SEMARANG – Komitmen Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo mendorong Jawa Tengah menuntaskan problem Buang
Air Besar Sembarangan (BABS) mendapat apresiasi Kementerian Kesehatan
RI. Melalui program jambanisasi, 92 persen desa atau kelurahan di Jateng
kini telah bebas dari masalah BABS.
Hal itu disampaikan Direktur Penyehatan Lingkungan
Ditjen P2P Kemenkes RI, Anas Maruf, seusai Dialog Membangun Komitmen
Menuju Deklarasi Provinsi Jawa Tengah, Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS), di Grhadhika Bhakti Praja, Rabu (29/3/2023). Menurutnya,
indikator SBS dihitung berdasarkan desa atau kelurahan.
“Indikator untuk SBS kan hitungannya per desa atau per
kelurahan ya. Saat ini kabar terbaru kami tadi dapatkan kurang lebih 92
persen desa kelurahan di Jawa Tengah itu sudah 100 persen ODF, bahkan
SBS,” kata Anas.
Perwakilan Kemenkes RI itu mengatakan, capaian tersebut
tak lepas dari komitmen Ganjar Pranowo sejak periode pertamanya, yang
gencar memenuhi satu dari tiga faktor tercapainya 100 persen SBS.
Pertama, pemenuhan sarana prasarana. Faktor kedua,
regulasi dan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah peran serta
masyarakat dengan perubahan perilaku.
“Penting itu. Berarti ada dukungan kebijakan, ada
dukungan perencanaan penganggaran, kemudian diwujudkan dalam bentuk
suplai yang diwujudkan dalam bentuk infrastruktur sarana prasarana,
untuk menjamin bahwa seluruh KK itu punya akses terhadap jamban,”
ujarnya.
Capaian tersebut, lanjut Anas, bisa disempurnakan dengan
mendorong enam kabupaten yang warganya masih BAB sembarangan. Anas juga
senang karena dalam dialog tersebut, para bupati dan wali kota yang
hadir menunjukkan komitmennya.
“Para bupati wali kota sudah menyampaikan komitmen untuk
segera mencapai dari enam (daerah) itu. Nanti harapannya, seluruh
kabupaten/ kota di Jawa Tengah ini bisa 100 persen ODF,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
mengatakan, jambanisasi menjadi salah satu program yang juga in line
dengan kebijakan untuk penurunan kemiskinan ekstrem.
“Sekarang datanya cukup, terus kemudian kalau anggaran
APBD-nya sudah ada segera dieksekusi. Kalau nggak ya sama seperti
penurunan kemiskinan ekstrem, karena ini juga kita masukkan di sana.
Kami carikan CSR, Baznas, filantrop, bantuan dari siapapun, agar kami
bisa mempercepat itu,” ujarnya.
Ditambahkan, berdasarkan data Dinkes Jateng, bantuan
stimulan jamban telah dibagikan sejak 2015 hingga saat ini, dengan
jumlah total 35 ribu paket jamban. Per paket bantuan itu, terdiri atas
semen, kloset, pipa paralon. Bantuan jambanisasi pada 2022 juga
dilakukan, dan sebanyak 7.181 ribu paket jamban gratis untuk warga.
“Kami akan bantu agar masyarakat punya akses jamban, syukur-syukur masing-masing punya sendiri-sendiri, dan pengertian akses jamban itu juga kalau ada toilet ya. Ada septictank-nya, bukan dibuang ke kali atau ke kolam, itu tidak masuk kategori, agar kami hidupnya jauh lebih sehat,” tandasnya.





