Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi
Sadewa, menyampaikan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan
nasional pada triwulan I tahun 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya
volatilitas pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur
Tengah. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5).
“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan
sektor keuangan selama triwulan I-2026 tetap dalam kondisi terjaga di
tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi
konflik Timur Tengah,” ujar Menkeu Purbaya.
Menkeu menjelaskan, memasuki April 2026 dinamika konflik di Timur Tengah
masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar keuangan global,
terutama melalui lonjakan harga energi. Oleh karena itu, KSSK akan terus
melakukan asesmen secara forward looking terhadap perkembangan ekonomi
dan sektor keuangan guna memitigasi berbagai risiko ketidakpastian
global.
Di sisi domestik, Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat cukup baik. Meski demikian,
Menkeu menyampaikan akan terus waspada terhadap semua kendala yang
mungkin timbul
“Untuk ekonomi domestik kita lihat triwulan pertama pertumbuhan cukup
bagus, 5,61 persen. Tapi kita akan lihat seperti apa di triwulan kedua
tahun ini. Kita waspadai semua kendala yang mungkin timbul,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong
pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026.
“Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 6,4 persen tahun ini. Kita akan
dorong terus ke atas mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir
tahun ini,” imbuhnya.
Pada penutup konferensi pers, KSSK menegaskan komitmennya untuk terus
memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas
sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkelanjutan.
“KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat
coordinated policy response serta kewaspadaan untuk memitigasi berbagai
risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan stabilitas sistem
keuangan,” tutup Menkeu.