan stunting secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, hingga desa.
Saat ini, data triwulan II 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah sebesar 9,93 persen, atau di atas nasional yang tercatat 19,8 persen. Beberapa daerah seperti Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang justru capaiannya di bawah 10 persen.
“Artinya, kita (penanganan stunting Jateng) lebih baik, penanganan sudah baik karena di atas rata-rata nasional. Dan yang kedua, kabupaten/ kota yang menjadi role model, yaitu Demak dan Kabupaten Semarang yaitu 2,05 persen,” bebernya.
Oleh karena itu, seluruh instansi terkait akan belajar bersama kepada Kabupaten Demak dan Semarang, agar nantinya ditiru oleh kabupaten lain.
Luthfi mengatakan pendekatan tersebut dilakukan dengan prinsip “ATM”, yakni amati, tiru, dan modifikasi, Sehingga, praktik yang sudah berjalan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, terutama di Kabupaten Wonosobo, Purbalingga dan Banjarnegara.
Selain memperkuat kolaborasi, Pemprov Jateng juga mengandalkan program layanan dokter Spesialis Keliling (Speling), untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa.
Luthfi menyebut program tersebut telah melayani hampir 14 juta masyarakat secara gratis.
“Jawa Tengah mempunyai dokter spesialis keliling, yang hari ini sudah mendekati angka 14 juta masyarakat terlayani gratis. Ini enggak main-main,” ujarnya.
Menurut gubernur, layanan tersebut dirancang untuk menjangkau masyarakat di desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap dokter, terutama dokter spesialis.
“Dokter spesialis keliling yang kita putar di desa-desa. Masyarakat desa kita ini (dulunya) tidak pernah tersentuh oleh dokter, apalagi dokter spesialis,” kata Luthfi.
Dia mengatakan, program tersebut juga dapat diarahkan ke wilayah yang memiliki persoalan stunting tinggi, sehingga intervensi kesehatan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Luthfi mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi Wonosobo. Menurut dia, hasil pemeriksaan terhadap bayi di wilayah tersebut menunjukkan, persoalan stunting yang membutuhkan intervensi langsung.
“Saya datang ke sana, melakukan cek kesehatan gratis. Dari 10 orang bayi yang kita periksa, sembilan stunting,” ujarnya.
Gubernur menilai, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya layanan kesehatan yang benar-benar hadir hingga wilayah terpencil, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai gizi dan kesehatan anak.
“Hal ini menjadi pelajaran kita. Tidak hanya ke provinsi kita, tidak hanya ke kabupaten/ kota. Mari dengan momentum yang telah diberikan oleh Sekretariat Presiden, kemudian dari pemerintah pusat yang datang ke tempat kita, gunakan momentum ini untuk melakukan stop stunting,” kata Luthfi.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Profesor Budi Setiyono mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak PAUD, dapat dimanfaatkan daerah untuk memperkuat penanganan stunting.
Menurut dia, dukungan tersebut berpotensi mempercepat penurunan prevalensi stunting apabila dimanfaatkan sesuai sasaran.
“Dengan adanya program MBG khususnya yang berkaitan dengan 3B, ibu hamil, menyusui dan balita, dan PAUD, itu diharapkan penanganan stunting bisa lebih efektif,” kata Prof Budi.
