Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) Rismawan Yulianto menegaskan penilaian terhadap Pemkab tidak diamaksudkan kaum difabel meminta belas kasihan, namun meminta diberi kesempatan dan hak-hak sebagaimana mestinya.
Rismawan, Senin kemarin (7/5), datang ke gedung DPRD Kudus bersama sejumlah anggota FKDK, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni). ‘’Setelah permintaan audiensi kami yang sebelumnya ditolak, Alhamdulillah akhirnya sekarang kami bisa wadul ke DPRD,’’ katanya.
Di depan Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani di gedung DPRD Kudus, Rismawan mengatakan, para difabel memiliki potensi cukup besar. Namun karena terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh Pemkab Kudus, potensi rekan-rekannya pun terabaikan.
Akses publik dan transportasi di Kudus masih jauh dari kesan ramah bagi difabel. Rismawan mencontohkan, belum semua gedung pemerintah di Kudus yang memberi kemudahan akses bagi difabel. ‘’Di gedung DPRD Kudus saja belum ada akses khusus untuk difabel. Pintu masuk berupa tangga contohnya, tentunya menyulitkan bagi rekan-rekan kami,’’ katanya.
Meski memiliki keterbatasan fisik, Rismawan menyebut sebagian rekan-rekannya sudah hidup mandiri dengan memiliki usaha sendiri. Namun masih banyak yang kesulitan mengembangkan potensinya karena keterbatasan akses.
Poin Tuntutan
‘’Ada rekan kami yang berprestasi di bidang olahraga hingga tingkat internasional. Sayangnya karena perhatian di sini sangat minim, ia justru dilirik oleh kabupaten lain,’’ katanya.
Kepada Ilwani, Rismawan menyampaikan 13 poin tuntutan penyandang disabilitas di Kudus. Sebanyak 13 tuntutan itu di antaranya mendorong agar Pemkab Kudus segera menyusun peraturan daerah (Perda) tentang Disabilitas.
‘’Kami mendorong agar Kabupaten Kudus menjadi kabupaten inklusi. Salah satu syaratnya tentunya ada payung hukum seperti perda. Kabupaten lain saja sudah banyak yang memiliki perda tentang disabilitas,’’ katanya.
Perda Disabilitas diharapkan mampu menjamin hak hidup, hak memperoleh pendidikan dan pekerjaan layak, kesejahteraan sosial, aksesabilitas dan pelayanan publik, serta habilitasi dan rehabilitasi.
‘’Sebagai warga Indonesia, kami juga tentunya berhak mendapat jaminan sosial kesehatan baik itu BPJS atau pun dari rumah sakit daerah dan swasta,’’ katanya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani sepakat jika Kudus harus segera memiliki Perda tentang disabilitas. ‘’Biar cepat nanti kami usulkan sebagai perda inisiatif DPRD. Namun raperda itu baru bisa diusulkan tahun 2019. Bupati periode mendatang juga harus pro dengan difabel. Percuma jika ada perda, tapi bupatinya tidak prodifabel,’’ katanya.
Ilwani berkomitmen membantu komunitas difabel yang ada di Kudus. Jika dinas terkait belum ada anggaran, wakil rakyat asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan mengalokasikan dari anggaran operasionalnya sebagai pimpinan DPRD.
Sumber Berita : https://www.suaramerdeka.com/news/baca/83224/kaum-difabel-kudus-minta-perhatian-pemkab