Menhut Tinjau Karhutla di Tanjung Jabung Timur, Perkuat Pengendalian Terpadu di Jambi

 

Jambi, 25 Agustus 2026 – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi untuk memastikan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan secara terpadu, mulai dari koordinasi antarpihak hingga penanganan langsung di lapangan.

Mengawali agenda di Jambi, Menhut memimpin rapat koordinasi pengendalian karhutla di Daops Manggala Agni Kemenhut Jambi. Rakor menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi seluruh unsur dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada wilayah-wilayah yang saat ini membutuhkan penanganan intensif.

Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan respons cepat dan kerja bersama seluruh pihak. Pemantauan kondisi lapangan, patroli, pemadaman, serta langkah pencegahan harus terus dilakukan secara konsisten agar kebakaran tidak meluas.

“Kita tidak boleh lengah. Setiap titik api harus segera direspons dan ditangani. Kuncinya adalah kecepatan, kesiapsiagaan, dan kolaborasi. Manggala Agni Kemenhut tidak bekerja sendiri, tetapi bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pihak terkait,” ujar Menhut Raja Antoni.

Usai rakor, Menhut Raja Antoni menempuh perjalanan darat menuju Desa Pandan Sejahtera, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk meninjau langsung lokasi karhutla. Untuk mencapai lokasi, perjalanan dilanjutkan menggunakan kendaraan roda dua menuju tenda komando dan titik penanganan kebakaran.

Di lokasi tersebut, Menhut Raja Antoni melihat langsung kondisi lapangan dan upaya pemadaman yang dilakukan petugas bersama masyarakat. Menhut juga bertemu dan berdialog dengan Suwarno, anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat, yang ikut terlibat dalam upaya pengendalian karhutla di wilayah tersebut.

Keterlibatan Suwarno dan masyarakat setempat menjadi salah satu gambaran pentingnya peran masyarakat dalam pengendalian karhutla. Bersama Manggala Agni Kemenhut dan unsur lainnya, MPA menjadi bagian dari kekuatan di tingkat tapak karena berada dekat dengan lokasi, memahami kondisi wilayah, serta dapat membantu mendeteksi dan merespons kejadian kebakaran sejak dini.

“Saya ingin melihat langsung kondisi yang dihadapi teman-teman di lapangan. Mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang ikut turun bersama petugas. Pengendalian karhutla memang harus menjadi kerja bersama,” kata Menhut Raja Antoni.

Menhut Raja Antoni menegaskan, pengendalian karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Upaya pencegahan melalui patroli, pemantauan hotspot, penguatan kesiapsiagaan masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pihak harus terus diperkuat.

Menurut Menhut Raja Antoni, keberadaan masyarakat seperti Suwarno dan anggota MPA lainnya sangat penting karena pencegahan dan penanganan awal akan lebih efektif apabila masyarakat di sekitar kawasan turut aktif menjaga wilayahnya.

“Yang paling penting adalah jangan sampai api membesar. Semakin cepat informasi diterima dan semakin cepat petugas bergerak, semakin besar peluang kita mengendalikan kebakaran sebelum meluas. Mari kita jaga hutan dan lahan ini bersama-sama,” tegas Menhut.

Kunjungan kerja di Jambi merupakan bagian dari langkah Kementerian Kehutanan untuk memastikan pengendalian karhutla dilakukan secara konsisten hingga tingkat tapak. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antara Manggala Agni Kemenhut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan unsur masyarakat lainnya dalam menjaga hutan serta melindungi masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan.

 

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/menhut-tinjau-karhutla-di-tanjung-jabung-timur-perkuat-pengendalian-terpadu-di-jambi 

Baca Terusannya »»  

TNI Kembali Kirim Pasukan Tambahan Bantu Karhutla di Kalimantan Barat

 

(Puspen TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat dengan mengirimkan 200 personel dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (YTP) 534/VD. Pemberangkatan personel menggunakan pesawat TNI AU dari Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Senin malam (24/8/2026).

Sebanyak 130 personel Satgas Karhutla dari YTP 534/VD Sidodadi, Lawang, diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules TNI AU A-1344, sedangkan 70 personel lainnya menggunakan pesawat Boeing 737 TNI AU A-7308. Seluruh personel tersebut akan memperkuat Satgas Karhutla dalam melaksanakan penanganan di sejumlah wilayah terdampak di Kalimantan Barat.

Penambahan kekuatan ini difokuskan untuk mendukung upaya pemadaman dan penanganan dampak Karhutla, termasuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran dan asap. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus mendukung langkah-langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Dalam pelaksanaannya, personel TNI akan bersinergi dengan unsur terkait untuk mengoptimalkan penanganan Karhutla secara terpadu. Sinergi tersebut dilakukan guna memastikan setiap upaya penanganan berjalan efektif serta memberikan dukungan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak.

 

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-267220-tni-kembali-kirim-pasukan-tambahan-bantu-karhutla-di-kalimantan-barat.html 

Baca Terusannya »»  

Sebanyak 84 KK Pengungsi Gor Samador Kembali ke Rumah Hari Ini, BNPB Percepat Pemulihan Hunian Penyintas Gempa M7,7 Flores

 

MAUMERE - Sebanyak 84 kepala keluarga (KK) atau 237 jiwa penyintas gempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores yang sebelumnya mengungsi di GOR Samador, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mulai kembali ke rumah masing-masing pada Senin (24/8), sebagaimana menurut data yang dirilis posko pengungsi per pukul 18.30 WITA. Kepulangan ini menjadi bagian dari proses pemulihan bertahap setelah kondisi rumah mereka dipastikan masih aman untuk ditempati.

Suasana di GOR Samador pada Senin sore memang tampak berbeda dibandingkan hari-hari awal pascagempa. Para penyintas mulai mengemas barang-barang pribadi, membersihkan area yang selama ini menjadi tempat tinggal sementara, dan bersiap kembali ke rumah dengan tertib.

Sebelum meninggalkan lokasi pengungsian, para penyintas dipanggil satu per satu berdasarkan data kartu keluarga dan menerima bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung mereka selama kembali menjalani aktivitas di rumah masing-masing.

Proses kepulangan difasilitasi oleh BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Sikka, Dinas Sosial, TNI AL, Satpol PP, dan Basarnas. Armada disiapkan untuk mengantarkan para penyintas beserta barang-barang pribadi dan bantuan sembako menuju rumah masing-masing.

Kepulangan ini diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan berdasarkan hasil pemeriksaan masih memiliki kondisi struktur yang aman untuk ditempati. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan hasil pendataan serta verifikasi kondisi bangunan.

Sejak gempa bumi M 7,7 Flores terjadi pada Sabtu (15/8), tercatat sebanyak 300 KK atau 1.290 jiwa mengungsi di GOR Samador. Dengan kepulangan 84 KK atau 237 jiwa tersebut, masih terdapat 216 KK atau 1.053 jiwa yang berada di lokasi pengungsian.

BNPB Percepat Pendataan dan Pemulihan Rumah Rusak

BNPB bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah sebagai dasar pemberian dukungan kepada masyarakat terdampak. Pendataan dilakukan secara bertahap agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan penyintas.

Bagi rumah yang masuk kategori rusak ringan, pemerintah menyiapkan dukungan dana perbaikan sebesar Rp15 juta. Sementara itu, untuk rumah dengan kategori rusak sedang, bantuan perbaikan yang disiapkan sebesar Rp30 juta. Adapun rumah yang mengalami kerusakan berat akan mendapatkan penanganan melalui pembangunan hunian tetap (huntap).

Sebelum hunian tetap selesai dibangun, pemerintah juga menyiapkan skema solusi sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Penyintas dapat memperoleh dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan untuk menyewa rumah sebagai tempat tinggal sementara atau menempati hunian sementara (huntara) sampai pembangunan huntap dapat diselesaikan.

BNPB menegaskan bahwa seluruh dukungan tersebut akan diberikan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi tingkat kerusakan rumah yang dilakukan bersama pemerintah daerah. Proses ini penting untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana secara tertib dan akuntabel.

Kepulangan sebagian penyintas dari GOR Samador menjadi salah satu tanda bahwa proses penanganan darurat terus bergerak menuju tahap pemulihan. BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan tetap mendampingi masyarakat, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta mempercepat pemulihan hunian agar warga dapat kembali menjalankan kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/sebanyak-84-kk-pengungsi-gor-samador-kembali-ke-rumah-hari-ini-bnpb-percepat-pemulihan-hunian-penyintas-gempa-m77-flores

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Pantau Penanganan Karhutla Jambi-Lampung, Apresiasi Kerja Keras Petugas di Lapangan

 

Presiden Prabowo Subianto secara langsung memantau perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi dan Lampung melalui konferensi video dari Posko Utama Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang, pada Senin, 24 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menerima laporan mengenai kondisi terkini serta penanganan yang telah dilakukan di lapangan.

Dalam konferensi video bersama jajaran pemerintah Provinsi Jambi, Presiden mendapat laporan bahwa kondisi karhutla di wilayah tersebut mulai terkendali.

“Di Jambi, alhamdulillah sudah berapa hari tidak ada kebakaran lagi Pak, tinggal lagi mungkin di lapangan mungkin kami masih ada pendinginan di lapangan, mungkin Pak, di lapangan Pak kalau ada asapnya sampai meluas ini kami lakukan pendinginan. Kalau api tidak ada pak,” ucap Gubernur Jambi, Al Haris dalam laporannya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut merespons kebutuhan dukungan operasional yang disampaikan pemerintah Jambi, termasuk kendaraan untuk mempercepat mobilisasi petugas. Kepala Negara memastikan dukungan tersebut segera dikirim ke Jambi agar respons terhadap potensi karhutla dapat dilakukan lebih cepat.

“Anda punya 81 pos, kita segera kirim motor ke Jambi. Saya terima kasih kepada Forkopimda Jambi, pertahankan ini, lakukan sosialisasi edukasi, pencegahan terus, monitor terus perkembangan,” kata Presiden.

Sementara itu, dalam konferensi video dengan jajaran forkopimda Lampung, Presiden mendapat laporan mengenai kondisi karhutla di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Presiden meminta seluruh jajaran bergerak cepat agar titik api tersebut segera dipadamkan.

“Kalau bisa saya minta 100 hektare itu segera dipadamkan ya,” ucap Presiden.

Menutup konferensi video, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang bekerja menangani karhutla, mulai dari forkopimda hingga petugas yang berada di lapangan dan pos-pos terdepan. Presiden pun menitipkan salam dan terima kasih atas kerja keras, sekaligus memastikan pemerintah akan terus memberikan dukungan.

“Sampaikan terima kasih saya ke semua petugas di lapangan, semua di posko-posko, di pos-pos depan. Kita akan upayakan dukungan untuk semua yang berada di depan,” ujar Presiden.

“Jaga wilayahmu jaga kampung halamanmu. Kita atasi ini memang cuaca tidak bersahabat sementara, tapi bisa kita atasi,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-pantau-penanganan-karhutla-jambi-lampung-apresiasi-kerja-keras-petugas-di-lapangan/ 

Baca Terusannya »»  

Dari Kalimantan ke Sumatra, Presiden Prabowo Terus Kawal Penanganan Karhutla

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Pulau Sumatra relatif telah terkendali. Hal tersebut disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau dan Sumatera Selatan, pada Senin (24/08/2026), untuk memastikan langsung perkembangan penanganan karhutla di lapangan.

“Setelah hari Sabtu kemarin ya, tanggal 22, Bapak Presiden berkunjung ke Kalimantan Barat dan dilanjutkan ke Kalimantan Tengah dalam rangka memonitor penanganan Karhutla. Hari ini beliau melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumatra, yaitu tepatnya tadi pagi beliau berkunjung ke Riau, Pekanbaru dan kemudian dilanjutkan ke Palembang, Sumatera Selatan,” ujar Mensesneg dalam keterangannya kepada awak media di Palembang.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo memimpin dua kali rapat koordinasi terkait penanganan karhutla. Rapat terakhir turut tersambung secara daring dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jambi dan Lampung untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi terkini di empat provinsi di Sumatra.

Meski kondisi secara umum telah terkendali, Mensesneg menjelaskan bahwa asap masih ditemukan di beberapa wilayah meskipun titik api telah padam. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karakteristik lahan gambut serta keberadaan batu bara di sejumlah kawasan di Sumatra.

“Beberapa dilaporkan sudah tidak ada titik api tetapi memang masih ada asap yang terus muncul karena ini kan ada lahan gambut, ada juga tadi dilaporkan karena ada batubara juga di wilayah-wilayah terutama di Sumatra,” ucapnya.

Presiden Prabowo pun meminta seluruh jajaran tetap menuntaskan area karhutla yang masih tersisa. Meskipun luasan yang harus ditangani relatif kecil, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain memastikan percepatan penanganan, Presiden Prabowo turut memberikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda di Riau dan Sumatera Selatan atas berbagai langkah preventif dan antisipatif yang telah dilakukan. Upaya tersebut melibatkan masyarakat hingga pelaku usaha dan pemilik perkebunan dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak awal.

“Termasuk memberikan edukasi dan bersama-sama yang tadi ada satu quote yang bagus sejak awal adalah bergotong royong, bersama-sama dengan seluruh masyarakat, bersama-sama dengan pelaku usaha, pemilik perkebunan untuk bersama-sama mengantisipasi sejak di awal tahun,” jelas Mensesneg.

Langkah pencegahan sejak dini tersebut menjadi penting mengingat El Nino pada tahun ini diprediksi cukup kuat. Menurut Mensesneg, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait telah melakukan berbagai antisipasi sejak awal tahun untuk menekan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan maupun lahan.

Menutup keterangannya, Mensesneg berharap seluruh upaya penanganan karhutla, baik di Kalimantan, Sumatra, maupun wilayah lainnya di Indonesia dapat segera dituntaskan. Dengan demikian, aktivitas masyarakat di daerah terdampak dapat kembali berjalan normal.

“Mohon doa restunya, semoga semua karhutla baik di Kalimantan maupun di Sumatra, dan di seluruh wilayah tanah air dapat bisa segera kita selesaikan sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan normal,” pungkas Mensesneg.

 

 

Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/dari_kalimantan_ke_sumatra_presiden_prabowo_terus_kawal_penanganan_karhutla 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Pantau Penanganan Karhutla Jambi-Lampung, Apresiasi Kerja Keras Petugas di Lapangan

 

Presiden Prabowo Subianto secara langsung memantau perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi dan Lampung melalui konferensi video dari Posko Utama Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang, pada Senin, 24 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menerima laporan mengenai kondisi terkini serta penanganan yang telah dilakukan di lapangan.

Dalam konferensi video bersama jajaran pemerintah Provinsi Jambi, Presiden mendapat laporan bahwa kondisi karhutla di wilayah tersebut mulai terkendali.

“Di Jambi, alhamdulillah sudah berapa hari tidak ada kebakaran lagi Pak, tinggal lagi mungkin di lapangan mungkin kami masih ada pendinginan di lapangan, mungkin Pak, di lapangan Pak kalau ada asapnya sampai meluas ini kami lakukan pendinginan. Kalau api tidak ada pak,” ucap Gubernur Jambi, Al Haris dalam laporannya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut merespons kebutuhan dukungan operasional yang disampaikan pemerintah Jambi, termasuk kendaraan untuk mempercepat mobilisasi petugas. Kepala Negara memastikan dukungan tersebut segera dikirim ke Jambi agar respons terhadap potensi karhutla dapat dilakukan lebih cepat.

“Anda punya 81 pos, kita segera kirim motor ke Jambi. Saya terima kasih kepada Forkopimda Jambi, pertahankan ini, lakukan sosialisasi edukasi, pencegahan terus, monitor terus perkembangan,” kata Presiden.

Sementara itu, dalam konferensi video dengan jajaran forkopimda Lampung, Presiden mendapat laporan mengenai kondisi karhutla di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Presiden meminta seluruh jajaran bergerak cepat agar titik api tersebut segera dipadamkan.

“Kalau bisa saya minta 100 hektare itu segera dipadamkan ya,” ucap Presiden.

Menutup konferensi video, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang bekerja menangani karhutla, mulai dari forkopimda hingga petugas yang berada di lapangan dan pos-pos terdepan. Presiden pun menitipkan salam dan terima kasih atas kerja keras, sekaligus memastikan pemerintah akan terus memberikan dukungan.

“Sampaikan terima kasih saya ke semua petugas di lapangan, semua di posko-posko, di pos-pos depan. Kita akan upayakan dukungan untuk semua yang berada di depan,” ujar Presiden.

“Jaga wilayahmu jaga kampung halamanmu. Kita atasi ini memang cuaca tidak bersahabat sementara, tapi bisa kita atasi,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-pantau-penanganan-karhutla-jambi-lampung-apresiasi-kerja-keras-petugas-di-lapangan/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Perkuat Penanganan Karhutla dengan Pelibatan 1.000 Perwira TNI-Polri dan Inovasi Gambut

 

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatra Selatan. Kepala Negara juga menegaskan untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah pusat akan menyiapkan sekitar 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan bersama jajaran di daerah.

“Jadi kami di pusat, terutama TNI, juga Polri, menyiapkan seribu perwira untuk diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi. Nanti dibagi bersama dengan semua petugas, pejabat yang ada di sini. Maksud saya biar dari pusat ikut ada rasa keterlibatan karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara, hutan itu adalah sumber kehidupan kita,” ujar Kepala Negara saat memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Utama Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang, Senin, 24 Agustus 2026.

Kepala Negara meminta setiap titik yang teridentifikasi segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Selain itu, Presiden Prabowo menyebut kecepatan dalam merespons titik panas merupakan bagian penting dari strategi pengendalian karhutla.

“Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, pernafasan, dan sebagainya. Ini bencana yang sangat berbahaya. Walaupun memang kita lihat bahwa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum ini, saya perhatikan tahun ini jauh di bawah. Walaupun seperti itu, kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini, El Nino yang cukup berat,” imbuh Kepala Negara.

Dalam jangka panjang, Presiden Prabowo mendorong pemerintah memanfaatkan tantangan di wilayah gambut sebagai peluang untuk mengembangkan solusi yang lebih inovatif. Salah satunya dengan memperbanyak sumur bor, embung, dan kanal di kawasan gambut yang produktif.

“Kita juga beberapa yang kita anggap sebagai rintangan, sesungguhnya juga bisa menjadi peluang. Gambut ini ternyata tidak terlalu sulit untuk membor, mencari air. Saya kira ini, makanya saya bilang peluang. Kedua juga untuk antisipasi ke depan, mungkin BRIN dikerahkan, bagaimana kita bisa sekarang terus menambah embung-embung, kanal-kanal di daerah gambut yang produktif. Apakah bisa embung-embung itu memelihara ikan-ikan tertentu dan sebagainya,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mendorong keterlibatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengkaji pemanfaatan embung dan kanal, termasuk kemungkinan pengembangan kegiatan produktif seperti budi daya ikan tertentu, sehingga infrastruktur pengendalian karhutla sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kedua juga untuk antisipasi ke depan, mungkin BRIN dikerahkan, bagaimana kita bisa sekarang terus menambah embung-embung, kanal-kanal di daerah gambut yang produktif. Apakah bisa embung-embung itu memelihara ikan-ikan tertentu dan sebagainya. Jadi alam ini kita harus kreatif, harus kita inovatif, cari peluang,” ucap Kepala Negara.

Menutup rapat, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatra Selatan dan seluruh unsur yang telah bekerja keras menangani karhutla. Kepala Negara juga meminta persoalan asap menjadi perhatian selanjutnya dan memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan karhutla di Sumatra Selatan.

“Forkopimda Sumatra Selatan, dengan seluruh unsur pimpinannya saya ucapkan terima kasih kerja keras saudara, sehingga bisa mitigasi, tapi memang masalah asap nanti kita pikirkan,” pungkas Kepala Negara.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-perkuat-penanganan-karhutla-dengan-pelibatan-1-000-perwira-tni-polri-dan-inovasi-gambut/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Dorong Terobosan Baru Penanganan Karhutla, dari Waterbombing hingga “Ubi Bombing”

 

Presiden Prabowo Subianto mendorong jajaran pemerintah untuk terus mencari inovasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk mengembangkan bahan pemadam alternatif. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Utama Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang, Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan agar sisa lahan terbakar seluas sekitar 1.900 hektare di Sumatra Selatan dapat segera dipadamkan. Kepala Negara meminta jajaran terkait mengevaluasi setiap kendala di lapangan dan segera mengajukan kebutuhan tambahan apabila diperlukan dukungan dari pemerintah pusat.

“Kalau begitu saya tekankan, usahakan yang sekarang ini 1.900 hektare ini bisa segera dipadamkan. Apa saja nanti kendala yang kalian hadapi di lapangan, Anda evaluasi dan kalau perlu tambahan bantuan dari atas, ya kita akan usahakan segera mungkin,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo meminta BNPB dan BRIN mengkaji kemungkinan penggunaan bahan kimia atau material tertentu yang dapat digunakan untuk memadamkan maupun mencegah penyebaran api secara lebih efektif. Menurut Kepala Negara, inovasi tersebut dapat digunakan oleh tim pemadam di lapangan dalam bentuk tabung semprot maupun metode lain yang lebih praktis.

“Seperti alat pemadam kebakaran, ya yang kita bayangkan, itu kan yang keluar kan zat kimia. Benar nggak? Ya, coba dicek ya. Mungkin BRIN, coba dicek BRIN ya. BRIN apakah bisa produksi atau kita sourcing. Kan dijual untuk alat-alat ya, isinya. Kita mau isinya, cari sourcing dari mana sehingga mungkin lebih efektif untuk tim-tim yang terjun, dia sudah bawa tabung-tabung itu. Mungkin lebih cepat,” kata Presiden Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan adanya inovasi bahan pemadam berbahan baku tepung ubi atau singkong. Bahan tersebut dinilai memiliki potensi untuk mencegah penyebaran api dengan memisahkan unsur-unsur yang mendukung proses pembakaran, sekaligus digunakan untuk memadamkan api pada tahap awal.

Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya (Pangdam II/Sriwijaya) Mayjen TNI Ujang Darwis turut melaporkan bahwa inovasi tersebut telah dipaparkan kepada jajaran terkait dan telah disampaikan kepada BNPB. Meski kapasitas produksinya saat ini masih terbatas, bahan tersebut dinilai efektif dan berpotensi dikembangkan dalam skala yang lebih besar.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo meminta agar inovasi berbahan baku ubi atau singkong itu segera dikembangkan dan diuji coba dalam skala yang lebih besar. Kepala Negara juga meminta agar kebutuhan anggaran produksinya segera diajukan sehingga pemerintah dapat mendukung proses riset, produksi, dan pengujian efektivitasnya.

“Menarik sekali. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar. Ajukan biaya untuk produksinya. Kita usahakan semua upaya. Berarti yang kita waterbomb bukan waterbomb, ubi bombing. Ubi bombing,” ucap Kepala Negara.

Selain pengembangan inovasi bahan pemadam, Presiden Prabowo juga meminta Panglima TNI menguji coba kemampuan Tim Alpha dalam mendukung penanganan karhutla di Sumatra Selatan. Berbagai dukungan dan metode penanganan akan terus dievaluasi agar upaya pemadaman dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan menyeluruh.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh sumber daya, teknologi, dan inovasi yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal. Berbagai metode penanganan akan terus dievaluasi sehingga karhutla dapat dipadamkan secara lebih cepat, efektif, dan menyeluruh.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dorong-terobosan-baru-penanganan-karhutla-dari-waterbombing-hingga-ubi-bombing/

Baca Terusannya »»  

Dari Riau ke Sumatra Selatan, Presiden Prabowo Pastikan Penanganan Karhutla Berjalan hingga Tuntas

 

Usai memimpin rapat di Posko Aju Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Riau, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, pada Senin, 24 Agustus 2026. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, dan langsung memimpin rapat bersama jajaran terkait di Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatra Selatan yang berada di kawasan bandara.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membuka rapat dan menyampaikan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat, bersama unsur pemerintah daerah, telah hadir dalam rapat penanganan karhutla di Sumatra Selatan.

“Setelah tadi dari posko karhutla di Provinsi Riau, saat ini kita berada di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatra Selatan di Palembang. Telah hadir beberapa menteri, Panglima Tni, Kapolri, Kepala BIN, KSAD, beserta Forkopimda Provinsi Sumatra Selatan, hadir Gubernur Sumatra Selatan, Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Pangdam, Kapolda, Kajati, dan forkopimda lainnya,” ujar Seskab Teddy.

Kepala Pelaksana BPBD Sumatra Selatan M. Iqbal Alisyahbana menyampaikan bahwa hingga 23 Agustus 2026 tercatat sebanyak 12.956 titik panas (hotspot) di Sumatra Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 2.435 titik, disusul Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2.139 titik dan Kabupaten Muara Enim sebanyak 1.909 titik.

“Jumlah titik hotspot ini sangat meningkat di bulan Agustus ini, yang mana di bulan Juli ada 2.096 titik hotspot, meningkat di bulan Agustus sampai dengan tanggal 23 ada 8.044 titik hotspot yang terjadi di Sumatra Selatan,” ujar Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan luas lahan yang terbakar di Sumatra Selatan hingga 23 Agustus 2026 mencapai 1.926 hektare. Berdasarkan luas lahan terbakar tersebut, Sumatra Selatan berada pada peringkat ke-18 dari 36 provinsi di Indonesia.

“Untuk rekapitulasi kejadian karhutla di Sumatera Selatan sampai dengan periode 23 Agustus 2026, ada 1.723 kejadian,” imbuh Iqbal.

Iqbal menyebut untuk mendukung penanganan karhutla, Sumatra Selatan mengerahkan 11.567 personel yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Lanud, Manggala Agni, Polhut, Satpol PP, hingga kelompok masyarakat dan unsur perusahaan, termasuk Kelompok Tani Peduli Api, Masyarakat Peduli Api, Regu Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan, dan RPK HTI.

Upaya penanganan dilakukan melalui deteksi dini dan pemantauan hotspot, patroli darat dan udara, serta operasi pemadaman. Sumatra Selatan juga mendapat dukungan operasi udara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berupa dua helikopter patroli dan lima helikopter water bombing.

“Kita di Sumatra Selatan melakukan operasi modifikasi cuaca sudah berlangsung pada 4 sesi. Yang terakhir di tanggal ini, di tanggal 22 Agustus sampai dengan 26 Agustus nanti” imbuh Iqbal.

Pemerintah juga terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, memperkuat sinergi lintas sektor, serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, baik perorangan maupun korporasi.

Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatra Selatan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla di provinsi ini.

“Tadi kebutuhan, saya sekarang butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian butuhkan. Tadi sudah disampaikan kebutuhan satu helikopter waterbombing tambahan, sudah bisa bantu satu lagi. Kita juga butuhkan alat eskavator,” ujar Kepala Negara.

“Kita punya ekskavator, bisa kita kirim? Bisa segera dikirim ke sini? Kita akan segera kirim. Kita bisa kirim berapa ke sini? 20, Anda cukup? 20 cukup? Ya sudah, segera kirim ke sini. Apa lagi yang kau butuhkan? KSAD, apa, yang dilakukan di tempat-tempat lain itu, bor air itu,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga terhubung melalui konferensi video dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dan Lampung untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/dari-riau-ke-sumatra-selatan-presiden-prabowo-pastikan-penanganan-karhutla-berjalan-hingga-tuntas/ 

Baca Terusannya »»  

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Dorong Lahirnya Bibit Juara Tenis

 

 

PATI – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan usia 10–16 tahun merupakan masa emas pembentukan atlet tenis berprestasi. Pesan itu disampaikan saat membuka Turnamen Sirkuit Nasional Junior Tenis Lapangan 2026 di Lapangan Tenis Bakorwil Pati, Senin (24/8/2026). Turnamen tersebut diikuti atlet junior dan wasit dari berbagai daerah di Indonesia.

Chandra mengatakan mental juara tidak lahir secara instan. Menurutnya, pengalaman bertanding harus terus diperbanyak sejak usia dini.

“Usia 10 sampai 16 tahun adalah waktu emas, dan mental juara itu terlahir dari banyaknya turnamen yang diikuti,” kata Chandra.

Ia menilai kompetisi junior perlu terus dikembangkan untuk memperkuat pembinaan tenis nasional. Turnamen menjadi ruang penting untuk menemukan dan mematangkan bibit atlet potensial, termasuk dari Kabupaten Pati.

“Bibit-bibit tenis nasional harus dipupuk. Dari para atlet junior inilah nantinya lahir petenis andalan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Selain mengejar prestasi, Chandra mengingatkan bahwa turnamen juga menjadi ruang membangun relasi antaratlet. Para peserta dapat saling bertukar cerita dan pengalaman selama mengikuti kompetisi.

“Turnamen bukan hanya soal perlombaan. Ini juga ajang silaturahmi, berbagi cerita dan pengalaman,” ungkap Chandra.

Ia meminta seluruh atlet menjaga stamina selama pertandingan. Sportivitas dan kekompakan antartim, menurutnya, juga harus menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan.

“Terus semangat, tingkatkan prestasi, jaga sportivitas, dan saling menjaga antartim,” pesannya.

Chandra juga mengingatkan panitia dan wasit agar memastikan seluruh pertandingan berjalan sesuai aturan. Ia meminta penyelenggaraan kompetisi dijaga dari hal-hal yang dapat mencederai sportivitas.

“Jangan sampai acara ini dinodai aturan yang tidak bagus. Buktikan bahwa Pati cinta damai dan terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Ke depan, penyelenggaraan turnamen tenis di Pati akan terus didorong. Langkah tersebut diarahkan untuk menggali lebih banyak potensi atlet tenis nasional, khususnya dari Kabupaten Pati.

Pembukaan turnamen selain dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra juga diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Pati, Ketua Pelti Provinsi Jawa Tengah, Ketua Pelti Kabupaten Pati, dan unsur Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Adapun peserta turnamen terdiri atas atlet junior dan wasit.

Sumber : https://humas.patikab.go.id/berita/detail/chandra-dorong-lahirnya-bibit-juara-tenis

 

Baca Terusannya »»  

Kemnaker Paparkan Langkah Konkret Indonesia Hadapi Perubahan Dunia Kerja di Forum ASEAN

 

 

Bangkok — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memaparkan langkah konkret untuk merespons perubahan dunia kerja dalam Pertemuan Pejabat Senior Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting/SLOM) di Bangkok, Thailand, 23–27 Agustus 2026. Pertemuan SLOM tersebut digelar bersamaan dengan rangkaian Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan ASEAN (ALMM) ke-29.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia mengimplementasikan ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk menerjemahkan tujuan Deklarasi ke dalam langkah-langkah yang praktis dan saling memperkuat, guna memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal dalam perubahan dunia kerja,” ujar Indah di Bangkok, Senin (24/8/2026).

Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui penguatan keterampilan. Program Pemagangan Nasional ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta, melengkapi tahap pertama yang telah menjangkau 100 ribu lulusan baru perguruan tinggi dengan tingkat penyerapan kerja mencapai 30 persen. Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) juga ditargetkan menjangkau 300 ribu peserta.

Indonesia juga memodernisasi sistem informasi pasar kerja terintegrasi untuk mempererat keterkaitan antara pelatihan dan kebutuhan industri. Di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Indonesia mengadopsi teknologi digital dan Internet of Things (IoT) untuk pengawasan ketenagakerjaan serta layanan kepatuhan K3 berbasis daring.

Di bidang perlindungan sosial, Indonesia memperkuat jaringan pengaman pekerja melalui perluasan cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang meliputi manfaat tunai, pelatihan, dan penempatan kerja. Upaya tersebut juga mencakup pengoperasian Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta insentif iuran jaminan sosial bagi sektor padat karya dan informal.

Pada aspek inklusivitas, Indonesia mendorong kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, dan pekerja lansia. Penguatan hubungan industrial dilakukan melalui lebih dari 12.830 LKS Bipartit di tingkat perusahaan serta LKS Tripartit di 34 provinsi dan 398 kabupaten/kota, sejalan dengan prinsip Konvensi ILO No. 144.

Di tingkat regional, Indonesia juga mengambil bagian dalam sejumlah agenda konkret. Indonesia memimpin pelaksanaan ASEAN Guiding Principles (AGP) Phase 3 untuk mendorong harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi di lima negara anggota ASEAN, dengan fokus awal pada sektor konstruksi dan kelistrikan.

Indonesia juga tengah menyiapkan proyek Knowledge Sharing on Unemployment Insurance yang melibatkan delapan negara anggota ASEAN serta aktif dalam studi produktivitas tenaga kerja kawasan.

“Melalui langkah-langkah ini, Indonesia menegaskan bahwa daya saing kawasan harus senantiasa berjalan selaras dengan resiliensi, inklusivitas, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja,” ujar Indah.

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-paparkan-langkah-konkret-indonesia-hadapi-perubahan-dunia-kerja-di-forum-asean 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Pencegahan Karhutla, Mendagri Tito Tekankan Keterlibatan Pemda hingga Tingkat Desa

 

Palembang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan jajaran hingga tingkat desa. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru di tengah kondisi kemarau yang cukup panjang.

Penjelasan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (24/8/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Forum itu berlangsung, setelah Mendagri juga mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau.

Selain Pemda, lanjut Mendagri, upaya pencegahan juga perlu melibatkan jajaran Kepolisian dan TNI yang memiliki jajaran teritorial hingga tingkat desa. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk pihak yang kerap disuruh melakukan pembakaran.

"Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, supaya mereka mentaati, kalau enggak, akan dilakukan pendekatan hukum yang tegas. Kami kira demikian," ujar Mendagri.

Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api yang sudah muncul. Namun, langkah ini harus diiringi dengan upaya pencegahan agar tidak terjadi kebakaran baru.

"Ini sambil yang 1.900 hektare dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, paralel dengan itu karena ini seperti kami sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang, Pak, jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru," jelasnya di hadapan Presiden.

 

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/perkuat-pencegahan-karhutla-mendagri-tito-tekankan-keterlibatan-pemda-hingga-tingkat-desa 

Baca Terusannya »»  

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal : Penegakan Hukum Karhutla Harus Beri Efek Jera

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab guna memberikan efek jera.

“Ya, kita apresiasi ketegasan pemerintah yang tidak menoleransi. Karena dari tahun ke tahun problem karhutla itu seperti yang disampaikan, ada indikasi siapa yang punya peran pertama sampai kebakaran hutan itu,” kata Cucun dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Menurut Cucun, penindakan tegas diperlukan mengingat dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga dapat meluas ke wilayah lain. Bahkan, asap akibat karhutla berpotensi memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Karena itu, Cucun mendukung pemerintah memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya karhutla.

“Ya, kita dukung pemerintah untuk menegakkan hukum yang betul-betul supaya terjadi efek jera. Jangan ada lagi kelompok yang ingin instan membakar hutan, yang korbannya semua. Masyarakat di lingkungan satu pulau saja bisa kena, dan hubungan kita dengan negara lain juga tidak baik,” ujar politikus Fraksi PKB tersebut.

Cucun juga menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Menurutnya, siapa pun yang terbukti menjadi penyebab karhutla harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pokoknya, siapa pun, buat apa, kita dukung pemerintah yang ingin menegakkan hukum. Siapa itu penyebabnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cucun mendukung instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar. Ia meminta pemerintah daerah turut menjalankan instruksi tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla.

“Bagus kalau seperti itu. Kita antisipasi hal-hal terburuk. Arahan Pak Tito harus diikuti juga oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

Sebelumnya, Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, antara lain Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Riau. Penanganan perkara tersebut mencakup 89 laporan polisi yang tersebar di sembilan polda.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Irhamni menyebut sembilan polda tersebut meliputi Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Dari keseluruhan proses penyelidikan dan penyidikan, telah ditetapkan 72 tersangka perorangan.

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Cucun-Penegakan-Hukum-Karhutla-Harus-Beri-Efek-Jera-68296 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Tekankan Disiplin Anggaran dan Penguatan Pengawalan Program Strategis di Jawa Barat

 

Bandung, 24 Agustus 2026 - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang disiplin, penyelesaian administrasi aset negara, serta penguatan pengawalan program strategis nasional. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan mendadak dengan melihat langsung kondisi dan fakta di lapangan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/08).

Dalam aspek perencanaan anggaran, Menkeu memberikan perhatian khusus terhadap belanja pegawai. Menurut Menkeu, kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara tepat sejak awal sehingga tidak menimbulkan persoalan pagu (pagu minus) pada akhir tahun. Selain itu, Menkeu juga menekankan pentingnya disiplin anggaran. Pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan belanja pegawai, tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.

Pengawalan Program Strategis Nasional

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu turut melihat perkembangan pengawalan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Terkait KDKMP, di Jawa Barat terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDMP. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP dan hasil pemantauan menunjukkan beberapa KDKMP telah selesai dibangun.

Untuk program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 Sekolah Rakyat yang ada di Jawa Barat. Secara umum, kondisi sekolah dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, setiap kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa mendapatkan satu laptop. Menkeu menilai program Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan sehingga perlu lebih dikenal masyarakat. Namun demikian, komunikasi publik dan promosi terkait program tersebut masih belum optimal

“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Menkeu.

Adapun untuk SPPG, populasi di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG. Hingga saat ini, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG. Kapasitas SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi, dengan penerima manfaat meliputi siswa dari PAUD sampai dengan SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Secara umum, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.

Selanjutnya, Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5. Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus membandingkan kinerja SPPG antar daerah secara nasional. 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Menkeu-Tekankan-Disiplin-Anggaran 

Baca Terusannya »»  

DPR Buka Ruang Aspirasi bagi Seluruh Kelompok Masyarakat

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan keterbukaan menerima aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Pati, termasuk kelompok yang berencana menyampaikan aspirasi melalui aksi pada 27 Agustus 2026. DPR memastikan setiap pandangan masyarakat tetap dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia di lembaga legislatif.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR tidak membatasi kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan mengenai kondisi Kabupaten Pati. Menurutnya, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi melalui audiensi sesuai mekanisme yang berlaku.

"Semua kan didengar aspirasinya. Mekanismenya, siapa pun yang mau audiensi, surat kita akan terima seperti mereka di sini," kata Cucun kepada wartawan seusai menerima audiensi perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Cucun menilai keterbukaan terhadap berbagai pandangan diperlukan agar DPR memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan yang berkembang di masyarakat Pati. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional.

Pernyataan tersebut disampaikan Cucun merespons rencana kelompok masyarakat Pati yang akan menyampaikan aspirasi melalui aksi pada 27 Agustus mendatang. Ia memastikan DPR siap menerima setiap kelompok yang hendak menyampaikan pandangannya sepanjang mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

"Ya, semua kan didengar aspirasinya seperti ini. Mekanismenya justru menyampaikan hal-hal yang konsepnya harus betul-betul jelas kirim ke kita, audiensinya juga ya kita akan terima siapa pun yang mau audiensi," ujar politikus Fraksi PKB tersebut.

Cucun menekankan, DPR akan melihat setiap aspirasi berdasarkan substansi dan kepentingan yang diperjuangkan, bukan berdasarkan identitas kelompok yang menyampaikannya. Dengan demikian, berbagai pandangan mengenai kondisi Pati dapat menjadi bahan bagi DPR dalam menjalankan fungsi representasi.

Dalam audiensi tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat, antara lain kepastian hukum, keamanan, penguatan ekonomi, investasi, serta upaya membangun citra positif Kabupaten Pati.

"Yang hari ini adalah aspirasi betul-betul mereka, kepentingannya untuk lokal mereka," kata Cucun.

Ia menambahkan, DPR akan mendalami berbagai aspirasi yang diterima dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Pendalaman tersebut diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif sekaligus memastikan persoalan masyarakat ditindaklanjuti melalui jalur kelembagaan.

Cucun menegaskan perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Karena itu, DPR akan terus membuka ruang dialog bagi seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstitusional.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Buka-Ruang-Aspirasi-bagi-Seluruh-Kelompok-Masyarakat-68287 

Baca Terusannya »»  

Iklim Investasi di Pati Harus Terjaga dan Beri Ruang Masyarakat untuk Peroleh Kesejahteraan

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, menyoroti maraknya investor yang disebut membatalkan rencana investasinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.

Sari menilai iklim investasi harus dijaga agar tetap sehat, objektif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari masuknya investasi.

Menurutnya, persoalan menjadi serius ketika pemberitaan mengenai masyarakat pesisir dan nelayan dibangun secara negatif oleh kelompok tertentu, sehingga membentuk persepsi buruk terhadap suatu wilayah. Jika persepsi tersebut kemudian memengaruhi keputusan investor, masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Jangan sampai karena framing pemberitaan yang negatif kemudian investor takut masuk. Yang dirugikan pada akhirnya bukan hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku ekonomi di kawasan pesisir,” ucapnya dalam pertemuan Pimpinan DPR RI dengan ormas masyarakat Pati, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/08/2026). 

Legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu menilai kritik terhadap kebijakan maupun rencana investasi merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data, fakta, dan kepentingan masyarakat luas, bukan dengan membangun narasi yang berpotensi mematikan peluang ekonomi daerah.

Ia pun menegaskan kawasan pesisir Pati memiliki potensi ekonomi yang besar. Karena itu, potensi tersebut semestinya dikembangkan melalui investasi yang sehat, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan kepentingan nelayan dan masyarakat sekitar.

“Kalau investor datang tentu harus ada aturan yang jelas. Lingkungan harus dijaga, nelayan harus dilindungi, dan masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat. Tetapi, jangan kemudian seluruh investasi dipukul rata sebagai sesuatu yang buruk,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu.

Ditambahkan Politisi Partai Golkar tersebut bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari titik temu antara kepentingan investasi, perlindungan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, konflik kepentingan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kesempatan daerah untuk tumbuh.

Ia juga meminta agar informasi mengenai kondisi masyarakat dan investasi di Pati disampaikan secara proporsional. Pemerintah, media, akademisi, maupun kelompok masyarakat sipil dinilai memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan publik memperoleh informasi yang utuh.

“Jangan sampai ada kepentingan kelompok kecil yang kemudian membuat framing seolah-olah kondisi di lapangan sangat buruk, sehingga investor akhirnya mundur. Kalau investasi batal masyarakat Pati akan kehilangan potensi - potensi yang ada disana," Tegasnya. 

Sari berpandangan peningkatan investasi di kawasan pesisir harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Nelayan tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang mendapatkan manfaat langsung.

Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan calon investor sekaligus membuka ruang dialog dengan kelompok nelayan. Transparansi mengenai dampak investasi, skema perlindungan nelayan, hingga manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat harus dijelaskan sejak awal.

“Yang kita butuhkan bukan investasi yang mengorbankan masyarakat. Tetapi investasi yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, membangun infrastruktur, dan menciptakan nilai ekonomi baru. Itu yang harus kita dorong,” Pungkasnya. 

Iapun menegaskan, jangan sampai kawasan pesisir Pati tertinggal hanya karena persoalan persepsi dan perang narasi. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai masyarakat pesisir menjadi korban dua kali. Pertama, mereka menghadapi keterbatasan ekonomi. Kedua, ketika ada peluang investasi untuk meningkatkan kesejahteraan justru peluang itu hilang karena informasi yang tidak proporsional,” tutupnya. 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Iklim-Investasi-di-Pati-Harus-Terjaga-dan-Beri-Ruang-Masyarakat-untuk-Peroleh-Kesejahteraan-68311 

Baca Terusannya »»  

DPR Terima Aspirasi Warga Pati, Dorong Kepastian Hukum dan Keamanan

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kepastian hukum dan jaminan keamanan menjadi aspirasi utama masyarakat Kabupaten Pati yang disampaikan kepada DPR RI. Masyarakat berharap kondisi yang aman dan kepastian penegakan hukum dapat mendukung aktivitas sosial serta perekonomian daerah. Aspirasi tersebut disampaikan Forum Komunikasi Rakyat Pati dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Cucun mengatakan masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Pati. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat secara langsung dengan mendengarkan penjelasan dari para pemangku kepentingan di daerah.

"Mereka minta kepastian hukum, minta kepastian siapa yang punya fungsi kamtibmas di sana untuk memastikan masyarakat Pati betul-betul tidak ada rasa takut, betul-betul bisa nyaman dalam kehidupan sehari-hari," kata Cucun.

Menurut Cucun, situasi yang kondusif juga berkaitan erat dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Masyarakat menginginkan Kabupaten Pati menjadi daerah yang ramah bagi investasi sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan kegiatan ekonominya dengan nyaman.

"Masyarakat Pati menginginkan bagaimana ekonominya maju, ramah terhadap para investor, dan nyaman mereka bisa berusaha di wilayah Pati," ujarnya.

Legislator Fraksi PKB itu menilai Pati memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Potensi tersebut, menurutnya, perlu didukung dengan iklim daerah yang kondusif agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Cucun mengatakan DPR akan meminta penjelasan dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati dan aparat penegak hukum (APH). Pendalaman tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan sekaligus mencari langkah penyelesaian yang tepat.

"Kita akan bertanya kenapa masyarakat Pati sampai bicara minta supaya betul-betul tercipta kenyamanan, ekonominya maju," katanya.

Di sisi lain, Cucun menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Rakyat Pati juga membawa pesan untuk membangun citra positif daerah. Masyarakat ingin menunjukkan bahwa Pati memiliki potensi di bidang pendidikan pesantren, investasi, pertanian, dan perikanan yang dapat terus dikembangkan.

Cucun menegaskan DPR terbuka terhadap aspirasi masyarakat dari berbagai kelompok. Setiap masukan yang disampaikan akan didalami sesuai substansi dan mekanisme yang berlaku di DPR.

"Yang lebih rasional dan lokal yang mereka perjuangkan itu harus kita tindaklanjuti," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Terima-Aspirasi-Warga-Pati-Dorong-Kepastian-Hukum-dan-Keamanan-68286 

Baca Terusannya »»  

DPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara hati-hati agar regulasi yang dihasilkan tidak menjadi instrumen kekuasaan untuk menekan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menerima aspirasi masyarakat Pati yang salah satunya mendesak DPR segera mengesahkan RUU tersebut.

Sari menerima audiensi perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Dalam audiensi tersebut, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan masyarakat Pati. Mereka menilai kehadiran regulasi tersebut penting dalam memperkuat upaya pemberantasan kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Menanggapi aspirasi tersebut, Legislator Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini masih berlangsung di Komisi III DPR RI. Menurutnya, Komisi III tengah mendengarkan berbagai pandangan dan masukan masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagai bagian dari proses meaningful participation.

Ia menegaskan, proses penyerapan aspirasi tersebut bukan dimaksudkan untuk memperlambat pengesahan RUU. Namun, DPR perlu memastikan setiap ketentuan dalam RUU Perampasan Aset memiliki landasan yang kuat serta tidak menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan.

"Jadi mungkin bukan diperlambat, tidak, tetapi lebih kepada kehati-hatian," ujar Mantan Pimpinan Komisi III tersebut.

Menurutnya, kehati-hatian diperlukan karena RUU Perampasan Aset menyangkut kewenangan negara dalam mengambil atau merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Karena itu, regulasi tersebut harus dirancang dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

"Jangan sampai ketika undang-undang ini jadi, itu juga menjadi alat pukul bagi rezim yang berkuasa," katanya.

Sari menekankan, produk legislasi yang dihasilkan DPR harus mampu menempatkan masyarakat dan penguasa dalam posisi yang setara di hadapan hukum. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat.

"Jadi kan kita harus membuat undang-undang itu yang setara, antara masyarakat dengan penguasa," ujarnya.

Ia menambahkan, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan RUU tersebut. Menurut Sari, ketika regulasi telah disahkan, aturan tersebut harus benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Sementara itu, aspirasi masyarakat Pati dalam audiensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan RUU Perampasan Aset. Mereka juga menyampaikan sejumlah persoalan lokal, mulai dari kepastian hukum dan kondusivitas daerah hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Namun, khusus terkait RUU Perampasan Aset, Sari memastikan proses pembahasannya terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak. Ia berharap partisipasi publik yang dilakukan dalam pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang kuat, adil, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum tanpa mengurangi perlindungan terhadap masyarakat

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Tekankan-Kehati-hatian-Bahas-RUU-Perampasan-Aset-68288 

Baca Terusannya »»  

Jateng Siap Sambut Kafilah MTQ Nasional, Persiapan Sudah Capai 90%

 

SEMARANG – Persiapan gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah, hingga kini sudah mencapai 90%.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat rapat koordinasi persiapan pelaksanaan MTQ Nasional 2026, di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, penataan venue pembukaan di kawasan Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang sudah dimulai dilakukan. Termasuk, lokasi kedatangan para kafilah dari berbagai provinsi hingga akomodasi tamu-tamu VIP dan VVIP juga sudah disiapkan.

Dukungan transportasi, keamanan, dan kesehatan juga telah disiapkan. Terlebih, ajang yang akan digelar pada 12–19 September 2026 itu akan dihadiri oleh ribuan peserta maupun pengunjung.

“Kita melakukan rapat persiapan menjelang MTQ 2026. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik, bisa menghormati tamu dengan baik,” kata Taj Yasin.

Wagub menjelaskan, Pemprov Jateng bersama pihak terkait terus melakukan penyempurnaan berbagai persiapan, menjelang pelaksanaan MTQ Nasional 2026. Dia ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai harapan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para kafilah dan pengunjung dari berbagai daerah.

Gus Yasin, sapaannya, menekankan, penyelenggaraan MTQ Nasional tidak hanya berfokus pada pelaksanaan perlombaan, tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

Salah satu sektor yang dipersiapkan adalah pariwisata ramah Muslim di Kota Semarang. Para kafilah nantinya diharapkan dapat mengikuti kegiatan city tour, untuk mengenalkan sejumlah destinasi wisata di Jawa Tengah.

“Harapannya masyarakat ini bisa mengunjunginya, para kafilah bisa di sana, bisa ada city tour untuk mempromosikan pariwisata-pariwisata kita,” ujarnya.

Selain sektor pariwisata, Pemprov Jateng juga mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar pelaksanaan MTQ Nasional memberikan dampak ekonomi secara langsung.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jateng-siap-sambut-kafilah-mtq-nasional-persiapan-sudah-capai-90/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Apresiasi Gotong Royong Seluruh Pihak Tangani Karhutla di Riau

 

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sinergitas seluruh pihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Aju Provinsi Riau, pada Senin, 24 Agustus 2026.

“Saya benar-benar gembira melihat penanganan saudara-saudara. Saya kira ini sesuatu yang baik mungkin kita catat untuk disampaikan ke daerah-daerah lain cara penanganan. Langkah-langkah kegiatan preventif kalian juga cukup bagus,” ucap Presiden.

Kepala Negara menilai kerja sama yang dilakukan berbagai unsur tersebut menjadi kunci dalam menghadapi karhutla. Kepala Negara pun mengapresiasi langkah pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dan seluruh unsur sipil yang bergerak secara terpadu.

“Ini teamwork, aku senang. Setelah Anda itu gotong-royong, saya suka sekali. TNI, Polri, BPBD, semua jalur, semua unsur pemerintah daerah, sipil, semuanya bergerak. Ini yang kita inginkan. Saya terima kasih, saya besar hati melaksanakan kegiatan ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan memaparkan berbagai langkah yang dilakukan baik melalui penegakan hukum maupun pendekatan preventif. Menurutnya, Polda Riau telah melakukan pendekatan multi-door approach serta memasang plang peringatan penegakan hukum di lokasi bekas kebakaran.

“Alhamdulillah sekarang setelah kita melaksanakan pemasangan plang, plang seumur hidup Bapak, jadi bekas kebakaran tidak boleh ada lagi yang melakukan penanaman,” katanya.

Selain penegakan hukum, sinergitas juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pengendalian karhutla. Selain itu, upaya pencegahan juga diperkuat melalui edukasi masyarakat, pelibatan hingga tingkat desa, patroli bersama, apel siaga, pemasangan spanduk, serta program restorasi lingkungan.

“Kekuatan kami tadi yang berikutnya adalah kemitraan atau gotong royong yang kami sampaikan. Kami mengeluarkan maklumat. Biasanya maklumat itu penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda, tetapi tahun lalu kami mengajak forkopimda Pak Gubernur untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan karhutla,” jelasnya.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung kebutuhan penanganan karhutla di lapangan, termasuk dukungan tambahan helikopter water bombing dan pasokan oksigen. Presiden juga meminta agar kerja keras seluruh pihak dapat dilaporkan secara menyeluruh.

“Kita sekarang ini harus menghormati kerja keras. Tentunya nanti BNPB dan jalur-jalur lain ya kita juga hormati. Gubernur, terima kasih. Jadi apa yang bisa kita bantu, kita bantu,” ucap Presiden.

Apresiasi Presiden Prabowo tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanganan karhutla bukan hanya mengandalkan pemadaman ketika api muncul, tetapi membutuhkan kekuatan bersama dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-apresiasi-gotong-royong-seluruh-pihak-tangani-karhutla-di-riau/ 

Baca Terusannya »»  

Waterbombing dan Freefall dalam Penanganan Karhutla di Riau, Presiden Prabowo: Gunakan untuk Bantu Rakyat

 

Presiden Prabowo Subianto memastikan pemanfaatan waterbombing dan tim Pasukan Reaksi Cepat Penanggulan Bencana (PRCPB) yang melibatkan penerjun-penerjun freefall, saat ini menjadi salah satu upaya yang sangat membantu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

“Jadi saya minta titik panasnya itu, hotspotnya sudah? Segera, bor air, sudah mulai kita antisipasi. APD sudah cukup? Jadi tim yang terdekat sama titik api atau titik panas harus pakai APD? Tim freefall? Freefall-nya bisa pakai APD nggak? Pakai. Pakai ya? Bisa ya? Alatnya? Alatnya, oke. Bagus, bagus,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, pada Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam laporannya, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo melaporkan bahwa saat ini lima helikopter waterbombing telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di Provinsi Riau. Menurutnya, strategi yang dilakukan tidak hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga pencegahan agar api tidak meluas.

“Selama ini, kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC (Operasi Modifikasi Cuaca). Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur agar tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lainnya,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa TNI telah membentuk Tim Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB). Tim tersebut diperkuat penerjun-penerjun freefall yang disiapkan untuk melakukan pemadaman secara langsung di lokasi tertentu yang sulit dijangkau.

“Kami sudah siapkan peterjun-peterjun terbaik untuk melaksanakan freefall di daerah-daerah tertentu untuk bisa secara langsung on the spot memadamkan api,” ujar Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi langkah tersebut serta memastikan agar personel yang diterjunkan ke lokasi titik panas atau titik api dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Selain kemampuan freefall, jajaran juga menyiapkan metode lapeling, fast roping, paramotor, serta dukungan drone untuk membantu pemantauan dan penanganan titik-titik karhutla.

“Ini saya kira pertama kali ya kita lakukannya dalam sejarah ini ya. Bagus. Iya benar, jadi freefall itu jangan hanya untuk upacara saja, tapi ini sekarang kita pakai untuk bantu rakyat. Baik, bagus,” ujar Kepala Negara.

Selain pemadaman dari udara, jajaran di Riau juga membangun sekat bakar dan sekat kanal sebagai strategi untuk mengendalikan pergerakan api. Sekat tersebut dibuat untuk memutus jalur api sehingga kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar.

“Ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena lahan ini gambut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang bisa memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar atau kontainer. Kemudian, sekat air, sekat kanal,” pungkas Agus.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/waterbombing-dan-freefall-dalam-penanganan-karhutla-di-riau-presiden-prabowo-gunakan-untuk-bantu-rakyat/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tekankan Tindakan Dini, Edukasi, dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan Karhutla

 

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan tindakan dini di setiap titik hotspot guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkembang menjadi titik api. Kepala Negara meminta langkah pencegahan dilakukan segera, termasuk dengan membangun sumur bor di lokasi-lokasi yang terdeteksi memiliki hotspot.

“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, pada Senin, 24 Agustus 2026.

Selain tindakan teknis di lapangan, Kepala Negara juga meminta seluruh aparat memperkuat pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pembakaran lahan dilarang keras dan dapat menimbulkan dampak luas.

“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” imbuh Kepala Negara.

Presiden Prabowo meminta pemerintah daerah bersama TNI dan Polri menjelaskan kepada masyarakat bahwa apabila terdapat kebutuhan untuk membuka lahan, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepala desa, camat, maupun bupati. Pemerintah, lanjut Presiden Prabowo akan membantu masyarakat melalui mekanisme yang terorganisasi, termasuk dengan melibatkan kelompok tani dan koperasi.

“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ucap Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen melakukan penyelidikan secara serius terhadap setiap indikasi keterlibatan korporasi dalam pembakaran lahan. Apabila ditemukan bukti keterlibatan, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha.

“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira disini main peran yang sangat penting,” ujar Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan. Pemerintah tidak hanya memastikan api dapat segera dipadamkan, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah kebakaran sejak munculnya indikasi awal, serta memastikan tidak ada pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tekankan-tindakan-dini-edukasi-dan-penegakan-hukum-dalam-pencegahan-karhutla/

Baca Terusannya »»