Ketapang, 23 Oktober 2026—Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Jumat (23/10). Rapat yang dilaksanakan secara hybrid ini melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait untuk mengevaluasi perkembangan karhutla dan memperkuat langkah penanganan di lapangan.
Dalam arahannya, Menteri Kehutanan menekankan bahwa penurunan jumlah titik panas harus menjadi momentum untuk mempercepat penanganan karhutla. Seluruh pihak diminta tidak lengah dan terus meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat kondisi cuaca maupun faktor lain berpotensi memicu kembali kebakaran.
“Angka titik panas yang mulai menurun justru harus memotivasi kita untuk segera menuntaskan penanganan karhutla. Selama jumlahnya masih rendah, kita harus bergerak cepat dengan kekuatan yang ada agar kebakaran tidak kembali meluas,” ujar Menteri Kehutanan.
Berdasarkan data titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga 22 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB, tercatat 39 titik panas di Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut, 37 titik berada di Kabupaten Ketapang, sementara masing-masing satu titik terpantau di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang. Secara kumulatif pada periode 23 September hingga 22 Oktober 2026, Kalimantan Barat mencatat 1.712 titik panas, dengan 1.604 titik di antaranya berada di Kabupaten Ketapang.
Menteri Kehutanan meminta seluruh unsur yang terlibat untuk menyampaikan perkembangan penanganan di lapangan, mencocokkan data, serta mengidentifikasi langkah lanjutan dan kebutuhan tambahan personel. Penguatan dukungan lintas sektor menjadi salah satu fokus pembahasan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Dalam rapat tersebut, dibahas penguatan dukungan personel lintas sektor untuk mempercepat penanganan karhutla. Kementerian Kehutanan menyiapkan penugasan 104 personel, sementara Polri merencanakan penambahan sekitar 300 personel dan TNI sebanyak 400 personel. Dukungan BPBD juga direncanakan meningkat dari 7 menjadi 17 personel.
Kementerian Kehutanan menyiapkan penugasan 104 personel untuk mendukung penanganan di tiga lokasi, yaitu Cagar Alam Muara Kendawangan, Desa Seriam sebanyak 20 personel, Desa Pembedilan sebanyak 44 personel, serta wilayah PBPH PT Buana Megatama Jaya sebanyak 40 personel. Kedatangan personel dijadwalkan berlangsung pada 23–26 Oktober 2026, dengan masa penugasan selama 14 hari.
Rapat koordinasi ini turut melibatkan perwakilan BNPB, BMKG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Ketapang, TNI, Polri, BPBD, serta jajaran teknis Kementerian Kehutanan. Kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan pertukaran informasi, dukungan personel, dan pelaksanaan langkah penanganan berjalan selaras sesuai kebutuhan di lapangan.
Menteri Kehutanan menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan kesiapsiagaan berkelanjutan. Seluruh pihak diminta menjaga koordinasi serta memanfaatkan momentum penurunan titik panas untuk mempercepat penanganan, terutama di Kabupaten Ketapang yang masih mendominasi jumlah titik panas di Kalimantan Barat.