Dalam laporannya, Menteri PUPR Basuki menyampaikan ruas tol Kartasura Sragen mulai dibangun pada 2007, diawali dengan pembebasan lahan. Namun pembangunan secara masif dimulai pada 2015, setelah adanya perubahan pemegang saham dari PT Thiess Contractor Indonesia kepada PT Jasa Marga berkolaborasi dengan PT Waskita Toll Road.
“Total investasi tol (Kartasura-Sragen) sebesar Rp 13,8 triliun, yang Rp 2,5 triliun merupakan bantuan pemerintah,” tutur Basuki.
Sisanya, kata dia, didanai dengan skema 30 persen dari ekuitas perusahaan dan 70 persen dari pinjaman sindikasi perbankan, yaitu BNI, BRI, Mandiri, Bank Ekspor Impor Indonesia, PT SMI, Bank Jateng dan Bank DIY.
Untuk tarif tol, tambahnya, sudah mengikuti regulasi rasionalisasi tarif tol. Rasionalisasi yang dilakukan adalah membagi kendaraan yang semula lima golongan, menjadi hanya tiga golongan. Tarif yang dikenakan sebesar Rp 1.000/ km.
“Yang istimewa dari tol ini, di sebelah belakang (gerbang tol Ngemplak), yang ada crane-nya adalah jalur kereta api menuju bandara (Adi Soemarmo) yang sudah mulai dikerjakan saat ini,” ungkapnya.
Setelah pembangunan tol selesai, Basuki berharap bupati/ wali kota dapat memanfaatkan kawasan rest area tol untuk pengembangan UMKM. Apalagi, di ruas tol Kartasura – Sragen terdapat delapan rest area.
“Kami berharap pada bupati/ wali kota untuk dapat memanfaatkan kawasan jalan tol untuk UMKM. Nanti kita dorong dengan menyediakan lahan rest area-nya bersama,” terang lulusan UGM itu.
Presiden RI Ir H Joko Widodo memberi penegasan, tidak boleh ada masyarakat yang merasa ditinggal gara-gara pembangunan tol. Untuk itu, dia meminta agar rest area diisi dengan penjualan produk-produk lokal dan melarang adanya brand asing.
“Jangan sampai titik-titik yang ada kegiatan ekonomi justru diisi merek-merek, brand-brand asing. Harus mulai diganti. Sate, soto, tahu guling, gudeg. Saya perintah ke Menteri BUMN, dan PU untuk diubah kerja sama dengan kabupaten/ kota dan provinsi sehingga yang namanya batik, telor asin bisa dijual di rest area,” urai mantan Wali Kota Surakarta itu.
Apabila permintaannya tersebut belum terealisasi, Presiden Jokowi akan memerintahkan dengan cara tertulis melalui Inpres. Sebab, persoalan itu dipandang penting untuk kesejahteraan rakyat.
“Kalau perintah belum dilaksanakan, ya pasti dengan tertulis, Inpres. Kalau sudah, ndak perlu. Ini bukan urusan income atau bukan, tapi keberpihakan pada brand lokal karena di sanalah kegiatan ekonomi bisa tumbuh dengan cepat,” tegas dia.
Pembangunan infrastruktur, imbuh Jokowi, memang tidak bisa dielakkan agar tidak tertinggal dengan negara-negara tetangga dan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Presiden tidak ingin Indonesia semakin tertinggal gara-gara pemerintah kurang responsif dalam membangun sektor-sektor yang fundamental.
“Baru saja dengan Vietnam kalah. Saya tidak mau ditinggal lagi oleh Laos, Kamboja karena ketidakcepatan kita dalam membangun hal-hal yang fundamental. Harapan kita setelah investasi infrastruktur, kita akan menginjak ke tahapan besar berikutnya, SDM,” tutupnya.
Sebagai informasi, ruas tol Kartasura – Sragen dibangun dengan struktur perkerasan beton, 2 X 2 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter. Jalan tol ini mempunyai delapan simpang susun dan delapan rest area. Tol Kartasura – Sragen sudah dapat dioperasionalkan setelah melalui proses Uji Laik Fungsi pada Maret dan April 2018. Sertifikat Laik Operasi dari Dirjen Bina Marga diterbitkan pada 28 Mei 2018. Sedangkan Kepmen PU PR No 387/KPTS/M/2018 tentang penetapan pengoperasian serta Kepmen PUPR No 388/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Tarif telah diterbitkan 8 Juni 2018.
Sumber Berita : https://jatengprov.go.id/publik/jokowi-larang-brand-asing-di-rest-area-tol/