Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama bersama Pemerintah Kerajaan Maroko memperluas akses pendidikan tinggi dan kuota beasiswa bagi mahasiswa, santri pondok pesantren, serta peserta Pendidikan Kader Ulama (PKU). Langkah penguatan kerja sama ini ditindaklanjuti melalui penyusunan draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang dibahas dalam pertemuan Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia Redouane Houssaini.
Melalui rencana kesepakatan tersebut, kedua pihak menyiapkan penyederhanaan prosedur administrasi masuk perguruan tinggi di Maroko sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kuota beasiswa dari kedua negara. Penandatanganan MoU direncanakan berlangsung dalam agenda kunjungan kerja Menteri Agama ke Rabat, Maroko, pada Desember mendatang.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar calon mahasiswa dari kalangan pesantren dan program kaderisasi ulama yang membutuhkan akses studi lanjut ke luar negeri. Saat ini, terdapat sekitar delapan juta santri pondok pesantren di Indonesia, di samping peserta program Pendidikan Kader Ulama dan Pendidikan Kader Ulama Perempuan yang dikelola bersama Masjid Istiqlal dan Universitas PTIQ.
“Kami memiliki program Pendidikan Kader Ulama, termasuk untuk ulama perempuan, yang bekerja sama dengan Universitas PTIQ dan Masjid Istiqlal. Selain itu, melalui dukungan pendanaan beasiswa LPDP, kami dapat mengirimkan 50 hingga 100 mahasiswa setiap tahun ke universitas-universitas terbaik di Maroko, khususnya bagi santri dari pondok pesantren,” ujar Menag, Jakarta, Jum’at (23/10/2026).
Menurut Menag, perguruan tinggi di Maroko memiliki sejumlah keunggulan strategis bagi mahasiswa Indonesia, baik dari sisi tata kelola kurikulum yang sistematis maupun efisiensi masa tempuh pendidikan. Program Magister di Maroko rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun, sehingga para lulusan dapat segera kembali mengabdi di Indonesia pada usia produktif.
Selain efisiensi waktu studi, lingkungan akademik dan sosial di Maroko dinilai mendukung penguasaan bahasa asing secara langsung. Mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Maroko tidak hanya dituntut aktif berbahasa Arab dalam keseharian, tetapi juga memiliki kesempatan menguasai bahasa Prancis yang digunakan secara luas oleh masyarakat setempat.
“Masyarakat Maroko menggunakan bahasa Arab dan bahasa Prancis. Penguasaan bahasa ini sangat penting bagi mahasiswa kita. Karena jumlah mahasiswa Indonesia di sana belum terlalu padat, mereka terdorong untuk berinteraksi langsung menggunakan bahasa Arab dan bahasa Prancis setiap hari,” jelas Menag.
Dalam kesempatan yang sama, Menag juga menggagas penjajakan pembukaan cabang Universitas Al-Qarawiyyin di Indonesia. Melalui skema ini, pengajar dan ulama dari Maroko dapat dihadirkan untuk memperkuat kajian keislaman di tanah air. Menag menilai Indonesia dan Maroko memiliki kedekatan historis serta kesamaan corak keislaman yang kuat, yakni sama-sama berpijak pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah serta mengembangkan pendekatan tasawuf dan tarekat yang moderat.
Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia Redouane Houssaini menyatakan kesiapan otoritas negaranya untuk mempermudah akses pendaftaran dan meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia di Maroko. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Urusan Islam serta Kementerian Pendidikan Maroko guna menindaklanjuti penyederhanaan persyaratan akademik dan administratif.
“Kami sepakat mengenai perlunya menyederhanakan persyaratan masuk dan mengirimkan lebih banyak mahasiswa Indonesia. Ada kemauan politik yang kuat dari otoritas Maroko untuk memfasilitasi hal ini, dan tim kami siap bekerja sama menyusun draf MoU agar dapat ditandatangani saat kunjungan Bapak Menteri ke Rabat,” ungkap Redouane.
Redouane menjelaskan, pada tahun ini Pemerintah Maroko telah menyediakan 50 kuota beasiswa bagi pelajar Indonesia yang seluruhnya telah diberangkatkan ke Maroko. Selain kuota reguler tersebut, pihak Maroko juga berkomitmen menindaklanjuti penyediaan 40 kuota beasiswa penuh untuk tahun depan di Mohammed VI Institute for A'imma, Murshidin, and Murshidat.
“Beasiswa di Mohammed VI Institute ini berdurasi dua tahun dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Maroko, mencakup biaya pendidikan dan akomodasi selama masa studi. Tahun depan kami siap bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memfasilitasi 40 kandidat dari Indonesia,” tambah Redouane.
Selain penguatan program beasiswa dan pertukaran akademik, kedua pihak juga mematangkan pengembangan Moroccan Corner (Pojok Maroko) di Masjid Istiqlal sebagai ruang literasi dan diplomasi budaya. Menag menyampaikan bahwa ruang khusus untuk Moroccan Corner telah disiapkan dan ditinjau dua pekan sebelumnya.
Untuk melengkapi fasilitas tersebut, Kedutaan Besar Maroko telah menyiapkan berbagai koleksi buku rujukan berbahasa Arab dari Kementerian Luar Negeri Maroko, mushaf Al-Qur'an dengan kaligrafi khas Maroko, serta dekorasi kerajinan tangan tradisional Maroko yang segera ditempatkan di ruang Moroccan Corner