SEMARANG – Proyek pembangunan Tol Solo-Yogyakarta
akan dimulai dari Jawa Tengah, yakni ruas Kartasura-Prambanan dengan
panjang jalan utama 35,18 KM. Ruas itu masuk seksi satu dan terdapat
empat exit tol, di Kartasura, Karanganom/Delanggu, Klaten dan
Prambanan-Manisrenggo.
Perwakilan dari PT Adhi Karya, Pristi Wahyono mengatakan, diperlukan
pembebasan lahan seluas 608,90 hektare. Sebagian besar eksisting lahan
berupa sawah sebesar 73,91 persen. Untuk permukiman penduduk yang
terkena proyek tol sebesar 17,54 persen, kebun atau tegalan 1,55 persen,
serta 7,09 persen adalah lahan lain-lain, seperti tanah wakaf, dan
tanah milik TNI.
“Kita sudah sosialisasi ke daerah beberapa kali. Investasi ini perlu
proses panjang. Dari pertama kami melakukan evaluasi dan kajian dampak
analisis lingkungan, dan sampai saat ini kami masih melakukan kajian,
hingga sekarang kita sampai pada pengajuan penetapan lokasi,” katanya
saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta
di Ruang Rapat Gedung A Lantai 4 Kantor Gubernur, Selasa (16/7/2019).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menjelaskan,
sebelum masuk tahap kegiatan lelang yang ditargetkan pada akhir Juli
2019, penetapan lokasi harus sudah tepat. Tol Solo-Yogya secara
administrasi melewati tiga kabupaten, 14 kecamatan dan 61 desa.
Tiga kabupaten yang dilewati tersebut adalah Kabupaten Karanganyar,
Boyolali dan Klaten. Kecamatan terbanyak yang dilintasi tol berada di
Kabupaten Klaten, yakni sebanyak 11 kecamatan. Antara lain Delanggu,
Karanganom, Polanharjo, Klaten Utara, dan Ceper.
“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di kabupaten, yang
pertama coba dicek tata ruangnya. Kalau tata ruangnya belum ok, tentu
jadi persoalan. Sekarang di provinsi sedang melakukan revisi, jadi
kesempatan juga bagi kabupaten untuk melakukan revisi,” jelasnya.
Sekda juga meminta ada pengecekan lahan yang terkena dampak tol.
Apakah masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau
tidak. Jika masuk dalam LP2B, maka harus dicari penggantinya.
Drainase terutama di underpass, kata dia, juga harus menjadi
perhatian. Sebab, jika tidak diperhatikan elevasinya, akan menimbulkan
banjir. Itu sudah terjadi di underpass Pajang, Kartasura. Hal-hal lain
yang tak kalah penting adalah sumber-sumber air, situs yang harus
dipertahankan, dan kepemilikan lahan lainnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah Peni
Rahayu memberikan penegasan mengenai LP2B karena berkaitan dengan
alokasi pemberian pupuk bersubsdi. Bagi daerah yang LP2B terkena dampak
pembangunan tol, wajib mencari lokasi cadangan. Prinsipnya, jangan
sampai LP2B berkurang.
“LP2B kalau sampai berkurang, terus terang nanti petani tidak dapat
pupuk, teriak. Kemarin kami sudah menerima peta baru. Di Boyolali ada
kecamatan yang pupuk bersubsidinya nol. Maka, jangan sampai LP2B
berkurang,” ujarnya.
Menurutnya, dampak berkurangnya LP2B adalah pengurangan subsidi
pupuk, sehingga pihaknya menyurati Wapres Jusuf Kalla agar bisa
melakukan revisi kondisi LP2B di 4 kabupaten di Jateng yang tidak
mendapat alokasi pupuk. Jika kondisi seperti itu terjadi, pihaknya
meminta untuk dicarikan lokasi cadangan.
“Dalam penyusunan Amdal Tol Solo-Yogya nanti, pemerintah provinsi,
dan empat kabupaten yang terdampak juga harus dilibatkan. Sehingga dapat
saling mengawasi,” tandasnya.
Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/tol-solo-yogya-segera-dimulai-lintasi-3-kabupaten-di-jateng/