Jakarta, 29/03/2023 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati mewakili Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 2022 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI pada Selasa, 28 Maret 2023. Penyerahan tersebut dilaksanakan di
Kantor Pusat BPK, diikuti dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas
LKPP Tahun 2022.
Menkeu didampingi sejumlah Menteri serta Pimpinan Lembaga yang mewakili
institusi Pemerintah Pusat sebagai wujud komitmen kuat untuk terus
memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
LKPP Tahun 2022 diterima secara langsung oleh Ketua dan Anggota BPK
untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan atas LKPP tersebut.
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPP Tahun 2022 yang
diserahkan terdiri atas tujuh komponen, yaitu:
(1) Laporan Realisasi APBN;
(2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
(3) Laporan Arus Kas;
(4) Laporan Operasional;
(5) Neraca;
(6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
(7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam LKPP Tahun 2022,
pemerintah
juga melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam rangka
penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).
Menkeu menyebut, pada tahun 2022 pemerintah telah semakin berhasil
mengendalikan pandemi sekaligus juga mempercepat pemulihan ekonomi.
Dengan situasi yang lebih baik, anggaran PC-PEN tahun lalu menjadi lebih
kecil, yaitu hanya sebesar Rp 396,2 triliun. Sementara itu, pertumbuhan
ekonomi tahun 2022 bisa mencapai 5,31%. Pada saat yang sama, Pendapatan
Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia bahkan sudah berada di atas periode
sebelum pandemi (2019). "Ini menunjukkan pemulihan yang cukup solid
antara sisi pengeluaran maupun dari sisi produksi", ujar Menkeu.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu memaparkan berbagai komponen APBN 2022
yang dilaporkan dalam LKPP. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp
2.635,8 triliun, tumbuh 31% dibandingkan tahun anggaran 2021. Sementara,
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp 3.096,2 triliun, naik 11,12% dari
tahun 2021. Menkeu mengatakan, realisasi tersebut menunjukkan
perekonomian Indonesia sudah pulih sehingga penerimaan pajak bisa
kembali meningkat. APBN pun bekerja sebagai shock absorber terutama
dalam menghadapi kenaikan harga minyak luar biasa tinggi pada tahun 2022
yang lalu.
Menkeu juga menyampaikan laporan output strategis yang menjadi prestasi
kerja dari pelaksanaan APBN 2022 oleh Kementerian/Lembaga. Antara lain,
pembangunan jaringan irigasi sepanjang 315 km, pembangunan jalan 1.435
km, jalan tol 142 km, jembatan 12,4 kilometer, 32 bendungan, bantuan
iuran jaminan kesehatan kepada 96,8 juta penduduk miskin serta pemberian
bantuan sosial kepada kelompok miskin 20 juta kelompok penerima
manfaat.
Menkeu juga menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus
meningkatkan kualitas LKPP setiap tahun. Komitmen tersebut diwujudkan
dalam langkah-langkah yang telah ditempuh selama tahun 2022, antara lain
penyempurnaan sistem pelaporan keuangan, penyempurnaan kebijakan dan
petunjuk teknis akuntansi, pembinaan kepada seluruh Kementerian/Lembaga
untuk meminimalkan temuan berulang dari LHP BPK, menindaklanjuti seluruh
rekomendasi BPK, dan juga memonitor penyelesaian agar terus berjalan
secara konsisten.
Menkeu pun menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemberian enam kali
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPP secara berturut-turut
atau sejak LKPP Tahun 2016 sampai LKPP Tahun 2021. Opini WTP atas LKPP
menjadi kualitas yang perlu untuk terus dipertahankan melalui komitmen
pemerintah dalam menjaga keuangan negara.
Sebagai penutup, Menkeu mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus
memberikan jalur komunikasi yang sangat efektif dan erat serta kerjasama
yang baik antara pemerintah dengan BPK.
Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Serahkan-LKPP-2022