BNPB Ajak Pengunjung ADEXCO 2026 Kenali Risiko dan Kesiapsiagaan Bencana

 

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghadirkan informasi dan edukasi kebencanaan secara interaktif dalam pameran Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9).

Keikutsertaan BNPB pada ADEXCO 2026 tidak hanya menampilkan informasi mengenai penanggulangan bencana, tetapi juga mengajak pengunjung mengenali berbagai ancaman bencana serta pentingnya kesiapsiagaan melalui materi visual dan kegiatan interaktif di booth BNPB yang berada di Hall D2. 

Dalam kegiatan ini, BNPB berpartisipasi dalam pameran booth indoor yang menampilkan berbagai produk kebencanaan seperti maket diorama kebencanaan, miniatur EWS, maket mobil dan perahu BNPB, maket rumah aman gempa, buku  dan produk BNPB lainnya.

Pengunjung dapat melihat secara langsung maket kebakaran hutan dan lahan serta maket erupsi Gunung Semeru. Materi tersebut memberikan gambaran visual mengenai karakteristik bencana sehingga pengunjung dapat lebih mudah memahami ancaman dan risiko yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.

Selain materi berbentuk maket, BNPB memperkenalkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sebagai salah satu layanan informasi kebencanaan. Melalui DIBI, pengunjung dapat mengenal data kejadian bencana di Indonesia dan melihat bagaimana data kebencanaan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan mengenai risiko bencana.

Suasana edukasi di booth BNPB juga diperkuat melalui kuis kebencanaan yang digelar dua kali setiap hari. Pertanyaan dalam kuis mencakup pengetahuan mengenai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari kondisi prabencana, saat terjadi bencana, hingga pascabencana.

Kuis tersebut menjadi sarana interaksi langsung antara BNPB dan pengunjung. Dengan pendekatan yang lebih ringan, masyarakat diajak tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga menguji pengetahuan mengenai apa yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

Berbagai informasi kebencanaan juga ditampilkan melalui layar televisi di area booth. Penyajian secara visual ini melengkapi materi pameran sekaligus memberikan informasi kebencanaan kepada pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang.

Selain itu, BNPB bersama Basarnas, TNI dan BPBD Jatim juga menggelar pameran outdoor yang menampilkan kendaraan command centre, mobil rescue truck, mosipena dan perahu amphibi yang dapat dikunjungi dan dicoba oleh seluruh pengunjung secara langsung. 

Selain pameran produk bencana, BNPB juga turut menggelar dokumentasi foto dan video gallery pembelajaran bencana siklon tropis Senyar yang terdiri dari data-data proses kejadian, dampak yang ditimbulkan, dan upaya penanganan mulai dari tahap pra bencana, tanggap, dan pasca bencana.

Partisipasi BNPB dalam ADEXCO 2026 menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi kebencanaan. Informasi yang mudah dipahami menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kesiapsiagaan, karena pengetahuan mengenai ancaman dan risiko dapat membantu masyarakat menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi bencana.

Di sisi lain, ADEXCO 2026 menjadi ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang manajemen bencana dan perlindungan sipil. Kehadiran berbagai teknologi, inovasi, dan solusi kebencanaan membuka peluang pertukaran pengetahuan serta penguatan kolaborasi dalam menghadapi risiko bencana.

Melalui kehadirannya di ADEXCO 2026, BNPB terus mendorong penanggulangan bencana yang tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko.

Pameran ADEXCO 2026 berlangsung hingga Sabtu (12/9) di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Selama pameran berlangsung, booth BNPB di Hall D2 menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus meningkatkan pengetahuan mengenai kebencanaan secara interaktif.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/bnpb-ajak-pengunjung-adexco-2026-kenali-risiko-dan-kesiapsiagaan-bencana

 

Baca Terusannya »»  

Lihat Antrean Panjang, Wapres Mendadak Sambangi SPBU Pertamina di Palangka Raya

 

 

Dalam perjalanan usai meninjau Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming secara mendadak meminta kendaraan yang ditumpanginya berhenti di SPBU Pertamina, Jalan Tjilik Riwut Km 12, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/09/2026). Perhatian Wapres tertuju pada antrean kendaraan yang terlihat cukup panjang di sekitar SPBU.

Wapres kemudian turun dari kendaraan untuk memastikan penyebab antrean, sekaligus memeriksa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU tersebut. Setelah berdialog dengan petugas dan warga di lokasi, Wapres meminta agar setiap kendala terkait pasokan BBM segera dilaporkan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

“Pak, kalau ada kelangkaan-kelangkaan, lapor kami ya, Pak,” pintanya.

Wapres menegaskan bahwa antrean panjang kendaraan yang akan mengisi bahan bakar tidak boleh terulang kembali. Menurutnya, pemerintah akan terus menjaga ketersediaan BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

“Besok tidak boleh antre begini ya. Kita pastikan barangnya ada terus,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah petugas SPBU menginformasikan bahwa pasokan BBM sedang dalam perjalanan menuju SPBU. Sembari menunggu pasokan tiba, Wapres meminta petugas memastikan antrean kendaraan diatur dengan baik agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya di luar area SPBU.

Kepada warga yang masih mengantre, Wapres meminta agar tetap bersabar sembari meyakinkan bahwa pasokan BBM di SPBU tersebut tersedia.

“Tunggu ya, Pak. Maaf, ya.” ucapnya.

Kunjungan singkat tersebut menjadi bagian dari perhatian Wapres untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di wilayah terdampak bencana.

Sebagaimana diketahui, Wapres tengah berada di Kalimantan untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia ingin mengawal agar penanganan berjalan optimal, dengan perhatian tidak hanya pada keselamatan dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga pada keberlangsungan hidup satwa liar serta kelestarian habitatnya.

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/lihat-antrean-panjang-wapres-mendadak-sambangi-spbu-pertamina-di-palangka-raya/ 

 

Baca Terusannya »»  

Ketua DPR RI Puan Maharani Minta Pencarian Jurnalis Hilang Dimaksimalkan, Dorong Keluarga Diberi Pendampingan

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan empati mendalam kepada keluarga lima jurnalis, awak kapal, dan pemandu yang hilang kontak ketika menjalankan perjalanan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Ia meminta pencarian rombongan jurnalis ini dimaksimalkan.

“Kami ikut merasakan kekhawatiran keluarga atas musibah ini. Pencarian teman-teman jurnalis beserta seluruh anggota rombongan di perairan Selat Sunda harus dimaksimalkan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/2026).

Seperti diketahui, rombongan jurnalis foto yang hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hilang kontak tak berselang lama dari waktu keberangkatan pada Senin (7/9) siang. Mereka adalah M. Bagus Khoirunnas (Pewarta Foto Kantor Berita Antara), Ari Basuki (Pewarta Foto Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (Pewarta Foto iNews.id), Firman Daus (Jurnalis Anadolu Agency), Donal Husni (Freelance), beserta 1 pemandu dan 2 kru kapal.

Saat ini, Tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian yang diperluas hingga mendekati kawah Gunung Anak Krakatau. Puan pun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan instruksi langsung ke KSAL Laksamana Muhammad Ali untuk membantu proses pencarian rombongan jurnalis itu.

“Operasi pencarian terhadap rekan-rekan media di perairan Selat Sunda dapat semakin maksimal dengan tambahan kekuatan dan armada dari TNI AL,” tuturnya.

Puan berharap, operasi yang dilakukan Tim SAR dapat segera membuahkan hasil. “Semoga rombongan jurnalis ini dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat,” harap Puan.

Puan juga menekankan pentingnya perlindungan kepada keluarga rombongan jurnalis tersebut. “Dan penting agar pihak keluarga mendapat pendampingan dari Pemerintah, termasuk jaminan upadate informasi serta kebutuhan untuk psikologis mereka,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan menyebut peristiwa ini memperlihatkan bahwa terdapat warga sipil yang bersedia memasuki wilayah berisiko untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, jurnalis yang menghadirkan informasi, pemandu membantu memahami medan, awak transportasi menjaga mobilitas, serta relawan dan peneliti yang mendukung penanganan bencana, merupakan dedikasi tinggi terhadap kebutuhan informasi publik.

"Pengabdian untuk kepentingan masyarakat harus diikuti kepastian perlindungan. Dan tentunya dukungan dan perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui operasi pencarian yang maksimal,” ujar Puan. 

Di sisi lain, Puan mengimbau semua pihak untuk tetap waspada mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terjadi. “Bagi masyarakat, jauhi dulu area berbahaya. Dan selalu patuhi imbauan petugas atau pihak-pihak yang berwenang. Prioritaskan keselamatan dan keamanan diri,” tutup Puan. 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Puan-Minta-Pencarian-Jurnalis-Hilang-Dimaksimalkan-Dorong-Keluarga-Diberi-Pendampingan-68956 

Baca Terusannya »»  

Menhan Tinjau Yonif TP 878/Galuh Pakuan, Tekankan Kesiapan Satuan dan Manfaat Nyata Bagi Masyarakat

 

 

Bogor, Jawa Barat – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 878/Galuh Pakuan di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/9/2026). Tujuan kunjungan kerja Menhan tersebut untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan pangkalan, kesiapan personel, serta pelaksanaan tugas satuan di wilayah.

Area pangkalan Yonif TP 878/Galuh Pakuan memiliki luas sekitar 52 hektare. Sejumlah fasilitas pendukung telah dan sedang dibangun, antara lain Markas Batalyon, kantor kompi, dapur, ruang makan, aula serbaguna, garasi kendaraan, perumahan prajurit, sarana olahraga, gudang, serta rencana pembangunan lapangan tembak.

Menhan meminta pembangunan ruang makan dan aula serbaguna disesuaikan dengan kebutuhan jumlah personel satuan. Selain pembangunan fisik, penghijauan dan pengamanan perimeter pangkalan juga harus menjadi perhatian, dengan patroli rutin untuk menjaga keamanan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan di sekitar satuan. Dalam bidang latihan, Menhan menekankan pentingnya kepastian penggunaan lahan latihan dan lapangan tembak guna mendukung kesiapan personel.

Menhan juga menjelaskan bahwa pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari kebijakan besar penguatan postur TNI. Dari total kebutuhan satuan yang direncanakan, pembentukan dilakukan secara bertahap, mencakup batalyon infanteri teritorial pembangunan serta satuan dari berbagai kecabangan seperti zeni, kavaleri, dan artileri pertahanan udara.

“Ini adalah kepercayaan pemerintah dan rakyat kepada kita. Jadi harus kita laksanakan dengan serius,” tegas Menhan.

Menhan juga menaruh perhatian pada pembinaan personel, khususnya pemenuhan jabatan perwira di satuan. Menurut Menhan, komposisi perwira lulusan Akmil, Secapa, dan Perwira Prajurit Karier perlu diatur secara proporsional agar pembinaan satuan, latihan, dan penugasan dapat berjalan optimal.

Dalam pengarahan kepada jajaran satuan, Menhan menegaskan bahwa Yonif Teritorial Pembangunan merupakan konsep satuan yang memiliki nilai strategis dan karakteristik tersendiri. “Ini adalah satu batalyon yang tidak ada di negara lain, batalyon teritorial seperti ini,” ujar Menhan.

Terkait program ketahanan pangan, Menhan meminta disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah. Yonif TP 878/Galuh Pakuan saat ini telah mengembangkan lahan pertanian dengan komoditas jagung, padi gogo, kolam ikan, serta kegiatan peternakan.

Menhan meminta agar pemilihan komoditas dilakukan berdasarkan manfaat, kemudahan pengelolaan, dan hasil yang dapat langsung dirasakan prajurit. Pengembangan ayam petelur dan kambing perah, misalnya, dapat dipertimbangkan sebagai kegiatan produktif untuk mendukung kebutuhan gizi dan kesejahteraan anggota.

Dalam bidang teritorial, Menhan mengapresiasi kegiatan patroli wilayah, rehabilitasi rumah ibadah, pembersihan sungai, pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta keterlibatan prajurit dalam pembinaan sekolah dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan tersebut harus terus dikembangkan agar keberadaan satuan benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada kunjungan kerja ini, Menhan turut didampingi Wakil Panglima TNI, Kabaloghan Kemhan, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam III/Siliwangi, serta Danrem 061/Suryakancana

 

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/09/10/menhan-tinjau-yonif-tp-878-galuh-pakuan-tekankan-kesiapan-satuan-dan-manfaat-nyata-bagi-masyarakat.html 

 

Baca Terusannya »»  

Gandeng Pejuang Satwa, Wapres Kawal Perlindungan Satwa dan Habitatnya dalam Penanganan Karhutla di Kalimantan

 

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berdiskusi dengan para pejuang satwa di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/09/2026), untuk mendengarkan langsung masukan terkait penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap satwa liar dan habitatnya. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga kelangsungan hidup satwa liar dan ekosistem yang terdampak.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya kolaborasi di lapangan agar upaya perlindungan manusia, serta satwa dan habitatnya dapat berjalan optimal. Berbagai pihak yang selama ini terlibat langsung dalam penyelamatan satwa turut menyampaikan kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan penanganan satwa terdampak serta pemulihan habitat yang mengalami kerusakan akibat karhutla. Pada kesempatan yang sama, para pejuang satwa juga menyampaikan masukan terkait pentingnya penguatan regulasi kesejahteraan hewan, termasuk melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Hewan.

“Pemerintah sangat membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak termasuk komunitas, relawan, masyarakat, dan yayasan,” tegas Wapres.

Selain penanganan langsung terhadap satwa terdampak, Wapres juga menyoroti perlunya langkah antisipatif seiring terganggunya ekosistem akibat karhutla. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi pola pergerakan satwa dan meningkatkan interaksi dengan manusia, sehingga diperlukan kesiapan bersama untuk mencegah munculnya risiko baru di tengah proses pemulihan.

“Kita juga perlu mengantisipasi potensi satwa masuk ke pemukiman karena habitatnya terganggu akibat karhutla. Mohon bantuan untuk meningkatkan edukasi masyarakat, utamanya agar tidak memburu atau menyakiti satwa yang mengungsi ke area pemukiman,” pintanya.

Melalui kolaborasi pemerintah, komunitas, relawan, masyarakat, dan yayasan, penanganan dampak karhutla diharapkan dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari perlindungan satwa hingga pemulihan habitatnya. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan pemulihan pascakarhutla dapat berlangsung secara berkelanjutan.

 

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/gandeng-pejuang-satwa-wapres-kawal-perlindungan-satwa-dan-habitatnya-dalam-penanganan-karhutla-di-kalimantan/ 

 

Baca Terusannya »»  

Wapres Kunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan di Kalteng, Pastikan Pemulihan Satwa dan Habitatnya dari Dampak Karhutla

 

 

Di tengah pekatnya asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sempat menyulitkan pendaratan pesawat, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming tetap melanjutkan kunjungannya ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/09/2026). Dalam kunjungan ini, Wapres meninjau langsung sejumlah titik terdampak karhutla, termasuk mengunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng yang dikelola Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Wapres hadir bersama para pejuang satwa dan dokter hewan yang turut terbang dari Jakarta untuk memastikan penanganan dampak karhutla, khususnya terhadap satwa dan habitatnya berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran. Kunjungan ini sekaligus untuk memastikan kebutuhan perawatan, penanganan, hingga pemulihan satwa terdampak dapat terpenuhi secara optimal.

“Penanganan karhutla harus menyeluruh. Manusia harus terlindungi, tetapi satwa dan habitatnya juga tidak boleh kita abaikan. Saya ingin memastikan kebutuhan perawatan di sini benar-benar terpenuhi,” ujar Wapres.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat langsung proses rehabilitasi dan perawatan orangutan, serta berdialog dengan para dokter hewan, relawan, dan tim yang selama ini terlibat dalam upaya perlindungan satwa. Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan, seperti obat-obatan, bawang bombay, dan alat nebulizer untuk mendukung kebutuhan di pusat rehabilitasi ini.

Wapres menekankan bahwa perlindungan satwa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemulihan lingkungan. Penanganan satwa yang terluka perlu diiringi dengan pemulihan habitatnya secara menyeluruh, termasuk memastikan ketersediaan sumber pakan, air, serta ekosistem yang mendukung keberlangsungan hidup satwa dalam jangka panjang.

“Perlindungan satwa dan pemulihan lingkungan adalah hal penting yang saling terkait. Termasuk penyembuhan hewan yang terluka serta penyediaan kembali sumber pakan, air dan ekosistem bagi satwa,” tegasnya.

Atas dedikasi dan kepedulian yang terus diberikan, Wapres menyampaikan apresiasi kepada para dokter hewan, pecinta satwa, relawan, yayasan, serta seluruh pihak yang selama ini berperan dalam upaya perlindungan dan perawatan satwa, khususnya di wilayah terdampak bencana.

“Terima kasih kepada para dokter hewan, pecinta hewan, relawan, yayasan dan seluruh tim yang terus melakukan perawatan untuk melindungi satwa Indonesia. Aksi nyata Bapak Ibu semua sangat berarti,” pungkas Wapres.

Dalam peninjauannya, Wapres sempat mengunjungi Forest School BOSF Nyaru Menteng yang saat ini menjadi tempat pembinaan 17 orangutan. Selain itu, ia juga meninjau area Karantina Individu Orangutan untuk melihat langsung proses nebulisasi atau pemberian uap sebagai bagian dari penanganan satwa terdampak karhutla. Di area karantina ini, sekitar 90 orangutan menjalani perawatan dalam beberapa kandang yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satwa.

Kunjungan Wapres ke Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, dengan memperhatikan keselamatan masyarakat, serta keberlangsungan kehidupan satwa dan pemulihan habitatnya.

 

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/wapres-kunjungi-pusat-rehabilitasi-orangutan-di-kalteng-pastikan-pemulihan-satwa-dan-habitatnya-dari-dampak-karhutla/ 

 

Baca Terusannya »»  

Agentic AI Bisa Bertindak Sendiri, Wamen Nezar Ingatkan Kendali Manusia

 

Perkembangan Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) membawa kemampuan baru bagi teknologi kecerdasan buatan untuk tidak sekadar memberikan respons, tetapi juga mengambil keputusan dan menjalankan serangkaian tindakan secara mandiri.

Di tengah manfaat tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya memastikan batas otoritas dan keterlibatan manusia tetap jelas dalam setiap pemanfaatan Agentic AI.

“Agentic AI bisa berpikir, membangun nalarnya sendiri, dan membuat keputusan tanpa kita ketahui. Banyak juga risiko yang membuat kita mempertanyakan apakah manusia masih ada di dalam proses itu?" ujar Wamen Nezar dalam acara Techpresso di Jakarta Barat, Kamis (10/09/2026).

Wamen Nezar pun mencontohkan penggunaan Agentic AI sebagai asisten perjalanan.

Teknologi tersebut dapat membantu memilih tiket, mengatur akomodasi, menghubungi penyedia layanan, hingga melakukan pembayaran.

Kemampuan tersebut memberikan kemudahan, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan penting mengenai seberapa jauh kewenangan dapat diberikan kepada AI.

“Ini yang harus dipertimbangkan risiko-risikonya karena Agentic AI punya kemampuan untuk membuat keputusan jika kita berikan otoritas,” jelasnya.

Menurut Wamen Nezar, risiko semakin kompleks ketika Agentic AI dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Agentic AI lainnya.

Dalam kondisi tersebut, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung antarmesin tanpa selalu melibatkan manusia secara langsung.

Ia juga mengingatkan adanya potensi silent autonomy, ketika sistem dapat membangun penalaran dan mengambil keputusan tanpa diketahui manusia.

Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan hanya mengenai kemampuan AI untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga memastikan manusia tetap memiliki kendali terhadap keputusan dan tindakan yang dihasilkan.

“Inilah gambaran ke depan yang harus diperhitungkan dalam policy making untuk tata kelola AI ini. Pemerintah sendiri mengambil pendekatan berbasis risiko untuk menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan terhadap manusia,” tegasnya.

Dalam kerangka tersebut, Wamen Nezar menyebut prinsip human centric dan human in the loop sebagai bagian penting dalam tata kelola AI.

Artinya, AI dapat mengambil alih tugas-tugas tertentu untuk meningkatkan efisiensi, tetapi batas otoritas yang diberikan harus dirancang secara jelas dan pada keputusan tertentu keterlibatan manusia tetap diperlukan.

Lebih lanjut, Wamen Nezar menambahkan bahwa risiko AI perlu diperhitungkan sejak pengelolaan data, pengembangan model, hingga proses pengambilan keputusan.

Ancaman seperti prompt injection dan data poisoning, misalnya, dapat memengaruhi keputusan yang dibuat AI.

Karena itu, tata kelola AI perlu berjalan beriringan dengan keamanan siber melalui pendekatan AI safety.

“Cybersecurity dan tata kelola AI harus digandeng bersamaan,” tuturnya.

Wamen Nezar mengatakan Indonesia saat ini terus menyiapkan kerangka tata kelola AI, antara lain melalui Surat Edaran tentang Etika Kecerdasan Artifisial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta penyusunan peta jalan nasional AI dan regulasi mengenai etika AI.

Ia menjelaskan bahwa regulasi tidak dimaksudkan untuk menghambat perkembangan teknologi.

Sebaliknya, kerangka tersebut diperlukan agar inovasi AI dapat berkembang dengan risiko yang termitigasi dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Jangan takut dengan regulasi-regulasi yang diciptakan, tidak ada kehendak untuk mencekik perkembangan, ini hanya untuk membuat perkembangan teknologi itu bermanfaat bagi semuanya, risikonya bisa dimitigasi, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar,” pungkas Wamen Nezar.

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/agentic-ai-bisa-bertindak-sendiri-wamen-nezar-ingatkan-kendali-manusia

 

 

 

Baca Terusannya »»  

BGN Sambut Baik Rekomendasi Menteri HAM untuk Perkuat Pemulihan Penerima Manfaat MBG

 

 

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri HAM Natalius Pigai merekomendasikan BGN untuk membentuk unit pemulihan korban agar penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara lebih sistematis.

BGN menilai rekomendasi tersebut merupakan masukan yang baik dan konstruktif untuk terus memperkuat tata kelola program, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak penerima manfaat.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan rekomendasi Kementerian HAM merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan MBG. Menurutnya, BGN terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak sebagai bahan untuk terus memperbaiki pelaksanaan program.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (9/10).

Kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM dalam aspek tersebut juga telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman No: 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025. Nota Kesepahaman tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan sinergi dan kolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam ruang Nota Kesepahaman tersebut, kedua pihak sepakat melakukan pertukaran data dan informasi serta publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, pendampingan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM, serta dukungan sumber daya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hida.

Lebih lanjut, Hida menyampaikan bahwa saat ini pimpinan BGN tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG. Masukan dari Pak Menteri HAM tentunya bisa menjadi bagian dari langkah perbaikan yang nanti dilakukan BGN.

Ia menambahkan bahwa pembenahan tata kelola MBG saat ini terus menjadi perhatian pimpinan BGN. Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan MBG berjalan semakin baik, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik. Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berarti dalam proses tersebut,” pungkas Hida.

 

 

 

Sumber : https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-sambut-baik-rekomendasi-menteri-ham-untuk-perkuat-pemulihan-penerima-manfaat-mbg 

 

Baca Terusannya »»  

Respon Cepat BGN Bersama Pemkab Pati dalam Penanganan Dugaan Keracunan MBG

 

 

PATI – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono bersama Pemerintah Kabupaten Pati memastikan seluruh biaya penanganan medis korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati ditanggung bersama, Kamis (10/9/2026). Kepastian tersebut disampaikan saat Trenggono didampingi Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meninjau langsung para korban yang menjalani perawatan di Keluarga Sehat Hospital (KSH) Pati dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.

“Yang jelas semua akan ditangani, baik dari BGN maupun dari Pemkab. Jadi tidak ada masalah untuk biayanya, akan ditanggung semua oleh BGN maupun Pemkab,” kata Trenggono saat ditemui di KSH Pati, Kamis sore.

Hingga pukul 13.00 WIB, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat 269 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1. Dari jumlah tersebut, 59 korban masih menjalani rawat inap di empat rumah sakit, sedangkan 154 korban lainnya tercatat menjalani rawat jalan.

“Dengan adanya kejadian fatal keracunan makanan ini, saya bersama dengan Plt Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai sore hari ini masih ada pasien yang dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi segera pulih, tidak ada yang mengkhawatirkan,” ujar Trenggono.

Ia pun menyampaikan, BGN telah mengambil langkah tegas terhadap SPPG Gembong 1 dengan menjatuhkan sanksi pembekuan operasional atau suspend. Penanganan tersebut dilakukan seiring evaluasi atas dugaan ketidaksesuaian proses penyediaan makanan dengan standar operasional prosedur (SOP).

“Kalau suspend bagi yang korbannya di atas 100 itu masuk kategori yang sudah berat, itu pasti. Apalagi nanti kalau dapurnya juga jelek, kami suspend permanen. Suspend ringan 10 hari, suspend sedang 20 hari, dan suspend berat 30 hari,” tegas Trenggono.

BGN juga akan memperketat pengawasan terhadap tata kelola dapur SPPG di berbagai daerah. Pemeriksaan akan dilakukan melalui pemantauan secara virtual maupun kunjungan langsung untuk memastikan seluruh tahapan penyiapan makanan berjalan sesuai SOP.

“Kami terus akan mengecek secara detail ke dapur-dapur. Kami akan melakukan pengecekan secara virtual maupun kunjungan ke dapur-dapur supaya betul-betul makanan bisa disiapkan dengan baik,” jelas Trenggono.

Sementara itu, Chandra saat diwawancarai soal Kejadian Luar Biasa (KLB), Plt Bupati Pati mengatakan bahwa sejak awal, hal itu ditujukan untuk mempercepat penanganan kesehatan bagi para korban. Langkah tersebut sekaligus memberikan kepastian kepada keluarga agar tidak ragu membawa anak yang mengalami keluhan untuk mendapatkan pertolongan medis.

“Kami mengutamakan masalah pelayanan kesehatan dan keselamatan nyawa anak-anak didik kita. Makanya sejak awal kami sampaikan seperti itu, agar bisa kami tangani secara langsung dan cepat,” kata Chandra.

Plt Bupati menambahkan, mekanisme pembiayaan penanganan korban telah dikoordinasikan bersama BGN. Pemkab Pati terlebih dahulu memastikan pelayanan medis berjalan tanpa hambatan, sementara pembiayaan selanjutnya ditanggung melalui kolaborasi BGN dengan pemerintah daerah. 

“Sebagaimana tadi disampaikan oleh BGN, terkait biaya pengobatan nanti ditanggung BGN bersama Pemkab,” jelas Chandra.

Di sisi lain, Pemkab Pati akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pati mulai pekan depan. Pemeriksaan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Kodim, Polresta, dan seluruh unsur Forkopimda.

“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur dan kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat,” tegas Chandra.

Pemeriksaan tersebut akan mencakup kelayakan fasilitas serta kesesuaian kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Pemkab Pati akan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada BGN sebagai bahan pengambilan keputusan.

“Jangan sampai dapur kecil dipaksakan mengelola 2.500 sampai 3.000 porsi. Kami akan evaluasi dan merekomendasikan hasilnya kepada BGN. Keputusan akhirnya tetap berada di BGN,” tutur Chandra.

Kunjungan tersebut turut diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, serta unsur Forkopimda Kabupaten Pati.

Dan selain menengok para korban yang masih di rawat di sejumlah rumah sakit, Trenggono didampingi Plt Bupati Pati juga menyempatkan untuk meninjau langsung (SPPG) Gembong 1.

 

Sumber : https://humas.patikab.go.id/frontpanel/berita/detail/UFJHN1R1SXJodW9JU1k0ZGF3R1hrQT09 

Baca Terusannya »»  

Terima Aspirasi Masa Jabatan Kades, DPR Akan Kaji Bersama

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam wadah kepala desa yang akan berakhir masa jabatan (AMJ) pada 2027. Aspirasi tersebut salah satunya berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang perlu mempertimbangkan kondisi anggaran saat ini.

Para kepala desa menilai pelaksanaan Pilkades perlu memperhatikan situasi keuangan negara, daerah, maupun desa. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan para kepala desa kepada DPR agar pelaksanaan Pilkades dapat dilakukan dengan perhitungan yang matang.

"Karena itu mereka menyampaikan aspirasi agar dapat disampaikan kepada setiap pihak terkait, kementerian dan lembaga, untuk dapat melakukan proses-proses Pilkades nanti pada saat yang tepat, dengan hitungan-hitungan yang nanti kemudian akan dikoordinasikan," ujar Dasco selepas menerima Audiensi di Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Dasco mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi bahan untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Menurutnya, masukan yang disampaikan para kepala desa perlu dilihat dalam konteks kondisi yang tengah dihadapi, termasuk dinamika yang berkembang di tingkat desa.

Ia menambahkan, pelaksanaan Pilkades tidak dapat dilepaskan dari berbagai kondisi yang berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan. Karena itu, berbagai pertimbangan tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut sebelum menentukan langkah terkait pelaksanaan Pilkades.

"Menerima aspirasi dan kami akan coba melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masyarakat," kata Dasco.

Sementara itu, Kepala Desa Kasegeran, Kabupaten Banyumas, Saifuddin, yang juga perwakilan dari kepala desa akhir masa jabatan (AMJ) Indonesia, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut turut dilandasi pertimbangan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pertimbangan itu mencakup anggaran negara, daerah, hingga anggaran desa.

"Kaitannya dengan masalah efektivitas dan efisiensi anggaran negara, anggaran daerah, dan juga tentu anggaran desa-desa, saya kira itu prinsip kami," ujar Saifuddin.

Selain persoalan pelaksanaan Pilkades, para kepala desa juga menyampaikan pandangan mengenai pengisian jabatan kepala desa apabila terjadi kekosongan. Mereka menilai keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) dapat menjadi salah satu persoalan dalam penunjukan penjabat kepala desa.

Dalam konteks tersebut, Saifuddin menyampaikan aspirasi agar mekanisme pengisian penjabat kepala desa dapat kembali mempertimbangkan pengalaman kepala desa yang pernah menjabat. 

"Karena keterbatasan PNS, maka untuk bisa dikembalikan ke undang-undang lama bahwa pejabat kepala desa ini bisa dijabat oleh mantan kepala desa atau kepala desa yang saat ini sedang dijabat," pungkasnya. 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Terima-Aspirasi-Masa-Jabatan-Kades-DPR-Akan-Kaji-Bersama-68917 

Baca Terusannya »»  

Tindak Lanjuti Arahan Wapres, BNPB Segera Perkuat Koordinasi Terpadu Lintas K/L dan Daerah untuk Penanganan Karhutla

 

 

 

BANJARBARU - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menindaklanjuti arahan strategis Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BNPB segera memperkuat langkah operasi darurat melalui koordinasi terpadu bersama lintas kementerian/lembaga di tingkat pusat hingga pemerintah daerah demi mengoptimalkan pemadaman dan penanganan dampak karhutla di seluruh wilayah terdampak, khususnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran Rakabuming kepada Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., saat meninjau Posko Penanganan Darurat Karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Kamis (10/9).

Dalam peninjauan tersebut, Wapres memberikan perhatian khusus pada perlindungan kelompok rentan, keselamatan anak sekolah, serta optimalisasi teknologi penanganan bencana. Wapres meminta BNPB memberikan atensi penuh pada penanganan darurat karhutla khususnya bagi kelompok rentan yang terdampak paparan asap, serta menginstruksikan agar kawasan di sekitar sekolah dijadikan prioritas utama pemadaman.

“Kami meminta Bapak Kepala BNPB agar memberikan atensi penuh penanganan darurat karhutla, khususnya kelompok rentan yang terdampak asap karhutla,” jelas Wapres Gibran.

Di samping itu, rencana pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah diimbau agar dikoordinasikan secara matang bersama pihak keluarga murid. Secara khusus, Wapres juga menekankan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) agar terus dimaksimalkan, di mana sekecil apa pun peluang pertumbuhan awan potensial yang terdeteksi harus segera disemai tanpa menunda. Arahan OMC ini sejalan dan memperkuat instruksi Presiden RI sebelumnya guna merekayasa cuaca secara presisi sebelum kondisi kekeringan dan kepekatan asap memburuk.

“Untuk daerah yang dekat dengan sekolah, tolong menjadi prioritas pemadaman,” kata Wapres Gibran.

“Untuk wilayah Kalsel, saya memberikan instruksi agar sebelum membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dikoordinasikan dengan pihak keluarga,” imbuhnya.

Kondisi darurat karhutla yang membutuhkan tindakan cepat selaras arahan Wapres tersebut tecermin dari data penanganan di lapangan, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat per 8 September 2026. Kepekatan kabut asap dan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) PM 2,5 yang berada pada level Berbahaya serta jarak pandang di bawah 1 km telah menyebabkan 1.337 kasus ISPA di 14 kabupaten/kota, serta memaksa perpanjangan pembelajaran dari rumah (BDR) bagi anak sekolah pada 7–11 September 2026.

Menjawab situasi tersebut, BNPB memperkuat seluruh pilar operasi penanganan darurat. Di jalur darat, kekuatan masif sebanyak 15.091 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, DLHK, perusahaan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA), semua dikerahkan untuk melakukan penetrasi, pembasahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, serta penyisiran titik asap pada 31 titik api (firespot) prioritas. 

Upaya pemadaman darat ini didukung berbagai armada dan peralatan, mulai dari ratusan rol selang penyalur air, mesin pompa mini dan medium, waterax, hingga penyiapan tandon air dan embung buatan di lokasi yang minim sumber air. Dari total luas lahan terbakar kurang lebih mencapai 691,74 hektare pada hari tersebut, tim gabungan darat telah berhasil memadamkan kurang lebih 155,96 hektare di berbagai kawasan prioritas seperti Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, Singkawang, dan wilayah lainnya.

Sementara itu pada operasi udara, BNPB menyiagakan 2 helikopter patroli dan 9 helikopter water bombing (termasuk unit Super Puma, Sikorsky Black Hawk, dan Mi-17). Meskipun jarak pandang (visibility) yang sangat rendah sempat memicu penundaan penerbangan di Supadio Base, operasi pemadaman udara tetap berhasil dieksekusi di Ketapang Base dengan helikopter Sikorsky EH-60A dan Mi-17-IV yang menjatuhkan 520.000 liter air dengan capaian 84 kali penyiraman di wilayah Desa Sungai Pelang, Negeri Baru dan Sungai Besar.

Sejalan dengan arahan Wapres dan Presiden terkait OMC, operasi rekayasa cuaca dipacu secara agresif menggunakan 3 unit pesawat (1 Cassa NC-2121 TNI AU dan 2 Cessna Grand Caravan) yang menyemai bahan NaCl pada setiap potensi pertumbuhan awan di wilayah Sanggau, Sekadau, Sintang, Kubu Raya, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara, hingga berhasil memicu hujan berintensitas sedang hingga tinggi di sejumlah daerah terdampak.

“Kami sudah punya posko OMC dan setiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Sejalan dengan arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden, sekecil apapun ada peluang pertumbuhan awan maka laksanakan OMC, termasuk di daerah di sekitar Kalimantan dan Sumatra tidak ada karhutlanya untuk membasahi lahan agar api tidak meluas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan komitmen penuh BNPB untuk terus memobilisasi seluruh sumber daya darurat, melengkapi APD serta sarana prasarana personel darat, dan menyelaraskan langkah operasional di lapangan.

Sinergi terpadu lintas kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan terus diperketat agar penanganan dampak karhutla berjalan terukur, responsif, serta mengedepankan perlindungan keselamatan masyarakat dan kelompok rentan.

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/tindak-lanjuti-arahan-wapres-bnpb-segera-perkuat-koordinasi-terpadu-lintas-k-l-dan-daerah-untuk-penanganan-karhutla 

 

Baca Terusannya »»  

Tinjau Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Tiga Provinsi Kalimantan, Wapres Kawal Penanganan agar Optimal di Lapangan

 

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga provinsi di Kalimantan, Kamis (10/09/2026). Peninjauan dilakukan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan di lapangan.

Wapres menegaskan, karhutla harus ditangani secara menyeluruh dengan memastikan pemadaman berjalan efektif sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta satwa dan habitatnya. Kehadiran Wapres di tiga wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal agar seluruh aspek penanganan karhutla berjalan optimal di lapangan, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam penanganan karhutla, Wapres mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Kebutuhan warga terdampak, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan logistik, juga perlu dipastikan tetap terpenuhi selama kondisi karhutla berlangsung.

“Pemadaman titik api dan pelayanan warga harus berjalan bersamaan, termasuk pemenuhan kebutuhan pengobatan, akses pendidikan, ketersediaan masker, vitamin, air dan logistik,” tegas Wapres.

Selain itu, Wapres menekankan bahwa penanganan karhutla perlu terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan termasuk penerapan berbagai inovasi yang dibutuhkan. Namun menurut Wapres, setiap inovasi yang diterapkan harus dapat memberikan manfaat nyata, terukur, dan tetap mengutamakan keselamatan petugas.

“Inovasi harus terukur, efektif, dan menjawab kebutuhan lapangan. Inovasi harus kita lihat hasilnya di lapangan. Saya ingin tahu indikator keberhasilannya, aspek keselamatannya, dan kebutuhan petugas. Yang penting inovasi membantu pemadaman dan digunakan sesuai prosedur,” imbuh Wapres.

Adapun salah satu pemanfaatan inovasi yang langsung ditinjau Wapres dan diterapkan khususnya di Kalimantan Selatan adalah formulasi surfaktan ramah lingkungan untuk pemadaman kebakaran pada lahan gambut. Inovasi ini dikembangkan melalui kajian dan analisis laboratorium terhadap cairan pembentuk busa, yang kemudian direformulasi agar sesuai untuk pemadaman lahan gambut.

Formulasi tersebut membantu air menembus lapisan gambut sekaligus membentuk busa di permukaan, sehingga pendinginan dan pemadaman bara di bawah permukaan lebih efektif serta penggunaan air lebih efisien. Dalam pengujian menggunakan drone thermal, suhu area gambut yang semula mencapai sekitar 130°C turun hingga sekitar 30°C dalam waktu kurang lebih satu menit setelah aplikasi.

Saat meninjau Posko Penanggulangan Karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Wapres juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kondisi udara yang belum pulih. Namun pemerintah terus berusaha melakukan yang terbaik dalam penanganan sesuai arahan Presiden.

“Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga Kalimantan karena kondisi udara belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden,” ungkap Wapres.

Menutup arahannya, Wapres kembali mengingatkan agar penanganan terus berjalan efektif. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi serta memastikan setiap kendala di lapangan memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur. Kewaspadaan juga perlu dijaga dalam jangka panjang mengingat kondisi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027, sehingga langkah pencegahan dan kesiapsiagaan perlu terus diperkuat.

“Tingkatkan kewaspadaan El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Lakukan patroli pencegahan lebih intens. Tingkatkan koordinasi dan rangkul semua elemen. Pastikan setiap kendala lapangan ditangani dengan cepat dan terukur. Tingkatkan juga sosialisasi dan edukasi publik,” pungkas Wapres

 

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/tinjau-penanganan-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-tiga-provinsi-kalimantan-wapres-kawal-penanganan-agar-optimal-di-lapangan/ 

 

Baca Terusannya »»  

Seskab Teddy: Sejak Dinyatakan Hilang, Presiden Prabowo Langsung Intruksikan KSAL Laksanakan Pencarian, 11 Kapal Gabungan Dikerahkan

 

 

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk segera melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan letusan Gunung Anak Krakatau. Rombongan tersebut terdiri atas lima jurnalis bersama tiga kru kapal.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara telah memberikan instruksi pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan tersebut pada Senin malam. Presiden Prabowo meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk segera mengerahkan kekuatan guna melakukan pencarian.

“Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” ujar Seskab Teddy.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, operasi pencarian langsung dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur gabungan. Berdasarkan laporan KSAL, sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian dan menemukan keberadaan rombongan.

“Sesuai laporan KSAL total ada 11 kapal gabungan yang langsung melakukan pencarian,” ungkap Seskab Teddy.

Sebelas kapal gabungan tersebut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer 1-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.

Pengerahan sejumlah kapal tersebut menunjukkan upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kekuatan secara bersama-sama. Operasi pencarian terus diarahkan untuk menemukan seluruh anggota rombongan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak.

Di tengah berlangsungnya proses pencarian, Seskab Teddy turut menyampaikan harapan dan doa agar lima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

“Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap Seskab Teddy

 

 

 

Sumber : https://setkab.go.id/seskab-teddy-sejak-dinyatakan-hilang-presiden-prabowo-langsung-intruksikan-ksal-laksanakan-pencarian-11-kapal-gabungan-dikerahkan/ 

 

Baca Terusannya »»  

Hari Ketiga, KP Sanjaya-7017 Polri dan KN SAR Tetuka Terus Sisir Perairan Selat Sunda

 

 

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengoptimalkan pencarian terhadap delapan orang yang masih dalam pencarian setelah kapal cepat KM Arupadatu 1 dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten. Memasuki hari ketiga operasi pencarian, Polri kembali mengerahkan kekuatan personel dan sarana untuk memperluas penyisiran di wilayah yang diduga menjadi lokasi keberadaan kapal tersebut.

Sedikitnya 59 personel Polri dilibatkan dalam operasi SAR gabungan. Kekuatan tersebut dipimpin langsung oleh Dirpolairud Polda Banten Kombes Pol Eko Hartanto, S.I.K., M.H., yang turut berada di tengah laut menggunakan KP Sanjaya-7017 untuk memimpin sekaligus memantau langsung proses pencarian.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pada hari ketiga pencarian, Polri terus memperkuat operasi dengan mengerahkan personel dan sarana yang dimiliki.

"Memasuki hari ketiga, Polri terus mengoptimalkan pencarian delapan orang yang masih dalam pencarian setelah KM Arupadatu 1 hilang kontak. Sedikitnya 59 personel Polri dikerahkan dan kekuatan di lapangan dipimpin langsung oleh Dirpolairud Polda Banten Kombes Pol Eko Hartanto yang turut berada di tengah laut bersama anggota menggunakan KP Sanjaya-7017. Personel Polri juga memperkuat KN SAR Tetuka milik Basarnas,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

KP Sanjaya-7017 telah terlibat dalam pencarian sejak hari kedua dan kembali dikerahkan pada hari ketiga. Kapal tersebut menjadi salah satu kekuatan utama Polri dalam menyisir wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi keberadaan KM Arupadatu 1.

Pada Kamis pagi, personel KP Sanjaya-7017 terlebih dahulu melaksanakan briefing di atas kapal. Sekitar pukul 08.00 WIB, kapal kemudian bergerak bersama KN SAR Tetuka menuju wilayah perairan sekitar Gunung Anak Krakatau untuk melanjutkan pencarian.

Dalam pelaksanaan operasi, KP Sanjaya-7017 membawa 36 personel yang terdiri atas 27 awak kapal, 5 personel Ditpolairud Polda Banten, 2 personel Basarnas dan 2 awak media. Sementara itu, KN SAR Tetuka juga diperkuat tiga personel Ditpolairud Polda Banten untuk mendukung pelaksanaan pencarian di sektor yang telah ditentukan.

Keterlibatan personel Polri pada dua unsur tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian. Setiap unsur ditempatkan pada sektor operasi yang telah ditentukan sehingga penyisiran dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu.

Pada hari ketiga, Basarnas Banten membagi wilayah operasi menjadi enam sektor pencarian dengan total luas mencapai 2.483 nautical mile square (NM²). KP Sanjaya-7017 melaksanakan pencarian pada sektor B yang dibagi menjadi delapan sub-sektor, yakni B1 hingga B8. Sementara KN SAR Tetuka melaksanakan pencarian pada sektor C yang juga dibagi menjadi delapan sub-sektor, C1 hingga C8.

Pembagian sektor tersebut dilakukan untuk memastikan wilayah pencarian dapat disisir secara sistematis dan mengurangi kemungkinan adanya area yang terlewat.

"Pencarian dilakukan secara sistematis berdasarkan sektor dan koordinat dengan mempertimbangkan posisi terakhir kapal, arah angin, arus, gelombang, cuaca dan perkembangan informasi di lapangan. Setiap unsur bekerja sesuai kemampuan masing-masing dan saling memperkuat dalam satu operasi SAR gabungan,” jelas Trunoyudo.

Dalam proses penyisiran, personel melakukan pengamatan terhadap berbagai kemungkinan petunjuk, termasuk keberadaan korban, benda atau bagian kapal, perlengkapan keselamatan maupun tanda-tanda lain yang dapat membantu menentukan posisi KM Arupadatu 1.

Operasi hari ketiga melibatkan lebih dari 280 personel gabungan dari berbagai unsur. Selain Polri dan Basarnas, pencarian juga melibatkan TNI, Bakamla, KSOP, BPBD, unsur kewilayahan, potensi SAR, nelayan, masyarakat, media serta keluarga korban.

Berbagai sarana pencarian dan pendukung turut dioptimalkan untuk memperluas jangkauan operasi, mulai dari kapal SAR, kapal patroli, RIB, dukungan udara, drone thermal, sarana medis, komunikasi hingga kendaraan pendukung di darat.

"Polri berkolaborasi dengan Basarnas, TNI, Bakamla, KSOP, BPBD dan seluruh potensi SAR lainnya. Lebih dari 280 personel gabungan serta berbagai sarana pencarian dan pendukung dikerahkan pada hari ketiga. Seluruh kekuatan tersebut dioptimalkan untuk memperbesar peluang menemukan delapan orang yang masih dalam pencarian,” kata Trunoyudo.

Operasi pencarian dilakukan dalam kondisi yang tidak mudah. Cuaca di wilayah operasi dilaporkan berawan tebal hingga berkabut, dengan angin sekitar 15 knot dan gelombang yang pada sejumlah wilayah operasi dapat mencapai 2,5–4 meter. Selain faktor cuaca, luasnya wilayah pencarian, perubahan arus dan kondisi laut juga menjadi tantangan bagi seluruh personel SAR.

Pencarian berlangsung di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Karena itu, keselamatan personel menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap pergerakan unsur SAR. Kondisi aktivitas gunung api dan situasi perairan terus diperhatikan serta dikoordinasikan dengan instansi yang memiliki kewenangan.

“Kami memahami ada keluarga yang menunggu kepastian. Karena itu, pencarian akan terus dilakukan secara maksimal, terukur dan terpadu dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personel yang berada di lapangan,” tegas Trunoyudo.

Selain operasi pencarian, Polri juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui rangkaian kejadian sebelum KM Arupadatu 1 hilang kontak. Subditgakkum Ditpolairud Polda Banten pada Rabu malam telah melakukan pendalaman dan meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk pemilik kapal, pekerja galangan kapal serta pihak yang berkaitan dengan proses docking dan perbaikan kapal.

Penyelidikan tersebut dilakukan secara paralel dengan operasi SAR. Fokus utama Polri saat ini tetap pada upaya menemukan delapan orang yang masih dalam pencarian.

Polri juga mengimbau masyarakat, nelayan maupun pihak lain yang mengetahui informasi mengenai keberadaan KM Arupadatu 1 atau delapan orang yang dicari agar segera menyampaikannya kepada petugas. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pencarian secara mandiri, khususnya dengan memasuki wilayah operasi atau perairan sekitar Gunung Anak Krakatau tanpa koordinasi dengan petugas SAR.

"Kami mengajak masyarakat untuk membantu melalui koordinasi dengan petugas. Jika memiliki informasi, segera sampaikan kepada Basarnas, Polri atau aparat berwenang. Jangan mengambil tindakan sendiri, karena kondisi laut dan kawasan Gunung Anak Krakatau memiliki risiko yang harus diperhitungkan,” pungkas Trunoyudo.

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2550057-hari-ketiga-kp-sanjaya-7017-polri-dan-kn-sar-tetuka-terus-sisir-perairan-selat-sunda

 

Baca Terusannya »»  

Dari Media ke Algoritma, Wamen Nezar Soroti Pergeseran Kendali Informasi

 

 

Cara masyarakat mendapatkan informasi berubah ketika kendali distribusi berita bergeser dari ruang redaksi ke algoritma platform digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai perubahan tersebut perlu menjadi perhatian karena informasi yang sampai kepada publik semakin banyak ditentukan oleh sistem yang membaca perilaku pengguna.

“Saat ini media kehilangan audiens, yang mengontrol audiens adalah platform. Platform media sosial berkembang jauh lebih cepat, lebih dalam, lebih agresif, sehingga menggeser pola hubungan antara media konvensional dan media tradisional dengan audiens,” ujar Wamen Nezar dalam Diskusi Panel Dewan Profesor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta Selatan, Kamis (10/09/2026).

Wamen Nezar menjelaskan pergeseran kendali tersebut diperkuat algoritma yang mempelajari perilaku pengguna.

Interaksi pengguna menjadi data yang digunakan platform untuk menentukan konten yang kembali ditampilkan.

“Jadi semua yang kita berikan tanda likes itu kemudian dicatat dalam machine learning yang dipakai oleh media sosial. Jadi apa yang kita suka akan selalu datang kepada kita, itulah yang disebut dengan echo chamber,” jelasnya.

Menurut Wamen Nezar, perubahan pola distribusi informasi turut menghadirkan persoalan kepercayaan publik.

Ia mengutip Reuters Institute Digital News Report 2026 yang melibatkan lebih dari 100 ribu responden di 48 negara.

Media sosial dan platform video telah menjadi sumber berita yang lebih banyak diakses daripada televisi maupun situs berita resmi di 30 negara, sementara kurang dari empat dari 10 responden menyatakan percaya terhadap berita.

“Yang terjadi adalah bukan delivering the truth, tetapi creating the perception, membentuk persepsi,” tegas Wamen Nezar.

Tantangan itu semakin kompleks dengan penggunaan kecerdasan artifisial (AI), termasuk dalam produksi berita.

Wamen Nezar mengingatkan manipulasi data dapat membuat sistem AI menghasilkan keluaran yang keliru.

Karena itu, Wamen Nezar menekankan pentingnya menjaga integritas informasi di tengah perubahan teknologi.

Pemerintah telah menyiapkan pedoman etika AI, termasuk pedoman penggunaan AI dalam jurnalistik yang dirumuskan Dewan Pers, serta menyiapkan peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Menurut Wamen Nezar, berbagai langkah tersebut diarahkan untuk memastikan perkembangan teknologi tidak mengorbankan kualitas dan integritas informasi yang diterima masyarakat.

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/dari-media-ke-algoritma-wamen-nezar-soroti-pergeseran-kendali-informasi

 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan Hadapi Dampak Karhutla, Wapres Tekankan Prioritas Perlindungan Kelompok Rentan

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau kesiapan layanan kesehatan dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (10/09/2026). Peninjauan ini untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan siap merespons kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan keselamatan warga.

Kondisi karhutla di Kalsel masih menjadi perhatian, seiring tingginya frekuensi kejadian dan luas wilayah terdampak. Dalam periode 1 Januari hingga 10 September 2026, tercatat 2.963 kali kejadian karhutla dengan perkiraan luasan lahan terbakar mencapai 20.206,06 hektare. Banjarbaru termasuk dalam tiga kabupaten/kota dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 588 kali, dan perkiraan lahan terdampak mencapai 2.539,97 hektare.

Wapres memberikan perhatian khusus pada kesiapan fasilitas dan layanan kesehatan agar mampu merespons dampak karhutla secara cepat dan tepat, terutama dalam memberikan penanganan bagi kelompok rentan.

“Dalam penanganan karhutla, menjaga keselamatan dan kesehatan warga, terutama kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas adalah penting,” tegasnya.

Untuk itu, Wapres meminta kesiapan rumah sakit menjadi perhatian, termasuk ketersediaan obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, serta sistem rujukan. Menurutnya, kesiapan tersebut penting guna memastikan masyarakat terdampak dapat memperoleh penanganan secara cepat ketika membutuhkan layanan kesehatan.

“Rumah sakit harus siap, terutama untuk anak-anak dan kelompok rentan. Obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan harus dipastikan tersedia ketika dibutuhkan,” paparnya.

Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Wapres juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla. Edukasi, khususnya mengenai penggunaan masker, perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami langkah perlindungan diri yang dapat dilakukan selama kualitas udara memburuk akibat asap.

“Tolong tingkatkan edukasi masyarakat, utamanya dalam menggunakan masker,” pintanya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi karhutla. Ia menegaskan bahwa keberlangsungan pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman titik api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat.

“Terima kasih untuk Bapak-Ibu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang terus melayani masyarakat selama kondisi karhutla,” ucap Wapres.

Pada kesempatan tersebut Wapres pun berbincang dengan pasien maupun keluarga pasien. Siti Fatimah, seorang Ibu yang anaknya sedang mengalami sakit batuk dan pilek dampak asap, menyampaikan kepada Wapres bahwa kesiapan fasilitas kesehatan di RSD Idaman sangat baik. Ia pun mendapatkan penanganan yang baik saat berobat di fasilitas kesehatan ini.

“Di sini bagus [penanganan pasiennya], karena saya juga lahirnya disini, kan. Jadi anak-anak disini juga kalau sakit,” papar Siti.

Sementara Puji Lestari, seorang Ibu hamil yang berbincang dengan Wapres, menyampaikan bahwa dalam keadaan asap tebal ini, sebagai tindakan preventif agar tidak terkena infeksi pernapasan, Ia membatasi kegiatan di luar rumah dan meminum vitamin secara rutin.

“Jadi saya tidak kemana-mana, minum vitamin saja dari puskesmas. Sudah periksa hamil rutin. Minum kalsium juga dari puskesmas,” imbuh Puji.

Puji pun mengungkapkan rasa harunya dapat berbincang langsung dengan Wapres.

“Tadi ditanya-tanya sama Pak Wakil Presiden Gibran, Pak Gibran. Tidak nyangka, di depan mata,” ungkapnya haru.

Dampak paparan asap karhutla turut dirasakan pasien anak yang menjalani perawatan di RSDI. Salah satunya Aira, pelajar asal Martapura, yang telah dua hari menjalani perawatan setelah mengalami batuk, pilek, dan demam. Ia menuturkan keluhan tersebut muncul setelah terpapar asap yang cukup tebal saat hendak berangkat sekolah. Kepala Staf Medis Fungsional Anak RSDI, Dr. dr. Harapan Parlindungan Ringoringo, Sp.A, Subsp.H.Onk(K) berharap penanganan karhutla dapat segera mengatasi sumber kebakaran serta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah dampak asap yang lebih luas.

“Bagaimana caranya ini asap segera berhenti, entah pakai hujan buatan, entah pakai apa, karena sumber utamanya kan kebakarannya. Berikutnya, harapannya ya mitigasi. Kalau saya pribadi, di sini sudah 30 tahun. Sekitar 3-4 tahun sekali kayak begini. Tidak setiap tahun, tapi yang saat ini memang luar biasa dibandingkan tahun lalu,” harapnya.

 

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/pastikan-kesiapan-layanan-kesehatan-hadapi-dampak-karhutla-wapres-tekankan-prioritas-perlindungan-kelompok-rentan/ 

 

Baca Terusannya »»  

Tinjau Fasilitas Pendidikan di Tengah Situasi Karhutla, Wapres Pastikan Keselamatan dan Kesehatan Siswa Jadi Prioritas

 

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau SDN 2 Petuk Katimpun, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/09/2026). Di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kualitas udara, peninjauan tersebut untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan siswa.

Secara khusus, Wapres menaruh perhatian pada kesiapan sekolah dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan harus menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, termasuk dengan memastikan dampak kabut asap tidak mengganggu kesehatan maupun keberlangsungan proses belajar.

Wapres menegaskan, keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode maupun waktu pembelajaran. Penyesuaian kegiatan belajar perlu dilakukan dengan melihat kondisi udara dan kesehatan siswa di wilayah terdampak.

“Yang paling penting anak-anak tetap aman dan sehat. Penyesuaian metode dan waktu belajar harus mengikuti kondisi udara dan kesehatan siswa. Kalau kondisi memburuk, sekolah dan pemerintah daerah harus siap menyesuaikan kembali kegiatan belajar,” tegasnya.

Selain memastikan keberlangsungan pembelajaran, Wapres juga meminta pihak sekolah agar memperkuat langkah-langkah perlindungan kesehatan siswa. Salah satunya melalui optimalisasi peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta penguatan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

“Aktifkan UKS dan kolaborasikan dengan puskesmas terdekat, agar siswa yang sakit bisa segera tertangani,” pintanya.

Di samping itu, Wapres juga menekankan pentingnya pemberian edukasi kepada siswa dan masyarakat mengenai langkah perlindungan diri selama kondisi kabut asap, termasuk penggunaan masker dan pembatasan aktivitas yang berisiko terhadap kesehatan.

Peninjauan ke dua fasilitas pendidikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Wapres di Kalimantan guna memastikan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan, serta keberlangsungan layanan dasar di wilayah terdampak.

Sumber : https://wapresri.go.id/tinjau-fasilitas-pendidikan-di-tengah-situasi-karhutla-wapres-pastikan-keselamatan-dan-kesehatan-siswa-jadi-prioritas/

 

 

Baca Terusannya »»  

50 Juta Masyarakat Akan Akses Portal Bansos, Kemkomdigi Uji Ketahanan Sistem

 

Sekitar 50 juta masyarakat diproyeksikan akan mengakses portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) ketika layanan tersebut diterapkan secara nasional.

Untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan stress test dan load test sebelum pelaksanaan rollout nasional pada Oktober 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan besarnya jumlah masyarakat yang akan menggunakan layanan tersebut membuat kapasitas dan keamanan sistem menjadi perhatian utama pemerintah.

“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/09/2026).

Kemkomdigi akan menguji kemampuan sistem menghadapi lonjakan akses melalui stress test dan load test bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengujian tidak hanya mengukur kapasitas layanan, tetapi juga memastikan keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat.

“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.

Menurut Meutya, pemerintah juga akan mengatur pola akses masyarakat untuk menghindari penumpukan permintaan pada waktu yang sama.

Langkah ini menjadi penting karena gangguan layanan pada saat rollout dapat langsung berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan akses.

Digitalisasi bansos saat ini telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah kemudian menyiapkan perluasan layanan hingga mencakup seluruh wilayah secara nasional.

Meutya mengatakan antusiasme masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam memperluas layanan tersebut.

“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.

Namun, perluasan layanan tidak hanya bergantung pada kemampuan sistem menampung pengguna.

Akurasi data penerima juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan digitalisasi bansos.

Untuk itu, Komdigi dan K/L terkait telah menyiapkan mekanisme sanggah secara digital.

Masyarakat dapat menggunakan mekanisme tersebut apabila menemukan data yang tidak sesuai dan mengajukan koreksi melalui sistem.

“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.

Mekanisme tersebut memungkinkan pemutakhiran data terus dilakukan setelah layanan berjalan.

Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada pemindahan proses layanan ke sistem elektronik, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data yang keliru.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/50-juta-masyarakat-akan-akses-portal-bansos-kemkomdigi-uji-ketahanan-sistem 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Penanganan Karhutla Kalsel, Kepala BNPB Tegaskan Lima Arahan Strategis dan Instruksikan Mobilisasi Total Satgas Darat

 

 BANJARBARU - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Kamis (10/9). Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menyampaikan lima arahan strategis guna mempercepat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan, sekaligus menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) untuk memaksimalkan kekuatan pemadaman darat dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.

Penguatan Satgas Darat dan Mobilisasi Peralatan Gudang

Arahan strategis pertama menekankan pentingnya penguatan dan penebalan porsi personel Satgas Darat di lapangan. Kepala BNPB menjelaskan bahwa kunci utama penuntasan karhutla berada pada Satgas Darat yang terdiri dari unsur gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan.

Langkah ini menjadi perhatian mendesak mengingat dari total 27 titik kebakaran (firespot/FS) yang ditemukan pada 9 September 2026, dengan estimasi luas terdampak 132,062 hektare, capaian pemadaman Satgas Darat tercatat baru mencapai sekitar 18,612 hektar. Angka tersebut di luar pemadaman alami sekitar 4,27 hektare.

Sementara itu, Satgas Udara berhasil memadamkan 32 hektar di luar pemadaman alami mencapai 41 hektar. Konsolidasi dan penambahan kekuatan personel darat mendesak dilakukan agar kapasitas penanganan harian seimbang dengan wilayah lain.

"Kekuatan utama untuk memadamkan api itu ada pada Satgas Darat. Semakin besar pasukannya, kita akan jauh lebih siap sehingga hasil pemadaman harian di lapangan bisa jauh lebih maksimal," ujar Suharyanto.

Pada poin kedua, Suharyanto menginstruksikan percepatan mobilisasi sarana dan prasarana dengan melarang keras penumpukan peralatan pemadam kebakaran di dalam gudang. Seluruh armada tangki air, mesin pompa, hingga Alat Pelindung Diri (APD) bantuan dari kementerian terkait harus segera dikeluarkan dan difungsikan di lokasi terdampak. Suharyanto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penuh kelancaran operasional petugas di lapangan.

"Saya minta tidak ada lagi peralatan yang tersimpan di gudang BPBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Keluarkan semua bantuan armada tangki dan peralatan lainnya ke lapangan. Mendingan alat-alat itu berada di lokasi pemadaman daripada hanya tersimpan di gudang. Kalau kurang BBM atau operasional air, segera lapor ke kami, BNPB siap mendukung penuh," tegasnya.

Akurasi Data, Penanganan Gambut, dan Manajemen Lapangan

Selanjutnya, arahan ketiga berfokus pada penataan dan standardisasi publikasi data karhutla melalui pemisahan data hotspot (titik panas satelit) dan firespot (titik kebakaran nyata). Berdasarkan pemantauan satelit Sipongi Kemenhut per 9 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Kalsel tercatat mencapai 8.019,63 hektar.

BNPB mengimbau seluruh pihak agar mengacu pada data firespot berkategori high confidence hasil verifikasi lapangan untuk dipublikasikan. Langkah ini penting untuk menyajikan informasi yang presisi kepada publik, mengingat data satelit umum sering kali merekam aktivitas panas non-karhutla seperti pembakaran sampah atau pabrik yang memicu kepanikan tidak perlu.

Adapun poin keempat menyoroti penanganan teknis pada ekosistem lahan gambut Kalimantan Selatan yang membutuhkan pengawasan dan penanganan khusus jangka panjang. Dari total 132,062 hektare firespot harian yang ditemukan, tim gabungan telah berhasil memadamkan sekitar 95,882 hektare. Data ini mengacu pada kombinasi pemadaman Satgas Darat, Udara, dan pemadaman alami, sementara sisa kurang lebih 36,18 hektar masih dalam proses penanganan intensif.

Di sisi lain, Kepala BNPB juga menegaskan bahwa pemadaman di kawasan gambut ini tidak boleh berhenti pada permukaan saja, melainkan harus dilanjutkan dengan proses pendinginan secara menyeluruh oleh Satgas Darat guna mencegah timbulnya titik api baru. Upaya ini berpedoman ketat pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang secara tegas melarang segala bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar.

"Meskipun secara data nasional luas karhutla tahun ini belum sebesar El Nino 2015 atau 2023, perhatian Bapak Presiden dan Pemerintah Pusat sangat luar biasa. Dukungan alutsista dari Kemenhan dan Mabes TNI terus mengalir, sehingga kesiapan kita di lapangan harus betul-betul optimal," tambah Kepala BNPB.

Sebagai arahan kelima, Kepala BNPB mewajibkan seluruh jajaran BPBD hingga tingkat Kabupaten dan Kota untuk memperkuat integrasi data spasial dan pelaporan harian secara presisi hingga ke tingkat tapak. Pemetaan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Selatan saat ini tersebar di delapan wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Banjar (6 FS atau sekitar 50,55 Ha ditambah 12,5 Ha sisa sebelumnya), Kota Banjarbaru (10 FS atau sekitar 37,562 Ha), Kabupaten Barito Kuala (3 FS atau sekitar 18,4 Ha), Kabupaten Tanah Bumbu (3 FS atau sekitar 5,5 Ha), Kabupaten Balangan (1 FS, sekitar 4 Ha), Kabupaten Hulu Sungai Utara (1 FS atau sekitar 2,5 Ha), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1 FS atau sekitar 0,7 Ha), dan Kabupaten Tanah Laut (2 FS atau sekitar 0,35 Ha). Suharyanto menegaskan pentingnya penguasaan rincian data harian ini oleh tiap jajaran BPBD lokal agar keputusan dan pengerahan personel di lapangan dapat diambil secara cepat dan tepat sasaran.

"Kami yang di pusat tiap hari memantau, memotret dan mengecek satu-satu mana yang sudah padam dan mana yang masih menyala. Saya harap di tiap tingkat Kabupaten dan Kota juga seperti itu, rincian data harus siap dan dikuasai. Kalau data diikuti terus, setiap tugas pemadaman pasti betul-betul terlaksana dengan baik," pungkas Kepala BNPB.

Melalui sinergi yang solid antara penanganan darat dan udara serta transparansi data yang akurat, BNPB optimistis penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dituntaskan secara cepat, terukur, dan aman.

 

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/perkuat-penanganan-karhutla-kalsel-kepala-bnpb-tegaskan-lima-arahan-strategis-dan-instruksikan-mobilisasi-total-satgas-darat 

 

Baca Terusannya »»  

Tanpa Berbelit-belit, Penghafal Al-Qur’an di Jateng Langsung Terima Tali Asih dari Pemprov

 

 

 

DEMAK – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kemudahan apresiasi berupa tali asih atau bisyarah, kepada para santri penghafal Al-Qur’an di wilayahnya, tanpa berbelit-belit.

Hafiz dan hafizah yang telah menyelesaikan hafalannya dan diwisuda, bisa mendapatkan tali asih dari Pemprov Jateng, tanpa harus mengajukan proposal.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, mekanisme tanpa prosedur berbelit-belit ini sengaja diterapkan agar apresiasi pemerintah bisa langsung dirasakan para penghafal Al-Qur’an.

“Kalau ada yang khatam Al-Qur’an dan diwisuda, kami dari pemerintah langsung memberikan bisyaroh kepada para hafiz dan hafizah. Ini langsung, jadi tidak perlu ada proposal,” kata Taj Yasin saat memberikan mauidhoh hasanah pada Peringatan Maulidurrosul SAW, Khotmil Qur’an, Tawajjuhan Akbar, dan Haul ke-54 Simbah Ahmad Dahlan di Pondok Pesantren Tasyri’iyyah Alawiyah, Wonosalam, Kabupaten Demak, Kamis (10/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Taj Yasin menyerahkan bisyaroh kepada empat hafizah, yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur’an. Pemberian itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap para santri, yang telah menuntaskan proses menghafal Al-Qur’an.

Taj Yasin juga mengingatkan, keberhasilan menyelesaikan hafalan Al-Qur’an bukanlah garis akhir. Wisuda justru menjadi awal bagi para hafiz dan hafizah untuk menjaga hafalan, sekaligus mengamalkan ilmu yang telah dipelajari.

“Adik-adik yang khatam Al-Qur’an ini adalah permulaan. Bukan pencapaian akhir, tetapi sebuah permulaan,” tegasnya.

Ditambahkan, Pemprov Jateng selama ini juga memberikan perhatian terhadap para penghafal kitab suci melalui program tali asih. Program tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat, yang menekuni pendidikan dan hafalan kitab suci.

 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/tanpa-berbelit-belit-penghafal-al-quran-di-jateng-langsung-terima-tali-asih-dari-pemprov/ 

 

Baca Terusannya »»