Biaya penggunaan spektrum frekuensi menjadi salah satu faktor yang menentukan ruang investasi operator untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menegaskan kebijakan spektrum perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kemampuan investasi operator, dan manfaat konektivitas bagi masyarakat.
Menurut Ismail, spektrum frekuensi tidak semata-mata menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
Biaya yang terjangkau dapat memberikan ruang lebih besar bagi operator untuk berinvestasi dan memperluas pengembangan jaringan, termasuk teknologi 5G.
“Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin,” ujar Ismail dalam sesi diskusi panel pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan prasyarat bagi transformasi digital.
Sebelum masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan digital secara produktif, ketersediaan konektivitas yang memadai perlu dipastikan terlebih dahulu.
Indonesia, lanjut Ismail, telah membangun jaringan 4G dengan cakupan yang menjangkau lebih dari 98 persen wilayah.
Pada saat yang sama, perkembangan jaringan 5G berlangsung semakin cepat sehingga ketersediaan spektrum dengan biaya yang sesuai menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung ekspansi jaringan generasi terbaru tersebut.
“Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ismail menekankan bahwa kebijakan pengelolaan spektrum harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan bisnis operator dan manfaat yang diterima masyarakat.
Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan profitabilitas industri, tetapi juga memastikan pembangunan infrastruktur memberikan dampak nyata bagi kebutuhan publik.
Ia menilai pemerintah telah mengubah pendekatan dalam pengelolaan spektrum frekuensi dalam lima hingga tujuh tahun terakhir.
Salah satu wujudnya terlihat pada pelaksanaan lelang spektrum terbaru yang menggunakan harga relatif terjangkau, sehingga memberikan ruang bagi operator untuk melanjutkan investasi pengembangan jaringan.
“Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G,” katanya.
Ke depan, pemerintah juga akan terus mengupayakan penyediaan alokasi spektrum bagi operator untuk mendukung pengembangan teknologi telekomunikasi.
Ismail menilai, kebijakan tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dalam jangka panjang, mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan investasi modal yang besar dan waktu pengembangan yang tidak singkat.
“Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting,” ujarnya.
Ismail menegaskan bahwa pemerintah meyakini bahwa keberlanjutan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci kemajuan digital Indonesia.
Melalui kebijakan spektrum yang seimbang, pemerintah berupaya membuka ruang bagi industri untuk terus berinvestasi sekaligus memastikan manfaat konektivitas dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.