Cari Blog Ini

Kamis, 19 November 2026

Menteri PKP : KUR Perumahan Mampu Tingkatkan Perekonomian dan Rumah Layak Untuk Rakyat

 


KOTA SERANG, BANTEN — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui kolaborasi program Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).


"Pemerintah melalui Kementerian PKP harus memastikan, mengawal serta memastikan langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam kecepatan, kemudahan, dan anti korupsi dalam prosesnya," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait
pada kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BRI serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh BP Tapera di Kantor Bupati Serang, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).


Menteri PKP menegaskan bahwa kolaborasi KPP/KUR Perumahan dan KPR FLPP merupakan langkah konkret pemerintah untuk menghubungkan kebutuhan pembiayaan usaha dengan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Dengan dukungan rantai pasok lokal yang kuat, mulai dari toko bahan bangunan, kontraktor, hingga pengembang, sektor perumahan diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan sektor perumahan. Kegiatan ini bertujuan mempercepat penyaluran pembiayaan dari sisi penyediaan (supply side) maupun permintaan (demand side), sekaligus memperkuat ekosistem perumahan daerah dengan melibatkan pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, pelaku UMKM, dan masyarakat calon penerima manfaat rumah subsidi.


Menurutnya, program KUR Perumahan merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha yang bergerak dalam ekosistem perumahan.

"KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat," imbuhnya.


Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI atas komitmen dan kerja kerasnya dalam mendukung pelaksanaan KUR Perumahan. Ia berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha terus diperkuat sehingga masyarakat memperoleh akses pembiayaan tanpa terbebani prosedur yang berbelit-belit.


Pada kesempatan itu, Menteri PKP menekankan pentingnya regulasi yang memberikan kemudahan serta menghadirkan solusi secara cepat. Menurutnya, aturan yang dibuat pemerintah harus menjadi instrumen untuk membantu masyarakat, bukan justru menjadi hambatan dalam memperoleh manfaat program.


Menteri PKP juga berdialog langsung dengan sejumlah nasabah dan calon penerima manfaat dari kalangan UMKM, pengembang, kontraktor, serta pemilik toko bahan bangunan. Dialog tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengajuan KUR Perumahan berjalan dengan mudah, cepat, dan memiliki persyaratan yang jelas sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta undangan secara langsung yang terdiri atas 100 peserta dari sisi penyediaan dan 200 peserta dari sisi permintaan serta UMKM. Peserta dari sisi penyediaan meliputi pengembang, pemilik toko bahan bangunan, dan kontraktor perumahan. Sementara itu, peserta dari sisi permintaan terdiri atas pelaku UMKM dan calon penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP.

Keterlibatan berbagai pelaku usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok sektor perumahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Serang dan sekitarnya.

Melalui sinergi antara Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, dan pemerintah daerah, kegiatan di Serang ini mencatatkan rencana closing Kredit Program Perumahan (KPP) senilai 400 miliar dari total 844 debitur potensial.

Hingga 17 November 2026, Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan secara nasional mencapai Rp30,14 Triliun. Pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan oleh 123.209 debitur di seluruh Indonesia.

Penyaluran pembiayaan dari sisi permintaan (demand side) mendominasi dengan kontribusi sebesar 65,70% atau Rp19,80 Triliun kepada 118.942 debitur. Pemanfaatan terbesar berasal dari kebutuhan renovasi rumah senilai Rp14,47 Triliun bagi 96.649 debitur. Selanjutnya, pembelian rumah mencapai Rp3,27 Triliun dan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp2,07 Triliun.

Sementara itu, realisasi dari sisi penyediaan (supply side) mencapai 34,30% atau Rp10,34 Triliun yang disalurkan kepada 4.267 pelaku usaha. Sektor pengembang perumahan menyerap pembiayaan terbesar, yakni Rp5,92 Triliun kepada 1.528 debitur. Pedagang bahan bangunan mencatat jumlah penerima terbanyak sebanyak 2.277 debitur dengan nilai pembiayaan Rp3,21 Triliun. Adapun penyedia jasa konstruksi memperoleh pembiayaan sebesar Rp1,22 Triliun kepada 462 debitur.

Dari sisi penyalur, BRI menjadi bank dengan realisasi Kredit Program Perumahan tertinggi di antara 30 bank dan lembaga penyalur pada periode 1 Januari hingga 17 November 2026. Total realisasi penyaluran BRI mencapai Rp13,73 Triliun.

Dengan sisa kuota plafon sekitar Rp5,54 Triliun, BRI terus mengoptimalkan jaringan layanan perbankannya hingga ke berbagai wilayah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha menjelang akhir tahun 2026.

Capaian penyaluran Kredit Program Perumahan juga menunjukkan perkembangan positif di Provinsi Banten. Hingga 17 November 2026, realisasi KPP di Banten mencapai Rp 1,008 Triliun untuk 2.716 debitur.

Penyaluran tersebut ditopang oleh sisi permintaan sebesar Rp569,52 Miliar kepada 2.562 debitur dan sisi penyediaan sebesar Rp439,39 Miliar kepada 154 debitur.

Adapun khusus Kota Serang, realisasi penyaluran KPP mencapai Rp61,71 miliar atau tepatnya Rp61.710.886.343 kepada 133 debitur.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus memperluas jangkauan pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.

Selain sosialisasi KPP, BP Tapera juga memberikan penjelasan mengenai informasi, tata cara pengajuan, dan berbagai kemudahan dalam memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun. Program ini ditujukan untuk memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.


Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa program KUR Perumahan menjadi terobosan yang sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat desa, dalam meningkatkan kegiatan ekonomi keluarga.

"Kami dengan program KUR Perumahan, masyarakat desa sangat terbantu dengan terobosan yang ada dan dalam hal ini Menteri PKP turun langsung mengenai permasalahan dan memberikan solusinya dalam meningkatkan perekonomian keluarga," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan dan kolaborasi dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Serang.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, apresiasi setinggi-tingginya beserta seluruh jajaran atas kegiatan siang hari ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan, ada sebanyak 7.112 unit RTLH yang harus ditangani dan kami mendapatkan dari Kementerian PKP 1.788. Terima kasih banyak. Ini membuktikan bahwa kita saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian KUR Perumahan secara simbolis kepada 6 nasabah KUR Perumahan

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Regional CEO 8 Jakarta 3 BRI Suratin, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Vony Febriana, Ketua Umum DPP Appernas Jaya Andriliwan Muhamad, Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti Muhammad Ridwan, jajaran Forkopimda Kabupaten Serang, asosiasi pengembang perumahan, jajaran Kementerian PKP, serta para peserta sosialisasi Kredit Program Perumahan.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-kur-perumahan-mampu-tingkatkan-perekonomian-dan-rumah-layak-untuk-rakyat