JAKARTA – Per hari ini, sebanyak 36.424
atau 49% dari 74.961 desa di seluruh Indonesia telah menyelesaikan
pendataan berbasis SDGs Desa.
Pokja Relawan Pendataan Desa yang berjumlah lebih dari satu juta
warga desa telah mendapati data sebanyak 70.248.820 individu by name by
address (60% dari total penduduk desa), 23.850.398 data keluarga (77%
dari total keluarga desa), dan 376.177 data wilayah rukun tetangga.
Hal itu diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers
secara virtual dengan awak media, Kamis (3/6).
Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, data SDGs Desa
saat ini menjadi basis pemenuhan hak warga desa untuk sehat, bersekolah,
bekerja, lepas dari kemiskinan, hidup dalam kedamaian, di lingkungan
yang sehat, hingga dalam budaya desa yang sesuai.
“Sebagaimana kita maklumi, SDGs Desa itu adalah Hak warga desa, hak
untuk lepas dari kemiskinan itu adalah hak dari warga desa,” ungkapnya.
Menurutnya, data tersebut nantinya akan digunakan pemerintah desa,
pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyusun program
penanganan, sehingga seluruh hak warga desa atas SDGs Desa terpenuhi.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah desa dapat memanfaatkan
informasi nama dan keluarga yang ada di dalam data SDGs Desa untuk
dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa 2022.
Dalam data tersebut telah terurai secara rinci jumlah warga desa
yang masih menempati rumah kumuh, warga yang mengalami gizi buruk, warga
yang menderita sakit, sampai warga yang disabilitas.
“Dengan demikian, di 2022, implementasi SDGs Desa sudah bisa
dilakukan dengan utuh sesuai permasalahan dan potensi yang dihadapi,
dalam upaya pemenuhan hak warga desa, penguatan potensi desa dan
pemecahan masalah,” jelasnya.
