Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati menyampaikan bahwa seluruh perencanaan iklim masa depan harus
memprioritaskan inklusivitas dan keadilan. Menurutnya, memastikan
transisi yang adil dan terjangkau juga selaras dengan G20 Transition
Finance Framework.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Working Dinner G20 Finance
Ministers and Central Bank Governors Meeting di Washington D.C., Amerika
Serikat, pada Rabu (17/04/) waktu setempat.
"Berbicara mengenai transisi menuju ekonomi rendah karbon, ada satu hal
yang begitu melekat. Investasi yang dibutuhkan sangatlah besar.
Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya sebesar kurang
lebih $400 Miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari
transisi tersebut," ujarnya.
Ia menyebut, Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform hadir
sebagai blended finance framework untuk memobilisasi sumber daya
keuangan dan dukungan internasional.
"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini
Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 megawatt, akan membutuhkan
biaya kurang lebih $1,3 Miliar untuk memensiunkan dini pembangkit
listrik ini dalam 7 tahun kedepan. Namun, proses ini dapat menyelamatkan
28.5 juta ton CO2e," jelas Menkeu.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengungkapkan, kredit karbon juga
menjadi hal yang harus segera disiapkan. Utamanya mengenai selera
investasi sektor swasta akan instrumen ini. Menurutnya, peranan
Multilateral Development Bank (MDB) seperti World Bank, ADB, dan AIIB
dalam mengoreksi persepsi risiko dan manajemen sangatlah kritikal.
"Tanpa peranan mereka, kita hanya akan bergantung pada pembiayaan
publik, baik pada skala nasional maupun global —dan tidak menarik
pembiayaan dari sektor swasta sama sekali," tandasnya.
Sebagai co-chair Coalition of Finance Ministers for Climate Action
(CFMCA), Menkeu bersama Steven van Weyenberg, Menteri Keuangan Belanda,
menyambut baik segala upaya kolaborasi terkait transisi dan solusi
permasalahan iklim.
"Termasuk dalam Task Force for the Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA)," pungkas Menkeu.