Dalam pembahasan mengenai penguatan pertumbuhan ekonomi, Wamenkeu menekankan pentingnya reformasi yang pro-pertumbuhan (pro-growth reforms). Menurutnya, terdapat tiga area utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
“Reformasi pro-pertumbuhan perlu diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru,” ujar Wamenkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga berbagi pengalaman Indonesia dalam melakukan penyederhanaan regulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Indonesia juga terus memperkuat sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta mendorong transformasi struktural melalui hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Wamenkeu mengungkapkan Indonesia terus memperkuat tata kelola serta melakukan penataan dan perampingan kelembagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kinerja BUMN agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan teknologi baru dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Namun, pemanfaatannya perlu didukung oleh penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan ekosistem digital yang memadai.