JAKARTA– Penindakan terhadap praktik mafia pangan terus dilakukan pemerintah menyusul masuknya 340 aduan melalui kanal Lapor Pak Amran. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, penanganan kasus beras oplosan kini telah menghasilkan 13 tersangka.
“Sekarang ini ada 15 merek fortifikasi, yang tersangka 13, dalam 8 kasus. Sementara saat ini ada 340 laporan sedang kami kaji, begitu benar, verifikasi lapangan, kami kirim ke penegak hukum. Jadi seluruh pedagang beras, jangan bermain-main. Karena kami sudah terima laporannya kalau benar, kami tidak tegas,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Amran menegaskan tidak akan memberikan ruang kompromi bagi pihak-pihak yang mempermainkan komoditas pangan strategis. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi penting untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi di lapangan.
Ia menjelaskan, setiap laporan yang diterima ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Proses tersebut dilakukan hingga tingkat kewilayahan, termasuk melalui jajaran Bhabinkamtibmas dan kepolisian sektor (polsek).
“Ini ada nomor telepon (08111-312-312) Langsung kami tindaklanjuti, kirimi surat, rapat dengan, sampai di tingkat Bhabinkamtibmas dan polsek. Hasilnya tersangka, kemarin laporan, beras oplos itu tersangka,” ucapnya.
Amran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang terlibat dalam penanganan dugaan penyimpangan pangan. Ia meminta aparat bertindak tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap praktik yang merugikan masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih kepada kepolisian seluruh Indonesia. Kejaksaan, penegak hukum, ditindak tegas. Jangan beri ruang kompromi, terutama beras. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia,” tegasnya.
Amran mengingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak mempermainkan komoditas pangan strategis. Ia menegaskan, pemerintah akan terus menelusuri praktik penyimpangan dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar.
“Gak boleh, mulai hari ini gak boleh mempermainkan ini, dunia lagi memprihatinkan untuk pangan. Sekali lagi saya sampaikan, seluruh saudaraku, sahabatku, jangan mempermainkan pangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Amran memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang menyampaikan laporan. Identitas dan alamat pelapor dipastikan tidak akan dipublikasikan. Ia mengapresiasi keberanian masyarakat yang turut membantu pemerintah mengawasi praktik penyimpangan di sektor pangan.
“Anda akan saya lindungi dan namanya tidak akan kami munculkan. Sekali lagi, seluruh yang melapor, partisipasi melapor, Anda tidak akan kami publikasi nama alamat Bapak. Anda telah berbuat untuk negara Republik Indonesia. Anda kami lindungi dan tidak akan sampaikan ke publik karena langsung ke Menteri. Itu tidak boleh keluar,” pungkas Amran.