Presiden Prabowo Tekankan Kekayaan Alam Indonesia adalah Kekuatan sekaligus Tantangan Geopolitik

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus memperkuat kewaspadaan dalam menghadapi dinamika situasi global yang makin kompleks. Menurut Presiden, situasi global saat ini memang dalam kondisi yang rawan, tetapi hal tersebut tidak boleh disikapi dengan kepanikan.

“Situasi global sangat rawan, tapi tidak ada gunanya kita panik, tidak ada gunanya kita ketakutan, tapi juga membuat kita harus lebih sadar. Bertindak, berkata, bertutur kata harus dengan kearifan, harus dengan kebaikan. Kita waspada karena memang kita negara sangat besar, kita negara sangat kaya,” ucap Presiden dalam arahannya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Presiden menjelaskan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah sekaligus tantangan. Sepanjang sejarah, Kepala Negara menyampaikan bahwa kekayaan komoditas di Nusantara seperti rempah-rempah dan kayu telah menarik perhatian berbagai kekuatan dunia pada masa itu.

“Jadi kalau mau punya angkutan laut yang kuat, kapal mau berlayar dua minggu, dia perlu rempah-rempah supaya makanan itu tidak busuk dan dia butuh kayu. Kayu-kayu yang cocok untuk di laut ada di Nusantara ini. Jadi mereka semua cari kita di Nusantara ini untuk rempah-rempah dan untuk kayu karena angkutan laut waktu itu kapal-kapalnya dari kayu,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengingatkan bahwa negara atau kawasan yang dianugerahi sumber daya alam melimpah kerap menghadapi berbagai tekanan geopolitik. Presiden Prabowo mencontohkan konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang menurutnya tidak terlepas dari besarnya cadangan energi dan mineral strategis yang dimiliki kawasan tersebut.

“Ini saya dengan panjang lebar saya tekankan kembali ke saudara-saudara karena apa yang kita bahas sedang terjadi di depan mata kita. Tiap sore, tiap malam kita lihat dalam berita-berita eskalasi, eskalasi, eskalasi,” kata Presiden.

“Devide et impera itu bukan tulisan di buku-buku sejarah, itu nyata. Devide et impera nyata,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tekankan-kekayaan-alam-indonesia-adalah-kekuatan-sekaligus-tantangan-geopolitik/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Bangsa Maju Lahir dari Elite yang Bersatu, Bukan yang Terpecah

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antarelemen elite nasional merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan bangsa atau nation building. Pembangunan bangsa, menurut Presiden, merupakan proses panjang dan berat yang membutuhkan pengerahan seluruh kekuatan serta sumber daya nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

“Masalah nation building, masalah pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang, sangat berat. Dan dalam proses ini, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, dari budaya, dari bahkan dari agama,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pembangunan bangsa bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, seluruh kekuatan bangsa harus dapat dihimpun dan dipersatukan agar setiap sumber daya yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat.

“Bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan lintas sektor. Karena itu, nation building memerlukan kekuatan, kekuatan dari bangsa itu untuk bisa dikerahkan, untuk bisa dipersatukan, sehingga bangsa itu dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada di bangsa itu,” ungkapnya.

Kepala Negara pun mengajak seluruh pihak belajar dari perjalanan berbagai negara dalam sejarah peradaban manusia. Menurut Presiden, salah satu pembeda utama antara bangsa yang berhasil dan negara yang gagal adalah kemampuan para elitenya untuk bekerja sama.

“Yang terutama yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elite, perlunya ada kerja sama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil elitenya bisa kerja sama. Semua negara yang gagal elitenya ribut,” tegas Presiden.

Presiden menyebut elite bangsa tidak hanya terbatas pada unsur politik dan ekonomi. Elite nasional juga mencakup para pemimpin di bidang intelektual, agama, budaya, seni, dunia usaha, hingga kalangan pekerja.

“Apa yang kita maksud dari elite? Elite adalah unsur pimpinan. Jadi elite bangsa adalah elite politik, elite ekonomi, elite intelektual, elite agama, elite budaya, elite seni, elite produsen, elite buruh,” tuturnya.

Menurut Presiden, pengalaman sejarah telah memberikan gambaran yang jelas bahwa pertentangan berkepanjangan di antara para elite akan menghambat kemajuan sebuah negara. Karena itu, semua unsur pimpinan bangsa perlu mengedepankan kepentingan bersama di atas perbedaan masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan Kadin Indonesia yang sejak awal pemerintahannya telah menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dan berjuang bersama pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara.

“Saya sangat terima kasih. Saya sangat gembira saudara-saudara, dari awal pemerintah yang saya pimpin saudara menunjukkan niat ingin bekerja sama, dan ingin berjuang bersama untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara,” pungkas Presiden.

Dengan semangat persatuan dan kolaborasi seluruh elemen bangsa, Presiden Prabowo meyakini Indonesia memiliki modal besar untuk mempercepat pembangunan, memperkuat daya saing, serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

 

 

Sumber ; https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-bangsa-maju-lahir-dari-elite-yang-bersatu-bukan-yang-terpecah/ 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Hormati Putusan MK, Penyesuaian Penganggaran MBG Dilaksanakan Mulai APBN 2028

 

Jakarta, 31 Juli 2026 – Pemerintah menghormati dan akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengamanatkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Sesuai amar putusan MK, penyesuaian tersebut akan mulai diterapkan paling lambat pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen menjalankan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

"Kita ikuti putusan MK", ujar Menteri Keuangan (Menkeu) di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (31/07).

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pembiayaan program tersebut tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang secara konstitusional diwajibkan mencapai sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Pemerintah akan melakukan penyesuaian struktur penganggaran secara terencana mulai penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028. Langkah ini sejalan dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi sekaligus menjaga kesinambungan proses pengelolaan fiskal dan penyusunan APBN.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa APBN yang saat ini tengah berada pada tahap akhir penyusunan sehingga tidak akan mengalami perubahan karena seluruh proses pembahasan telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Perubahan terhadap rancangan anggaran yang telah melalui proses pembahasan berpotensi mengganggu penyelesaian APBN. Oleh sebab itu, pemerintah akan melaksanakan putusan MK sesuai waktu implementasi yang telah ditetapkan Mahkamah.

"Kalau ini kan udah dibahas. Jadi, kalau 2028 ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu", pungkas Menkeu.

Selain memastikan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, Kemenkeu juga akan melakukan penghitungan secara cermat terhadap implikasi fiskal dari pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan program prioritas pemerintah tetap terjaga, sekaligus menjamin pemenuhan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.

Pemerintah memandang putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus dihormati dan dilaksanakan. Untuk itu, Kemenkeu akan terus mengawal proses penyesuaian penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga implementasi putusan dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN.
 



Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Pemerintah-Hormati-Putusan-MK,-Penyesuaian

Baca Terusannya »»  

Sebanyak 45 Peserta Lolos Seleksi Wawancara Calon Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2026-2031

 

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Tahun 2026-2031 mengumumkan 45 peserta yang lolos ke tahap seleksi wawancara.

Peserta yang mengikuti tahap ini telah dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani asesmen psikologis.

"Seleksi wawancara akan berlangsung pada Rabu dan Kamis, 5 sampai 6 Agustus 2026," jelas Ketua Pansel Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta Pusat, Jumat (31/07/2026).

Seluruh peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan membawa Kartu Pendaftaran yang diunduh melalui laman https://seleksi.komdigi.go.id serta Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti identitas.

Edwin juga meminta seluruh peserta secara berkala memeriksa surat elektronik dari panitia serta mencermati jadwal wawancara masing masing.

"Setiap peserta bertanggung jawab memastikan seluruh persyaratan dan ketentuan dipenuhi sesuai pengumuman resmi," jelasnya.

Tahap wawancara akan dilaksanakan dalam empat sesi selama dua hari.

Urutan peserta yang diwawancarai pada setiap sesi mengikuti urutan kehadiran di lokasi.

Panitia menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2026 sampai 2031 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," tegas Edwin.

Dokumen Pengumuman Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026-2031 tentang Pengumuman Pemanggilan Seleksi Wawancara Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026-2031 dapat diunduh pada tautan ini.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/sebanyak-45-peserta-lolos-seleksi-wawancara-calon-dewan-pengawas-lpp-rri-tahun-2026-2031 

Baca Terusannya »»  

Tindak Tegas Travel Nakal, Kemenhaj Pastikan Sanksi Penutupan Izin hingga Pidana Bagi Penelantar Jemaah

 

Medan (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para jemaah dari berbagai bentuk penipuan dan penelantaran oleh oknum maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tidak bertanggung jawab.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan teguran keras sekaligus instruksi tegas terkait maraknya laporan travel umrah yang mentelantarkan jamaah di Tanah Suci.

"Saya dapat banyak laporan travel-travel umrah yang mentelantarkan jamaahnya dengan berbagai argumentasi, baik di Jeddah maupun Makkah. Tiketnya tidak dibelikan dan jemaah dibohongi. Kami akan bertindak lebih tegas," ujar Wamenhaj saat hadir dalam agenda Pengajian Akbar Jemaah Haji Indonesia di Medan, Jum'at (31/7/2026).

Menanggapi maraknya pelanggaran tersebut, Wamenhaj telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj untuk melakukan pengawasan ketat serta mengambil langkah tegas tanpa toleransi. Setiap travel yang terbukti mentelantarkan jemaah, meskipun baru satu kali terjadi, akan langsung dijatuhi sanksi berat berupa penutupan izin operasional.

Selain sanksi administratif penutupan izin, Wamenhaj juga memastikan bahwa seluruh oknum travel, KBIHU, maupun pihak yang terlibat dalam praktik penipuan—seperti jual beli layanan badal dan dam palsu yang telah merugikan jemaah hingga miliaran rupiah—akan diseret ke jalur hukum untuk diproses secara pidana. Penindakan hukum pidana ini dinilai krusial guna memberikan efek jera sekaligus membersihkan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari oknum-oknum yang merusak nama baik para ustadz dan kiai yang tulus berdakwah.

Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen Kemenhaj yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan jemaah yang niat utamanya adalah untuk menyempurnakan ibadahnya justru dimanfaatkan dan dijadikan komoditas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Jangan sampai jemaah yang ingin beribadah dijadikan komoditas oleh orang-orang jahat ini. Kasihan ustaz dan kiai yang benar-benar berdakwah, nama mereka ikut dirusak oleh oknum-oknum yang menjual agama," tegas Wamenhaj.

Wamenhaj pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih travel umrah. Masyarakat diminta untuk selalu memilih penyedia jasa travel yang sudah terdaftar resmi dan memiliki kepastian keberangkatan serta layanan guna menghindari praktik penipuan.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/tindak-tegas-travel-nakal-kemenhaj-pastikan-sanksi-penutupan-izin-hingga-pidana-bagi-penelantar-jemaah-1785512808397 

Baca Terusannya »»  

Pertemuan Bilateral Wakil Menteri Perdagangan RI dengan Wakil Menteri Luar Negeri Panama

 

Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Panama, Carlos Arturo Hoyos, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31 Juli).

Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Panama, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Selain itu, kedua pihak juga ingin menjajaki peluang kerja sama perdagangan serta membahas pembentukan Working Group on Trade and Investment (WGTI) sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Wamendag Roro menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk menjajaki kerja sama perdagangan yang lebih erat melalui revitalisasi Forum Konsultasi Bilateral sebagai sarana memperkuat dialog dan memperluas kerja sama perdagangan serta investasi.

Kedua negara juga berkomitmen untuk saling mendorong promosi perdagangan melalui kegiatan penjajakan bisnis (business matching) dan partisipasi dalam pameran perdagangan internasional.

Wamendag Roro turut mengundang pelaku usaha Panama untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang akan diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada 14–18 Oktober 2026.

Pada kesempatan ini, Wamendag Roro didampingi oleh Direktur Perundingan Bilateral, Basaria Tiara.

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-bilateral-wakil-menteri-perdagangan-ri-dengan-wakil-menteri-luar-negeri-panama 

Baca Terusannya »»  

Kemenkop Komitmen Jaga Integritas Dan Anti Korupsi Guna Sukseskan Program KDKMP

 

Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan menghindari segala bentuk dan praktik korupsi. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Anti Korupsi Kementerian Koperasi dengan "Membangun Budaya Integritas Untuk Mewujudkan Organisasi Yang Bersih Dan Bebas Korupsi" di Jakarta, Jumat (31/7). 

Sosialisasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Pejabat Tinggi Madya/Pratama Kemenkop, Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdiyanto.

Menkop Ferry menjelaskan bahwa amanat dan mandat besar yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kemenkop melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuntut seluruh insan Kemenkop memiliki integritas dan kerja keras yang tinggi. Ia menegaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama agar program strategis ini terhindar dari praktik korupsi.  

"Kemenkop sedang memegang amanah yang besar yang berkaitan dengan koperasi eksisting yang jumlahnya lebih dari 130 ribuan dan KDKMP yang rencananya Agustus ini sekitar 35 ribu unit siap beroperasi. Mandat dan tanggung jawab sebesar ini hanya bisa dijalankan dengan modal kepercayaan publik,"  kata Menkop Ferry.

Menkop memastikan bahwa tidak akan memberikan perlindungan dan toleransi terhadap setiap penyalahgunaan kewenangan dan segala tindakan penyelewengan yang terjadi di lingkungan Kemenkop. Setiap dana APBN yang keluar dalam setiap program yang dijalankan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Karena itu setiap insan Kemenkop harus mampu mengenali, menghindari dan mengelola potensi yang ada dan menghindari benturan kepentingan dalam setiap tugas," katanya.  

Ia juga menegaskan bahwa aset terbesar Kemenkop bukanlah gedung, anggaran, atau program, melainkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Menkop mengingatkan bahwa integritas dan sikap anti korupsi harus diimplementasikan di setiap unit kerja. 

Berkaitan program KDKMP, Menkop kembali menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari transformasi ekonomi besar yang ingin direalisasikan Presiden. Melalui KDKMP, pemerintah ingin mengembalikan ideologi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

"Oleh karenanya kami minta kepada jajaran Kemenkop untuk menjaga integritas dan juga menjaga amanah," katanya.

Dengan peran strategis tersebut, Ferry menekankan bahwa integritas pegawai menjadi benteng utama agar KDKMP tidak disalahgunakan. 

“Cita-cita dan harapan Presiden tersebut perlu diturunkan dalam bentuk yang teknoratis dan implementasi secara detail sehingga acara ini penting untuk membekali kita bagaimana menjaga kepercayaan publik," katanya.

Dalam paparannya, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada lembaga penegak hukum saja melainkan perlunya keterlibatan berbagai pihak termasuk individu masyarakat. Oleh karena itu pendidikan pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara masif seperti yang dilakukan Kemenkop pada hari ini.

Ia menekankan bahwa pendidikan antikorupsi bertujuan membangun integritas dan komitmen untuk menjauhi segala bentuk dan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyadari bahwa di setiap lini celah dan potensi korupsi bisa terjadi pada siapapun sehingga diperlukan komitmen dan integritas yang tertanam dengan baik bagi setiap individu.

"Apabila pendidikan sudah ada, pencegahan sudah dilakukan, namun kalau pada akhirnya terjadi korupsi maka penindakan diperlukan untuk menimbulkan efek jera. Maka pendidikan yang digelar Kemenkop ini sangat baik. Pencegahan lebih mulia dari penindakan," katanya.

 

 

 Sumber : https://kop.go.id/read/kemenkop-komitmen-jaga-integritas-dan-anti-korupsi-guna-sukseskan-program-kdkmp 

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul Titip Misi Pengentasan Kemiskinan ke Karang Taruna

 Bogor - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak Karang Taruna mengambil peran lebih besar dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pendampingan kelompok rentan.

Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat membuka Training of Trainers (ToT) sekaligus Retret Pengurus Nasional Karang Taruna di Eco Edu Forest, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026).

Menurut Gus Ipul, tugas negara dalam melindungi masyarakat telah diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan sosial agar masyarakat memperoleh pendampingan sepanjang hayat.

"Pemerintah ingin menghadirkan perlindungan sosial sepanjang hayat. Sejak seseorang lahir sampai lanjut usia, negara harus hadir sesuai kebutuhannya," ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah tidak hanya melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Yakni menekan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui program pemberdayaan yang terintegrasi.

Dalam upaya tersebut, Gus Ipul menilai Karang Taruna memiliki posisi strategis karena dekat dengan masyarakat dan memahami persoalan sosial di wilayah masing-masing.

"Kami mengajak Karang Taruna turut berpartisipasi menyukseskan program-program Bapak Presiden dalam rangka melayani kelompok-kelompok rentan, memperkuat data, dan ikut dalam program-program pemberdayaan di berbagai desa dan kelurahan di Indonesia," katanya.

Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Budisatrio Djiwandono menyatakan Karang Taruna siap mengambil peran tersebut melalui penguatan kapasitas kader hingga ke daerah.

"Ini akan kami terus perkuat strukturnya, organisasinya dari pusat sampai ke desa-desa dan kami akan coba berdayakan, beri ilmu bagi pengurus-pengurusnya supaya mampu menjawab tantangan-tantangan dan memberi pemahaman bagi program-program strategis pemerintah," ujar Budisatrio.

Ia mengatakan, penguatan kapasitas tersebut juga diarahkan agar kader Karang Taruna semakin siap hadir membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjawab berbagai persoalan sosial di daerah.

"Ini akan menjadi salah satu pilar kami sebagai anak muda untuk berperan aktif membantu mereka-mereka yang memang butuh sentuhan. Apakah itu lansia, penyandang disabilitas, anak-anak muda yang perlu diberdayakan usahanya, apakah itu pemulihan sebuah lingkungan ataupun sebuah kawasan, pentingnya edukasi mengenai sustainability," kata Budisatrio.


Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Gus-Ipul-Titip-Misi-Pengentasan-Kemiskinan-ke-Karang-Taruna

Baca Terusannya »»  

Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Budisatrio Djiwandono dan Mensos Gus Ipul Buka Retret Pengurus Nasional Karang Taruna

 

Bogor - Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) menggelar Training of Trainers (ToT) sekaligus retret di Eco Edu Forest, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026). Kegiatan yang berlangsung hingga 2 Agustus ini menjadi ajang penguatan kapasitas, penyamaan visi organisasi, sekaligus membangun soliditas pengurus dari tingkat pusat hingga daerah.

Kegiatan juga akan diisi dengan bakti sosial dengan menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa SDN Karangtengah 5, Kecamatan Babakan Madang, serta mendistribusikan air bersih kepada warga di sekitar lokasi.

Ketua Panitia Agus Maimun mengatakan retret dirancang untuk menyamakan langkah dan arah gerak seluruh pengurus Karang Taruna. Selain pembekalan mengenai organisasi, peserta juga akan mengikuti outbound sebagai bagian dari penguatan kebersamaan antarpengurus.

"Ujung dari retret ini adalah bagaimana seluruh pengurus menyatu sehingga memiliki gerak dan langkah yang sama dalam menjalankan organisasi," ujar Agus. Retret diikuti 107 pengurus nasional serta 18 pengurus Karang Taruna tingkat provinsi. Selama tiga hari, peserta memperoleh materi dari sejumlah narasumber lintas kementerian guna memperkuat kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang hadir membuka kegiatan mengapresiasi langkah Pengurus Nasional Karang Taruna dalam membangun konsolidasi organisasi secara sistematis. Menurutnya, retret dan Training of Trainers menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan organisasi hingga ke daerah.

"Kegiatan retret atau Training of Trainers ini nanti akan menjadi komandan, kompas, dan pemimpin daripada gerakan konsolidasi secara nasional," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Budisatrio Djiwandono mengatakan retret menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Karang Taruna. Ia berharap seluruh peserta membawa semangat baru untuk mengembangkan organisasi dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di daerah masing-masing.

"Kami berharap setelah kembali ke daerah, teman-teman membawa semangat baru dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat," ujar Budisatrio.

Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Adam Damanik, Mediator Ahli Madya Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan Mujahidah Fauzi Islam, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Andrianus Alla, serta jajaran Pengurus Nasional Karang Taruna.



Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Budisatrio-dan-Gus-Ipul-Buka-Retret-Pengurus-Nasional-Karang-Taruna

Baca Terusannya »»  

Kemenkeu dan BUN Raih Opini WTP, Menkeu Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara

 

 

Jakarta, 31 Juli 2026 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2025 dalam acara yang berlangsung di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/7). Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan BUN Tahun 2025.

Penerimaan opini WTP tersebut mencerminkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kementerian Keuangan serta Bendahara Umum Negara. Bagi Kementerian Keuangan, capaian tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola melalui tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

"Walaupun BPK telah memberikan opini WTP, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kami sangat menghargai berbagai rekomendasi yang diberikan yang kami jadikan sebagai titik tolak dalam melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti secara serius setiap rekomendasi yang diberikan," ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa opini WTP tersebut diraih di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global sepanjang tahun 2025. Dalam kondisi tersebut, APBN tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,11 persen (year-on-year), inflasi terjaga pada level 2,92 persen (year-on-year), dan defisit APBN tetap terkendali sebesar 2,81 persen terhadap PDB. Capaian tersebut didukung oleh pengelolaan fiskal yang sehat dan kredibel serta peran strategis Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal, Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer Pemerintah, dan koordinator hubungan fiskal pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Keuangan dan BPK merupakan elemen penting dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.

"Saya berharap BPK RI terus mendukung berbagai upaya dalam melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik," kata Menkeu.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan konstruktif. Kementerian Keuangan akan terus memperkuat sinergi dengan BPK RI dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara guna menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan mampu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.




Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Kemenkeu-dan-BUN-Raih-Opini-WTP,-Menkeu-Tegaskan

Baca Terusannya »»  

20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 .

 

Asian Games 2026, yang secara resmi dikenal sebagai XX Asiad, akan diselenggarakan di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya, Jepang, mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. 

Dengan mengusung slogan "Imagine One Asia", ajang ini menjadi kali ketiga Jepang berperan sebagai tuan rumah pesta olahraga terbesar di Asia dengan fokus utama pada konsep keberlanjutan dan efisiensi melalui pemanfaatan fasilitas olahraga yang sudah ada. 

Identitas visual ajang ini diwakili oleh maskot bernama Honohon, seekor makhluk mitologi Shachihoko (ikan berkepala harimau) khas Kastil Nagoya yang melambangkan semangat membara dan fokus tinggi para atlet.

Penyelenggaraan tahun ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 15.000 atlet dari 45 negara yang akan bertanding dalam 41 cabang olahraga, mencakup disiplin Olimpiade tradisional hingga tren modern seperti Esports dan Padel. 

Pertandingan akan tersebar di berbagai lokasi, dengan Stadion Atletik Mizuho Park sebagai pusat upacara pembukaan dan penutupan, sementara beberapa cabang lainnya memanfaatkan fasilitas eks-Olimpiade Tokyo 2020 untuk menekan biaya pembangunan infrastruktur baru. 

Melalui kombinasi teknologi canggih dan keramahan khas Jepang, Aichi-Nagoya 2026 bertekad mempererat persatuan di seluruh kawasan Asia.

LINK OFFICIAL : https://www.aichi-nagoya2026.org/en/

 

Sumber : https://nocindonesia.id/event/view/20th-asian-games-aichi-nagoya-2026 

Baca Terusannya »»  

Tim Indonesia Kirim 432 Atlet dari 35 Cabang Olahraga ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026

 

Jakarta: Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) secara resmi menetapkan kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga akan membawa Merah Putih bersaing di ajang olahraga terbesar di Asia yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. 

Jumlah itu akan ditambah 148 pelatih dan official serta 32 orang tim Chef de Mission (CdM). Komposisi tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh antara tim review Kemenpora dan Komisi Sport NOC Indonesia bersama federasi cabang olahraga terhadap kesiapan atlet, peluang prestasi. 

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menegaskan bahwa Tim Indonesia berangkat dengan optimisme tinggi untuk melanjutkan tren positif prestasi olahraga nasional di level Asia.

"Asian Games bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi panggung untuk menunjukkan bahwa olahraga Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Seluruh atlet yang berangkat telah melalui proses seleksi dan persiapan yang maksimal. Kini saatnya mereka tampil percaya diri, memberikan yang terbaik, dan mengharumkan nama Indonesia,” kata Okto, sapaan karib Raja Sapta Oktohari. 

Selain cabang olahraga yang mendapat dukungan pendanaan melalui APBN, terdapat tiga cabang olahraga yang berangkat melalui skema pendanaan mandiri, yakni tinju, anggar dan tenis meja. Pendanaan tersebut berasal dari federasi masing-masing dan dukungan para mitra. 

Namun, Meski menggunakan skema pembiayaan yang berbeda, Komite Olimpiade Indonesia menegaskan bahwa tidak ada perbedaan target maupun tanggung jawab prestasi bagi seluruh atlet yang tergabung dalam Tim Indonesia.

"Tidak ada perbedaan antara cabang olahraga yang didukung melalui APBN maupun yang berangkat secara mandiri. Ketika mereka resmi menjadi bagian dari Tim Indonesia, maka tanggung jawabnya sama, yaitu memberikan penampilan terbaik dan berjuang meraih medali untuk Indonesia. Skema pendanaan boleh berbeda, tetapi target prestasi tetap sama," tegas Okto.

Okto menjelaskan, skema keberangkatan mandiri merupakan bentuk komitmen dan gotong royong cabang olahraga untuk tetap tampil di panggung Asia. Karena itu, setiap cabang olahraga yang menggunakan skema tersebut tetap melalui proses evaluasi yang sama, baik dari sisi kesiapan atlet, peluang prestasi, maupun aspek operasional selama penyelenggaraan Asian Games.

"NOC Indonesia memastikan seluruh atlet yang tergabung dalam Tim Indonesia memperoleh pelayanan, koordinasi, dan dukungan kontingen yang sama selama mengikuti Asian Games. Yang kami nilai bukan dari sumber pembiayaannya, melainkan kesiapan mereka untuk bersaing dan mengharumkan nama bangsa,” jelas Okto.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengungkapkan penetapan Tim Indonesia merupakan hasil proses evaluasi yang dilakukan secara objektif dan profesional demi memastikan atlet yang berangkat benar-benar memiliki kesiapan untuk bersaing di level Asia.

“Kemenpora bersama NOC Indonesia dan seluruh cabang olahraga berkomitmen mengirimkan atlet-atlet terbaik yang memiliki kesiapan dan peluang prestasi. Setiap nama yang masuk dalam kontingen telah melalui proses review yang ketat, sehingga kami optimistis Tim Indonesia mampu tampil kompetitif di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Yang terpenting, para atlet dapat bertanding dengan fokus, menjunjung tinggi sportivitas, dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menunjukkan performa terbaik demi memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia,” ujar Menpora Erick Thohir.

Menpora juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi mendukung persiapan kontingen Indonesia, termasuk cabang olahraga yang berangkat melalui skema pendanaan mandiri.

“Adanya cabang olahraga yang berangkat dengan skema pendanaan mandiri ini adalah bukti semangat kolaborasi, yang menunjukkan bahwa membangun prestasi olahraga adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah mengapresiasi seluruh federasi dan para mitra yang ikut mengambil peran. Apa pun skema pendanaannya, ketika mengenakan lambang Garuda di dada, seluruh atlet membawa satu nama, yaitu Indonesia. Saya berharap seluruh kontingen dapat memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi Merah Putih,” tutup Menpora.

Sementara itu, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotua Pasaribu menyatakan kesiapannya untuk melayani atlet dengan sebaik mungkin. Ia memastikan persiapan yang dilakukan sudah semakin matang untuk memastikan atlet dapat fokus mempersiapkan diri jelang pertandingan, keberangkatan sampai kepulangan. 

“Semua persiapan sudah berjalan sesuai rencana. Kami juga terus berkomunikasi intensif baik dengan Kemenpora, NOC Indonesia maupun federasi nasional cabor yang akan berangkat mulai dari persiapan, keberangkatan, akomodasi, operasional pertandingan hingga kepulangan dapat berjalan optimal. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melayani atlet supaya dapat meraih prestasi terbaik di Asian Games 2026 nanti,” tutup CdM Todotua. 

Perjuangan Tim Indonesia menuju Asian Games Aichi-Nagoya 2026 juga mendapat dukungan dari berbagai mitra strategis. Komite Olimpiade Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Aice, Mills, BAIC, Kings Travel, TikTok, dan Perumnas yang telah memberikan dukungan bagi persiapan kontingen Indonesia. Kolaborasi antara dunia olahraga, pemerintah, dan sektor swasta menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem olahraga nasional yang semakin kuat, profesional, dan berkelanjutan.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6917/tim-indonesia-kirim-432-atlet-dari-35-cabang-olahraga-ke-asian-ga 

Baca Terusannya »»  

Menpora Erick Ajak 8 Ribu Peserta Ikuti Merdeka Run untuk Semarakkan HUT Ke-81 RI

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menyampaikan ajang Merdeka Run akan melibatkan 8 ribu peserta sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan.

“Memang Merdeka Run menjadi salah satu event yang ditunggu-tunggu karena langsung melibatkan partisipasi masyarakat. Jumlah pesertanya rencana hanya delapan ribu orang dan hadiahnya juga bagus-bagus,” ujar Menpora Erick usai memimpin rapat koordinasi dengan stakeholder terkait di Kemenpora, Jakarta, Jumat (31/7). 

Menpora Erick mengatakan, penyelenggaraan Merdeka Run merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan Indonesia yang memasuki usia ke-81. Menurutnya, Indonesia kini semakin diperhitungkan di dunia, baik dari sisi geopolitik, geoekonomi, maupun berbagai sektor lainnya.

“Ini bagian bagaimana kita bersyukur 81 tahun ini kita tumbuh menjadi negara yang diperhitungkan dunia. Tidak hanya geopolitik, geoekonomi, dan lain-lain. Kita terus diperhitungkan secara global. Ini berkat masyarakat kita yang terus berkreativitas,” terang Menpora Erick.

Menpora Erick menambahkan, Merdeka Run menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan.

"Merdeka Run bagian kami dan masyarakat untuk berkolaborasi. Event ini berjalan dengan baik karena dukungan semua pihak,” kata Menpora Erick.

Ajang lari tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026 mendatang. Pemilihan hari Sabtu dilakukan untuk menghindari pelaksanaan Car Free Day (CFD) pada Minggu pagi yang menjadi waktu masyarakat berolahraga.

Terkait peserta, Menpora Erick menjelaskan, kuota 8 ribu pelari diprioritaskan untuk masyarakat umum. Namun, panitia juga membuka kesempatan bagi atlet nasional, tokoh publik, hingga sejumlah menteri untuk ikut memeriahkan kegiatan tersebut.

“Kita terbuka dan memprioritaskan masyarakat. Kalau ada publik figur yang ingin memeriahkan event ini tentu sangat terbuka,” sebut Menpora Erick.

Untuk rute, Merdeka Run direncanakan akan dimulai dari Istana Merdeka dan melewati jarak yang telah ditentukan.

“Kita rencana undang atlet nasional untuk berpartisipasi, tokoh publik juga, beberapa menteri juga rencana hadir,” pungkas Menpora Erick.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6916/menpora-erick-ajak-8-ribu-peserta-ikuti-merdeka-run-untuk-semarak 

Baca Terusannya »»  

Menggerakkan Roda Perekonomian Lokal dengan Lestarikan Tradisi Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu Klaten

 

Pada zaman modern yang sudah terdampak digitalisasi, tradisi dan budaya harus tetap dipegang teguh oleh masing-masing anak bangsa, agar identitas serta jati diri bangsa Indonesia ini juga tetap bertahan tidak tergerus zaman. Tradisi mengajarkan bahwa budaya tidak boleh hanya menjadi kenangan, namun harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Salah satu tradisi budaya yang masih dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang adalah Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu Eyang Kiai Ageng Gribig. Tradisi penyebaran penganan yang terbuat dari tepung beras tersebut bermula dari Kiai Ageng Gribig dan menjadi metode yang praktis dalam menyiarkan Islam di tanah Jawa. Bernama asli Syekh Wasibagno Timur, Kiai Ageng Gribig merupakan ulama besar yang gigih mensyiarkan ajaran Islam di tanah Jawa dan dikenal masih keturunan dari Raja Majapahit, Brawijaya V.

“Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam puncak acara Grebeg Ageng Saparan Andum Apem YaaQawiyyu Kiai Ageng Gribig Jatinom, dalam keadaan sehat walafiat,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (31/07).

Tahun ini penyelenggaraan Grebeg Saparan mengangkat tema “Ingaluhur Rinasa Trusthaning Gusti” yang mengingatkan setiap orang bahwa setinggi apa pun kedudukan, ilmu, maupun pencapaian manusia, semuanya harus dilandasi rasa tawakal, rendah hati, serta kepercayaan penuh kepada Allah SWT. Tema ini sangat selaras dengan keteladanan Kiai Ageng Gribig yang berdakwah dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan keikhlasan.

Rangkaian kegiatan Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu Kiai Ageng Gribig tahun ini diawali pada 16 Juli 2026 dengan Ambuko Songsong Winadi sebagai pertanda masuknya tanggal 1 Safar. Kegiatan dilanjutkan dengan Semakan Al Qur'an Bil Qhoib dan Khataman Al Qur'an pada 22 Juli 2026, dilanjutkan dengan Maulid Al Barzanji dan haul, disusul festival seni budaya selama satu minggu di sepanjang jalan raya Jatinom, Naji Kopi Malahad, Kirab Gunungan Apem dari kantor Kecamatan Jatinom menuju Masjid Gedhe Jatinom.

“Atas nama keluarga besar dzurriyah Kiai Ageng Gribig, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, para ulama, tokoh masyarakat, relawan, Pemda Klaten, aparat keamanan, dan seluruh warga yang telah menjaga serta melestarikan tradisi luhur ini dari generasi ke generasi. Setuju kalau tradisi ini dipertahankan 400 tahun lagi? Kalau setuju, ayo kita pertahankan 400 tahun lagi,” tegas Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, setiap tahunnya selalu bertambah pengunjung yang hadir. Pada hari ini diperkirakan sampai 50 ribu pengunjung yang hadir. Melalui kesempatan ini, beliau juga sangat mengapresiasi masyarakat Kabupaten Klaten yang hingga saat ini turut berkontribusi dalam melanjutkan tradisi dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia.

“Kita berharap bahwa apa yang diajarkan Kiai Ageng Gribig untuk terus dilanjutkan, terutama untuk kita mendorong nilai-nilai perekonomian masyarakat, nilai-nilai kebahagiaan dari masyarakat. Sekali dalam setahun kita guyub rukun untuk menikmati apem,” jelas Menko Airlangga.

Pada saat acara tersebut berlangsung terjadi lonjakan pendapatan para pelaku usaha mikro yang ada di sekitar lokasi, seperti pedagang kaki lima dan penyedia oleh-oleh. Mereka mampu memperoleh tambahan penghasilan yang besar selama sepekan rangkaian acara. Selanjutnya, para pembuat dan penjual kue apem kebanjiran pesanan pembuatan apem yang dapat mencapai 6 hingga 7 ton total sebaran, sehingga pasokannya harus melibatkan warga lokal maupun daerah tetangga.

“Terdapat juga pemberdayaan sektor jasa yang diberikan oleh warga sekitar, seperti pengelola parkir, penyedia transportasi lokal, dan warga yang membuka warung atau angkringan juga mampu mendulang keuntungan dari membludaknya pengunjung dan wisatawan yang datang selama rangkaian acara,” pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam acara ini yaitu di antaranya Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Tim Ahli Menko Perekonomian Boo Hyung Lee, Tim Asistensi Menko Perekonomian Abdul Kodir Djaelani, Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko Perekonomian Hari Nugroho, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Klaten.

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7037/menggerakkan-roda-perekonomian-lokal-dengan-lestarikan-tradisi-grebeg-ageng-andum-apem-yaaqawiyyu

Baca Terusannya »»  

Menteri ATR/Kepala BPN Tetapkan Standar Waktu Layanan untuk Pengukuran Tanah dan Peralihan Hak

 

 

Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menetapkan percepatan standar waktu pelayanan sebagai bagian dari transformasi layanan pertanahan. Kebijakan tersebut salah satunya dilakukan dengan penerapan sistem Pengukuran Terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan yang dimulai pada 17 Agustus 2026 mendatang.

“Nanti masa tunggu pengukurannya maksimal tujuh hari. Ada kepastian kapan diukurnya, jangan sampai tidak ada kepastian. Gunakan pendekatan first in, first out, yang datang duluan diukur duluan dan masa tunggunya tujuh hari,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (31/07/2026).

Dengan sistem Pengukuran Terjadwal, masyarakat yang mendaftarkan permohonan di Kantor Pertanahan akan memperoleh jadwal pelayanan pengukuran dengan masa tunggu paling lama 7 (tujuh) hari. Durasi penyelesaian pekerjaan setelah pengukuran maksimal 5 (lima) hari hingga menghasilkan Peta Bidang Tanah (PBT). Sejak permohonan diajukan hingga PBT diterbitkan, total waktu pelayanan maksimal adalah 12 hari.

Dengan begitu, alur pelayanan menjadi lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian untuk masyarakat. Bagi yang membutuhkan waktu penyelesaian pengukuran lebih cepat, Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan layanan premium dengan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.

Transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak hanya dalam sistem pengukuran. Standar waktu penyelesaian layanan Peralihan Hak juga dipercepat. Menteri Nusron menetapkan target penyelesaian Peralihan Hak rampung dalam 10 hari kerja, yang dimulai terhitung setelah proses verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Layanan Peralihan Hak diproyeksikan berjalan mulai dari verifikasi BPHTB selesai dalam 3 hari, proses pembuatan akta jual beli oleh PPAT selesai dalam 2 hari, serta tahap pemenuhan seluruh persyaratan sekaligus pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) dan PNBP oleh pemohon dalam 5 hari.

Menteri Nusron mengatakan, apabila masyarakat mendapati kendala dalam proses verifikasi BPHTB, Kementerian ATR/BPN akan mendorong proses tersebut dengan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri. “Kalau pemerintah daerah lama, kita akan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri ATR/Kepala BPN,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia menginstruksikan setelah Surat Edaran ditandatangani, seluruh Kantor Pertanahan segera menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah. Hal tersebut untuk mempercepat verifikasi BPHTB sekaligus mengintegrasikan data Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).

Di hadapan jajaran Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, Menteri Nusron mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan bergantung pada komitmen seluruh jajaran. “Bapak/Ibu sekalian, transformasi layanan menjadi nomor satu dan kata kuncinya hanya satu, yaitu permudah layanan buat masyarakat. Jangan dipersulit. Sekali lagi, permudah layanan,” tegas Menteri Nusron.

Pada kegiatan pembinaan ini, turut hadir Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto beserta jajaran; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Sepyo Achanto dan jajaran.

 

 

Sumber : https://www.atrbpn.go.id/berita/menteri-atrkepala-bpn-tetapkan-standar-waktu-layanan-untuk-pengukuran-tanah-dan-peralihan-hak 

Baca Terusannya »»  

Jelang Zikir dan Doa Kebangsaan, Menag Pastikan Kesiapan Acara dan Layanan Jemaah di Monas

 

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama terus mematangkan persiapan penyelenggaraan agenda Zikir dan Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2026. Persiapan menyeluruh dilakukan lintas unit kerja untuk memastikan kenyamanan fasilitas bagi jemaah serta kelancaran jalannya acara.

“Masyarakat yang hadir harus bisa mengakses fasilitas yang tersedia. Kalau ada yang sakit, harus bisa ditangani melalui pos kesehatan atau fasilitas pelayanan yang sudah disiapkan,” arahan Menteri Agama pada saat menerima laporan persiapan Doa dan Zikir Kebangsaan dari Dirjen Bimas Islam di Masjid Istiqlal, Jum’at (31/7/2026).

Selain kepastian layanan teknis, koordinasi pengamanan dan manajemen kantong parkir bagi kendaraan jemaah juga terus difinalisasi bersama pihak kepolisian. Pengaturan ini bertujuan untuk mengakomodasi kehadiran peserta yang berasal dari wilayah Banten, DKI Jakarta, serta perwakilan dari pesantren dan kampus.

“Saya mengimbau kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia, terutama yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, mari kita ramaikan Zikir dan Doa Kebangsaan bersama,” katanya.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan, seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap penyelesaian akhir.

“Alhamdulillah, pembangunan area panggung telah mencapai sekitar 85 persen. Tinggal penyelesaian akhir seperti pemasangan karpet dan penataan kebersihan,” jelas Abu Rokhmad.

Menurutnya, seluruh aspek penyelenggaraan, baik teknis maupun administratif, telah dipersiapkan secara matang. Koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan, termasuk terkait pengamanan, pengaturan kantong parkir, serta rekayasa arus kedatangan jemaah dari wilayah Banten, DKI Jakarta, pesantren, hingga perguruan tinggi.

“Konsumsi, keamanan, macam-macam, insyaallah sudah ready ya untuk persiapan besok,” ungkapnya.

Untuk mendukung kenyamanan peserta, panitia menyiapkan layanan kesehatan yang melibatkan 175 tenaga kesehatan, 23 unit ambulans, lima Tim Reaksi Cepat (TRC), serta tiga ambulans advance yang terhubung dengan Mini ICU guna mengantisipasi kondisi kegawatdaruratan. Dukungan rujukan juga telah disiapkan melalui RSPAD Gatot Soebroto, RSJPD Harapan Kita, dan RSCM.

Tenaga kesehatan tersebut merupakan kolaborasi lintas instansi yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sekretariat Negara, Baznas, RS Haji, dan RS Syarif. Seluruh unsur disiagakan untuk memastikan peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan optimal selama acara berlangsung.

Panitia juga menetapkan sejumlah ketentuan bagi peserta yang membawa bendera. Bendera tetap diperbolehkan masuk apabila menggunakan tiang berbahan pipa paralon atau PVC. Sementara itu, tiang berbahan kayu, besi, maupun bambu tidak diperkenankan dibawa ke dalam area kegiatan. Peserta yang membawa bendera nantinya akan diarahkan berada di barisan paling belakang.

Selain menjadi momentum doa bersama menyambut Hari Kemerdekaan, Zikir dan Doa Kebangsaan juga akan diisi dengan penyampaian capaian Kementerian Agama di bidang penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik, serta penguatan pendidikan agama dan pesantren.

Zikir dan Doa Kebangsaan akan digelar di Lapangan Monas pada Sabtu, 1 Agustus 2026, mulai pukul 17.00 WIB. Acara ini terbuka untuk masyarakat umum dan akan dihadiri tokoh lintas agama, pimpinan kementerian dan lembaga, serta berbagai unsur masyarakat.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/jelang-zikir-dan-doa-kebangsaan-menag-pastikan-kesiapan-acara-dan-layanan-jemaah-di-monas-Rq1z0 

Baca Terusannya »»  

Pemkab Pati Siapkan Strategi Atasi Kekeringan

 

PATI - Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di desa-desa rawan. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan pemerintah tidak ingin lagi bergantung pada distribusi tangki air sebagai solusi utama. Sebagai gantinya, Pemkab akan memetakan sumber air, membangun sarana penampungan, dan mengalokasikan anggaran mulai 2027 agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat dipenuhi secara lebih berkelanjutan.

 

Hal itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat berpidato pada acara Istigasah Bersama Ulama dan Umara, di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (31/7).

 

Chandra mengatakan bantuan tangki air hanya menjadi penanganan sementara ketika kekeringan terjadi. Menurutnya, pemerintah harus menghadirkan solusi yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan darurat setiap musim kemarau.

 

"Kalau hanya mengandalkan bantuan tangki air, itu bukan solusi. Kita harus mencari sumber air di desa-desa yang memang setiap tahun mengalami kekeringan," kata Chandra.

 

Ia menjelaskan pemerintah akan mendata wilayah yang rutin mengalami kekeringan, kemudian melakukan kajian potensi sumber air di lokasi tersebut. Hasil pemetaan itu akan menjadi dasar pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih pada tahun anggaran 2027.

 

"Kita ingin membangun tempat-tempat penampungan air sehingga ketika musim kemarau datang, distribusi air bisa dilakukan dari lokasi terdekat dan lebih cepat menjangkau masyarakat," ujarnya.

 

Selain persoalan kekeringan, Chandra menyampaikan bahwa penanganan banjir masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Pati. Beberapa wilayah mengalami penurunan muka tanah sehingga membutuhkan penanganan infrastruktur dengan biaya yang cukup besar dan memerlukan dukungan pemerintah pusat.

 

Menurutnya, usulan pembangunan sudetan Sungai Juwana juga masih terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Pemkab Pati berharap proyek tersebut dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan.

 

"Semua upaya pembangunan kami rencanakan sebaik mungkin. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar program-program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Pati," tutur Chandra.

 

Di sela penyampaiannya, Chandra juga mengajak masyarakat menyemarakkan Hari Jadi ke-703 Kabupaten Pati. 

 

"Ada pentas budaya, pentas seni, pesta rakyat, bazar, dan masih banyak lagi yang lainnya", tutur Plt Bupati. 

 

Ia juga menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Hari Jadi yang akan digelar selama satu bulan tersebut diharapkan menjadi ruang kebersamaan masyarakat sekaligus momentum memperkuat kecintaan terhadap daerah.

 

Kemudian dalam kesempatan itu, Chandra juga mengungkapkan rencana pembangunan museum sejarah di kawasan belakang Kantor Bupati. Menurutnya, museum tersebut penting untuk menjaga warisan sejarah Kabupaten Pati agar dapat dipelajari oleh generasi muda pada masa mendatang.

 

Hadir dalam kegiatan tersebut KH. Moh. Imam Al-Mukromin, M.Ag selaku pembicara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, kemudian para pengurus Ormas Keagamaan beserta tamu undangan. 

 

Kegiatan juga diikuti para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta peserta dari berbagai unsur masyarakat Kabupaten Pati.

 

 

Sumber : https://patikab.go.id/frontpanel/berita/detail/MW9CYUU5N1o2dDhYbE1RRCtTQkVFdz09 

Baca Terusannya »»  

Profil Enam Pemuka Agama Pembaca Doa Kebangsaan di Monas

 

Jakarta (Kemenag) --- Enam pemuka agama akan memimpin doa bersama pada acara Zikir dan Doa Kebangsaan yang diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Kehadiran para tokoh lintas agama tersebut menjadi wujud kebersamaan dan semangat persatuan bangsa, sekaligus mencerminkan komitmen untuk menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan bangsa Indonesia yang telah dikaruniai kemerdekaan, persatuan, serta keberagaman yang tetap terjaga hingga saat ini.

Secara bergantian, doa akan dipanjatkan oleh Dr. H. Husni Ismail, M.Ag. mewakili umat Islam, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty mewakili umat Kristen, Rm. Fransiskus Yance Sengga, S.Fil., Lic.Th. mewakili umat Katolik, Pinandita Gede Pastika, S.Pd., M.Sos. mewakili umat Hindu, Bhikkhu Bhadranatha, Thera mewakili umat Buddha, serta Xs. Budi S. Tanuwibowo mewakili umat Konghucu. 

Melalui doa yang dipanjatkan secara bersama, seluruh peserta juga diajak memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya bagi bangsa Indonesia, seraya memohon keselamatan, kedamaian, dan kemajuan bangsa. Acara ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persaudaraan, meneguhkan tekad bersama dalam menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman, serta menguatkan optimisme menyongsong masa depan bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

H. Husni Ismail (Islam)

Husni Ismail merupakan seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang saat ini mengemban amanah sebagai Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Sosok ini dikenal sebagai ustadz yang aktif dalam pengembangan dakwah, pembinaan imam masjid, serta pelayanan keagamaan melalui berbagai peran strategis di lingkungan Kementerian Agama dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Selain menjalankan tugas sebagai Imam Masjid Istiqlal, Husni Ismail juga menjabat sebagai Sekretaris I organisasi Ittihad Imam Masjid. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Subdirektorat Dakwah dan Hari Besar Islam, dengan fokus pada penguatan program pembinaan dakwah dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di tingkat nasional.

Dalam aktivitas dakwahnya, Husni Ismail secara rutin mengisi kajian dan ceramah di berbagai masjid, di antaranya Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Pondok Indah, serta Masjid Asy-Syarif BSD.

Berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Husni Ismail juga dipercaya sebagai Ketua Umum Forum Ustadz Muda Bima se-Indonesia. Menyandang gelar Tuan Guru, ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana, rendah hati, serta memiliki komitmen kuat dalam berbagi ilmu dan membina umat. Karakternya yang tegas namun humoris menjadikannya dekat dengan masyarakat sekaligus mampu menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara hangat dan mudah diterima.

Melalui kiprahnya sebagai imam, pendakwah, dan pembina kehidupan keagamaan, Husni Ismail terus berkontribusi dalam memperkuat syiar Islam yang moderat, memperkokoh persatuan umat, serta mendorong terwujudnya kehidupan beragama yang damai dan harmonis di Indonesia.

Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty (Kristen)

Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty merupakan tokoh gereja dan pegiat dialog lintas agama yang memiliki dedikasi tinggi dalam membangun perdamaian, memperkuat toleransi, serta mengembangkan kerja sama antarumat beragama dan antarperadaban di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menyelesaikan pendidikan teologi di Jakarta Theological Seminary (1984–1989) dan melanjutkan studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta (1990–1994). Pada 2007–2010, ia menempuh Program Master of Arts in Muslim-Christian Relationship di Hartford Seminary, Connecticut, Amerika Serikat. Sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam pengembangan dialog lintas agama, Hartford Seminary menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa pada 2021.

Sejak 1997, Pdt. Jacklevyn melayani sebagai pendeta Gereja Protestan Maluku serta aktif dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Pada periode 2007–2011, ia bertugas sebagai pendeta Gereja Kristen Indonesia di New York City, Amerika Serikat, sembari menyelesaikan studi pascasarjananya. Sekembalinya ke Indonesia, ia menjabat Direktur Badan Penelitian dan Pengembangan Gereja Protestan Maluku (2011–2017) serta mengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon pada 2013.

Pada 2017, ia dipercaya sebagai Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Antarperadaban dengan fokus pada penguatan perdamaian dan hubungan lintas agama. Kiprahnya di lingkungan gereja nasional berlanjut ketika terpilih sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) periode 2019–2024. Dalam Sidang Raya XVIII PGI di Toraja, ia kembali memperoleh amanah sebagai Ketua Umum PGI untuk masa bakti 2024–2029.

Atas dedikasinya dalam memajukan perdamaian dan kerukunan antarumat beragama, Pdt. Jacklevyn menerima Ma'arif Award (2007), Peacemakers in Action Award dari Tanenbaum Center for Interreligious Understanding, New York (2012), serta mewakili Indonesia menerima World Harmony Week Prize dari Raja Abdullah II Yordania di Amman pada 2018.

Melalui pengalaman akademik, kepemimpinan gerejawi, dan keterlibatannya dalam berbagai forum dialog lintas agama, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty terus berkontribusi dalam memperkuat semangat persaudaraan, toleransi, dan perdamaian sebagai fondasi kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk.

Rm. Fransiskus Yance Sengga (Katolik)

Rm. Fransiskus Yance Sengga merupakan imam Katolik yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan liturgi dan musik liturgi di Indonesia. Ia menempuh pendidikan calon imam di Seminari Menengah St. Yohanes Berkhmans Mataloko, Flores, melanjutkan studi filsafat dan teologi di STFK Ledalero, serta memperdalam ilmu Liturgi dan Musica Sacra di Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Roma, Italia.

Sejak ditahbiskan menjadi imam, Rm. Fransiskus aktif mengemban berbagai tugas pastoral dan pembinaan, antara lain sebagai formator Seminari Menengah Mataloko, Sekretaris dan Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Ende, serta Ketua Bidang Pembinaan dan Pelatihan LP3KD. Ia juga berperan sebagai pelatih dan juri dalam berbagai ajang Pesparani tingkat kabupaten maupun nasional, termasuk Juri Lomba Cipta Lagu Nasional Pesparani III di Jakarta.

Di tingkat nasional, Rm. Fransiskus menjadi anggota Tim Musik Liturgi Komisi Liturgi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi Liturgi KWI untuk masa bakti 2025–2028. Kiprahnya di tingkat internasional ditandai dengan partisipasinya sebagai presenter pada Asian Liturgy Forum di Manila pada 2019 serta keterlibatannya sebagai Caeremoniarius dalam Misa Paus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 2024.

Melalui pelayanan, pembinaan, dan kontribusinya dalam pengembangan liturgi Gereja, Rm. Fransiskus Yance Sengga terus berkomitmen memperkuat kualitas peribadatan dan kehidupan liturgis Gereja Katolik di Indonesia.

Pinandita Gede Pastika  (Hindu)

Pinandita Gede Pastika, merupakan rohaniawan Hindu Indonesia yang aktif dalam pembinaan kehidupan keagamaan dan penguatan kapasitas pelayan umat. Dengan latar belakang pendidikan di bidang pendidikan dan ilmu sosial, ia dikenal memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Dharma.

Saat ini, Pinandita Gede Pastika menjabat sebagai Ketua Umum Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN), organisasi yang menghimpun para pinandita di Indonesia. Melalui kepemimpinannya, PSN berfokus pada pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan peran para pinandita dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada umat Hindu di berbagai daerah.

Sebagai rohaniawan sekaligus pemimpin organisasi, Pinandita Gede Pastika terus mendorong pengembangan sumber daya pelayan umat yang berintegritas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kiprahnya mencerminkan komitmen untuk memperkuat kualitas pembinaan keagamaan serta menjaga nilai-nilai kerukunan dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bhikkhu Bhadranatha, Thera (Buddha)

Bhikkhu Bhadranatha, Thera merupakan pemuka agama Buddha yang aktif berkontribusi dalam pembinaan kehidupan keagamaan, pelayanan sosial, serta penguatan dialog lintas agama di Indonesia. Lahir di Talang Baru pada 5 November 1989. Ia dikenal memiliki komitmen dalam menumbuhkan nilai-nilai kebijaksanaan, toleransi, dan harmoni sebagai landasan kehidupan bermasyarakat.

Dalam menempuh pendidikan, Bhikkhu Bhadranatha menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Pendidikan Keagamaan Buddha di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha (STIAB) Jinarakkhita Lampung pada 2013. Ia kemudian meraih gelar Magister (S-2) Administrasi Pendidikan dari Universitas Pakuan (UNPAK) Bogor pada 2019, serta menyelesaikan Program Doktor (S-3) Manajemen Pendidikan di universitas yang sama pada 2023.

Saat ini, Bhikkhu Bhadranatha menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Sangha Agung Indonesia periode 2022-2027 sekaligus Sekretaris Wilayah Sangha Agung Indonesia (SAGIN) untuk Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Dalam kapasitas tersebut, ia berperan dalam mengoordinasikan berbagai program pembinaan umat, penguatan organisasi, serta kegiatan keagamaan dan sosial yang bertujuan mempererat persaudaraan di tengah keberagaman.

Kiprahnya juga mendapat pengakuan di tingkat internasional. Pada 2025, Bhikkhu Bhadranatha dipercaya mewakili umat Buddha Indonesia dalam acara penutupan Paviliun Indonesia pada ajang World Expo 2025 Osaka, Jepang. Melalui berbagai peran tersebut, ia terus berkontribusi dalam memperkuat moderasi beragama, dialog antarumat beragama, serta semangat persatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk.

Xs. Budi S. Tanuwibowo (Konghucu)

Xs. Budi S. Tanuwibowo merupakan rohaniawan, tokoh agama Konghucu, penulis, dan aktivis yang telah lama berkiprah dalam pembinaan umat serta pengembangan kehidupan keagamaan di Indonesia. Lahir pada 31 Maret 1960, ia menempuh pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada bidang Teknik Pertanian, kemudian melanjutkan pendidikan manajemen di Institut Manajemen Prasetiya Mulya dan meraih gelar Magister Manajemen bidang Bisnis Internasional dari Universitas Indonesia.

Di lingkungan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Xs. Budi memiliki rekam jejak kepemimpinan yang panjang. Sejak 1993, ia mengemban berbagai amanah, mulai dari Ketua Bidang Pendidikan, Sekretaris Umum, Ketua Umum Pengurus Pusat selama dua periode (2002–2010), Anggota Presidium, Sekretaris Dewan Rohaniwan, hingga dipercaya sebagai Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat MATAKIN periode 2018–2022.

Selain aktif di MATAKIN, Xs. Budi juga berkiprah dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) serta Ketua Harian Persatuan Xiangqi Indonesia (PEXI). Melalui pengalaman kepemimpinan, pemikiran, dan pengabdiannya, Xs. Budi S. Tanuwibowo terus berkontribusi dalam memperkuat pembinaan umat Konghucu, mendorong dialog lintas agama, serta memperkokoh nilai-nilai persaudaraan, kerukunan, dan kebangsaan di Indonesia.

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/profil-enam-pemuka-agama-pembaca-doa-kebangsaan-di-monas-sA0ka 

 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Umumkan Agenda Bulan Kemerdekaan RI 2026

 

Pemerintah menyiapkan sejumlah agenda kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” serta dirancang secara kolaboratif dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan partisipasi masyarakat.

“Perayaan bulan kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaboratif melalui kerja sama berbagai kementerian dan lembaga, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya,” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan Tahun 2026 di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Rangkaian Bulan Kemerdekaan akan diawali dengan Zikir dan Doa Kebangsaan pada Sabtu, 1 Agustus 2026, di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Kegiatan tersebut akan dihadiri para pejabat, tokoh agama, dan jemaah lintas agama, serta diisi dengan Selawat Kebangsaan bersama Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf.

Pemerintah juga akan menyelenggarakan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada individu, kesatuan, institusi pemerintah, maupun organisasi yang dinilai memiliki jasa, prestasi, darma bakti, dan kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara.

Agenda berikutnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026 yang akan berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama berupa Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Sementara sesi kedua berisi penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Rancangan Nota Keuangan di hadapan Sidang Paripurna DPR RI.

Pada 15 Agustus 2026, pemerintah akan menggelar Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. 

Puncak peringatan akan berlangsung pada 17 Agustus 2026 melalui Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/foto/bulan-kemerdekaan-dimulai-pemerintah-siapkan-rangkaian-agenda-kenegaraan-sambut-hut-ke-81-kemerdekaan-ri/ 

Baca Terusannya »»  

Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo, Menteri Kehutanan Pastikan Stok Bibit Aman di Persemaian Fatukoa

 

Kupang, Gerak cepat Kementerian Kehutanan merespon arahan Presiden RI, Prabowo Subianto saat Kunjungan Kerja di Kab. Batang, Jawa Tengah (30/7), Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni meninjau Pesemaian Permanen Fatukoa, Kupang, NTT (31/7).

Sebagaimana diketahui, dalam arahannya, Presiden RI saat kunjungan kerja di Batang, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari transformasi bangsa menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan asri. Presiden menginstruksikan gerakan nasional untuk mengembalikan kehijauan alam Indonesia.

"Kalau pohon sudah banyak berkurang, kita tanam ratusan juta pohon," tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga secara khusus meminta Menteri Kehutanan untuk membangun pusat-pusat persemaian (nursery) guna menyediakan benih-benih pohon yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini bertujuan agar setiap kota dan kabupaten memiliki akses terhadap bibit pohon yang baik guna mendukung terciptanya lingkungan yang indah dan estetik.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, hari Jum'at (31/7) meninjau Pesemaian Permanen Fatukoa, di Kupang, NTT untuk memastikan ketersediaan stok bibit setempat. Pesemaian Permanen Fatukoa merupakan unit kerja dalam UPT BPDAS Benain Noelmina, NTT.

Ditengah kondisi alam yang keras dan penuh tantangan, Persemaian Permanen Fatukoa, NTT yang dibangun tahun 2010 langsung mulai produksi sebanyak 100.000 batang. Saat ini, kapasitas produksinya sendiri mencapai 1 juta batang/tahun.

Jenis-jenis bibit di pesemaian ini meliputi merbau, mahoni, trembesi, kemiri, asam, gmelina. Bibit Multi Purpose Tree Species (MPTS) antara lain jambu biji, alpukat, kopi, serta jeruk bali yang memiliki manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.

Bibit-bibit tersebut dimanfaatkan untuk mendukung rehabilitasi hutan dan lahan, penghijauan kawasan, pemulihan daerah aliran sungai, serta peningkatan tutupan vegetasi sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Selain sebagai pusat produksi bibit, Persemaian Permanen Fatukoa juga berfungsi sebagai pusat sarana edukasi dan pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, kelompok tani hutan, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan mengenai teknik pembibitan, pemeliharaan tanaman, dan pentingnya pelestarian lingkungan.

"Kita apresiasi upaya luarbiasa dari BPDAS Benain Noelmina ini, dari apa yang ditolak oleh masyarakat, dengan cara persuasif, komunikasi yang baik, akhirnya kita liat daerah yang awalnya kritis, menjadi hijau. Kita lihat tadi sumber air yang tadinya kering sekarang dapat mengalir deras." ujar Raja Antoni

"Menindak lanjuti arahan Bapak Presiden di Batang kemarin, dimana beliau memberikan pesan sangat spesifik kepada Kementerian Kehutanan, untuk memproduksi bibit lebih banyak lagi, puluhan juta atau berapapun, yang tujuannya adalah membuat lingkungan kita asri, alam lebih natural. Karena itu kita akan memproduksi lebih banyak lagi bibit, membangun lebih banyak lagi pesemaian, kita kembangkan dengan teknologi yang lebih mutakhir sehingga bibit kita lebih baik sehingga ketika ditanam masyarakat, kemungkinan hidupnya akan lebih tinggi. Sekali lagi, kita mendukung program ASRI Bapak Presiden, terutama dari aspek keindahan, keamanan, kelestarian lingkungan maupun hutan dan alam di sekeliling perumahan kita." tambah Menteri Kehutanan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan informasi maupun cara mendapatkan bibit pohon Kementerian Kehutanan menyediakan dashboard stok bibit pesemaian Indonesia yang dapat diakses melalui tautan bibitgratis.com. Informasi tentang bibit gratis juga dapat diakses melalui tautan web resmi Kementerian Kehutanan di https://www.kehutanan.go.id/ayotanampohon.

Kementerian Kehutanan telah membangun fasilitas persemaian bibit yang tersedia dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini Kementerian Kehutanan telah memiliki stok bibit nasional 5 juta bibit lebih, 55 pesemaian aktif yang tersebar di 34 propinsi dibawah naungan 37 unit BPDAS. Fasilitas ini dibangun untuk memastikan pemenuhan kebutuhan bibit pohon dalam program penghijauan nasional dapat terpenuhi secara cepat.

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/tindak-lanjuti-arahan-presiden-prabowo-menteri-kehutanan-pastikan-stok-bibit-aman-di-persemaian-fatukoa 

Baca Terusannya »»  

Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2026 Digelar Malam Ini

 

Jakarta – Puncak penganugerahan Hoegeng Awards 2026 akan digelar pada Jumat (31/7/2026) pukul 19.30 WIB di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan. Pada malam penganugerahan tersebut akan diumumkan para penerima Hoegeng Awards 2026 sebagai puncak rangkaian penghargaan kepada anggota Polri yang menunjukkan dedikasi dan keteladanan dalam menjalankan tugas.

Malam penganugerahan dijadwalkan dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Chairman CT Corp Chairul Tanjung, serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara. Masyarakat juga dapat menyaksikan acara tersebut secara langsung melalui live streaming di detikcom dan kanal YouTube TV Radio Polri.

Hoegeng Awards tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi terhadap anggota Polri yang menunjukkan integritas, inovasi, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penghargaan ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh personel Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Penjaringan nama-nama polisi teladan dari usulan masyarakat dibuka pada 27 Januari hingga 2 April 2026. Selanjutnya, panitia melakukan proses verifikasi dan seleksi awal terhadap seluruh usulan yang masuk.

Melalui serangkaian proses seleksi, verifikasi, hingga uji publik, Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 yang terdiri atas Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, mantan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Mas Achmad Santosa, Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, Anggota Kompolnas Gufron Mabruri, serta Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid menetapkan tiga nominasi terbaik pada masing-masing kategori.

Adapun lima kategori penghargaan yang diperebutkan meliputi Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, serta Polisi Berintegritas.

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2484040-puncak-penganugerahan-hoegeng-awards-2026-digelar-malam-ini 

Baca Terusannya »»  

Sekjen Kemhan Tutup Diklat SPPI 2026, Lulusan SPPI Siap Jadi Penggerak Pembangunan Desa dan Pesisir

 

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, menutup secara resmi Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026). Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul guna mendukung program prioritas nasional di sektor ekonomi kerakyatan.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta dari seluruh penjuru Indonesia dinyatakan berhasil lulus. Para peserta telah melewati pembekalan intensif selama satu setengah bulan yang memadukan tiga puluh hari materi bela negara dan lima belas hari kemampuan manajerial untuk membentuk kedisiplinan serta integritas yang tangguh.

Dalam amanatnya, Sekjen Kemhan menegaskan peran krusial para lulusan sebagai ujung tombak pembangunan di wilayah pedesaan maupun pesisir. “Oleh karena itu, saya berharap Saudara mampu menjadi penggerak pembangunan yang berintegritas, adaptif, dan profesional, serta mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Letjen TNI Tri Budi di hadapan puluhan ribu peserta.

Pendidikan ini juga terbukti berjalan secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Komitmen tersebut tercermin dari partisipasi aktif peserta difabel asal Medan, Muhammad Aulia Ansori. Lulusan Sarjana Perikanan yang mengambil formasi penjamin mutu ini sangat mengapresiasi pendekatan humanis para pelatih yang selalu memberikan penyesuaian aktivitas fisik selama masa pendidikan berlangsung.

Pada sesi keterangan pers seusai upacara, Sekjen kemhan menambahkan bahwa seluruh talenta muda ini akan segera dikembalikan ke daerah masing-masing untuk menunggu tahap pemanggilan. Proses penempatan operasional selanjutnya akan diatur oleh panitia pusat bersama instansi terkait untuk masa penugasan selama dua tahun ke depan. Berbekal wawasan kebangsaan dan kapasitas teknis yang memadai, para lulusan kini siap ditugaskan demi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Turut hadir dalam upacara penutupan tersebut Rektor Unhan, Irjen Kemhan, Ka BPSDM (Han) Kemhan, Sekjen KKP, Komisioner BNSP, Deputi Learning and Development BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Sekretaris Perusahaan PT Agrinas Jaladri Nusantara, serta pejabat Eselon I dan II Kemhan.

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/07/31/sekjen-kemhan-tutup-diklat-sppi-2026-lulusan-sppi-siap-jadi-penggerak-pembangunan-desa-dan-pesisir.html 

Baca Terusannya »»