KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kemenko PMK dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026, bersama enam Menteri Koordinator lainnya, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).
Menko Pratikno menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, Kemenko PMK memperoleh mandat untuk meningkatkan Human Capital Index. Oleh karena itu, seluruh program di bawah koordinasi Kemenko PMK harus dikawal secara ketat melalui pendekatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP).
Ia menyebutkan bahwa sebagian besar program Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) arahan Presiden Prabowo Subianto berada dalam lingkup koordinasi Kemenko PMK. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, penuntasan TBC, percepatan penurunan stunting, pembangunan rumah sakit di daerah, renovasi sekolah, Sekolah Unggul Garuda, hingga digitalisasi pembelajaran.
“Kami menggambarkan betapa kompleksitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian yang kami lakukan dalam program-program Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian di Kemenko PMK,” ujar Menko Pratikno.
Ia menambahkan, sejumlah isu lainnya yang menjadi prioritas koordinasi Kemenko PMK adalah keluarga berkualitas, pemajuan kebudayaan, kehidupan beragama, serta jati diri bangsa. Menurutnya, berbagai nilai tersebut kini turut menghadapi tekanan akibat disrupsi teknologi dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).
Menko PMK juga menyoroti urgensi penguatan literasi digital dan kecerdasan artifisial bagi seluruh warga negara. Karenanya, Kemenko PMK juga memiliki program unggulan Talenta Kecerdasan Artifisial.
“Kami galau dengan pemanfaatan digital. Di satu sisi AI banyak faedah, tapi di sisi lain banyak risiko. Kita perlu pendidikan digital for all, agar kita menjadi bangsa yang bijak dan cerdas, meningkatkan kemampuan produktivitas dengan AI,” tegasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi yang kompleks lintas kementerian/lembaga tersebut, Kemenko PMK mengusulkan penguatan dukungan sumberdaya, dengan mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan, “Secara proporsional kami akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh. Sebelum nota keuangan disampaikan, Insya Allah pagu anggaran para Menko akan sesuai usulan.”