Menurut Ganjar, program terobosan Satu Perangkat Daerah Minimal Satu Desa Dampingan, merupakan salah satu program pokoknya dalam rangka menanggulangi kemiskinan, khususnya 14 kabupaten prioritas di Jawa Tengah. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, dia menekankan agar SKPD dan seluruh stakeholder, bersama-sama mengoptimalkan potensi desa.
“Kita harus jeli dan mampu memetakan apa kelebihan, kekurangan dan potensi yang dimiliki desa. Jalin koordinasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat,” tegas gubernur.
Ditambahkan, CSR dari perusahaan diperlukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Sebab, pemerintah tidak akan mampu menangani kemiskinan tanpa bantuan stakeholder terkait. Oleh karena itu, Pemerintah dan dunia usaha harus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dalam segala bidang.
“Ini butuh ketekunan, ini butuh ketelitian, ini butuh kesabaran, dan ini butuh keroyokan. Kalau kita tidak keroyok ini tidak bisa,” bebernya.
Ganjar juga berpesan agar komitmen yang dibangun tidak sekadar tanda tangan, tapi membuat rencana aksi yang lebih terkontrol.
“Teman-teman dari dunia usaha jangan takut. Kalau ada kegelisahan dari Bapak/ Ibu, silakan berkomunikasi dengan kami,” ucap gubernur.
Tidak hanya perusahaan swasta, pemerintah juga mengajak Baznas dan perguruan tinggi. Sehingga dengan pola keroyokan ini mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan.
“Di Jateng banyak perguruan tinggi. Kita minta mereka bisa secara inovatif, kreatif, konseptual, wawasan termasuk sampai ke tingkat monev (monitoring dan evaluasi), mereka bisa memberikan ini,” tandas mantan anggota DPR RI ini.
Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/desa-dampingan-diluncurkan-ganjar-pesan-skpd-agar-lebih-jeli/