Pemerintah Indonesia terus memperkuat persiapan aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan penguatan dialog dengan negara-negara anggota. Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop on Advancing Indonesia’s CPTPP Accession: Updates, Perspectives, and Technical Guidance yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (15/10).
Dalam sambutan pembuka, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, menegaskan bahwa Indonesia memandang CPTPP sebagai peluang strategis untuk memperdalam kemitraan ekonomi, memperluas perdagangan dan investasi, serta memperkuat sistem perdagangan global yang tertib dan adil.
“Di tengah ketidakpastian hubungan ekonomi internasional, kepercayaan terhadap aturan yang telah disepakati menjadi semakin penting. Indonesia meyakini bahwa sistem perdagangan yang tertib, transparan, dan adil dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memastikan manfaat integrasi ekonomi dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Deputi Edi.
Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia berpotensi memperkuat jangkauan ekonomi CPTPP dan meningkatkan konektivitas antara kawasan Indo-Pasifik dan Amerika Latin. Keanggotaan CPTPP juga diharapkan dapat mendukung diversifikasi rantai pasok serta membuka peluang baru bagi pelaku usaha di sektor manufaktur, jasa, dan investasi.
Pada workshop yang menghadirkan perwakilan negara anggota CPTPP termasuk diantaranya Duta Besar dari Chili, Meksiko dan Peru tersebut, Deputi Edi menekankan bahwa kesiapan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh komitmen untuk bergabung, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi standar tinggi CPTPP melalui kebijakan yang kredibel, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan implementasi yang konsisten. Persiapan tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain akses pasar, investasi, kepabeanan, aturan asal barang, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, badan usaha milik negara, perdagangan digital, ketenagakerjaan, dan lingkungan.
Indonesia menyambut baik keputusan Komisi CPTPP pada Juni 2026 untuk memulai diskusi persiapan dengan Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab, sejalan dengan penilaian berdasarkan Auckland Principles. Tahap ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjelaskan kebijakan yang berlaku, memperoleh masukan, dan mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penguatan. Pembentukan Accession Working Group (AWG) selanjutnya tetap bergantung pada prosedur yang berlaku dan konsensus anggota CPTPP.
Kegiatan workshop ini menghadirkan pertukaran pengalaman dan pandangan negara-negara anggota CPTPP mengenai proses aksesi, implementasi perjanjian, serta ekspektasi terhadap calon anggota. Masukan tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia memahami pengalaman praktis negara anggota dalam memenuhi dan melaksanakan komitmen CPTPP.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Perekonomian turut mendorong seluruh K/L untuk memperkuat sinergi dalam menyiapkan respons Indonesia yang lengkap, konsisten, dan transparan terhadap dokumen indicative checklist, yang memuat penilaian terhadap kesesuaian kebijakan, hukum, dan regulasi Indonesia dengan ketentuan CPTPP. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk menunjukkan kesiapan Indonesia dalam proses aksesi sekaligus memastikan bahwa peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas dapat mendukung peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.