TEMANGGUNG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginginkan adanya pemerataan pendidikan, untuk warganya yang tinggal di wilayah lereng Gunung Merbabu-Merapi dan Sindoro-Sumbing.
Hal itu disampaikan saat merespon aduan dari Bupati
Magelang, Temanggung, dan Purworejo, saat Rembug Pembangunan Jawa
Tengah, di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026).
Karenanya, Luthfi meminta kepada Dinas Pendidikan
Jateng, agar melakukan survei di wilayah itu, tepatnya di Kabupaten
Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Tujuannya, untuk mengetahui
persentase anak putus sekolah dan akses layanan pendidikan di wilayah
tersebut.
“Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Kecamatan
Bruno Kabupaten Purworejo, Lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus
sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus yang tidak
bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa,” pinta Luthfi.
Ditambahkan, Pemprov Jateng memberikan perhatian serius
terhadap layanan pendidikan, mengingat salah satu parameter
kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Pada 2025 lalu, Pemprov
Jateng mengalokasikan biaya pendidikan gratis bagi 5.000 anak keluarga
miskin di sekolah-sekolah swasta, melalui program kemitraan.
“Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya,” imbuh gubernur.
Selain untuk mengetahui data detail anak putus sekolah,
survei juga untuk mengetahui keberadaan fasilitas pendidikan, seperti
SMAN atau SMKN di wilayah tersebut. Bila memang diperlukan untuk
dibangun sekolah negeri dan tersedia lahan, maka akan langsung
dimasukkan dalam anggaran untuk pembangunan.
“Contoh di Temanggung ada tujuh daerah blankspot, itu coba direduksi. Kalau ada tanah langsung bangun,” tandas Luthfi.
Belum lama ini Ahmad Luthfi juga telah meresmikan SMA
Negeri 1 Kemalang Kabupaten Klaten, yang sebelumnya merupakan daerah
blankspot. Sekolah tersebut berada di Lereng Gunung Merapi.
Sebelumnya, Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta
agar ada penambahan SMA di daerah Lereng Sumbing, yakni Kecamatan
Kaliangkrik dan Kajoran. Penambahan tersebut dikarenakan daerah tersebut
belum ada SMA/SMK Negeri.
Bupati Temanggung Agus Setyawan juga menyampaikan, ada
tujuh daerah yang masuk dalam blankspot. Dia meminta agar Pemprov Jateng
bisa mendorong, agar segera ada SMA di daerah-daerah tersebut. Begitu
juga tentang kesiapan Sekolah Rakyat yang saat ini baru memiliki lahan
sekitar lima hektare.
“Untuk lahan Sekolah Rakyat sedang kami upayakan
memindahkan warga, karena status tanahnya sekarang dipinjam untuk 24 KK.
Kami juga minta hibah tanah 2,5 hektare mukim provinsi yang ada di
sebelahnya,” bebernya.
Hal senada juga disampaikan Bupati Purworejo Yuli
Hastuti, yang meminta agar ada SMK Negeri di wilayah Kecamatan Bruno.
Sebab, daerah tersebut salah satu yang padat penduduk, dan banyak
kemiskinan ekstrem.
“Sudah siap lahan desa empat hektare, sudah komunikasi
juga dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami minta dukungan
Gubernur agar segera terealisasi,” ungkapnya.