Pemerintah menggelontorkan bantuan pangan bagi 11.500 keluarga rentan di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) Tahun 2026. Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam menekan kerawanan pangan sekaligus mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah prioritas nasional.
Di Provinsi Lampung, bantuan dialokasikan kepada 5.500 kepala keluarga yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu. Khusus Kabupaten Lampung Timur, bantuan diberikan kepada 3.300 kepala keluarga di 11 desa, sedangkan Kabupaten Pringsewu memperoleh alokasi 2.200 paket bantuan.
Paket bantuan yang diberikan terdiri atas dua tray telur ayam grade A atau sebanyak 20 butir, minyak goreng fortifikasi vitamin A, 10 saset susu fortifikasi vitamin dan mineral, garam beryodium, dua kemasan kacang hijau masing-masing 500 gram, serta dua bungkus bihun jagung.
Bantuan tersebut disalurkan secara simbolis di Balai Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, (16/7/2026) oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sri Nuryanti, bersama Bupati Lampung Timur, Hj. Ela Siti Nuryamah.
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti mengatakan program IPKP menyasar masyarakat yang mengalami kekurangan asupan energi harian minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari atau dikenal dengan istilah Prevalence of Undernourishment (PoU).
"Tahun 2026 ini, Bapanas mengalokasikan sebanyak 11.500 paket bantuan untuk 11.500 kepala keluarga yang berada di dua dari delapan provinsi konsentrasi kemiskinan nasional, yakni Lampung dan Nusa Tenggara Timur," ujar Sri Nuryanti.
Ia menjelaskan, penetapan wilayah penerima bantuan juga mempertimbangkan 50 kabupaten/kota prioritas penanganan kemiskinan nasional yang telah ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perencanaan 2025 dan Penganggaran 2026 tentang Pengentasan Kemiskinan Bappenas.
Program Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP)juga menjadi bagian dari dukungan Bapanas terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Tujuan utama Inpres tersebut adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Sebagai Badan Pangan Nasional, kami hadir untuk mengurangi beban pengeluaran pangan masyarakat," ungkapnya
Penyaluran bantuan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026 dan menyasar masyarakat miskin ekstrem atau kelompok kesejahteraan 10 persen terbawah (desil 1).
"Secara keseluruhan, bantuan ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi harian masyarakat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien berupa vitamin dan mineral yang dibutuhkan keluarga penerima manfaat," jelas Sri Nuryanti.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Hj. Ela Siti Nuryamah mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat melalui Bapanas yang dinilai tepat sasaran.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional yang telah menyalurkan bantuan pangan kerawanan pangan ini. Program ini sangat tepat sasaran karena memang menyasar masyarakat desil 1," ujar Siti Nuryamah.
Menurutnya, program tersebut juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi kerawanan pangan.
"Ini menjadi warning alarm bahwa potensi kerawanan pangan harus menjadi perhatian khusus pemerintah kabupaten dan kota. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk melakukan mitigasi agar masyarakat semakin terlindungi dari risiko kerawanan pangan," katanya.
Melalui program Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan, Bapanas berharap akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi semakin meningkat, beban pengeluaran keluarga dapat berkurang, serta upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan kerawanan pangan dapat berjalan lebih optimal.
