Kepala BGN: MBG Jadi Instrumen Penggerak Ekonomi Petani dan Peternak Lokal

Tangerang – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.

Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 58 juta orang dan alokasi bahan baku sebesar Rp10.000 per porsi, MBG memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi sektor pertanian dan peternakan.

“Dalam satu porsi itu Rp15.000. Ada porsi bahan baku Rp10.000. Bahan bakunya berupa karbohidrat, sayur, buah, protein hewani, protein nabati, dan lain sebagainya. Kalau dikalikan dengan 58 juta penerima manfaat, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha pertanian,” ujar Mas Dar, dalam Opening Ceremony dan Nusantara AgriFuture Summit NLP & Indogritech 2026, Rabu (04/11) .

Menurutnya, besarnya kebutuhan tersebut harus dikelola agar MBG mampu menciptakan keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen. Ketika harga komoditas terlalu tinggi, pengelolaan kebutuhan MBG diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan harga. Sebaliknya, ketika harga jatuh, penyerapan melalui program ini dapat membantu menjaga pendapatan petani dan peternak.

“Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua meningkatkan produktivitas. Yakinlah bahwa MBG ini harus menjadi instrumen yang bisa mendistorsi stok dan harga pangan kita di lapangan, sehingga konsumennya tidak dirugikan, tetapi produsennya juga tidak boleh dirugikan,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, BGN tengah menyiapkan sistem pengadaan pangan secara daring melalui platform Loka MBG. Sistem ini diarahkan agar asosiasi dan koperasi peternak dapat memasok langsung kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan tidak bergantung pada perantara.

“Jadi nanti yang mengisi toko online itu adalah asosiasi peternaknya. Bukan calo, bukan makelar, bukan tengkulak. Kita ingin mendukung peternak secara langsung,” jelas Mas Dar.

Ia mencontohkan kondisi harga telur yang saat ini mengalami penurunan. Menurutnya, kebutuhan telur dalam program MBG dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu menjaga harga di tingkat peternak. Untuk itu, BGN juga telah mengarahkan dapur-dapur MBG agar lebih sering memasukkan telur ke dalam menu makanan penerima manfaat.

Selain telur, BGN juga melakukan penyesuaian kebijakan terkait penggunaan susu dalam program MBG. Jika sebelumnya ketentuan komposisi susu minimal 20 persen, kini BGN menetapkan kandungan susu segar minimal 80 persen.

“Kita memang punya tantangan karena susu segar kita baru bisa mencukupi 20 persen dari kebutuhan. Tetapi dengan aturan ini, kita ingin mendorong peningkatan produksi susu segar dalam negeri,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap kebijakan BGN harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi dan penyediaan bahan pangan.

“Keputusan seorang pemimpin di atas kertas itu bisa mempengaruhi kesejahteraan jutaan orang. Maka saya ingin kebijakan saya sebagai pemimpin di BGN ini bukan hanya dinikmati oleh orang yang makan MBG, tetapi juga harus bisa mensejahterakan petani-petani lokal kita. Itu yang penting,” pungkasnya.

Sumber : https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/kepala-bgn-mbg-jadi-instrumen-penggerak-ekonomi-petani-dan-peternak-lokal

Baca Terusannya »»  

Wamentan Alim Dorong Hilirisasi Perkebunan, Bidik 90 Persen Ekspor dalam Produk Olahan

 

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet mendorong transformasi perkebunan nasional melalui penguatan hilirisasi dan peningkatan produktivitas untuk mendongkrak nilai tambah komoditas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ia mendorong agar lebih dari 90 persen ekspor perkebunan ke depan berbentuk produk turunan, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.

Wamentan Alim mengatakan bahwa sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda swasembada pangan dan energi, sekaligus memperkuat industrialisasi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Komoditas sawit, kakao, dan kelapa, khususnya, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Perkebunan bukan hanya sumber devisa. Perkebunan juga menopang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menyejahterakan masyarakat, dan menjadi tumpuan energi terbarukan kita ke depan,” kata Wamentan Alim saat menghadiri International Conference and Expo on Palm Oil and Others (ICExPO) 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, pemerintah telah mencanangkan program hilirisasi tujuh komoditas perkebunan unggulan sejak 2025, yakni tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Program ini menjadi bagian dari upaya mengubah struktur industri perkebunan nasional agar tidak hanya mengandalkan penjualan bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Wamentan Alim menjelaskan bahwa saat ini sekitar 20–30 persen ekspor perkebunan Indonesia masih berupa bahan mentah. Pemerintah menargetkan lebih dari 90 persen ekspor perkebunan ke depan dapat berbentuk produk turunan.

“Target kita ke depan, mudah-mudahan kita bisa mencapai lebih dari 90 persen ekspor perkebunan sudah dalam bentuk produk turunan,” ungkapnya.

Dari sisi hulu, program hilirisasi tersebut mencakup perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan seluas sekitar 870 ribu hektare. Pelaksanaannya dimulai dari penyiapan lahan, penyediaan benih unggul bermutu, hingga penerapan praktik budidaya yang baik.

Pada 2026, pemerintah mengembangkan kawasan kakao seluas 174.000 hektare dan kawasan kelapa seluas 151.554 hektare. Wamentan Alim mencontohkan besarnya potensi nilai tambah komoditas kelapa apabila diolah menjadi berbagai produk turunan.

Kelapa butiran yang dihargai sekitar Rp1.350 per kilogram berpotensi menghasilkan minyak kelapa dengan nilai sekitar Rp60.000 per liter. Sementara jika diolah menjadi virgin coconut oil (VCO), nilainya dapat mencapai Rp145.000 per liter atau lebih dari 100 kali lipat.

“Ini bukan sekadar hitungan di atas kertas. Pada Oktober tahun lalu, produk hilirisasi kelapa dari Maluku Utara juga sudah diekspor ke Tiongkok,” ungkapnya.

Selain kelapa dan kakao, pemerintah juga memperkuat pengembangan tebu untuk mewujudkan swasembada gula konsumsi. Ketergantungan terhadap impor gula yang rata-rata mencapai sekitar Rp44 triliun per tahun menjadi salah satu alasan pemerintah memperluas areal tebu dan melaksanakan program bongkar ratoon sejak 2025.

Lebih jauh, Wamentan Alim menekankan bahwa perkebunan juga memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan pasokan energi global, pemerintah mendorong pemanfaatan komoditas perkebunan sebagai bahan baku energi terbarukan.

Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan mandatori biodiesel B50 sebagai tonggak menuju swasembada energi. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol E10 secara bertahap dengan memanfaatkan bahan baku tebu, ubi kayu, jagung, sorgum, dan jambu mete.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah menyiapkan pengembangan sawit untuk bioenergi seluas 2–5 juta hektare. Sementara pengembangan bahan baku bioetanol mencakup tebu, jagung, dan ubi kayu. Pengembangan ini dirancang secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai ketentuan.

Wamentan Alim menambahkan bahwa transformasi perkebunan tidak dapat dilepaskan dari dukungan riset dan inovasi. Pengembangan varietas unggul berproduktivitas tinggi, budidaya presisi, mekanisasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial, hingga pengembangan produk hilir bernilai tinggi perlu terus diperkuat.

Ia mencontohkan kelapa yang dapat diolah menjadi beragam produk, mulai dari VCO, santan, air kelapa, coco fiber, coco peat, arang aktif, hingga pakan ternak. Pemanfaatan seluruh bagian komoditas tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga membuka peluang pengembangan industri yang lebih efisien dan minim limbah.

“Teknologi dan inovasi harus mengubah keunggulan komparatif yang kita miliki menjadi keunggulan kompetitif,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan ICExPO 2026 yang memasuki tahun kesembilan, Wamentan Alim berharap forum tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi yang menghasilkan gagasan, teknologi, dan terobosan konkret untuk menjawab kebutuhan pekebun sawit, kakao, dan kelapa.

Ia menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas di antara seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah menyiapkan regulasi, insentif, dan infrastruktur; industri diharapkan memperkuat investasi pengolahan serta menyerap hasil produksi pekebun; sementara pekebun dan koperasi didorong menjaga mutu dan kontinuitas pasokan. Dukungan pembiayaan, riset, inovasi, serta pendampingan juga menjadi bagian penting dalam membangun perkebunan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

“Kami berharap melalui ICExPO 2026 ini bisa menjadi ruang diskusi yang melahirkan terobosan tepat guna, bukan hanya untuk sawit, tetapi juga untuk kelapa dan kakao,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://pertanian.go.id/index.php/news/view/8283 

Baca Terusannya »»  

BGN Kembali Aktivasi 953 SPPG Baru di 34 Provinsi, Sasar 1,5 Juta Penerima Manfaat

 

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Aktivasi tersebut diproyeksikan dapat memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa penambahan jumlah dapur MBG tidak semata-mata berorientasi pada perluasan cakupan layanan. BGN juga memastikan setiap dapur yang dibuka dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya.

"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/11).

Menurutnya, kesiapan operasional menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan dapur yang dapat mulai beroperasi. Hal ini mencakup kelengkapan fasilitas pendukung hingga ketersediaan sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan MBG.

"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan," jelasnya.

Sebelumnya, pada Oktober 2026, BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi di seluruh Indonesia yang seluruhnya termasuk dalam daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Memasuki November, proses tersebut kembali dilanjutkan melalui aktivasi 953 SPPG di 34 provinsi. BGN juga merencanakan pembukaan SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya.

Perluasan layanan tersebut turut mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan gizi masyarakat di berbagai daerah. BGN memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Adapun kelompok yang menjadi prioritas penerima manfaat meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta santri di lingkungan pesantren.

"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui. Balita serta santri di lingkungan pesantren," jelas Arum.

Selain pemerataan jangkauan, pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi juga menjadi bagian dari kesiapan layanan. Setiap SPPG yang diaktivasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu persyaratan untuk menjamin kelayakan lingkungan pengolahan makanan.

Arum juga mengingatkan masyarakat dan calon mitra untuk mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan BGN. Seluruh tahapan aktivasi dilakukan melalui sistem sehingga tidak diperlukan pembayaran atau imbalan kepada pihak mana pun.

"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tegasnya.

BGN akan terus mengaktivasi SPPG secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing wilayah. Dukungan pemerintah daerah, pesantren, dan media diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat MBG semakin luas dan tepat sasaran.

Sumber : https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-kembali-aktivasi-953-sppg-baru-di-34-provinsi-sasar-15-juta-penerima-manfaat

Baca Terusannya »»  

Beasiswa LPDP Adalah Amanah Rakyat, Wamenkeu Nurkholisoh Ajak Awardee Berkontribusi untuk Indonesia

 

 

Jakarta, Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman mengajak para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memanfaatkan kesempatan menempuh pendidikan sebagai bekal membangun Indonesia. Ia menegaskan beasiswa LPDP bukan sekadar fasilitas pendidikan, melainkan amanah rakyat yang harus dibalas dengan kontribusi nyata bagi bangsa.

“LPDP itu bukan hadiah, bukan giveaway. Ini adalah amanah. Amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Dan orang yang diberi amanah itu wajarnya berterima kasih dengan cara menjadi patriot, orang yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” tegas Wamenkeu dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPDP Angkatan 286 di Asrama Haji Jakarta pada Rabu (4/11).

Menurutnya, dana beasiswa LPDP bersumber dari APBN yang dihimpun dari seluruh masyarakat, termasuk para pekerja dan pelaku usaha kecil. Karena itu, para penerima beasiswa perlu memiliki kesadaran untuk kembali dan mengabdikan ilmu yang diperoleh bagi kemajuan Indonesia.

“Pergilah, terbanglah, tapi pulang. Jangan lupa jalan pulang dan jadilah bermanfaat,” pesannya.

Wamenkeu menekankan bahwa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu mengoptimalkan kekayaan dan potensi strategis nasional menjadi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, para awardee LPDP diharapkan mengembangkan kompetensi di bidang masing-masing, mulai dari teknik, sains, data dan kecerdasan buatan, hingga bisnis, ekonomi, dan keuangan. Ilmu yang diperoleh selama studi perlu diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan dan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan di Indonesia.

Selain kompetensi, Wamenkeu mengingatkan pentingnya integritas, kepedulian, jiwa patriotisme, dan kemampuan berkolaborasi. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

“Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi yang dibutuhkan adalah orang pintar yang integritas, punya kepedulian, dan tadi ya, patriot,” ujarnya.

Ia juga mendorong para penerima beasiswa untuk membangun jejaring dan kolaborasi selama menempuh pendidikan di luar negeri, tanpa kehilangan orientasi untuk berkontribusi bagi Indonesia. Wamenkeu mengingatkan agar teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dimanfaatkan sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti kemampuan berpikir kritis dan integritas akademik.

“Di luar negeri sana Anda itu adalah wakil negara membawa Merah Putih. Merah itu berani mencari ilmu, mencari network, mencari pengetahuan, mencari kontribusi. Buka wawasan seluas mungkin. Tapi ada juga Putihnya. Sebagai akademisi, Anda harus berintegritas dan yang paling penting kecintaan kepada Tanah Air,” kata Wamenkeu.

Melalui kesempatan tersebut, Wamenkeu mengajak para awardee LPDP memegang tiga prinsip penting, yakni “niat, giat, dan manfaat”: memiliki niat yang kuat, bersungguh-sungguh dalam belajar, serta memastikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh membawa manfaat bagi bangsa dan negara. 

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamen-Nurkholisoh-Ajak-Awardee-LPDP-Berkontribusi 

Baca Terusannya »»  

Rekrutmen dan Pengusulan Peserta MagangHub Batch 3 Berlangsung pada 5–11 November

 

 

 

 

Jakarta – Rekrutmen dan pengusulan peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 oleh mitra penyelenggara berlangsung pada 5–11 November 2026. Tahap ini menjadi bagian dari proses seleksi untuk menentukan calon peserta yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan bidang pemagangan.

Mitra penyelenggara yang telah terverifikasi bertugas menyeleksi dan mengusulkan calon peserta berdasarkan kebutuhan perusahaan atau lembaga masing-masing. Melalui proses tersebut, kompetensi calon peserta diharapkan sesuai dengan bidang pemagangan yang tersedia.

“Melalui rekrutmen yang tepat, calon peserta dapat disalurkan ke bidang pemagangan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga mitra,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Darmawansyah, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (4/11/2026).

Setelah tahap rekrutmen dan pengusulan, penetapan peserta dijadwalkan berlangsung pada 12–13 November 2026. Hasil seleksi MagangHub Batch 3 Angkatan II selanjutnya akan diumumkan pada 13 November 2026.

Darmawansyah menjelaskan, Program Pemagangan Nasional dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada peserta agar kompetensi yang dimiliki dapat diterapkan dalam lingkungan kerja. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk memasuki dunia kerja sesuai bidang keahliannya.

“Program pemagangan nasional tidak hanya menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan industri, tetapi juga mempersiapkan angkatan kerja muda agar kompeten dan mampu bersaing sesuai kebutuhan pasar kerja,” katanya.

Informasi lebih lanjut mengenai Program MagangHub dapat diakses melalui laman maganghub.kemnaker.go.id.

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/rekrutmen-dan-pengusulan-peserta-maganghub-batch-3-berlangsung-pada-511-november

Baca Terusannya »»  

Indeks Reformasi Birokrasi Capai 89,81, Kemenko Perekonomian Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi yang Semakin Berdampak

 

Dalam rangka mendorong penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Atas dedikasi dan sinergi seluruh unit kerja serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengawal pelaksanaan RB tahun 2025, Kemenko Perekonomian berhasil mencatatkan indeks RB sebesar 89,81 dengan kategori A (Memuaskan), meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan adaptasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang kini berorientasi pada dampak nyata. Sejumlah indikator pelaksanaan RB juga telah mencapai target minimal kategori Baik yang ditetapkan Kementerian PANRB. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja dan ASN untuk terus memperkuat kinerja, kolaborasi, serta kontribusi dalam mewujudkan birokrasi yang semakin berkualitas dan berdampak.

“Kami menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih ke teman-teman semuanya atas kerja kerasnya selama ini. Sehingga beberapa target terkait dengan indeks reformasi birokrasi maupun pelaksanaan dari agen perubahan di masing-masing unit kita bisa capai semuanya. Kita bersyukur untuk indeks RB kita juga terus meningkat,” tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Pemberian Apresiasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dan Agen Perubahan Tahun 2025-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (4/11).

Pada tahun 2026, pelaksanaan RB Tematik mencakup enam tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, ketahanan pangan, hilirisasi dan sumber daya, peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan, serta peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, sinergi antarunit kerja menjadi faktor penting untuk memastikan kontribusi Kemenko Perekonomian dalam mendukung agenda prioritas nasional dapat berjalan secara optimal.

Sesmenko Susiwijono juga mengapresiasi capaian kinerja organisasi sepanjang tahun 2026, khususnya peran unit-unit kedeputian dalam mengawal berbagai program kebijakan dan prioritas nasional. Di tengah dinamika perekonomian global yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik serta berbagai tantangan domestik, seluruh jajaran dinilai  mampu menjaga kinerja dan menyelesaikan berbagai target yang telah diamanatkan. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi landasan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahun 2027.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, seluruh jajaran Kemenko Perekonomian diharapkan tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam mengawal berbagai agenda strategis perekonomian nasional. Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan lintas Kementerian Koordinator juga perlu terus dilakukan guna memastikan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program nasional berjalan efektif. Dengan demikian, capaian Reformasi Birokrasi tidak hanya tercermin melalui peningkatan indeks, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap kualitas kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam mengawal agenda RB Kemenko Perekonomian, integrasi budaya kerja dalam pekerjaan sehari-hari menjadi aspek yang perlu ditekankan. Oleh karena itu, pembangunan Agen Perubahan di setiap unit kerja menjadi salah satu strategi dalam mengakselerasi budaya kerja pada lingkup unit kerja eselon I. sehubungan dengan hal ini, pada kesempatan tersebut dilakukan juga pemberian apresiasi kepada Agen Perubahan di lingkungan Kemenko Perekonomian periode 2025-2026. Melalui pemberian apresiasi kepada unit kerja dan Agen Perubahan ini, Kemenko Perekonomian berharap semangat kolaborasi, inovasi, dan budaya kerja berorientasi hasil dapat terus tumbuh di seluruh lingkungan organisasi.

“Pelaksanaan RB Kemenko Perekonomian yang menunjukkan trend positif setiap tahunnya merupakan peluang dan juga tantangan bagi kita sendiri. Dengan demikian semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik harus kita jaga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu yang terus berupaya dan bekerja keras dalam mendorong perbaikan RB Kemenko Perekonomian,” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi I Ktut Hadi Priatna dalam laporannya pada kesempatan tersebut. 

 

 Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7200/indeks-reformasi-birokrasi-capai-8981-kemenko-perekonomian-perkuat-komitmen-reformasi-birokrasi-yang-semakin-berdampak

Baca Terusannya »»  

Menhan Sjafrie Perkuat Hubungan Kemitraan dengan Aljazair

 

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Indonesia, H.E. Abdelouahab Osmane, di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Pertemuan kedua negara menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan persahabatan sekaligus memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Aljazair. Hubungan kedua negara telah terjalin sejak masa perjuangan kemerdekaan dan dilandasi semangat solidaritas, saling menghormati, serta kepentingan bersama.

Indonesia berkomitmen untuk terus membangun kemitraan pertahanan yang dilandasi prinsip kesetaraan dan saling percaya, sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat stabilitas kawasan, perdamaian dunia, serta kepentingan strategis kedua negara

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/11/04/menhan-sjafrie-perkuat-hubungan-kemitraan-dengan-aljazair.html 

Baca Terusannya »»  

Wamenkeu Juda Agung Buka Forum Asset Strategist DJKN 2026 dan Luncurkan Aplikasi EMAS

 

 

 

Jakarta, Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung membuka Forum Asset Strategist Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2026 sekaligus meresmikan peluncuran aplikasi Executive Monitoring and Analytic System (EMAS). Acara tersebut diselenggarakan di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (4/11) dan dihadiri oleh sejumlah jajaran pejabat Kementerian Keuangan.

Dalam arahannya, Wamenkeu Juda Agung menyampaikan apresiasi atas pencapaian DJKN yang telah berusia dua dasawarsa. Menurutnya, periode 20 tahun pertama merupakan masa membangun fondasi pengelolaan kekayaan negara yang profesional, akuntabel, dan kredibel, sedangkan 20 tahun ke depan harus menjadi era penciptaan nilai atau value creation bagi DJKN. "Aset negara tidak cukup dicatat, diamankan, dan dipelihara. Harus semakin produktif dan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian dan masyarakat," tegas Wamenkeu Juda Agung.

Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu Juda memberikan tiga pesan utama kepada jajaran DJKN. Pertama, yaitu penguatan peran sebagai asset strategist dan bukan sekedar aset administrator. Ia mengingatkan, tertib administrasi dan kepatuhan tentu menjadi sesuatu yang penting. Namun tantangan pengelolaan aset dan piutang negara yang semakin kompleks membutuhkan kapasitas organisasi, keahlian dan pembagian kewenangan yang semakin baik. “DJKN harus mampu merumuskan strategi dan memberikan solusi bukan hanya menjalankan proses administrasi,” ujar Wamenkeu Juda.

Dalam pesan kedua, Wamenkeu Juda berharap DJKN bisa memastikan pengelolaan kekayaan negara benar-benar menciptakan nilai bagi perekonomian. Fungsi penilaian menurutnya harus mampu mendukung kualitas belanja negara agar setiap rupiah memberi value for money. Demikian pula layanan lelang harus terus diperkuat sebagai instrumen yang mendukung aktivitas ekonomi. Ia menegaskan, keberhasilan DJKN bukan hanya diukur dari besarnya aset yang dikelola, tetapi juga dari nilai ekonomi dan manfaat publik yang dihasilkan.

Terakhir, Wamenkeu berpesan agar DJKN membangun organisasi yang semakin digital, berbasis data dan AI dan serta berorientasi pada hasil. Ia mengatakan, digitalisasi harus menyederhanakan proses, mempercepat layanan, dan meningkatkan kualitas keputusan. Ia pun menyambut baik peluncuran aplikasi EMAS.

Meski demikian, ia menggarisbawahi agar aplikasi EMAS tidak hanya menjadi dashboard, tetapi harus menjadi instrumen pengambilan keputusan berbasis data. “Dan yang tidak kalah penting, setiap keputusan forum ini harus memiliki penanggung jawab, target waktu yang jelas dan hasil yang dapat dievaluasi,” ucapnya.

Sebelum menutup arahannya, Wamenkeu Juda Agung memberikan apresiasi khusus kepada tim yang berhasil mengembangkan database aplikasi EMAS dalam waktu singkat, yaitu 3 bulan, sebagai wujud sinergi "Kemenkeu Satu".

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamen-Juda-Buka-Forum-Asset-Strategist-DJKN 

Baca Terusannya »»  

Terima Audiensi ICMI, Wamendes Ariza Ajak Berpartisipasi Bangun Desa

 

Jakarta - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menerima audiensi jajaran Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPP ICMI) di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Pengurus MPP ICMI sekaligus panitia pelaksana Muktamar ICMI Lili Erawati dalam paparannya mengatakan  bahwa MPP ICMI akan menggelar perhelatan Muktamar yang dirangkaikan dengan perayaan Milad ke-36 ICMI pada  Desember 2026 mendatang. Muktamar ICMI akan mempertemukan para cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu dan profesi, seperti akademisi, pejabat, politisi, LSM, Ormas, dan berbagai profesi spesialis lainnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, berbagai kegiatan Internasional, nasional dan lokal akan dilaksanakan dalam agenda Muktamar ICMI yang mengangkat tema Transformasi Cendekiawan Muslim Untuk Indonesia Berdaya, Berkeadaban dan Berkelanjutan. Muktamar ICMI akan dikemas dalam berbagai event, seperti Nasional Leadership Camp, Halal, Wakaf dan ZIS Festival, Golf Carity ICMI, Badan Otonom ICMI Conference, Rembuk Ekonomi Nasional, Tokoh ICMI Bicara, Konferensi Perempuan, Workshop Perkaderan ICMI, ICMI RUN dan lain sebagainya.

Lili juga mengatakan bahwa ICMI memiliki organ otonom Badan Reaksi Cepat (BARET) ICMI, yang berfokus pada misi kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta kepedulian lingkungan. Ia berharap program terkait kebencanaan bisa dikolaborasikan dengan Kemendes PDT.

“Baret ICMI juga ingin berkolaborasi dengan Wamendes PDT dalam hal strategis terkait kebencanaan, baik dalam mitigasi maupun penanganannya. Kami juga meminta kesediaan Pak Wamen untuk hadir pada acara Muktamar ICMI, lokasi di Ambon pada tanggal 4-7 Desember 2026,” ujar Lili.

Wamendes PDT Ariza Patria menyambut baik upaya yang telah dilakukan ICMI, khususnya yang berkaitan dengan desa. Menurutnya, banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama antara Kemendes PDT dengan ICMI di desa-desa seluruh Indonesia.

Apalagi, lanjut Wamen Ariza, ICMI memiliki pakar-pakar dan cendekiawan yang bersentuhan langsung dengan desa. Ia berharap keterlibatan ICMI bisa berdampak secara konkret bagi desa dan masyarakat desa. Menurutnya, semakin banyak organisasi masyarakat maupun individu yang terlibat membangun desa, maka pembangunan desa akan sangat baik.

“Banyak yang bisa dikerjasamakan, ICMI punya apa kita punya apa, tadi soal kebencanaan, boleh. Nanti kita diskusikan lagi masing-masing punya apa antara Kemendes sama ICMI. ICMI punya pakar-pakar, kita tunggu  supaya konkretlah, ada kontribusi ICMI buat desa, tentu kami di Kemendes PDT berterima kasih, bersyukur semua pihak bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa,” ujar Wamen Ariza.

Turut hadir mendampingi Wamendes PDT Ariza Patria dalam pertemuan ini yaitu Inspektur Jenderal Kemendes PDT Masyhudi dan  Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT Nugroho Setijo Nagoro.

Sumber : https://kemendesa.go.id/berita/terima-audiensi-icmi-wamendes-ariza-ajak-berpartisipasi-bangun-desa-id

Baca Terusannya »»  

Menag Sebut Sains dan Riset Jadi Modal PTKIN Bersaing di Tingkat Global

 

Yogyakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap penyelenggaraan Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III PTKIN 2026 dapat meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sekaligus menarik minat masyarakat Indonesia dan dunia. Hal itu Menag sampaikan saat membuka OASE III PTKIN 2026 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

“Mudah-mudahan hasil yang kita raih dari acara ini nanti akan menambah gairah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri akan semakin diminati oleh warga masyarakat bangsa Indonesia dan dunia lain,” ujar Menag, Rabu (4/11/2026).

Menag mengatakan, pengembangan sains dan riset menjadi salah satu modal Indonesia untuk menjadi bangsa yang diperhitungkan di tingkat dunia. Menurutnya, potensi tersebut perlu terus dikembangkan melalui perguruan tinggi, termasuk PTKIN.

“Kekayaan bangsa kita untuk mengorbitkan Indonesia sebagai satu bangsa yang sangat diperhitungkan dalam berbagai bidang, pertama dalam bidang sains dan riset,” katanya.

Menag juga mengapresiasi capaian kampus UIN Yogyakarta yang berhasil meraih posisi kedua dalam pemeringkatan perguruan tinggi.

“Dan kali ini kita mengambil tempat di UIN Yogyakarta bukan tanpa alasan, karena UIN ini Alhamdulillah baru saja mendapatkan suatu predikat yang luar biasa menempati urutan kedua setelah Universitas Indonesia dan perguruan tinggi yang lain itu malah berada di bawahnya. Selamat juga sekaligus kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas prestasi yang luar biasa ini,” tutur Menag.

OASE III PTKIN 2026 berlangsung pada 3–7 November 2026 dan diikuti 497 finalis dari 54 PTKIN seluruh Indonesia. Para peserta berkompetisi dalam tiga bidang, yakni agama, sains, dan riset. Ajang ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan prestasi di bidang keilmuan.

 

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/menag-sebut-sains-dan-riset-jadi-modal-ptkin-bersaing-di-tingkat-global-cKsPw 

Baca Terusannya »»  

Menag Minta PTKIN Ambil Peran dalam Pengembangan Sains dan Teknologi

 

Yogyakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan penguasaan sains dan teknologi menjadi kunci kemajuan umat Islam. Ia mendorong perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) melahirkan ilmuwan yang mampu mengembangkan pengetahuan, menjawab persoalan masyarakat, serta menjaga tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi.

Pesan itu disampaikan Menag saat membuka Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III PTKIN 2026 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu (4/11/2026). Ajang ini mempertemukan mahasiswa dari 54 PTKIN untuk berkompetisi, bertukar gagasan, dan mengembangkan jejaring akademik dalam bidang agama, sains, dan riset.

“Kalau kita ingin meraih kembali kejayaan ilmu dalam sejarah Islam, kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Penguasaan sains dan teknologi sangat penting,” tegas Nasaruddin.

Menurut Menag, sejarah keilmuan Islam memperlihatkan hubungan erat antara kedalaman pemahaman agama, penelitian, dan pengembangan teknologi. Para ilmuwan mengembangkan pengetahuan dengan mengamati kebutuhan kehidupan, mulai dari penyediaan air hingga pelayanan kesehatan.

Tradisi tersebut perlu dihidupkan di kampus melalui keberanian bertanya, ketekunan meneliti, dan kemampuan mengubah pengetahuan menjadi manfaat. “Kita perlu terus membangun tradisi bertanya, meneliti, dan menggunakan pengetahuan untuk memberikan manfaat,” ujarnya.

Menag juga menyoroti peluang keterlibatan PTKIN dalam pengembangan teknologi hilirisasi. Menurutnya, perguruan tinggi keagamaan memiliki ruang untuk membantu meningkatkan nilai tambah sumber daya yang dimiliki Indonesia.

“UIN dan perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama perlu berperan dalam pengembangan teknologi hilirisasi tersebut, tentu bersama perguruan tinggi umum juga,” katanya.

Melalui OASE, Menag berharap temuan mahasiswa terus disempurnakan hingga mampu menjadi kebanggaan bangsa dan memperkuat posisi Indonesia dalam perkembangan sains.

Menag juga mengingatkan bahwa kemampuan teknologi harus disertai bimbingan nilai dan tanggung jawab. Perkembangan kecerdasan buatan perlu mendapat perhatian serius agar pemanfaatannya membawa kebaikan bagi kehidupan.

“Jangan sampai ilmu pengetahuan berkembang tanpa bimbingan nilai dan tanggung jawab. Kemampuan yang besar dapat membawa akibat yang merusak apabila digunakan dengan cara yang salah,” pesannya.

 

OASE Lahirkan Ilmuan Muslim Baru

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menegaskan OASE menjadi wadah untuk menerjemahkan integrasi ilmu ke dalam kemampuan dan karya mahasiswa. Ia berharap pembinaan talenta di PTKIN melahirkan generasi yang memiliki kedalaman agama sekaligus kecakapan mengembangkan sains.

“OASE mencita-citakan lahirnya Ibnu Sina-Ibnu Sina baru, Ibnu Rusyd-Ibnu Rusyd baru,” ungkap Suyitno.

Suyitno menjelaskan, OASE pertama kali diselenggarakan secara daring di Aceh pada 2021, kemudian berlanjut di Jakarta pada 2023. Penyelenggaraan ketiga di Yogyakarta melanjutkan penguatan wadah kompetisi dan pembinaan talenta sains serta riset mahasiswa PTKIN.

Menurut Suyitno, penyelenggaraan di UIN Sunan Kalijaga memiliki makna tersendiri karena mempertemukan talenta mahasiswa di kampus yang menunjukkan capaian dalam pemeringkatan perguruan tinggi internasional. Ia menyampaikan apresiasi atas prestasi UIN Sunan Kalijaga dalam Times Higher Education World University Rankings 2026.

Suyitno juga menyebut UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai contoh pengembangan pendidikan yang mempertemukan tradisi Ma’had Al-Jami’ah, penguasaan ilmu agama, dan sains. Suyitno juga mencontohkan UIN Raden Intan Lampung yang berkali-kali meraih penghargaan melalui pemeringkatan UI GreenMetric. Ia mengaitkan capaian tersebut dengan pengembangan kampus bercorak ekoteologi yang menjadi salah satu perhatian Menteri Agama.

Suyitno mendorong setiap PTKIN menemukan dan memperkuat kekhasannya. Keunggulan kampus dapat dikembangkan melalui reputasi riset, integrasi pendidikan agama dan sains, kepedulian lingkungan, maupun potensi lain yang sesuai dengan karakter institusi.

Ia juga meminta capaian mahasiswa ditindaklanjuti dengan pencatatan prestasi melalui kanal nasional. Langkah tersebut diperlukan agar perkembangan keilmuan PTKIN semakin dikenal masyarakat.

“Dunia harus tahu itu, dan caranya para Wakil Rektor III harus aktif mengisi aplikasi Puspresnas,” tegas Suyitno.

Sementara itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga Noorhaidi Hasan menyampaikan bahwa kehadiran 54 PTKIN menunjukkan komitmen bersama dalam mengembangkan generasi yang cerdas, berintegritas, kreatif, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat.

“OASE bukan sekadar ajang memperebutkan medali dan menentukan siapa yang menjadi juara. Lebih dari itu, OASE adalah ruang perjumpaan gagasan, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan talenta terbaik mahasiswa PTKIN,” ungkapnya.

Sebagai tuan rumah, UIN Sunan Kalijaga berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi peserta. Noorhaidi berharap OASE terus berkembang menjadi agenda akademik nasional yang berkualitas, inklusif, dan berdampak, sekaligus memperkuat pembinaan prestasi mahasiswa secara berkelanjutan.

Pembukaan dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Jajaran Pimpinan Eselon I Kementerian Agama, jajaran staf ahli dan staf khusus Menteri Agama. Hadir pula Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, para rektor dan pimpinan PTKIN, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. 

OASE III PTKIN Tahun 2026 berlangsung pada 3–7 November 2026 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengusung tema “Tumbuh dan Berkembang Bersama Prestasi”, kegiatan ini mempertemukan 497 finalis dari 54 PTKIN yang lolos seleksi dari 1.592 peserta untuk berkompetisi dalam 18 cabang bidang agama, sains, dan riset. Rangkaian kegiatan juga menghadirkan ekspo inovasi yang melibatkan 34 PTKIN.

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/menag-minta-ptkin-ambil-peran-dalam-pengembangan-sains-dan-teknologi-ctrFb 

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul: SDM Sekolah Rakyat Harus Bekerja dengan Disiplin dan Kode Etik

 

Bogor - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Rakyat harus bekerja dengan disiplin dan berpegang teguh pada kode etik, lantaran para siswa berasal dari latarbelakang beragam.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Pembukaan Pelatihan Kompetensi Dasar Tenaga Pengamanan, Manajemen Kasus bagi Case Manager, dan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi Operator Sekolah Rakyat di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/11/2026).

"Ada wali asrama, ada wali asuh, ada sekuriti, ada guru, ada kepala sekolah, dan tadi ada manajer kasus, ada juga dari teman-teman yang mengelola data. Semuanya ini harus bisa bekerja dengan disiplin dan berpegang teguh pada kode etik yang ada," kata Gus Ipul.

Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan serentak pada 3 sampai 9 November di beberapa lokasi di Kabupaten Bogor. Total jumlah peserta sebanyak 839 orang terdiri dari tenaga pengamanan, case manager, dan operator Sekolah Rakyat.

Pelatihan bertujuan meningkatkan kualitas SDM Sekolah Rakyat dalam aspek keamanan dan perlindungan anak, penanganan kasus peserta didik, serta pengelolaan data pendidikan guna mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang aman, berkualitas, dan profesional.

Ditemui usai kegiatan, Gus Ipul menyampaikan bahwa ada beberapa fungsi Sekolah Rakyat, diantaranya fungsi edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Sehingga, membutuhkan SDM yang mampu bekerja dengan baik sesuai bidang masing-masing.

Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat memerlukan SDM yang disiplin, memegang kode etik, dan memiliki empati, karena siswa di Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang keluarga yang beragam, terutama dari keluarga yang tidak mampu pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Sehingga memerlukan pendampingan dengan penuh empati dari seluruh pemangku kepentingan Sekolah Rakyat. Intinya SDM-nya terus diperkuat, tata kelolanya terus diperbaiki, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan Pak Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul juga mengingatkan para SDM Sekolah Rakyat untuk tidak melakukan tiga dosa besar pendidikan yaitu perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi atau radikalisme. Dia mengajak para peserta yang hadir untuk berikrar, komitmen bersama untuk menghindari tiga hal tersebut.

"Jika saya diketahui melakukan tiga hal tersebut, siap diberhentikan kapanpun. Saya berjanji akan ikut menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah rakyat. Dan juga siap melaporkan siapapun yang melakukan ketiga-tiganya di lingkungan Sekolah Rakyat," kata para peserta serentak.

Gus Ipul menegaskan tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada SDM Sekolah Rakyat yang melakukan tiga dosa tersebut. "Karena siapapun yang melakukan ini, tidak akan kita toleransi dan akan langsung kita berhentikan. Langsung kita berhentikan, tidak ada ceritanya pakai peringatan-peringatan," tegasnya.

Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga mengajak para SDM Sekolah Rakyat yang hadir menjadi Agen Perlinsos, untuk membantu melakukan registrasi ulang penerima bansos dan pemutakhiran data secara digital.

Menurutnya, momen ini penting agar SDM Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dalam penguatan data melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, menjadi Agen Perlinsos membantu tetangga atau orang disekitarnya yang berhak menerima bansos namun belum terdaftar melalui pendaftaran secara digital.

"Tidak hanya Bapak Ibu sekalian, tapi saya minta pulang dari sini, ajak tenaga kependidikan yang lain, ajak teman-teman, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang bisa menjadi Agen Perlinsos. Ini adalah sistem terbaru pemerintah dalam rangka menjangkau mereka yang paling membutuhkan," kata Gus Ipul.

Kegiatan pelatihan semakin semarak dengan penampilan siswa Sekolah Rakyat. Para siswa tampak percaya diri menampilkan pertunjukan tari nusantara, paduan suara, dan puisi.

Turut hadir pada kegiatan ini Plt. Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos Afrizon Tanjung, Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik, Direktur Poltekesos Bandung Suharma, Jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemensos, Staf Ahli dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, serta para fasilitator.

 

 

 

 

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Gus-Ipul:-SDM-Sekolah-Rakyat-Harus-Bekerja-dengan-Disiplin-dan-Kode-Etik 

Baca Terusannya »»  

Kementerian Ekraf – Detikcom Jajaki Kolaborasi Perluas Pasar Kreatif Indonesia

 

Jakarta, 4 November 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) siap membuka ruang kolaborasi strategis dengan Detikcom untuk memperluas eksposur, meningkatkan promosi, serta membuka peluang komersialisasi bagi pegiat ekonomi kreatif Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada penguatan publikasi, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi nyata melalui pengembangan ekosistem kreatif, mulai dari daerah hingga pasar global.

Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menyampaikan bahwa media memiliki peran strategis dalam memperkenalkan potensi ekonomi kreatif, termasuk talenta dan produk unggulan dari berbagai daerah. Peluang tersebut dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan tiga program flagship Kementerian Ekraf, yakni Aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Creative Hub, serta Creative by Indonesia.

“Detikcom bisa menjadi mitra strategis karena secara tidak langsung telah banyak menampilkan talenta-talenta ekonomi kreatif, baik melalui profil maupun pemberitaan, termasuk dari daerah. Kami berharap ke depan kolaborasi ini semakin erat karena banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama. Kolaborasi tidak hanya berhenti pada publikasi, tetapi bisa berlapis seperti melalui Program Creative by Indonesia, yang mana kita bisa bersama mengkurasi local heroes, memperkenalkan pegiat kreatifnya, memperkuat komersialisasi kekayaan intelektual, membuka akses pasar, hingga mendorong mereka menjadi national champion yang mampu menembus pasar global,” jelas Teuku Riefky di Autograph Tower, Thamrin Nine, pada Rabu (4/11).

Menteri Ekraf menambahkan, kemitraan dengan media juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi investasi, ekspor, penyerapan tenaga kerja, maupun produk domestik bruto (PDB). Dengan cakupan 21 subsektor dan jaringan lebih dari 150 asosiasi, Kementerian Ekraf memiliki peluang membangun kolaborasi heksaheliks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selama dua tahun terakhir, Detikcom turut berkontribusi memperkenalkan kiprah pegiat ekonomi kreatif kepada masyarakat luas.

“Kementerian Ekraf senantiasa melakukan hilirisasi industri kreatif berbasis kekayaan intelektual, yang mana mengolah kreativitas menjadi nilai ekonomi yang lebih besar. Kami ingin tumbuhnya karya kreatif Indonesia seperti film dan musik lokal bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, begitu juga dengan subsektor fesyen, kriya, kuliner, gim, dan aplikasi. Orientasinya bukan sekadar menghasilkan karya, tetapi seperti apa karya dan talenta ekraf bisa dikomersialisasikan, memperluas pasar, dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian,” tambah Teuku Riefky.

Pemimpin Redaksi Detikcom, Ardhi Suryadhi menyambut positif peluang kerja sama tersebut. Menurutnya, Detikcom memiliki berbagai kanal yang dapat mendukung publikasi lintas subsektor ekonomi kreatif, mulai dari film, musik, seni dan budaya, fesyen, desain, hingga teknologi digital dan gim. Jaringan biro daerah juga menjadi kekuatan untuk menjangkau potensi lokal serta memperkenalkan figur-figur inspiratif di berbagai wilayah.

“Target audiens kami untuk pemberitaan daerah sebenarnya memang pembaca di wilayah tersebut (hiperlokal). Maka, Detikcom harus mengangkat konten-konten lokal dan local heroes yang memiliki potensi di wilayahnya. Kami melihat peluang untuk berkolaborasi dengan Kementerian Ekraf dalam mengangkat potensi desa dan pegiat ekonomi kreatif daerah,” ungkap Ardhi Suryadhi.

Lebih lanjut, Detikcom juga memperkenalkan Indonesia Now, platform pemberitaan berbahasa Inggris yang ditujukan untuk audiens internasional. Kehadiran platform ini membuka peluang bagi pegiat ekonomi kreatif Indonesia untuk memperkenalkan produk, jenama, dan potensi bisnis kepada pasar global, sekaligus mendukung upaya menarik investasi asing ke tiap subsektor ekonomi kreatif.

Kolaborasi juga berpeluang dikembangkan melalui penguatan ekosistem konten, aktivasi digital dan luring, business matching, kompetisi kreatif, hingga penyelenggaraan kegiatan yang mempertemukan pegiat ekonomi kreatif dengan mitra industri. Detikcom turut menawarkan pengembangan microsite khusus yang dapat menghimpun berbagai konten dan kisah sukses pegiat ekonomi kreatif agar memiliki ruang publikasi berkelanjutan.

Kedua pihak juga membahas peluang penyusunan year in review untuk mengangkat capaian dan dampak program ekonomi kreatif sepanjang 2026. Selain menyajikan data dan angka, publikasi ini akan mengangkat cerita serta testimoni pegiat kreatif dari berbagai daerah mengenai manfaat program pemerintah bagi pengembangan usaha dan karya mereka.

Melalui kolaborasi ini, Kementerian Ekraf berharap media dapat mengambil peran lebih luas sebagai mitra pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari memperkuat narasi, mempertemukan pemangku kepentingan, memperluas akses pasar, hingga mendorong peningkatan nilai ekonomi produk dan karya kreatif Indonesia untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

Turut mendampingi Menteri Ekraf yaitu Kepala Biro Komunikasi, Kiagoos Irvan Faisal; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga, Gemintang Kejora Mallarangeng. Hadir pula perwakilan Detikcom, yakni Head of Business Development (Enterprise & Government), Tria Halimatu Sadiyah; Group Head Business Government, Jody Padmakusuma; dan Account Executive Government, Meily Repture.

 

 

 

Sumber : https://ekraf.go.id/news/kementerian-ekraf-detikcom-jajaki-kolaborasi-perluas-pasar-kreatif 

Baca Terusannya »»  

AI Percepat Layanan Penempatan, Pengantar Kerja Tetap Berperan Utama

 

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak akan menggantikan Pengantar Kerja dalam layanan penempatan tenaga kerja. Pasalnya, peran manusia tetap mendasar, terutama dalam pendampingan yang membutuhkan pertimbangan emosional dan verifikasi informasi guna memastikan layanan tetap inklusif.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, saat membuka Rapat Kerja Ikatan Pengantar Kerja Indonesia (Ikaperjasi) periode 2025–2028 di Ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Dalam pengarahannya, Sugeng menekankan pentingnya adopsi AI untuk mendukung efisiensi layanan ketenagakerjaan. Menurutnya, AI berfungsi mempercepat, meningkatkan ketepatan, serta memperluas jangkauan layanan penempatan tenaga kerja.

"Teknologi hadir untuk memperkuat peran Pengantar Kerja, bukan menggantikannya," tegas Sugeng.

Meski demikian, Sugeng menyebut, transformasi di era AI bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, melainkan perubahan budaya kerja menjadi lebih proaktif, berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil penempatan.

"Oleh karena itu, penguatan peran Pengantar Kerja dalam ekosistem SIAPkerja sangat krusial, mulai dari analisis informasi pasar kerja hingga perumusan kebijakan berbasis data, " kata Sugeng.

Untuk mendukung perubahan itu, Kemnaker menetapkan lima pilar dukungan pimpinan unit kerja terhadap Pengantar Kerja. Pertama, pengembangan kompetensi yang meliputi pelatihan AI, literasi data, analisis pasar kerja, konseling karier, dan pemanfaatan platform digital. Kedua, penguatan sarana dan akses data melalui penyediaan perangkat kerja dan sistem informasi terintegrasi sesuai kewenangan.

Ketiga, penugasan sesuai kompetensi, yakni memberikan ruang bagi Pengantar Kerja untuk menjalankan fungsi substantif dan meminimalkan pekerjaan administratif. Keempat, dukungan kelembagaan dan anggaran untuk memfasilitasi kunjungan perusahaan, pendataan lowongan, konseling, hingga penempatan. Kelima, kolaborasi dan evaluasi kinerja melalui penguatan koordinasi lintas unit serta kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Sugeng juga mengimbau pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya di lingkungan Kemnaker serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk melibatkan dan menempatkan Pengantar Kerja sesuai kapasitasnya, serta mengikutsertakan Ikaperjasi dalam rapat teknis dan penyusunan regulasi ketenagakerjaan.

"Penguatan peran Pengantar Kerja dalam ekosistem SIAPkerja sangat krusial, mulai dari analisis informasi pasar kerja hingga perumusan kebijakan berbasis data," kata Sugeng.

Ikaperjasi saat ini dipimpin Ketua Umum Jaelani Efendi (Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja), bersama Sekretaris Jenderal Sigit Ary Prasetyo (Pusat Pasar Kerja) dan Bendahara Umum Lucida Tampubolon (Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan).

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/ai-percepat-layanan-penempatan-pengantar-kerja-tetap-berperan-utama

Baca Terusannya »»  

Menaker Yassierli Ungkap 3 Karakter SDM Hadapi Perubahan Dunia Kerja

 

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebutkan tiga karakter yang perlu dimiliki sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menghadapi perubahan dunia kerja, yakni inovasi, kemampuan berpikir sistem (system thinking), dan pola pikir bertumbuh (growth mindset).

Ketiga karakter tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan kuliah umum kepada peserta Program Pengembangan Talenta Muda Danantara melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Yassierli menjelaskan, dunia kerja terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), transisi hijau, dan perubahan demografi. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi jenis pekerjaan, tetapi juga kebutuhan keterampilan dan cara seseorang memandang persoalan.

Karakter pertama yang perlu dibangun adalah inovasi. Menurut Yassierli, inovasi tidak harus selalu berupa penemuan besar. Keberanian mengambil inisiatif, mengenali persoalan, dan mengajukan gagasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat juga merupakan bagian dari inovasi.

“Inovasi itu hanya lahir dari suatu keberanian melakukan inisiatif. Dan inisiatif selalu dimulai dari satu orang,” katanya.

Selain berinovasi, SDM juga perlu memiliki kemampuan berpikir sistem. Kemampuan ini diperlukan agar seseorang dapat memahami persoalan secara utuh dan melihat keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Dalam bidang ketenagakerjaan, misalnya, perubahan industri dan investasi berkaitan dengan kebutuhan keterampilan serta perubahan jenis pekerjaan akibat perkembangan teknologi.

“Belajarlah melihat sesuatu itu terkait dengan ekosistem yang lebih besar. Jangan mudah menyederhanakan masalah, karena realitas itu kompleks,” ujarnya.

Karakter berikutnya adalah growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Yassierli menjelaskan, karakter ini tercermin dari kemauan seseorang untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, tanpa membatasi diri pada bidang keahlian maupun latar belakang pendidikan yang telah dimiliki.

“Orang yang growth mindset adalah orang yang mengatakan, saya siap belajar apa pun yang baru. Karena saya tidak pernah tahu sebenarnya potensi saya akan berkembang ke mana,” tutur Yassierli.

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-yassierli-ungkap-3-karakter-sdm-hadapi-perubahan-dunia-kerja 

Baca Terusannya »»  

Kepala BPOM Tekankan Amanah dan Integritas bagi Pegawai yang Baru Dilantik

 

Jakarta - Kepala BPOM Taruna Ikrar mengingatkan para pegawai yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan. Pesan tersebut disampaikan dalam Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan BPOM di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Rabu (4/11/2026).

Taruna Ikrar menegaskan bahwa kesempatan bekerja di BPOM merupakan amanah yang tidak boleh dipandang remeh. Menurutnya, BPOM memiliki tanggung jawab mulia karena pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara tujuan ekspor produk Indonesia.

Karena itu, ia meminta para pegawai untuk membangun motivasi dan semangat dalam memberikan kinerja terbaik. Perkembangan teknologi, lanjutnya, menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang perlu dihadapi dengan profesionalisme, kompetensi, kerja sama, dan integritas.

Hari ini, sebanyak 31 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari sekolah kedinasan tahun 2025 resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka berasal dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Politeknik Siber dan Sandi Negara. Sebanyak 15 orang bertugas di BPOM Pusat, sedangkan 16 lainnya tersebar di unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah.

Selain pengangkatan CPNS menjadi PNS, Taruna Ikrar juga melantik 71 PNS ke dalam jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan dan mekanisme inpassing. Beberapa jabatan yang dilantik adalah Pengawas Farmasi dan Makanan, Analis Kerja Sama, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pranata Keuangan APBN, dan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.

Salsabila Wahyu Bintari dan Matthew Osvaldo menjadi perwakilan CPNS yang menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan pelantikan. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif William Adi Teja serta Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Elin Herlina.

Yodha Winahyoe, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Direktorat Cegah Tangkal yang baru dilantik, menyampaikan dirinya berharap dapat terus belajar, bertumbuh, dan memberikan yang terbaik. “Sebab pada akhirnya, pengabdian sebagai seorang PNS bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan dari negara, tetapi tentang apa yang dapat kita berikan kembali kepada bangsa dan masyarakat,” tuturnya.

Analis Kerja Sama Ahli Pertama Biro Kerja Sama dan Humas Restu Widodo mengatakan bahwa amanah dan integritas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, ketika diberikan amanah melalui jabatan, berarti ada kepercayaan dan tanggung jawab yang harus kita jaga. “Karena keberhasilan kita bukan hanya diukur dari apa yang kita hasilkan, tetapi juga bagaimana proses untuk mencapainya,” ungkapnya.

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan ini dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional ahli utama, termasuk Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPOM Elfi Ikrar. Kepala UPT juga mengikuti pelantikan melalui Zoom Meeting.

Menutup sambutannya, Taruna Ikrar mengucapkan selamat kepada para pegawai yang baru dilantik dan berharap mereka dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Profesionalisme, kompetensi, kerja sama, dan integritas menjadi bekal penting dalam menghasilkan kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

 

 

 

Sumber : https://www.pom.go.id/berita/kepala-bpom-tekankan-amanah-dan-integritas-bagi-pegawai-yang-baru-dilantik 

Baca Terusannya »»  

15 Calon Anggota KI Jateng Lolos Tes Wawancara, Lanjut “Fit and Proper Test” di DPRD

 

SEMARANG – Sebanyak 15 peserta seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah periode 2027–2031 lolos tes wawancara. Nama-nama tersebut selanjutnya akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Jateng, untuk dipilih lima terbaik yang akan menjadi anggota KI.

Ketua Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KI Jawa Tengah, Dhoni Widianto mengatakan, pengumuman tersebut merupakan hasil dari tahapan wawancara yang telah diikuti 35 peserta. Seluruh proses seleksi yang menjadi kewenangan Timsel, telah dilaksanakan melalui delapan tahapan.

“Dari 35 orang yang mengikuti wawancara, kami ambil 15 calon terbaik untuk dilaporkan kepada gubernur (Ahmad Luthfi),” jelasnya, Rabu (4/11/2026).

Ditambahkan, setelah pengumuman, 15 peserta terpilih masih harus menyusun makalah untuk diserahkan kepada sekretariat Timsel. Makalah tersebut menjadi salah satu dokumen pelengkap laporan hasil seleksi kepada pemerintah provinsi, sebelum diteruskan kepada DPRD Jawa Tengah.

Selanjutnya, 15 nama tersebut akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh DPRD Jawa Tengah. Dari proses tersebut, akan dipilih lima orang untuk menjadi komisioner KI Jateng periode 2027–2031.

Dhoni berharap, DPRD dapat segera memproses 15 nama yang diusulkan, sehingga seluruh rangkaian seleksi dapat dituntaskan. Hal itu penting agar Jawa Tengah segera memiliki anggota KI, dengan kompetensi dan integritas yang kuat.

Menurutnya, tantangan keterbukaan informasi publik saat ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan badan publik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga memahami batasan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam konteks tersebut, KI memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa informasi, antara pemohon dengan badan publik sebagai termohon.

“Kami berharap komisioner yang terpilih benar-benar memahami regulasi keterbukaan informasi publik, sekaligus dinamika perkembangan informasi publik saat ini,” ungkapnya.

Ditambahkan, proses seleksi telah dilakukan secara berjenjang, objektif, dan profesional. Karena itu, lima komisioner yang nantinya terpilih diharapkan tidak hanya memiliki kualifikasi yang memadai, tetapi juga integritas yang kuat.

Dengan demikian, keberadaan KI Jateng periode mendatang diharapkan semakin memperkuat keterbukaan informasi, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi di lingkungan badan publik, khususnya pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Berikut nama calon anggota KI yang lolos tes wawancara :

1. A. Gumilang Rangga

2. Ardas Patra

3. Dahniar Wisnu Paramitha

4. Eddy Herry Purnomo

5. Emmanuel Didik Kartika Putra

6. Ermy Sri Ardhyanti

7. Indra Ashoka Mahendrayana

8. Indra Wiyana

9. Moh Asropi

10. Muklis Raya

11. Nana Storada Dwi Martadi

12. Setiadi

13. Setiawan Hendra Kelana

14. Sonakha Yuda Laksono

15. Tsalis Syaifuddin

(Pd/Ul, Diskomdigi Jateng)

Pengumuman Hasil Tes Wawancara

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/15-calon-anggota-ki-jateng-lolos-tes-wawancara-lanjut-fit-and-proper-test-di-dprd/ 

 

 

Baca Terusannya »»  

Kementerian UMKM Salurkan Bantuan Alat Produksi untuk Pulihkan Usaha Pascabencana di Aceh

 

Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mengupayakan pemulihan aktivitas usaha mikro dan kecil terdampak bencana di Provinsi Aceh melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi.

 

Dukungan ini diharapkan dapat membantu pengusaha UMKM kembali menjalankan usaha, memulihkan kapasitas produksi, serta menggerakkan perekonomian masyarakat pascabencana.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan, pemulihan UMKM tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga harus memastikan kegiatan usaha kembali berjalan dan kapasitas produksi pulih. Selain itu, kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap potensi bencana serupa juga perlu ditingkatkan.

 

“Pada tahun 2026, mengacu pada dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Kementerian UMKM melalui Deputi Bidang Usaha Kecil menganggarkan Rp2,6 miliar untuk pemulihan UMKM terdampak bencana di Aceh melalui bantuan sarana dan prasarana produksi,” kata Temmy dalam Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi yang digelar secara daring, Rabu (4/11).

 

Temmy menjelaskan, bantuan tersebut mencakup enam unit mesin distilasi yang dialokasikan untuk Kabupaten Aceh Besar sebanyak satu unit, Aceh Tamiang dua unit, Aceh Utara satu unit, Aceh Selatan satu unit, dan Gayo Lues satu unit.

 

Selain itu, Kementerian UMKM menyalurkan lima unit mesin pembuatan bata ringan, masing-masing tiga unit untuk Kabupaten Aceh Tamiang dan dua unit untuk Aceh Utara. Bantuan lainnya berupa revitalisasi satu unit Rumah Produksi Bersama komoditas nilam di Kabupaten Aceh Tamiang.

 

“Bantuan ini didasarkan pada hasil pemetaan kebutuhan bersama dinas yang membidangi UMKM di Provinsi Aceh. Kami mengharapkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tidak berhenti pada serah terima, tetapi berlanjut pada keberlangsungan usaha dan dampak ekonomi bagi penerima manfaat,” ujar Temmy.

 

Ia menegaskan, seluruh tahapan penyaluran bantuan dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari pengusulan, verifikasi, penetapan penerima, pengadaan barang dan jasa, hingga penyaluran melalui mekanisme hibah.

 

Untuk memastikan bantuan dimanfaatkan secara optimal, Temmy mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan sejumlah aspek, antara lain kesesuaian bantuan dengan kebutuhan produksi, kesiapan lokasi dan fasilitas operasional, ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan utilitas seperti listrik, air, dan jaringan telekomunikasi.

 

Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan kesiapan biaya operasional dan pemeliharaan, kelengkapan dokumen hibah, serta pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan melalui pelaporan kepada Kementerian UMKM.

 

Selain bantuan sarana dan prasarana produksi, Kementerian UMKM turut memfasilitasi tenaga pendamping di setiap Klinik UMKM. Para pendamping diharapkan dapat memberikan layanan konsultasi terkait produksi, pembiayaan, dan pemasaran, sekaligus meningkatkan sinergi serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

 

“Mari kita pastikan bahwa bantuan ini tidak berhenti pada penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan pembangunan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat Aceh. Dengan demikian, UMKM dapat kembali berproduksi, bertransaksi, produktivitas meningkat, dan perekonomian daerah dapat bangkit lebih kuat,” kata Temmy.

 

 

 

 

Sumber : https://umkm.go.id/news/u7skkf87x3qa23lclwu160jq 

Baca Terusannya »»  

TNI Kirim 12 Ton Garam untuk Dukung Operasi Modifikasi Cuaca di Kendari

 

(Puspen TNI). TNI mengerahkan pesawat C-130 Hercules A-1340 untuk mengangkut 12 ton garam (Natrium Klorida/NaCl) guna mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terpadu di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (4/11/2026).

Pengiriman bahan semai tersebut dilaksanakan menggunakan pesawat C-130 Hercules dengan nomor registrasi A-1340 dalam satu sortie penerbangan. Dukungan angkutan udara ini merupakan bagian dari upaya memastikan ketersediaan bahan semai guna menunjang kelancaran pelaksanaan OMC di wilayah sasaran.

Melalui dukungan tersebut, TNI terus memperkuat peran dan sinergi dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi modifikasi cuaca. Komitmen ini merupakan wujud dukungan TNI dalam membantu upaya penanggulangan karhutla, mengurangi risiko meluasnya kebakaran, serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kabut asap.

 

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-268624-tni-kirim-12-ton-garam-untuk-dukung-operasi-modifikasi-cuaca-di-kendari.html 

Baca Terusannya »»  

Rakernas Pertuni, Mensos Gus Ipul Komitmen Percepat Kartu Penyandang Disabilitas

 

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong percepatan pendataan dan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas sebagai upaya memperluas akses layanan dan memberikan konsesi bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) 2026 bertema Membangun Ekosistem Ekonomi Disabilitas Netra yang Inklusif, Adaptif, dan Berdaya Saing di Ruang Onboarding Sentra Handayani, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Gus Ipul mengatakan, Kementerian Sosial bersama Pertuni tengah melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 terkait pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas.

“Dari hampir 14 juta data penyandang disabilitas, satu juta di antaranya merupakan penyandang disabilitas netra. Ini kita koordinasikan dan konsolidasikan agar segera mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas,” kata Gus Ipul.

Melalui kartu tersebut, penyandang disabilitas dapat memperoleh berbagai kemudahan berupa konsesi atau potongan harga paling rendah 20 persen di sembilan sektor, di antaranya transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Gus Ipul, kebijakan ini menjadi salah satu langkah maju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas layanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di.

“Presiden sudah menandatangani PP yang menjadi harapan dari para penyandang disabilitas. PP Ini adalah regulasi agar penyandang disabilitas mendapatkan akses yang lebih luas (dan) memberikan penghormatan, kesempatan dan kepercayaan kepada seluruh penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul.  

Selain itu, Gus Ipul mengajak Pertuni berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan membantu penyandang disabilitas melakukan registrasi ulang bansos melalui program Perlinsos. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan bansos tepat sasaran.

“Saya ajak Pertuni mau membantu teman-temannya masuk dalam layanan digital. Kalau sudah datanya masuk, kita mudah menjangkaunya. Yang penting datanya masuk dulu,” jelas Gus Ipul. 

Selain memperkuat data, Kemensos juga mendukung pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan keterampilan, penguatan aset, hingga perluasan akses pasar bagi penyandang disabilitas yang telah memiliki usaha.

Gus Ipul menegaskan, bentuk pemberdayaan akan disesuaikan dengan minat, bakat, profesi, serta kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas berdasarkan hasil asesmen.

“Bagi yang ingin usaha, tentu kita bantu. Tidak hanya modal usahanya, tetapi juga hal-hal lain yang dibutuhkan agar usahanya berkembang. Kalau memiliki profesi tertentu, kita lakukan pelatihan-pelatihan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Pertuni Setiawan Gema Budi memberikan apresiasi atas dukungan Kemensos terhadap organisasinya sejak 2024. Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya sebatas kegiatan organisasi tetapi juga berlanjut pada program pemberdayaan. 

“Kemensos terus membantu untuk meningkatkan pengembangan pemberdayaan. Barusan kami dibantu untuk klinik massage, Alhamdulillah sudah launching. Kemarin sarana-prasarana juga sudah dilengkapi,” kata Gema. 

Ia juga berpesan kepada seluruh pengurus untuk terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. 

“Kami berterima kasih dengan kementerian/ lembaga yang sudah hadir. Karena Pertuni mitra strategis pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga mari kita berkolaborasi, bukan berkompetisi sesama disabilitas tapi berkolaborasi memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas,” pungkas dia. 

Sebagai informasi, berdasarkan DTSEN per 17 September 2026, tercatat sekitar 14,85 juta data penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,23 juta berada pada desil 1 dan 2.

Sementara itu, Data Nasional Penyandang Disabilitas (DNPD) tahap ketiga memuat hampir 4,94 juta data, termasuk 1,28 juta penyandang disabilitas sensorik netra. Dari kelompok tersebut, sekitar 354 ribu berada pada desil 1 dan 2.

Adapun melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Kemensos telah mencatat 19.802 penerima manfaat penyandang disabilitas. Dukungan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup layak kepada 12.738 penerima, dukungan aksesibilitas kepada 3.272 penerima, serta pelatihan vokasional dan kewirausahaan kepada 1.399 penerima.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Penasihat DWP Kemensos Intan Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, dan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mohamad Royani beserta jajaran Kemensos. 

Turut hadir pula Wakil Kepala BNSP drg. Ulfah Mashfufah, Account Representative BPJS Ketenagakerjaan/BPJS DKI Rofi Rahmawan, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Kementerian Pariwisata Bambang Cahyo Murdoko, Pengantar Kerja Ahli Muda sekaligus Wakil Ketua Tim Bidang Disabilitas Kementerian Ketenagakerjaan Ratri Nurinda Kusumawati, serta Bendahara Umum Portadin Nurul Hidayati serta perwakilan Kementerian UMKM M. Firdaus.

 

 

 

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Rakernas-Pertuni,-Gus-Ipul-Komitmen-Percepat-Kartu-Penyandang-Disabilitas 

Baca Terusannya »»