Menteri PKP dan Gubernur BI Perkuat Sinergi Dukung Sektor Perumahan

 

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Ruang Rapat Besar, Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan koordinasi dalam mendorong sektor perumahan sebagai salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu sektor prioritas yang terus didorong melalui berbagai kebijakan Bank Indonesia.

Salah satunya melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui penguatan KLM, peningkatan insentif dari 4 persen menjadi 6 persen turut mendorong penyaluran KPR komersial baru. Pada periode April 2025 hingga Juli 2026, penyaluran KPR komersial baru mencapai 115.927 unit dengan total nilai Rp68,35 triliun.

“Untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi, plafonnya sebenarnya 1,4 persen dari total DPK. Yang terjadi sekarang sekitar 1,32 persen, jadi sebenarnya masih ada 0,08 persen yang masih bisa dioptimalkan,” ujar Destry.

Melalui penguatan KLM pada September 2026, total insentif KLM meningkat menjadi 6 persen, yang terdiri atas KLM pembiayaan (financing) sebesar 4 persen dan KLM pendalaman pasar uang sebesar 2 persen.

Untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi, plafon KLM mencapai 1,4 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK). Saat ini pemanfaatannya telah mencapai sekitar 1,32 persen sehingga masih terdapat ruang sekitar 0,08 persen yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan pada sektor tersebut.

Selain KLM, Bank Indonesia juga memberikan dukungan terhadap sektor perumahan melalui sejumlah kebijakan lainnya, antara lain pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) hingga 100 persen, penguatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) termasuk melalui pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta pemanfaatan surat utang PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai underlying repo dalam operasi moneter Bank Indonesia.

Destry menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap sektor perumahan dan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah.

“Ini adalah bentuk dukungan dari Bank Indonesia. Tentunya ke depan kita ingin sinergi yang terus kita perkuat,” ujar Destry.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Bank Indonesia terhadap sektor perumahan. Menurutnya, pembangunan perumahan memiliki ekosistem yang luas dan dapat memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari perbankan, pengembang, kontraktor, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Presiden melihat perumahan ini bisa menjadi penggerak ekonomi. Saya merasa tidak sendirian karena Bank Indonesia memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakannya,” ujar Maruarar.

Maruarar menambahkan, pemerintah terus mendorong berbagai program perumahan yang melibatkan banyak pelaku usaha dan tenaga kerja, termasuk melalui pengembangan ekosistem gentengisasi yang juga dapat menggerakkan aktivitas UMKM dan industri terkait.

Menurutnya, sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memperkuat ekosistem perumahan sekaligus memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian.

“Publik harus tahu bahwa kebijakan Bank Indonesia itu memungkinkan berdampak dan masif untuk ekonomi Indonesia,” kata Maruarar.

Ke depan, Kementerian PKP bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dalam mendukung sektor perumahan, baik melalui penguatan pembiayaan maupun pengembangan ekosistem perumahan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian, mendorong aktivitas ekonomi, serta membuka lapangan kerja melalui sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan perumahan

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-dan-gubernur-bi-perkuat-sinergi-dukung-sektor-perumahan 

Baca Terusannya »»  

Pemprov Jateng Sambut Positif Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik rencana Kementerian Kesehatan RI menerapkan sistem rujukan berbasis kompetensi, pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Uji coba yang kini berlangsung di empat daerah, diharapkan terus mendapat masukan sebelum diterapkan secara nasional.

Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke RSUD dr Adhyatma, Tugurejo, Jumat (2/10/2026). Dipimpin Yahya Zaini, rombongan legislatif menyerap informasi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, Kepala Dinkes Jateng Zulfachmi Wahab, Direktur Utama RSUD Adhyatma Iman Nugroho, Ketua Persi Jateng Edi Sumarwanto, Kepala Dinkes Kota Semarang Mochammad Abdul Hakam, dan jajaran terkait.

Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan, kunjungan kali ini dilakukan untuk memantau sistem rujukan berbasis kompetensi, yang akan diterapkan secara nasional oleh Kemenkes RI. Saat ini, sistem tersebut baru diujicobakan di empat daerah, yakni Kota Bandung (Jabar), Kabupaten Tulungagung (Jatim), Kota Makassar (Sulsel), dan Kabupaten Muara Enim (Sumsel).

Melalui rujukan berbasis kompetensi, imbuhnya, pasien akan mendapat layanan secara tepat dan cepat, dengan merujuk pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke rumah sakit yang memiliki kompetensi medis, serta sarana dan prasarana sesuai penyakit yang diderita.

Di Jawa Tengah terdapat 375 rumah sakit. Rinciannya, 277 rumah sakit dimiliki sektor swasta, 72 milik pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota, sedangkan sisanya milik TNI/Polri dan kementerian kesehatan.

“Idealnya, masyarakat tidak perlu bolak-balik merujuk satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, tetapi langsung ke rumah sakit yang sudah mempunyai kompetensi. Sehingga, seluruh penyakit yang diderita bisa disembuhkan di satu rumah sakit, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit yang lain,” ujar Yahya.

Dalam paparan, disebutkan beberapa tantangan dalam penerapan sistem rujukan berbasis kompetensi. Di antaranya, sebaran tipe rumah sakit yang tidak merata, distribusi dokter spesialis, hingga perlunya pengembangan sistem informasi rujukan secara real time.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk diberikan waktu transisi yang cukup, agar daerah siap melaksanakan sistem rujukan berbasis kompetensi ini,” urainya.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, kunjungan Komisi IX DPR RI, merupakan bentuk perhatian legislatif terhadap kesiapan penerapan sistem tersebut. Dia menekankan, sistem itu memerlukan kolaborasi dan kesiapan antar rumah sakit di Jawa Tengah, agar pasien memperoleh layanan prima melalui rujukan berbasis kompetensi.

“Mudah-mudahan dengan berbagai masukan ini, cita-cita mulia kita untuk melayani pasien lebih cepat, lebih murah, dan tidak perlu bergeser ke sana kemari, bisa berjalan baik. Dan tentu saja, semua instrumen juga terpenuhi,” pungkas Sumarno.

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-sambut-positif-sistem-rujukan-berbasis-kompetensi/ 

Baca Terusannya »»  

Sidak Komisi IV DPR di Cipinang: Stok Beras Aman, Harga Mulai Turun, Distribusi Beras Premium Terus Dikawal

 

JAKARTA — Ketersediaan beras nasional dipastikan aman. Pemerintah terus memperkuat pemerataan distribusi, khususnya beras premium, hingga ke jaringan ritel modern di berbagai daerah. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Hasil pengecekan langsung di sejumlah kios menunjukkan stok beras tersedia dan pasokan dari sentra produksi berjalan lancar. Sejumlah pedagang juga menyampaikan harga beras mulai mengalami penurunan dalam dua pekan terakhir, meskipun penurunan tersebut baru terjadi di tingkat distributor dan belum sepenuhnya diteruskan ke tingkat pengecer.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog turut mendampingi kunjungan tersebut untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kelancaran distribusi beras di tengah munculnya informasi mengenai keterbatasan beras premium pada sebagian ritel modern.

Ketua Komisi IV DPR-RI Titiek Soeharto mengatakan hasil pengecekan langsung ke sejumlah kios di PIBC menunjukkan bahwa pasokan beras tersedia dan berasal dari berbagai sentra produksi, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Stok berasnya lancar. Ada yang dari Jawa Barat, ada dari Jawa Tengah, dan harganya pun oke, baik, tidak tinggi,” ujarnya.

Titiek menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras nasional. Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, cadangan beras pemerintah (CBP) berada pada level 4,8 juta ton.

“Cadangan beras kita 4,8 juta ton per hari ini. Jadi tidak usah khawatir. Kalau stoknya banyak berarti harganya bisa terkendali,” katanya.

Menurutnya, selain memastikan stok tersedia, pemerintah perlu memastikan beras bergerak secara efektif dari produsen dan Bulog menuju pasar, pengecer, hingga konsumen. Dengan demikian, ketersediaan beras di tingkat nasional dapat dirasakan masyarakat dalam bentuk pasokan dan harga yang terjangkau.

“Beras ini bukan hanya masalah stok saja. Tetapi juga bagaimana kita memastikan beras ini disalurkan dari produsen dan juga dari Bulog ke pasar secara efektif dan efisien, dan dari situ disalurkan lagi ke pengecer-pengecer dan juga sampai ke masyarakat, konsumen,” tutur Titiek.

Salah satu pedagang beras PIBC Anto, menyampaikan harga beras mulai mengalami penurunan dalam dua pekan terakhir. Menurutnya, penurunan terjadi sekitar Rp500 per kilogram di tingkat distributor.

“Dua minggu terakhir ini ada penurunan, mungkin karena efek bantuan pangan. Jadi yang biasanya beli beras ke kita sudah dikasih bantuan sama Pak Prabowo, jadi kebutuhan menurun. Yang beli sedikit, harga otomatis turun. Itu hukum pasar,” ujar Anto.

Ia menyebut harga beras medium yang sebelumnya sekitar Rp14.000an per kilogram telah turun menjadi sekitar Rp13.000an per kilogram. Sementara beras premium yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp15.000 per kilogram turun menjadi sekitar Rp14.500 per kilogram di tingkat distributor meskipun penurunan tersebut belum sepenuhnya sampai ke tingkat pengecer.

Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto nengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasokan beras di pasar pada dasarnya tersedia. Pemerintah akan terus mengawal agar penurunan harga di tingkat distributor dapat diteruskan hingga konsumen.

“Kalau stoknya banyak, harganya bisa terkendali. Tidak fluktuasi,” kata Ito.

Sementara itu, Ito menjelaskan bahwa persoalan yang muncul pada sebagian ritel modern bukan disebabkan oleh kekurangan stok beras, melainkan pemerataan distribusi dari pusat distribusi atau distribution center (DC) menuju gerai.

Menurutnya, pasokan beras premium cukup melimpah di sentra dan pasar tradisional, dari Bulog juga telah sampai ke distributor center (DC). Tantangannya adalah memastikan distribusi dari DC menuju masing-masing gerai berjalan secara merata, sehingga tidak terjadi kondisi ketika satu gerai memiliki stok berlimpah sementara gerai lainnya mengalami keterbatasan.

“Beras aman. Medium, apalagi. Premium penyaluran distribusinya yang kita jaga ketat. Penyalurannya sampai ke DC, kita tinggal kawal dari DC ke retail-retail,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah terus mengawal pemerataan distribusi tersebut agar pasokan yang telah tersedia di DC dapat segera diteruskan ke gerai ritel.

Lebih lanjut Ito juga mendorong Bulog untuk terus berkoordinasi dengan pelaku usaha perberasan dan asosiasi guna memperkuat penyaluran beras premium ke ritel modern. Di sisi Bulog, pasokan premium untuk ritel saat ini berada di kisaran 600 ton per hari, dengan kebutuhan untuk terus diperkuat melalui dukungan pengusaha beras di berbagai daerah.

Ito menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan adanya praktik penetapan harga yang melampaui ketentuan. Ritel yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) telah mendapatkan teguran dan pemanggilan dalam beberapa bulan terakhir.

“Jadi poinnya adalah ketika ada oknum yang menentukan harga di atas HET, tidak ada alasan lagi. Kita lihat bersama, beras cukup, semuanya ada,” tegasnya.

Ia menambahkan, terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, pemerintah terlebih dahulu melakukan pembinaan dan teguran. Apabila pelaku usaha kembali mematuhi ketentuan, penanganannya tidak serta-merta langsung berlanjut ke proses hukum.

Bapanas bersama Bulog dan seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal ketersediaan dan distribusi beras dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut dilakukan agar stok yang tersedia dapat segera sampai kepada masyarakat dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan.

“Intinya kami dari pemerintah, Bulog, dan seluruh dunia usaha bersinergi dengan pihak-pihak swasta, penggilingan-penggilingan swasta, untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan serta stabilisasi harga pangan beras di seluruh tanah air,” pungkasnya.

Sumber : https://badanpangan.go.id/blog/post/sidak-komisi-iv-dpr-di-cipinang-stok-beras-aman-harga-mulai-turun-distribusi-beras-premium-terus-dikawal

Baca Terusannya »»  

Menkeu Suahasil Dorong Perpustakaan Kemenkeu Hadirkan Ekosistem Pengetahuan

Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengunjungi Perpustakaan Kemenkeu yang tengah direlokasi di gedung bersejarah, Gedung A.A. Maramis, Jakarta pada Jumat (02/10). Dalam kunjungannya, Menkeu mendorong perpustakaan kemenkeu untuk hadir tidak sekadar sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang untuk merasakan pengetahuan, sejarah, dan perjalanan keuangan negara.

Salah satu gagasannya adalah dengan membangun sebuah ekosistem pengetahuan yang menghubungkan berbagai pihak, baik institusi, akademisi, hingga masyarakat dan komunitas. Pustaka Menkeu akan hadir untuk menghimpun karya dan pemikiran Menteri Keuangan dari masa ke masa. Koleksi tersebut diharapkan menjadi bagian dari institutional memory Kemenkeu sekaligus membuka ruang bagi generasi berikutnya untuk mengenal pemikiran dan gagasan para pendahulu. 

Menkeu Suahasil juga mendorong agar sejarah dan pengetahuan disajikan secara lebih visual, menarik, dan mudah dipahami. Salah satunya melalui pameran tematik yang dapat diperbarui secara berkala sehingga pengunjung tidak sekadar membaca informasi, tetapi juga mendapatkan pengalaman selama berada di perpustakaan. 

Di akhir arahannya, Menkeu menekankan bahwa generasi saat ini tidak hanya mewarisi gedung dan aset, tetapi juga pemikiran serta tanggung jawab yang telah dibangun oleh para pendahulu. Untuk itu, perpustakaan Kemenkeu diharapkan menjadi tempat untuk merawat ingatan institusi sekaligus meneruskan nilai-nilai pengabdian

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Suahasil-Dorong-Perpustakaan-Kemenkeu 

Baca Terusannya »»  

Gaet Investor dari Berbagai Daerah, Pemprov Jateng Siapkan Ekosistem Industri Halal

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan ekosistem industri halal di wilayahnya, guna menggaet investor dari berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di sela Sharia Economic Leaders Forum (SELF) Jateng 2026, di Padma Hotel Semarang, Jumat (2/10/2026).

Dia mengatakan, pembentukan kawasan industri halal tersebut saat ini masih dibahas bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta para pegiat ekonomi syariah.

Menurutnya, pembahasan bersama berbagai pihak diperlukan, agar kawasan tersebut nantinya mampu menarik industri dari luar Jawa Tengah.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini juga menekankan pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk dari sisi pariwisata dan kuliner. Jawa Tengah, kata dia, telah merasakan apresiasi wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, terhadap layanan yang ramah bagi wisatawan muslim.

Apalagi, imbuh Taj Yasin, penguatan ekonomi syariah tersebut juga akan menjadi bagian dari arah pembangunan Jateng pada 2027. Karena itu, ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim yang berkelanjutan, menjadi salah satu tema yang akan dikembangkan.

Dia berharap, kepengurusan baru MES Jateng dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah. Menurutnya, potensi anak muda dengan pengalaman di bidang industri, ekspor-impor, perekonomian, hingga fesyen, dapat menjadi tenaga baru dalam pengembangan ekonomi syariah.

“Tenaga baru ini harus benar-benar menambah sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat ekonomi syariah, yang sudah terbangun dengan baik ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum MES Jateng, Rezza Arief Budy Artha mengatakan, kepengurusan MES periode 2026-2031 ingin mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah, salah satunya melalui penguatan ekspor. Karenanya, koperasi ekspor diangkat dalam agenda SELF Jateng 2026.

Dia mengatakan, MES Jateng mengusung tema ekonomi syariah yang inklusif, progresif, dan inovatif. Kolaborasi akan dibuka seluas-luasnya dengan berbagai kelompok masyarakat, untuk memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Jateng.

“Jadi, semua masyarakat Jawa Tengah, siapa pun Anda, apa pun background-nya, apa pun latar belakangnya, kita mari sama-sama berkolaborasi mengembangkan ekonomi di Jawa Tengah,” ujarnya.

Rezza juga menilai keterlibatan anak muda menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi syariah. Menurutnya, generasi muda Jateng memiliki potensi, untuk ikut memperbesar kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/gaet-investor-dari-berbagai-daerah-pemprov-jateng-siapkan-ekosistem-industri-halal/ 

Baca Terusannya »»  

Selain Nalar, Ini Lima Sumber Ilmu dalam Tradisi Keislaman

 

Malang (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) memperluas cara pandang dalam mencari ilmu. Menurutnya, sumber ilmu dalam tradisi keislaman tidak terbatas pada buku, dosen, atau pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga mencakup alam, intuisi, wahyu, ilham, dan mimpi.

Pesan tersebut disampaikan Menag saat mengisi Stadium General pada Orientasi Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (2/10/2026). Menag mengatakan, kekhasan pendidikan Islam terletak pada upaya mencari divine knowledge atau ilmu Allah.

“Alangkah miskinnya manusia kalau gurunya hanya orang yang hidup. Sumber pelajaran dalam Al-Qur'an itu tidak hanya orang. Kita juga perlu belajar dari alam,” ujar Menag.

Menag menjelaskan, setidaknya terdapat lima sumber ilmu yang dapat menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam. Pertama, deduksi akal, yakni kemampuan manusia menggunakan nalar untuk memahami berbagai persoalan dan menarik kesimpulan.

Kedua, intuisi. Menag mengingatkan mahasiswa agar tidak meremehkan intuisi sebagai salah satu cara manusia menangkap tanda-tanda. "Namun, kemampuan tersebut dapat menjadi tumpul ketika nurani manusia tidak terasah," Ucapnya.

Ketiga, wahyu yang menjadi sumber informasi sekaligus konfirmasi dalam Islam. Al-Qur'an, kata Menag, menjadi sumber utama yang memberikan landasan bagi umat Islam dalam memahami kehidupan dan ilmu pengetahuan.

Keempat, ilham. Menag membedakan ilham dengan wahyu. Jika wahyu merupakan sumber kebenaran yang pasti bagi para nabi, ilham merupakan pengalaman batin yang tidak memiliki derajat kepastian yang sama dan karenanya perlu ditempatkan secara proporsional.

Kelima, mimpi. Menag menyebut mimpi sebagai salah satu fenomena yang mendapat tempat dalam tradisi keislaman. Ia mencontohkan kisah Nabi Yusuf dan peristiwa penyembelihan kurban yang berkaitan dengan mimpi Nabi Ibrahim.

"Mimpi itu, alam bawah sadar itu superpower manusia. Para nabi dan wali memiliki kemampuan mengakses itu, sehingga mampu menemukan banyak kebenaran," Jelasnya.

Menag menambahkan, keluasan sumber pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki cara pandang yang lebih luas daripada pendekatan keilmuan yang hanya mengandalkan satu metode. Karena itu, mahasiswa PTKI perlu kembali membuka berbagai sumber keilmuan yang tersedia dalam khazanah Islam.

“Al-Qur'an menyediakan semuanya,” kata Menag.

Ia juga menyinggung tradisi kritik hadis yang dikembangkan para ulama, termasuk Imam Bukhari. Menurutnya, ketatnya proses verifikasi hadis menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki mekanisme untuk menguji dan memastikan validitas informasi sebelum diterima sebagai pengetahuan yang sahih.

Menag berharap mahasiswa pascasarjana tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh dari buku dan ruang kuliah. Mereka perlu mengembangkan kemampuan membaca berbagai sumber pengetahuan secara kritis sekaligus tetap berpijak pada tradisi keilmuan Islam.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/selain-nalar-ini-lima-sumber-ilmu-dalam-tradisi-keislaman-QRX8W 

Baca Terusannya »»  

Wagub Taj Yasin Minta Forum Anak Jateng Aktif Jadi Pelopor Sekaligus Pelapor

 

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Mimoen menegaskan pentingnya peran Forum Anak Jawa Tengah sebagai pelopor perubahan menuju Indonesia Emas, sekaligus pelapor untuk melindungi teman sebaya dari berbagai persoalan sosial.

Hal itu disampaikan Taj Yasin, saat  saat membuka Konferensi Forum Anak Jawa Tengah 2026, di Aula  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BPSDMD) Jawa Tengah, Jumat (2/10/2026). Menurut dia, anak-anak tidak hanya bisa menyampaikan aspirasi, tetapi juga ikut menjaga dan melindungi teman sebayanya.

“Harus memapu menjadi pelopor untuk perubahan menuju Indonesia emas, menuju kualitas sumber daya manusianya, dan sekaligus menjadi pelapor untuk melindungi teman-teman kita. Baik itu dari putus sekolah, dari pernikahan dini, dan dari  kekerasan-kekerasan yang ada di lingkungan anak-anak,” kata wagub.

Menurutnya, keberadaan Forum Anak selama ini telah membantu pemerintah dalam menyuarakan berbagai persoalan anak. Salah satunya, dalam mengampanyekan pentingnya Pendidikan, sekaligus mencegah perkawinan usia anak.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, keberanian anak untuk menyuarakan pilihan melanjutkan Pendidikan, menjadi salah satu bentuk perubahan yang perlu terus diperkuat.

“Dengan adanya Forum Anak, sekarang banyak yang berani menyuarakan. Kami enggak nikah dulu, Pak. Kami masih pingin melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Wagub juga meminta Forum Anak aktif terlibat dalam proses pembangunan. Menurut Taj Yasin, pemerintah membutuhkan masukan langsung dari anak, agar kebijakan yang disusun turut menjawab kebutuhan mereka.

“Kami butuh untuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kami butuh untuk masukannya dari anak-anak. Kami butuh anak-anak aktif dalam forum-forum yang ada di Jawa Tengah ini,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah, Uswatun Hasanah mengatakan, Forum Anak Jawa Tengah telah menjadi salah satu kanal untuk menangkap aspirasi anak dari berbagai daerah.

Forum tersebut telah berdiri sejak 2009, dan kini memiliki perwakilan di 35 kabupaten/ kota. Selain menjadi ruang menyampaikan pendapat dan mengembangkan kreativitas, Forum Anak juga dilibatkan dalam proses pembangunan melalui Musrenbangwil, Musrenbang kabupaten/ kota, hingga tingkat desa.

“Kalau mau tahu kejernihan suara anak di Jawa Tengah, maka bisa melalui Forum Anak Jawa Tengah,” kata Uswatun.

Dia menambahkan, peran Forum Anak juga berkembang dari sekadar menyampaikan aspirasi, menjadi aksi melalui gerakan Jogo Konco. Gerakan tersebut mendorong anak untuk memiliki kepedulian terhadap persoalan teman sebaya, termasuk menjadi bagian dari advokasi bagi anak yang mengalami perundungan.

“Jadi bukan hanya menyampaikan aspirasi, tapi juga bergerak dalam mengambil aksi,” ujarnya.

Upaya memperluas keterlibatan anak juga dilakukan melalui Forum Anak Go To School. Program tersebut telah menjangkau sekitar 200 sekolah, dan melibatkan sekitar 30.000 anak setiap tahun. Materi yang diberikan antara lain mengenai hak anak, kesehatan, perundungan, serta pencegahan perkawinan usia anak.

Sebagai informasi, Konferensi Forum Anak Jawa Tengah 2026 diikuti 100 anak dari Forum Anak Jawa Tengah dan Forum Anak kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Selain menjadi ruang bertukar gagasan dan memperkuat jejaring, konferensi tahun ini sekaligus menjadi bagian dari reorganisasi kepengurusan untuk memilih Forum Anak Jawa Tengah generasi ke-10.

Ketua Forum Anak Nasional (FAN) Jateng Prajnaputra Piyakusuma mengatakan, konferensi tidak semata menjadi program kerja, tetapi juga ruang bagi anak untuk saling bertukar pengalaman dan membawa pengetahuan baru ke daerah masing-masing.

“Kami berharap bahwa teman-teman bisa saling bertukar cerita, mendapatkan hal-hal baru, dan juga bisa membawa bekal bagi teman-teman pribadi, dan juga bagi teman-teman yang ada di kota kabupaten teman-teman masing-masing,” katanya.

Konferensi tahun ini mengangkat tema “Lahir Berkali-kali untuk Kolaborasi Aksi”. Tema tersebut menggambarkan proses regenerasi Forum Anak yang terus melahirkan gagasan baru, sekaligus meneruskan gagasan baik dari generasi sebelumnya. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/wagub-taj-yasin-minta-forum-anak-jateng-aktif-jadi-pelopor-sekaligus-pelapor/ 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Literasi Generasi Muda, Bank Indonesia Hadirkan Gerai Cerdas Peka Di Universitas Airlangga

 

Kecakapan mahasiswa menggunakan teknologi perlu diikuti kemampuan mengenali dan mengelola risiko, dari digital savvy menjadi risk savvy. Penipuan digital kerap memanfaatkan kepanikan, kepercayaan, dan desakan untuk bertindak cepat sehingga konsumen mengambil keputusan tanpa verifikasi. Untuk itu, mahasiswa diajak berhenti sejenak sebelum bertransaksi, memeriksa sumber informasi melalui kanal resmi, melindungi data pribadi, serta berani mengadukan permasalahan. Mahasiswa juga didorong menjadi agen edukasi dengan membagikan pengetahuan kepada lingkungannya, sehingga kampus dapat menjadi penggerak budaya kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan layanan keuangan digital.

Pesan ini disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta di hadapan Wakil Rektor Bidang SDM Universitas Airlangga Ardianto, Direktur Commersial Banking PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Alexander Dippo Paris Y.S, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim, serta perwakilan Perbanas, industri perbankan, akademisi dan mahasiswa saat meresmikan Gerai CERDAS PeKA (2/10) di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. 

Gerai CERDAS PeKA hadir sebagai ruang edukasi dan diskusi untuk mendorong mahasiswa tidak hanya cakap memanfaatkan teknologi (digital savvy), tetapi juga tangguh mengenali dan mengelola risiko (risk savvy), termasuk memahami kanal pengaduan dan berani melaporkan permasalahan yang dihadapi. “Mengetahui kanal pengaduan dan berani melapor bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk keberdayaan konsumen," ujar Filianingsih.

Bank Indonesia terus memperkuat literasi dan keberdayaan konsumen, khususnya generasi muda agar semakin cakap mengenali dan mengelola risiko di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan. Filianingsih menegaskan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi dan kemampuan konsumen dalam mengelola risiko. “Kecepatan transaksi harus diimbangi dengan kecepatan literasi. Karena akses tanpa pemahaman dapat menciptakan kerentanan, sementara inovasi tanpa kepercayaan tidak akan berkelanjutan," tegas Filianingsih. Pesan tersebut semakin relevan seiring pesatnya digitalisasi pembayaran dan tingginya pemanfaatan layanan keuangan oleh generasi muda. Hingga Agustus 2026, transaksi QRIS secara kumulatif sejak awal tahun mencapai 17,45 miliar transaksi, dengan 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta merchant. Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks inklusi keuangan kelompok usia 18–25 tahun sebesar 95,69%, lebih tinggi dibandingkan indeks literasi sebesar 73,32%. Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya memastikan perluasan akses layanan keuangan diikuti dengan peningkatan pemahaman agar dimanfaatkan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Filianingsih juga menekankan pentingnya aksi bersama dalam menghadapi maraknya rekayasa sosial dan penipuan digital lintas platform. Regulator berperan memperkuat kebijakan dan pengamanan, industri memastikan keamanan produk dan layanan serta perlakuan yang bertanggung jawab terhadap konsumen, perguruan tinggi memperluas edukasi, dan masyarakat membangun kewaspadaan. Kolaborasi ini mendukung pelindungan sejak perancangan produk dan layanan, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen. 

“Digitalisasi membuka kesempatan, literasi membangun keberdayaan, dan kolaborasi menjaga kepercayaan," ujarnya.

 

Gerai CERDAS PeKA

Gerai CERDAS PeKA, atau Cakrawala Edukasi dan Ruang Diskusi Aman untuk Semua Konsumen Indonesia – Peduli, Kenali, Adukan, merupakan hasil kolaborasi BI, UNAIR,  dan PERBANAS sebagai ruang edukasi dan diskusi yang mendekatkan pelindungan konsumen dengan lingkungan kampus. Melalui gerai ini, mahasiswa dapat memperkuat pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan, mengenali risiko transaksi digital, serta memperoleh informasi mengenai mekanisme dan kanal pengaduan ketika menghadapi permasalahan. Di sini, mahasiswa dapat memperoleh edukasi sekaligus berdiskusi dan berkonsultasi mengenai produk dan layanan keuangan, risiko transaksi digital, serta mekanisme pelindungan konsumen. Edukasi dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik generasi muda serta diperluas melalui jejaring kampus dan komunitas secara berkelanjutan. untuk membangun kebiasaan bertransaksi yang aman dan bertanggung jawab sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Inisiatif ini merupakan bagian dari Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK). Pelindungan konsumen hadir dengan tiga pendekatan, yaitu Peduli. Kenali, dan Adukan. Peduli berarti membangun kesadaran bahwa keamanan transaksi merupakan tanggung jawab bersama. Kenali berarti membiasakan konsumen memeriksa informasi, memahami produk, dan mengenali risiko. Adukan artinya mendorong konsumen mengetahui dan memanfaatkan kanal pengaduan yang tepat ketika menghadapi permasalahan. “Literasi yang paling kuat bukan literasi yang hanya diketahui, tetapi literasi yang menjadi kebiasaan dalam mengambil keputusan sehari-hari," ungkap Filianingsih.

Kehadiran Gerai CERDAS PeKA di lingkungan kampus diharapkan menjadi momentum untuk mengembangkan inisiatif serupa secara berkelanjutan guna mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia yang aman, inklusif, berintegritas, dan terpercaya. Ke depan, BI akan terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, asosiasi dan industri sistem pembayaran untuk memperluas edukasi dan pelindungan konsumen, terutama bagi generasi muda.

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2821026.aspx

Baca Terusannya »»  

IHK September 2026 Tetap Terjaga

 

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2026 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IHK pada September 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,28% (yoy). Inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasarannya ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027.

Inflasi kelompok inti tetap terjaga. Inflasi inti pada September 2026 tercatat sebesar 0,10% (mtm), lebih rendah dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 0,21% (mtm).  Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi yang tetap terjaga di tengah masih tingginya harga komoditas global. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah biaya kuliah akademi/perguruan tinggi. Secara tahunan, inflasi inti pada September 2026 tercatat sebesar 2,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 2,92% (yoy). Inflasi inti secara tahunan ini antara lain banyak disumbang oleh komoditas emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas dunia.

Inflasi kelompok volatile food tetap terkendali. Kelompok volatile food pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 1,46% (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,88% (mtm). Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras, seiring penurunan produksi di beberapa daerah sentra terutama akibat gangguan cuaca, serta kenaikan biaya input produksi. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 5,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 4,06% (yoy). Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali, didukung oleh sinergi erat pengendalian inflasi Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID, serta implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk antisipasi dampak gangguan cuaca ekstrem (El Nino) terhadap harga bahan pangan.

Kelompok administered prices mencatat inflasi rendah. Kelompok administered prices pada September 2026 mengalami inflasi yang rendah mendekati 0% (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pada bulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,33% (mtm). Inflasi kelompok administered prices terutama disumbang oleh bensin dan solar seiring peningkatan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada September 2026 di tengah penurunan tarif angkutan udara. Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 3,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,32% (yoy).

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2820926.aspx 

Baca Terusannya »»  

Surplus Neraca Perdagangan Agustus 2026 Meningkat

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2026 mencatat surplus sebesar 3,55 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus pada Juli 2026 sebesar 0,12 miliar dolar AS. Bank Indonesia memandang peningkatan surplus neraca perdagangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna makin memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Surplus neraca perdagangan pada Agustus 2026 bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas dan penurunan defisit neraca perdagangan migas. Neraca perdagangan nonmigas pada Agustus 2026 mencatat surplus sebesar 6,09 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 3,10 miliar dolar AS, sejalan dengan kenaikan ekspor nonmigas dan penurunan impor nonmigas. Ekspor nonmigas meningkat menjadi sebesar 25,62 miliar dolar AS, terutama didorong oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti nikel dan barang daripadanya, lemak dan minyak hewani/nabati, serta logam mulia dan perhiasan/permata, maupun produk manufaktur seperti berbagai produk kimia. Berdasarkan negara tujuan, Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor nonmigas Indonesia. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas menurun menjadi 2,54 miliar dolar AS pada Agustus 2026 dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 2,98 miliar dolar AS, sejalan dengan penurunan impor migas dan peningkatan ekspor migas. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia pada Januari–Agustus 2026 mencatat surplus sebesar 7,25 miliar dolar AS.

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2820826.aspx 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Suahasil Nazara Tegaskan Komitmen Jaga Kredibilitas Fiskal Indonesia

 

 

Jakarta,  Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal Indonesia dengan senantiasa menerapkan disiplin fiskal, konsistensi kebijakan, serta komunikasi yang terbuka dengan pasar. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam wawancara program Insight with Haslinda Amin Bloomberg TV di Jakarta, Jumat (2/10).

Menkeu Suahasil menjelaskan, Indonesia telah membangun kredibilitas fiskal selama bertahun-tahun dan komitmen tersebut akan terus dilanjutkan untuk menjaga APBN tetap sehat dalam menjalankan fungsinya.

“Indonesia telah sangat kredibel dalam 20–25 tahun terakhir. Aturan fiskal kita tetap berlaku dan dari waktu ke waktu, kita perlu memperbarui komitmen untuk mematuhinya dan memastikan APBN terus menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, serta tetap kredibel dan sehat,” tegas Menkeu.

Menkeu menambahkan kredibilitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh angka-angka APBN, tetapi juga kualitas kebijakan dan kemampuan pemerintah mengomunikasikan arah kebijakan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas internasional.

“Komunikasi adalah salah satu hal penting yang ditunggu masyarakat. Namun, hal penting lainnya adalah kualitas kebijakan. Bukan hanya angka APBN, tetapi yang lebih penting adalah apa tujuan dari kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Dalam pengelolaan fiskal, Menkeu Suahasil juga menekankan pentingnya menjaga disiplin terhadap aturan defisit. Menurut Menkeu, batas defisit maksimal 3 persen PDB dan merupakan parameter yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sekaligus menjadi salah satu sinyal disiplin fiskal kepada investor.

“Saat ini kami berkomitmen pada aturan defisit fiskal 3 persen dan maksimal rasio utang 60 terhadap PDB. Ini memberikan sinyal kepercayaan kepada pasar bahwa kami dapat terus menjalankannya,” ujar Menkeu.

Selain itu, upaya menjaga kredibilitas fiskal juga dilakukan melalui koordinasi erat dengan otoritas di sektor keuangan. Menkeu menjelaskan sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kementerian Keuangan akan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

“Kita harus menunjukkan kepada para ekonom bahwa kita menjaga perekonomian ini. Kita memahami mandat masing-masing, bersedia berkoordinasi dan berkomunikasi, serta konsisten dengan mandat masing-masing dan di waktu yang bersamaan memastikan arus pertukaran informasi terus mengalir,” jelas Menkeu.

Di akhir sesi wawancara, Menkeu Suahasil kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengelola APBN dengan kredibel dan akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak sehingga APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta tetap kredibel menjaga keberlanjutan fiskal.

“Untuk melakukan itu, saya akan bekerja sangat erat dengan setiap institusi di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, itu juga sangat penting, kemudian kita mengelola Indonesia tentu bukan hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dengan berbicara dengan banyak pemerintah daerah,” pungkas Menkeu.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Suahasil-Interview-BloombergTV 

Baca Terusannya »»  

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji : Industri Tumpuan Daya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

 

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan sektor industri merupakan tumpuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus penyerapan tenaga kerja nasional. Ia juga menegaskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan melanjutkan program strategis yang telah dirintis sekaligus membuka ruang bagi terobosan baru.

Hal itu disampaikan Sarmuji dalam serah terima jabatan Menteri Perindustrian dari Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (2/10). Sarmuji sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Perindustrian di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).

“Kita semua tahu bahwa sektor industri adalah sektor yang sangat vital bagi republik ini. Sektor industri adalah tumpuan dan harapan agar kita bisa melakukan leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi daya ungkit bagi penyerapan tenaga kerja,” kata Menperin dalam sambutannya.

Ia mengajak seluruh pejabat dan keluarga besar Kemenperin bergotong royong menjalankan tugas pembangunan industri nasional, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sarmuji juga memberikan penghargaan kepada Agus Gumiwang Kartasasmita, yang dinilainya telah meletakkan fondasi yang baik bagi langkah Kemenperin. “Apa yang sudah dirintis oleh Pak Agus Gumiwang sebagai Menteri tentu harus kita lanjutkan. Kita akan teruskan apa-apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah diletakkan akan kita perkuat kembali,” ungkapnya.

Menurut Menperin, kesinambungan kebijakan penting agar pembangunan industri berjalan optimal. Namun, kesinambungan itu perlu dibarengi keberanian menghadirkan gagasan baru. Ia meminta jajaran Kemenperin tidak hanya berkutat pada persoalan, tetapi juga membaca setiap peluang yang dapat dimanfaatkan.

“Kita harus memiliki mimpi-mimpi besar di Kementerian ini. Kita harus membaca setiap peluang untuk meningkatkan sektor industri ini menjadi tumpuan bagi pembangunan kita. Mari kita berpikir mengenai opportunity, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan sektor industri ini sebagai leverage bagi pembangunan ekonomi kita,” tuturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenperin akan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dan pelaku industri. Menperin menekankan pentingnya komunikasi yang erat dengan dunia usaha agar kebijakan pemerintah mampu merespons kebutuhan industri dan menjawab tantangan yang berkembang.

“Nanti apa saja yang harus kita bicarakan, siapa saja yang harus kita temui, siapa saja yang kita ajak berkolaborasi, akan kita tentukan. Tetapi yang paling penting adalah mari kita membangun mimpi-mimpi besar, menjadikan sektor industri ini lebih kuat lagi,” ujar Sarmuji.

Di lingkungan internal Kemenperin, Sarmuji menginginkan suasana kerja yang terbuka, sehingga jajaran Kemenperin dapat berdiskusi, berdialektika, serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil.

“Saya meminta secara pribadi kepada seluruh pejabat Kementerian Perindustrian untuk kita bisa saling mengingatkan. Kalau ada hal yang perlu diingatkan kepada saya, jangan sungkan-sungkan,” pintanya.

Ia juga meminta agar tidak ada sekat berlebihan antara pimpinan dan jajaran. “Jangan memberikan penghormatan berlebih kepada saya, jangan memberikan pelayanan berlebih kepada saya. Penghormatan dan pelayanan yang berlebih itu akan menciptakan sekat-sekat bagi kita semua, yang membatasi kita untuk bisa berdiskusi, berdialektika, memberikan masukan dan memberikan saran terhadap kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil,” jelasnya.

Menperin optimistis dapat membangun kerja sama yang solid dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza. Kedekatan dan pengalaman bekerja bersama sebelumnya diharapkan menjadi modal untuk memperkuat kekompakan kepemimpinan Kemenperin. Menurutnya, soliditas internal harus berjalan beriringan dengan kolaborasi eksternal, karena berbagai tantangan pembangunan industri tidak dapat diselesaikan oleh Kemenperin sendiri.

“Kita bisa membangun tim yang lebih solid dan bisa bekerja sama. Saya juga meminta dukungan seluruh hadirin dan asosiasi industri. Sangat penting bagi kita untuk berkolaborasi,” tutur Menperin.

Dengan kesinambungan program serta kolaborasi bersama dunia usaha, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor industri diharapkan semakin kuat sebagai tumpuan pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing, dan penyerapan tenaga kerja nasional.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72483023/Menperin-Sarmuji:-Industri-Tumpuan-Daya-Ungkit-Pertumbuhan-Ekonomi-dan-Penyerapan-Tenaga-Kerja 

Baca Terusannya »»  

Menag Minta PTKIN Tak Hanya Lahirkan Sarjana, Tapi Cendekiawan Berdampak

 

Malang (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, perguruan tinggi Islam tidak cukup hanya mencetak sarjana atau ilmuwan yang menguasai teori dan pengetahuan. Lebih dari itu, perguruan tinggi Islam harus melahirkan cendekiawan yang mampu mengamalkan ilmunya dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Menag saat memberi arahan pada Lustrum ke-XIII UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Refleksi 1 Tahun Mengabdi: Sinergi Mewujudkan UIN Malang Bereputasi Internasional di kampus UIN Malang. 

Menurutnya, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari jumlah mahasiswa yang masuk dan lulusan yang dihasilkan, tetapi juga dari nilai tambah dan dampak yang diberikan kepada masyarakat. “Inputnya berapa yang masuk, outputnya berapa yang keluar. Tapi outcome-nya berapa? Apa nilai tambah yang kita berikan dengan mencetak sarjana sebanyak itu?” ujar Menag, Jumat (2/10/2026).

Menag menjelaskan, seorang ilmuwan memiliki penguasaan terhadap ilmu dan teori. Sementara intelektual tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga mampu mengamalkannya. Adapun cendekiawan, menurutnya, harus melangkah lebih jauh, yaitu ilmu yang dikuasai dan diamalkan itu harus memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Cendekiawan itu pintar, dia mengamalkan kepintarannya, tetapi kepintarannya juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tuturnya.

Karena itu, Menag mendorong perguruan tinggi Islam untuk memperluas ukuran keberhasilan pendidikan hingga pada impact. Bukan hanya berapa banyak lulusan yang dihasilkan, tetapi seberapa besar keberadaan mereka memberikan perubahan dan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan kehidupan.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga mengingatkan pentingnya memperbesar kapasitas diri dalam menerima ilmu. Ia mengutip doa Rabbi zidni 'ilma yang berarti, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.” Menurutnya, doa tersebut juga mengandung pesan agar manusia terus memperbesar kapasitas dirinya sehingga mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang semakin luas.

“Yang perlu kita syukuri adalah kapasitas. Yang lainnya datang dan pergi. Kita memohon kepada Allah, Rabbi zidni 'ilma, tambahkanlah ilmu,” kata Menag.

Menag berharap UIN Malang terus membangun tradisi akademik yang berjalan seiring dengan penguatan akhlak dan kebermanfaatan. Dengan demikian, kampus tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi secara akademik, tetapi juga melahirkan cendekiawan yang mampu menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/menag-minta-ptkin-tak-hanya-lahirkan-sarjana-tapi-cendekiawan-berdampak-xFBKu

Baca Terusannya »»  

Pemprov Jateng Percepat Verval Gerai KDKMP

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pemerintah kabupaten/ kota, mempercepat proses verifikasi dan validasi (verval) gerai Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan gerai koperasi sebelum beroperasi.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Jawa Tengah, Linda Widiastuti Ariningrum mengatakan, terdapat 8.523 unit KDKMP di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.230 unit KDMP menjadi prioritas dalam proses verifikasi dan validasi.

Ditambahkan, verval dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik bangunan, sarana dan prasarana, serta kelengkapan administrasi KDKMP. Petugas memeriksa kondisi gerai koperasi secara langsung, kemudian menginput data hasil pemeriksaan ke dalam Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkodes).

Data yang telah masuk selanjutnya ditelaah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), guna mendukung tertib tata kelola dan transparansi.

 

“Progres verval, alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Hingga 30 September (2026) pukul 19.30 WIB, verval telah mencapai 61,67 persen, dan angkanya masih terus bergerak. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan,” ujar Linda, Jumat (2/10/2026).

Selain kondisi fisik bangunan, terangnya, proses verval juga memperhatikan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Dalam proses tersebut, Pemprov Jateng turut mendampingi pemerintah kabupaten/ kota.

Linda menuturkan, perhatian juga diberikan Kementerian Koperasi, mengingat jumlah KDKMP di Jawa Tengah tercatat paling banyak di Indonesia.

“Maka kita betul-betul pantau dan kita damping, karena Kemenkop berharap Jawa Tengah bisa menjadi barometer bagi provinsi yang lain. Banyak kabupaten/ kota juga masih terbatas dari sisi SDM. Di situlah kementerian turun untuk melakukan pendampingan,” jelasnya.

Penguatan SDM, beber Linda, juga dilakukan Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop) Dinkop UKM Provinsi Jawa Tengah, bekerja sama dengan Dinas Koperasi se-Jawa Tengah. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara KDKMP.

Para peserta akan dibagi ke dalam 168 angkatan. Pelatihan tersebut dijadwalkan mulai 5 Oktober hingga akhir November 2026. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-percepat-verval-gerai-kdkmp/ 

Baca Terusannya »»  

Kepala BGN Sudaryono Ajak Kepala Daerah Terlibat Awasi Dapur MBG

 

Takalar — Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pemerintah daerah (pemda) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan inspeksi secara berkala terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.

Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG. Bahkan, inspeksi dapat dilakukan pada dini hari.

“Oleh karenanya, kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” tegas Mas Dar dalam Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10).

Menurutnya, pelaksanaan sidak tidak hanya bertujuan untuk melihat kondisi fisik dapur, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan berbagai aspek penyelenggaraan MBG berjalan dengan baik.

Untuk mendukung proses tersebut, BGN telah menyiapkan daftar periksa (checklist) yang dapat digunakan pemerintah daerah saat melakukan inspeksi. Hasil pemeriksaan kemudian diharapkan dapat disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan program.

“Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,” lanjutnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan SPPG merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas layanan MBG. Karena itu, persoalan sidak bukan mengenai diperbolehkan atau tidak, melainkan BGN justru meminta pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemeriksaan di wilayahnya.

“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” tegas Mas Dar.

 

Sumber : https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/kepala-bgn-sudaryono-ajak-kepala-daerah-terlibat-awasi-dapur-mbg 

Baca Terusannya »»  

BGN Perbarui PKS, Sudaryono Tegaskan MBG Menuju Arah yang Lebih Baik

 

Takalar — Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan perbaikan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melalui pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan para mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah perbaikan lainnya.

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, dalam pelaksanaan program di lapangan, BGN menemukan adanya sejumlah persoalan, termasuk hubungan antara mitra dan yayasan di beberapa titik.

Dalam beberapa kasus, terdapat yayasan yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan program, tetapi tetap meminta sejumlah setoran atau potongan kepada mitra dengan jumlah yang tidak wajar.

“Pada praktiknya ini kami menemukan satu fakta bahwa mitra sama yayasan ini ada yang kemudian berkonflik. Mitra itu adalah orang yang punya modal, dia membangun dapurnya, keluar biaya. Yayasan itu kemudian tidak nyambung sama mitranya,” ujar Mas Dar dalam Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10).

Ia mendapat laporan bahwa sejumlah mitra yang tidak sejalan dengan yayasannya diminta memberikan setoran atau potongan sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000 per porsi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan MBG, termasuk kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.

“Ada mitra, dia dipotong 1.500, ada yang dipotong 2.000, bayangkan! yang terjadi adalah karena dipotong, dia makan menunya itu dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi,” jelas Mas Dar.

Untuk mencegah kondisi tersebut terus terjadi, Mas Dar menegaskan bahwa BGN tidak segan-segan memutus kerja sama dengan yayasan yang hanya meminta setoran tanpa memiliki andil dalam penyelenggaraan program MBG.

“Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak membina, tidak ikut... tidak ikut sibuk, tidak mengawasi, tidak ada andil apapun hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita... kita cut off namanya, akan kita amputasi semua,” tegasnya.

Sebagai bagian dari pembenahan tersebut, BGN telah menyiapkan mekanisme baru dalam hubungan kerja sama dengan mitra. Salah satunya dilakukan melalui pembaruan PKS antara BGN dengan mitra dan dapur SPPG, sehingga potongan yang tidak penting dan yayasan yang merugikan dapat dihilangkan.

Selain memperbarui PKS dengan mitra, BGN juga telah melakukan sejumlah perbaikan lainnya, seperti mengatur ulang skema insentif yang sebelumnya Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi, memperjelas jam kerja bagi kepala dapur, menyediakan sejumlah kanal aduan dan laporan, serta melakukan sejumlah perbaikan lainnya.

Mas Dar menegaskan, pembaruan tata kelola tersebut merupakan bagian dari proses perbaikan yang terus dilakukan BGN sejak program MBG berjalan. Evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan menjadi dasar bagi BGN untuk memperbaiki mekanisme yang dinilai belum optimal sekaligus memperkuat hal-hal yang telah berjalan dengan baik.

“Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik, dan kita terus kita perbaiki, insya Allah,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung proses pembenahan tersebut. Perbaikan tata kelola, menurut BGN, diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan utama program.

“Saya mohon dukungan Bapak, Ibu semua, kita menuju MBG yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya,” tutupnya.

 

 

 

Sumber : https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-perbarui-pks-sudaryono-tegaskan-mbg-menuju-arah-yang-lebih-baik 

Baca Terusannya »»  

Kepala BGN: Peresmian 480 SPPG di Wilayah 3T adalah Langkah Awal

 

Takalar — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi yang menjadi bagian dari wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, hingga saat ini sebanyak 27.022 dapur SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Namun di sisi lain, masih terdapat dapur-dapur yang telah siap beroperasi dan berada di wilayah yang lebih membutuhkan pelaksanaan MBG.

“Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ternyata masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan,” ujar Mas Dar saat Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10).

Menurutnya, aktivasi 480 SPPG yang tersebar di 16 provinsi tersebut bukan merupakan akhir dari proses perluasan MBG. BGN akan terus membuka SPPG secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan dapur.

“Apakah akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatra, kami buka di tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi dan 3T, dan di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG,” kata Mas Dar.

Ia menjelaskan, perluasan tersebut juga menjadi respons atas banyaknya aspirasi yang diterima BGN dari berbagai pihak. Masukan tersebut antara lain datang dari mitra, SPPG, kader yang bertugas di dapur, hingga sekolah-sekolah yang mengusulkan agar pelaksanaan MBG hadir di wilayah mereka.

“Kami telah menerima banyak aduan, banyak masukan, banyak email, banyak surat dari macam-macam, termasuk masukan dari sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali yang memang masih ingin adanya MBG di daerahnya,” jelasnya.

Mas Dar menegaskan, aktivasi 480 SPPG pada hari ini merupakan langkah awal untuk mengoperasikan dapur-dapur yang telah memenuhi kesiapan. BGN selanjutnya akan melanjutkan pembukaan SPPG di wilayah lain secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan yang ada.

“Ini adalah awalan kita membuka, mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap,” kata Mas Dar.

Ia menambahkan, aktivasi SPPG tersebut sekaligus menandai berlanjutnya proses aktivasi dapur yang sebelumnya mengalami moratorium.

"Kalau kemarin ada katakanlah ada moratorium, maka dengan dibukanya ini maka moratorium itu kemudian artinya sudah ditiadakan moratoriumnya," ujarnya.

 

 

Sumber : https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/kepala-bgn-peresmian-480-sppg-di-wilayah-3t-adalah-langkah-awal 

Baca Terusannya »»  

BGN Buka Ruang bagi Mitra Ganti Yayasan yang Dinilai Tak Berkontribusi

 

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memproses registrasi dalam rangka pembaruan perjanjian kerja sama dengan yayasan maupun mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam proses registrasi, BGN menemukan adanya sejumlah persoalan dalam hubungan antara mitra pembangunan dan yayasan yang menaungi SPPG. Di antaranya, terdapat yayasan yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap operasional maupun pembinaan dapur SPPG, tetapi meminta mitra menyetorkan sejumlah dana berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan.

“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut ,” ujar Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, di Jakarta (2/10).

Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti karena dapat menimbulkan beban tambahan bagi mitra dan berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran Program MBG harus diarahkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur,” tegasnya.

Untuk mendukung proses tersebut, BGN telah menyediakan dua portal registrasi, yakni portal bagi yayasan dan portal bagi mitra. Melalui mekanisme tersebut, mitra dapat mengajukan yayasan baru sekaligus menyampaikan bukti-bukti terkait persoalan atau kerugian yang dialami selama menjalankan kerja sama.

BGN selanjutnya akan memproses pengajuan tersebut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme registrasi yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan hubungan kemitraan yang lebih sehat, sehingga anggaran program MBG memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat.

“Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik dan diterima dengan baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik dan transparan ,” tutup Mas Dar.

 

 

Sumber : https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-buka-ruang-bagi-mitra-ganti-yayasan-yang-dinilai-tak-berkontribusi 

Baca Terusannya »»  

JADWAL: MotoGP™ Jepang 2026

 

Ronde 16 sudah di depan mata, dan Mobility Resort Motegi akan membuka Tur Asia

Destinasi berikutnya bagi seluruh rombongan MotoGP: Jepang! Ya, yang berarti satu hal—rangkaian balapan luar Eropa (flyaway) telah dimulai. Perebutan gelar juara tentu saja masih sangat ketat, bahkan terus memanas. Jorge Martin (Aprilia Racing) memegang keunggulan setelah akhir pekan yang luar biasa di Grand Prix Austria. Dengan banyaknya hal menarik yang dinantikan di Motegi, simak jadwal lengkap Motul Grand Prix Jepang 2026!

KAMIS: Media Day Awali GP Jepang

Agenda rutin pada Kamis (1/10) dengan program MotoGP GearUp. Jack Appleyard dan Louis Suddaby akan menyajikan kabar terkini, berita, dan cerita dari paddock pukul 13.30 WIB. Setelah itu, acara berlanjut ke Konferensi Pers praacara yang menampilkan pemuncak klasemen, Jorge Martin, Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), dan pahlawan tuan rumah, Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team). Mereka bertiga bakal menjawab pertanyaan dari media pukul 14.00 WIB.

JUMAT: Saatnya Beraksi di Motegi

Mesin motor mulai meraung pada Jumat (2/10) mulai pukul 07.00 WIB untuk sesi FP1 Moto3, dilanjutkan FP1 Moto2 pukul 07.50 WIB. Sementara sesi FP1 MotoGP dihelat pukul 08.45 WIB.

Usai jeda makan siang, Moto3 membuka jadwal sore dengan Practice pukul 11.15 WIB, diikuti Practice Moto2 pukul 12.05 WIB dan kemudian Practice MotoGP pukul 13.00 WIB. Para pembalap kelas premier akan bersaing demi Q2.

SABTU: Kualifikasi dan Sprint

Pastikan memasang alarm lebih awal pada Sabtu (2/10) karena sesi FP2 Moto3 akan membuka rangkaian jadwal padat mulai pukul 06.40 WIB, diikuti oleh para pembalap Moto2 untuk FP2 pukul 07.25 WIB. Sedangkan sesi FP2 MotoGP digelar pukul 08.10 WIB dan kemudian perebutan pole position dalam kualifikasi pukul 08.50 WIB.

Kualifikasi Moto3 lalu mengawali agenda siang hari mulai pukul 10.45 WIB, dilanjutkan dengan penentuan grid start Moto2 pukul 11.40 WIB. Setelah otu, tibalah saatnya aksi balapan pertama. Tissot Sprint MotoGP bakal berlangsung pukul 13.00 WIB dalam sebanyak 12 lap!

MINGGU: Hari Balapan

Seperti biasa, jadwal dibuka dengan Warm Up MotoGP pukul 07.40 WIB. Kemudian giliran pembalap Moto3 akan saling beradu mulai pukul 09.00 WIB, disusul balapan Moto2 pukul 10.15 WIB. Sementara barisan bintang MotoGP beraksi dalam GP Jepang pukul 12.00 WIB.

Usai balapan, simak analisis lengkap dalam program After the Flag pukul 13.20 WIB, diikuti dengan Konferensi Pers pasca-GP Jepang mulai pukul 13.50 WIB.

Jangan sampai ketinggalan Motul Grand Prix Jepang, yang akan menjadi momen krusial dalam perebutan gelar juara MotoGP 2026

 

Japanese GP Schedule 

Sumber : https://www.motogp.com/en/news/2026/09/28/time-schedule-motul-grand-prix-of-japan/1092197

Baca Terusannya »»  

Nurisa Dian Ashrifah Cetak Sejarah dan Persembahkan Emas Kelima, Menpora Erick: Target Terlampaui, tetapi Perjuangan di Asian Games 2026 Belum Selesai

 

Jakarta: Sekeping emas kembali mengisi pundi medali Indonesia pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Kali ini, medali emas dipersembahkan atlet panahan Nurisa Dian Ashrifah yang turun di nomor Compound Women Individual.

Nurisa memastikan posisi di podium tertinggi setelah tampil gemilang pada partai final menghadapi wakil Filipina, Amaya Amparo Cojuangco. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Nurisa mencatatkan total 139 poin, unggul dua poin atas lawannya yang mengoleksi 137 poin.

Keberhasilan Nurisa juga mencatatkan sejarah baru bagi olahraga Indonesia. Sejak Cabang panahan dipertandingkan secara resmi di Asian Games pada 1978, Medali tersebut menjadi emas pertama yang berhasil diraih Indonesia dari cabang olahraga panahan sepanjang keikutsertaan kontingen Merah Putih di ajang olahraga terbesar di Asia ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas perjuangan Nurisa Dian Ashrifah yang mampu tampil tenang dan konsisten hingga pertandingan final. Menurut Menpora, keberhasilan tersebut menjadi semakin istimewa karena bukan hanya menyumbangkan emas kelima bagi Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026, tetapi sekaligus menorehkan sejarah baru bagi panahan Indonesia.

“Alhamdulillah, Indonesia kembali mendapatkan emas. Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Nurisa Dian Ashrifah dan seluruh tim panahan Indonesia yang telah berjuang luar biasa. Ini adalah sejarah karena untuk pertama kalinya panahan Indonesia berhasil mempersembahkan medali emas di Asian Games, sejak resmi dipertandingkan pada 1978. Pertandingan final tadi sangat ketat, tetapi Nurisa mampu menjaga fokus dan konsistensinya sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi juara, kita harus berjuang sampai anak panah terakhir,” ucap Menpora Erick.

Medali persembahan Nurisa sekaligus menjadi emas kelima bagi Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026, yang berarti kontingen Merah Putih berhasil melampaui target empat medali emas yang telah ditetapkan untuk Asian Games 2026.

“Emas kelima sudah kita dapatkan dan berarti target empat emas yang kita tetapkan sudah terlampaui. Hari ini masih ada atlet-atlet kita yang berjuang di final, saya harap mereka tampil total dengan fighting spirit yang tinggi karena kita masih punya peluang untuk menambah emas. Jangan sampai karena target sudah terlampaui, kita kemudian terlena. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan dan doa kepada mereka. Kita harus terus mengawal perjuangan mereka sampai pertandingan terakhir,” kata Menpora Erick.

Menpora menegaskan, setiap medali yang diraih Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan atlet, pelatih, federasi, tim pendukung, serta berbagai pihak yang memastikan persiapan kontingen berjalan dengan baik. Catatan bersejarah yang ditorehkan panahan juga menunjukkan pentingnya pembinaan dan persiapan yang dilakukan secara konsisten agar semakin banyak cabang olahraga Indonesia mampu menciptakan prestasi baru di level Asia maupun dunia.

Karena itu, keberhasilan melampaui target juga menjadi momentum untuk mengapresiasi sekaligus mengevaluasi raihan medali cabang-cabang olahraga sebagai dasar untuk menetapkan kontingen menuju SEA Games 2027 dan Olimpiade Los Angeles 2028.

“Lima emas ini tentu kita syukuri, apalagi hari ini kita juga menyaksikan sejarah baru dari panahan. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada pencapaian hari ini. Kita harus melihat prosesnya. Ada cabor yang berhasil melampaui ekspektasi, ada yang masih berjuang, dan ada juga yang harus kita evaluasi. Prestasi seperti yang ditorehkan Nurisa harus menjadi momentum untuk membangun prestasi yang lebih tinggi dan berkelanjutan menuju SEA Games 2027 dan Olimpiade 2028,” ujar Menpora Erick.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7229/nurisa-dian-ashrifah-cetak-sejarah-dan-persembahkan-emas-kelima 

Baca Terusannya »»