Surakarta, Kemenkeu – Melalui program Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan (SMV
Kemenkeu) berupaya menjawab persoalan riil masyarakat, khususnya di
kawasan yang selama ini menghadapi tantangan permukiman kurang layak
huni. Salah satu program tersebut dilaksanakan di Kawasan Kumuh Semanggi
Segmen Losari-Demangan, Kelurahan Sangkrah, Surakarta.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meninjau langsung
pembangunan rumah layak huni di kawasan tersebut pada Kamis (12/02).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya penataan bantaran sungai
demi menjamin hak masyarakat atas hunian yang layak dan tertata.
“Pemerintah Kota Surakarta melihat bahwa bantaran sungai perlu ditata
dengan baik karena masyarakat ada yang tinggal di situ dan masyarakat
yang tinggal di pinggir sungai itu juga memiliki hak kepada kawasan
tinggal yang baik dan tertata. Kemudian beberapa badan usaha yang ada di
bawah Kementerian Keuangan melihat ini sebagai suatu peluang untuk bisa
juga berkontribusi,” ungkap Wamenkeu.
PT Sarana Multigriya Finansial bersama SMV Kemenkeu lainnya, yakni PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastuktur, PT Geo
Dipa Energi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Indonesia
Infrastruktur Finance, dan PT Karabha Digdaya, hadir melalui joint
program TJSL. Melalui program tersebut disalurkan bantuan total sebesar
Rp4,48 miliar untuk membangun 56 unit rumah layak huni bagi 56 kepala
keluarga daerah kumuh di Kawasan Sangkrah. Pembangunan ini merupakan
segmen terakhir dalam penanganan permukiman kumuh di Kawasan Tepi Sungai
Bengawan Solo tersebut.
Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) turut hadir melakukan
pemberdayaan masyarakat di wilayah Sangkrah melalui pembiayaan usaha
Ultra Mikro (UMi). Wamenkeu berpesan agar PIP tetap terus meningkatkan
penelusuran dan identifikasi usaha-usaha mikro yang berpotensi
memperoleh pembiayaan, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah
daerah, termasuk Dinas Koperasi dan Dinas UMKM di setiap daerah. “Ini
menjadi kunci agar pembiayaan tepat sasaran dan bisa meningkatkan usaha
mikro dan kecil tersebut,”pesan Wamenkeu
Wamenkeu menekankan bahwa kolaborasi antarbadan usaha di bawah Kemenkeu
menjadi kunci keberhasilan program ini. Menurutnya, konsolidasi dan
sinergi dalam pelaksanaan TJSL telah menjadi arahan dan visi Kemenkeu
dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini satu kolaborasi yang baik diantara para badan usaha dan memang ini
menjadi arahan dan visi dari Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun
terakhir bahwa yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh
badan usaha milik negara di bawah lingkungan Kemenkeu itu harus
terkonsolidasi,” jelas Wamenkeu.
Joint program TJSL di Kawasan Kumuh Sangkrah merupakan wujud nyata dari
kolaborasi pentahelix antara SMV Kemenkeu dengan berbagai pihak baik
pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Surakarta, akademisi, masyarakat
hingga pemangku kepentingan lainnya. Program ini diharapkan menjadi
contoh praktik kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah dan
badan usaha negara dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat,
sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita sudah lihat tadi, saya sudah melihat sendiri bagaimana penataan
kawasan yang dilakukan dan kemudian juga bagaimana para penghuni itu
juga mendapatkan manfaat yang positif dari penataan yang dilakukan oleh
pemerintah kota dan dari TJSL yang disampaikan oleh SMV Kemenkeu,”
pungkas Wamenkeu.