Ketua DPR RI Puan Maharani Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Selain sidang tahunan, forum parlemen dunia kali ini akan memilih pimpinan baru IPU.

Puan menghadiri 153rd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha International Conference Centre, Kamis (8/10/2026). Ia didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania, Tri Yogo Jatmiko.

Terdapat sejumlah rangkaian acara dalam Sidang Umum IPU ke-153, termasuk pemilihan Presiden IPU ke-32. Saat ini Presiden IPU ke-31 dipegang oleh Tulia Ackson dari Republik Persatuan Tanzania.

Sebelum pemilihan Presiden IPU, dalam keterangan persnya, Puan diketahui mengikuti agenda general debate di mana setiap Ketua Parlemen anggota IPU bergantian menyampaikan pandangan. “Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi saya kepada Parlemen Tanzania dan IPU atas

penyelenggaraan Sidang ini, dan atas keramahan yang diberikan kepada kita semua di Arusha,” kata Puan di awal speech-nya.

Sidang IPU ke-153 mengangkat tema ‘Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Membersayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua’.

“Sejalan dengan tema sidang tahun ini, izinkan saya memulai dengan sebuah gagasan mendasar yaitu tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil,” tutur Puan.

Menurut Puan, tata kelola pemerintahan yang adil adalah tata kelola pemerintahan yang mengubah demokrasi politik menjadi demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.

“Demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada rakyat untuk membantu membentuk arah kebijakan, mengamankan bagian yang adil dari kemajuan, dan mengubah kehidupan mereka,” lanjutnya.

Puan mengatakan, pemerintahan yang efisien, tertib, transparan, dan efektif tetap penting. Namun hal itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan.

“Dalam pengertian inilah tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari keadilan,” terang Puan.

“Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” sambungnya.

Puan memandang tata kelola pemerintahan yang adil harus memperluas partisipasi dan kontrol publik, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, mencegah konsentrasi kekayaan dan pengaruh di tangan segelintir orang, melindungi kedaulatan nasional, serta memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya nasional dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi,” ungkap Puan.

“Akibatnya, demokrasi politik tidak akan pernah benar-benar substantif jika kekuatan ekonomi terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga suara minoritas kecil menjadi jauh lebih menentukan daripada suara masyarakat umum,” lanjutnya.

Puan yang merupakan Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 tahun 2024 menilai, dalam hal itu lah parlemen memegang posisi strategis. Menurutnya, Parlemen berfungsi sebagai jembatan antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara, sebagai lembaga yang bertugas menerjemahkan suara rakyat ke dalam undang-undang, anggaran, mekanisme pengawasan, dan kebijakan publik.

“Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat,” tegas Puan.

Selain membawa isu kepentingan diplomasi Indonesia, urgensi Puan menghadiri IPU di Tanzania adalah karena adanya pemilihan Presiden IPU yang berlangsung setiap 3 tahun sekali itu.

Adapun calon Presiden IPU ada 3 di mana 2 kandidat di antaranya yakni Azerbaijan dan Australia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia. Puan juga akan mendengar visi misi dan menemui semua calon secara imbang sebelum voting.

“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri.

“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” imbuhnya.

Puan melakukan pertemuan dengan kandidat Presiden IPU ke-32 yakni Sahiba Gafarova (Ketua Parlemen Azerbaijan), Milton Dick (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia, dan Rojo Edwards Silva (Senator Parlemen Chile), di sela-sela agenda Sidang Umum IPU.

Selain itu, Puan juga melakukan bilateral meeting dengan sejumlah pimpinan parlemen anggota IPU lainnya, di antaranya dengan Thailand dan Georgia.

Menurut Irine, kehadiran Puan di Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan hangat dari para delegasi. Termasuk apresiasi sejumlah anggota parlemen negara sahabat atas pandangan yang disampaikan Puan.

“Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi,” ungkap Irine.

“Lalu saat hendak meninggalkan ruang acara karena akan melakukan bilateral meeting, Ibu Ketua dicegat oleh beberapa delegasi seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan resolusi Nepal dan pidato beliau,” tambahnya.

Pemilihan atau voting Presiden IPU ke-32 akan dilaksanakan pada Jumat (9/10). Kandidat terpilih akan menggantikan Tulia Ackson sebagai Presiden IPU untuk masa jabatan tiga tahun (2026–2029)

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Puan-Hadiri-Pemilihan-Ketua-Parlemen-Dunia-Disambut-Hangat-Delegasi-Negara-Lain-69915 

Baca Terusannya »»  

Kemnaker Uji Coba Pelatihan Terhubung Industri untuk Tekan Kesenjangan Kompetensi

 

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menguji coba skema pelatihan hibrid yang menghubungkan pembelajaran di balai pelatihan dengan praktik kerja langsung di industri. Skema ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, upaya tersebut perlu didukung ekosistem terintegrasi yang melibatkan sektor industri, asosiasi profesi, dan perguruan tinggi.

“Saat ini, uji coba (skema hibrid) sedang berjalan di Sumatera Selatan dengan melibatkan beberapa industri besar seperti Bukit Asam, Pusri Palembang, dan Pertamina,” ujar Yassierli saat menghadiri seminar nasional teknik Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigerating (HVACR) di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dalam skema tersebut, peserta menjalani pembelajaran intensif selama 1–2 bulan di balai pelatihan pemerintah, lalu melanjutkan praktik kerja langsung di industri. Kemnaker menanggung seluruh biaya pelatihan, dan peserta memperoleh sertifikat kompetensi secara gratis.

Menurut Yassierli, HVACR menjadi salah satu bidang yang berpeluang menciptakan lapangan kerja baru. Seiring iklim global yang makin panas, kebutuhan masyarakat dan industri terhadap perangkat pendingin ikut meningkat.

Kondisi itu membuka peluang bagi terserapnya teknisi terampil. Industri membutuhkan tenaga ahli yang mampu merakit dan menginstal perangkat pendingin secara presisi, guna memitigasi risiko kebocoran sekaligus menekan emisi gas buang yang berdampak pada lingkungan.

Untuk menyiapkan tenaga terampil tersebut, Kemnaker memiliki 34 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia, dengan dukungan 1.627 instruktur kompeten.

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-uji-coba-pelatihan-terhubung-industri-untuk-tekan-kesenjangan-kompetensi 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Suahasil Berikan Tujuh Arahan dalam Rapimnas DJP, Perkuat Strategi Penerimaan Pajak yang Kredibel

 Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, memberikan tujuh arahan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkuat kinerja penerimaan negara secara kredibel dan berkelanjutan pada Kamis (08/10) di  Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Menkeu menekankan penerimaan pajak yang kredibel perlu bergerak selaras dengan perkembangan perekonomian di masyarakat.

Mengawali arahannya, Menkeu meminta jajaran DJP memahami kondisi perekonomian baik pada tingkat nasional maupun di wilayah kerja masing-masing. Pemahaman tersebut mencakup perkembangan usaha, aktivitas pasar, transaksi, serta perubahan perilaku dan aspirasi pelaku ekonomi. Dengan demikian, strategi penerimaan disusun berdasarkan aktivitas ekonomi yang nyata, bukan sekadar berorientasi pada angka target.

“Anda adalah yang paling dekat dengan denyut nadi perekonomian. Sehingga Anda perlu melihat bagaimana usaha berkembang, apa yang menjadi aspirasi pelaku usaha, bagaimana perubahan transaksi, bagaimana perubahan perilaku,” ujar Menkeu.

Kedua, Menkeu menegaskan pentingnya DJP membangun sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengantisipasi perubahan yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak. Identifikasi sejak dini diperlukan agar risiko penerimaan dan peluang pertumbuhan dapat dipetakan, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara tepat.

Ketiga, Menkeu menekankan pentingnya dialog rutin antara pimpinan dan pelaksana, mulai dari account representative (AR), pegawai kantor pelayanan, kantor wilayah, hingga jajaran pusat. Evaluasi penerimaan tidak boleh berhenti pada pencapaian target, tetapi harus dilanjutkan dengan analisis mengenai penyebab perubahan kinerja dan kondisi ekonomi yang melatarbelakanginya.

Keempat, Menkeu meminta DJP mengembangkan analisis untuk mengidentifikasi tax gap dan merumuskan langkah penanganannya. Analisis tax gap tersebut merupakan upaya untuk melengkapi ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah berjalan.

Menkeu juga mengapresiasi perkembangan implementasi Coretax dan meminta perbaikannya dilanjutkan secara konsisten. Pemanfaatan data perlu diperkuat untuk mengurangi beban administrasi wajib pajak, mempermudah pelayanan, meningkatkan kepatuhan, serta mempertajam pengawasan terhadap risiko ketidakpatuhan.

“Lanjutkan Coretax secara konsisten dan menjadikan data sebagai fondasi pelayanan dan pengawasan. Data yang ada di Coretax harus menjadi fondasi baru bagi perbaikan layanan dan pengawasan kepatuhan,” tegasnya.

Keenam, Menkeu menilai DJP harus membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang baik dan perlakuan yang adil bagi Wajib Pajak. Seluruh jajaran DJP juga perlu menyampaikan kebijakan perpajakan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, disertai standar pelayanan yang konsisten di seluruh kantor pelayanan.

Ketujuh, Menkeu berpesan agar seluruh pimpinan DJP harus selalu hadir dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan keberanian pegawai. Menkeu menegaskan bahwa setiap pejabat yang memiliki staf bertanggung jawab mendengarkan kendala pegawai, membantu penyelesaian masalah, menjaga kompetensi, serta menanamkan integritas dalam pelaksanaan tugas. 

“Ini juga bukan hal yang mudah, tapi kalau kita semua sudah menjadi pimpinan, ini menjadi tugas kita. Jaga profesionalisme, jaga kompetensi, jaga integritas, keberanian pegawai dalam bekerja disemangati terus,” tegas Menkeu.

Menkeu meminta agar ketujuh arahan tersebut dijabarkan menjadi langkah konkret untuk menuntaskan pekerjaan pada 2026 dan menjadi landasan perbaikan kinerja penerimaan pada 2027. 

Menutup arahannya, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai DJP beserta keluarga atas dedikasi dalam mengumpulkan penerimaan negara. Menkeu juga mengajak seluruh jajaran untuk menuntaskan tugas bersama-sama dengan cara yang profesional dan berintegritas demi mendukung pembangunan Indonesia.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Suahasil-Arahan-Rapimnas-DJP 

Baca Terusannya »»  

Sebelum “Giant Sea Wall” Membentang, Pemerintah Prov Jateng Masifkan Penanaman Mengrove

 

SEMARANG — Badan Otorita Pengelola Pantura (BOPPJ) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memasifkan penanaman pohon bakau (mangrove), di wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sebelum proyek giant sea wall dimulai.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BOPPJ, Fadil Imran, saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis (8/10/2026).

Fadil mengatakan, penanaman mangrove tersebut bakal dilakukan bersama masyarakat. Rencananya, akan digelar dalam waktu dekat.

“Presiden sudah memerintahkan BOPPJ untuk mengoptimalkan perlindungan ekologis dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pantura. Salah satu wilayah yang menjadi titik untuk dikelola adalah di Kota Semarang, Demak, dan Kendal,” kata Fadil.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat maupun komunitas-komunitas menjadi penting, dalam menjaga wilayah pesisir.

“Giant Sea Wall dalam konsep besarnya adalah pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat,” jelas Fadil.

Dalam kesempatan itu juga dibahas mengenai sejumlah praktik baik penanaman dan pengelolaan mangrove di Jawa Tengah. Salah satu yang disinggung adalah praktik yang dilakukan tokoh pemuda di Kabupaten Brebes, Mohammad Bangkit. Sosok tersebut telah menggerakkan Pokdarwis Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, langkah yang akan dilakukan oleh BOPPJ tersebut selaras dengan program Mageri Segoro, yang sudah dilakukan di seluruh pesisir Jawa Tengah. Tercatat, panjang garis pantai di Jawa Tengah mencapai 1.127,85 kilometer, terdiri atas wilayah Pantura sepanjang 651,47 kilometer, Pansela (pantai selatan) sepanjang 343,50 kilometer, dan Karimunjawa sepanjang 132,88 kilometer.

Kawasan pesisir tentu harus dijaga karena berkaitan langsung dengan permukiman, tambak, perikanan, kawasan industri, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat.

“Tentu saja program BOPPJ itu selaras dengan program Jawa Tengah. Kita punya program Mageri Segoro, yang itu sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat,” terangnya.

Khusus di kawasan Pantura, lanjut Luthfi, tantangannya cukup kompleks. Bukan hanya abrasi dan erosi yang menyebabkan mundurnya garis pantai, tetapi juga banjir, rob, penurunan muka tanah, sedimentasi, dan lainnya. Maka, perlindungan Pantura membutuhkan penanganan yang terpadu.

Untuk jangka panjang, sudah ada konsep Giant Sea Wall sepanjang Pantura Jawa yang menjadi proyek strategis nasional. Di Jawa Tengah Giant Sea Wall akan membentang sekitar 274,7 kilometer dari wilayah Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang.

“Sebelum adanya Giant Sea Wall berdiri, harapannya masyarakat sudah terbiasa dengan penanaman mangrove, cemara, kemudian kelapa nyiur dan sebagainya. Sehingga, upaya pencegahan sejak dini ini diberikan sebelum pelaksanaan (Giant Sea Wall),” tandasnya.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/sebelum-giant-sea-wall-membentang-pemerintah-masifkan-penanaman-mengrove/ 

Baca Terusannya »»  

Menperin Sarmuji: Industri Harus Jadi Motor Pertumbuhan, Kontribusi ke PDB Dibidik hingga 25 Persen

 

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan industri manufaktur harus kembali menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menargetkan pertumbuhan industri melampaui pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari sekitar 19 persen saat ini menjadi di atas 20 persen, bahkan 21–25 persen. Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat ekosistem yang mendorong industri tumbuh lebih cepat.

"Kita menargetkan supaya pertumbuhan industri lebih tinggi lagi, melebihi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena industri inilah sebenarnya yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi," kata Menperin di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Sarmuji, peningkatan kontribusi industri penting untuk memperkuat struktur perekonomian, menciptakan nilai tambah, dan memperluas kesempatan kerja. "Kita ingin industri kita bangkit kembali. Jangan sampai industri kita layu sebelum mencapai puncaknya," tegasnya.

Ia mencontohkan, di negara maju kontribusi industri memang dapat menurun seiring menguatnya sektor jasa. Namun, hal itu terjadi setelah industrinya mencapai tahap matang, bukan karena industrinya lemah. Karena itu, ia mengingatkan agar industri nasional tidak melandai sebelum mencapai tahap tersebut.

 

Ekosistem Jadi Tanggung Jawab Pemerintah

Lebih lanjut, Menperin menilai pelaku industri memiliki kemampuan untuk berproduksi, berinovasi, dan memperluas pasar. Namun, keberhasilan itu juga sangat ditentukan oleh lingkungan usaha yang kondusif, termasuk kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian dan kemudahan berusaha.

"Tugas utama kita sebenarnya menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya industri. Kegiatan usaha dan produksi dijalankan oleh pelaku industri sendiri, tetapi ekosistem industri tidak bisa diciptakan oleh pelaku industri sendiri. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah," ungkap Sarmuji.

Karena itu, Kemenperin terus mendorong penyelarasan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan sektor manufaktur, mulai dari peningkatan efektivitas regulasi dan percepatan pelayanan hingga penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Salah satu perhatian Kemenperin adalah penguatan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan kualitas produk, melindungi konsumen, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri. Namun, Menperin mengingatkan agar penerapannya dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik tiap subsektor.

"Standardisasi penting supaya industri kita semakin berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Konsumen juga harus dilindungi. Tetapi kita juga harus teliti dan melihat kembali penerapannya agar jangan sampai justru menjadi hambatan bagi industri kita sendiri," tuturnya.

 

 

Sumber : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72483045/Menperin-Sarmuji:-Industri-Harus-Jadi-Motor-Pertumbuhan,-Kontribusi-ke-PDB-Dibidik-hingga-25-Persen 

Baca Terusannya »»  

Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Internal Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu yang dihadiri secara kuorum oleh perwakilan dari 8 fraksi di DPR RI dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. 

Dasco menerangkan, pembentukan Panja ini berpedoman pada hasil Rapat Internal Komisi II DPR RI tertanggal 29 September 2026 dan merupakan langkah nyata Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi untuk membahas RUU tentang Pemilu secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif.

“Pembentukan Panja ini bertujuan untuk memperlancar proses penyusunan serta memastikan setiap materi muatan RUU dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujar Dasco di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). 

Dasco menegaskan melalui pembentukan Panja dan penetapan pimpinan, Komisi II DPR RI berkomitmen menjalankan amanat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 secara optimal. Proses penyusunan RUU Pemilu ini diharapkan dapat berjalan secara inklusif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, penetapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong sebagai Ketua Panja RUU Pemilu tersebut disetujui secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib setelah mendapat persetujuan bulat dari seluruh anggota Panja yang hadir.

"Selanjutnya Pimpinan dan anggota Panja bersama-sama akan menjalankan amanat fungsi legislasi DPR RI dalam menghasilkan kerangka hukum pemilu yang responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan demokrasi Indonesia," pungkas Dasco.

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Perlancar-Proses-Penyusunan-Delapan-Fraksi-Setujui-Bahtra-Jadi-Ketua-Panja-RUU-Pemilu-69913 

Baca Terusannya »»  

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI memastikan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian regulasi, tetapi juga memperhatikan substansi serta meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam setiap tahapan pembahasannya.

Komitmen tersebut disampaikan seiring mulai disiapkannya kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu. Seperti diketahui, Pimpinan DPR RI telah menetapkan Wakil Ketua Komisi II, Bahtra Banong, sebgaai Ketua Panja RUU Pemilu. Atas penetapan tersebut, Panja pun didorong untuk segera menyusun agenda kerja sebagai dasar untuk memulai rangkaian kegiatan penyusunan regulasi tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan proses penyusunan RUU Pemilu akan dijalankan sesuai agenda yang telah disusun, dengan tetap membuka ruang untuk melakukan kegiatan lain apabila terdapat kebutuhan yang bersifat urgen.

“Karena itu, Rancangan Undang-Undang Pemilu berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan yang sudah kami susun kemarin akan mulai kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal," kata Rifqinizamy dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). 

Menurut Rifqinizamy, perhatian terhadap substansi menjadi bagian penting dalam memastikan RUU Pemilu dapat disusun secara tepat. Karena itu, pembahasan tidak semata-mata diarahkan pada target penyelesaian, melainkan juga mempertimbangkan proses pembahasan yang dapat memberikan ruang bagi partisipasi bermakna.

Ia pun menegaskan, Komisi II akan memastikan Panja RUU Pemilu dapat bekerja secara optimal sekaligus menjaga kualitas proses penyusunan regulasi. Hal tersebut dilakukan agar pembahasan berjalan sesuai kebutuhan dan tetap memberikan ruang bagi masukan dalam proses legislasi.

“Saya sebagai Ketua Komisi akan memastikan panja ini akan berjalan dengan baik, bisa diselesaikan dalam waktu yang tepat dengan tetap memperhatikan substansi dan meaningful participation,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Tak-Hanya-Kejar-Target-Penyelesaian-RUU-Pemilu-Tekankan-Partisipasi-Bermakna-69909 

Baca Terusannya »»  

DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan 2026-2031.  Kelima anggota tersebut merupakan hasil seleksi Komisi VII DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan bersama 10 calon lainnya pada Rabu (7/10/2026).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan persetujuan tersebut diambil setelah rapat paripurna mendengarkan laporan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Dewas LPP RRI.

"Dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Dasco yang dijawab ’Setuju’ oleh seluruh paserta rapat paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Lima Dewas LPP RRI yang disetujui DPR yakni Soleman Yusuf dari unsur RRI, Bara Ilyasa dari unsur masyarakat, Widyarsi Agustina dari unsur masyarakat, Mohammad Reza dari unsur pemerintah, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dari unsur masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyebut seluruh proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon dilakukan secara terbuka dan transparan. "Komisi VII DPR RI telah melaksanakan seluruh tahapan pembahasan melalui rangkaian uji kelayakan terhadap 15 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI secara terbuka dan transparan," ujar Saleh saat membacakan laporan.

Menurut Saleh, proses seleksi mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari integritas, wawasan dan kemampuan, rekam jejak, hingga gagasan serta komitmen calon terhadap penguatan LPP RRI.

Komisi VII kemudian menggunakan mekanisme suara terbanyak untuk menetapkan lima calon Dewas LPP RRI. "Mekanisme tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan Komisi VII DPR RI setelah seluruh calon mengikuti tahapan uji kelayakan," jelas Saleh.

Selain itu, Komisi VII juga menetapkan lima calon pengganti antarwaktu (PAW).  Mereka adalah Imade Sunarsa dari unsur pemerintah, Yonas Markus Tuhuleru dari unsur RRI, Azimah dari unsur masyarakat, Mahroni Kusuma dari unsur masyarakat, serta Syukron Jamal dari unsur masyarakat. Saleh mengatakan, lima anggota Dewas LPP RRI yang telah memperoleh persetujuan DPR selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera dilantik.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Setujui-5-Dewan-Pengawas-LPP-RRI-Periode-2026-2031-69901 

Baca Terusannya »»  

DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital. Perlindungan tersebut diakomodasi melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online yang menjadi landasan bagi pengaturan transportasi daring, termasuk layanan pengangkutan orang, barang, dan makanan.

Saat konferensi pers Pimpinan DPR RI bersama Menteri UMKM, Menhub, Wamenkomdigi dan Wamensesneg di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026), Dasco menerangkan penerbitan Perpres ini merupakan hasil proses sinkronisasi dan harmonisasi DPR-Pemerintah untuk menghasilkan regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online. 

“Setelah sekian lama kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi, agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik tentang pengangkutan ojek online roda dua terhadap pengaturan pengangkutan orang termasuk tarif, kemudian barang dan makanan serta pengampu daripada ojek online ini,” ujar Dasco.

Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi payung dalam mengatur berbagai aspek transportasi online. Sekaligus memberikan kepastian mengenai hubungan antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan Perpres tersebut telah melalui proses pembahasan yang panjang dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam ekosistem transportasi online. 

Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan pengangkutan orang, tetapi juga pengiriman barang dan makanan. Maman menegaskan, salah satu tugas utama Kementerian UMKM adalah mengawal pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi. 

Dengan demikian, hubungan kemitraan yang terjalin dapat berjalan secara jelas dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak para mitra. “Perpres ini sekarang mencakup pengangkutan orang, barang, dan makanan, serta akan diikat dalam perjanjian kemitraan,” jelas Maman.

Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan pemerintah telah memberikan kepastian mengenai batas biaya platform yang dikenakan kepada pengemudi ojek online. Berdasarkan kebijakan tersebut, biaya platform dibatasi maksimal 8 persen. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan porsi pendapatan yang diterima mitra pengemudi. 

Dudy menambahkan, ketentuan mengenai tarif dan biaya platform yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan juga akan menjadi salah satu rujukan bagi pengaturan layanan pengangkutan barang dan makanan.

Adapun Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria memiliki tugas untuk menetapkan biaya jasa transportasi untuk layanan pengantaran barang dan makanan. Pengaturan tersebut diarahkan dengan mempertimbangkan prinsip penghasilan yang layak bagi pengemudi serta perlindungan terhadap risiko yang dihadapi dalam menjalankan pekerjaan.

Selain pengaturan mengenai tarif dan biaya platform, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi lintas kementerian. Forum komunikasi atau satuan tugas (Satgas) bersama akan dibentuk dengan melibatkan kementerian terkait dan diketuai oleh Menteri UMKM.

Satgas akan menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi. Langkah ini diharapkan dapat memastikan ketentuan dalam Perpres berjalan secara konsisten di lapangan. Dari sisi pelaku usaha, pengaturan tersebut juga mencakup ekosistem pengantaran barang dan makanan yang bersinggungan langsung dengan aktivitas UMKM. 

Pemerintah menilai keberadaan layanan berbasis platform digital memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha yang memanfaatkan layanan pesan-antar. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto selanjutnya menyampaikan bahwa aturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 27 Tahun 2026 oleh kementerian terkait harus diselesaikan paling lambat 31 Desember.

Menutup keterangannya, Dasco menegaskan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Koordinasi antar kementerian melalui forum komunikasi atau Satgas diharapkan dapat memastikan implementasi Perpres berjalan selaras dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online. 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-dan-Pemerintah-Perkuat-Perlindungan-Ekosistem-Transportasi-Online-69898 

Baca Terusannya »»  

Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Menurutnya, keberhasilan kebijakan negara harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara, terutama dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.

“Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” kata Dasco saat membaca pidato penutupan masa persidangan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dirinya menyampaikan, sepanjang masa persidangan, DPR RI memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan bantuan sosial, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). DPR RI, lanjutnya, memastikan penanganan persoalan tersebut dilakukan secara tepat dan terpadu melalui fungsi konstitusionalnya.

Dalam fungsi legislasi, ia menyampaikan DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 20 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan menyetujui tujuh rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR RI. Beberapa undang-undang yang telah disahkan antara lain terkait pengaturan reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan satu data.

“Undang-undang tersebut memperkuat pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan negara, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pada masa sidang berikutnya, DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang masih berada dalam pembicaraan tingkat I. Di bidang anggaran, Dasco menegaskan APBN 2027 tidak sekadar menjadi instrumen fiskal, tetapi juga instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. DPR mengarahkan APBN untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah.

“Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bekerja bagi kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan menghadirkan manfaat yang nyata serta berkeadilan bagi rakyat,” tegas Dasco.

Sementara dalam fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari situasi keamanan di Papua, optimalisasi aset daerah, penanganan karhutla, penguatan teknologi dan sumber daya manusia, hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pengawasan juga mencakup pemulihan layanan pendidikan, pengelolaan anggaran dan reformasi perpajakan, pembangunan infrastruktur energi, serta tata kelola lembaga pemasyarakatan.

“DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut,” jelasnya.

Selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, pada masa persidangan tersebut DPR RI juga melakukan pemilihan sejumlah pejabat publik, antara lain calon anggota BPK, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon Gubernur Bank Indonesia, calon Deputi Senior Bank Indonesia, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

Di bidang diplomasi parlemen, DPR RI juga menerima kunjungan delegasi parlemen dari negara-negara sahabat serta Wakil Perdana Menteri Bulgaria dalam momentum 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Bulgaria. Dasco menyebut Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terus memperkuat peran dan kontribusi Parlemen Indonesia di kancah internasional.

Mengakhiri masa persidangan, dirinya mengajak seluruh anggota dewan memanfaatkan masa reses untuk mendengarkan serta menyerap aspirasi masyarakat. “Selain menyerap aspirasi masyarakat, kita juga menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Sambut-Masa-Reses-DPR-Pastikan-Kebijakan-Negara-Berikan-Manfaat-bagi-Rakyat-69895 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik Bukti Nyata Strategi Hilirisasi Indonesia

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan strategi hilirisasi industri nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan ekonomi Indonesia. Kepala Negara menyebut ekspor perdana baterai kendaraan listrik merupakan bukti nyata dari keberlanjutan kebijakan hilirisasi.

“Hari ini ekspor perdana baterai, kendaraan listrik adalah langkah penting. Ini adalah bukti nyata bahwa strategi hilirisasi kita benar dan akan kita teruskan dengan sebaik-baiknya,” ucap Presiden dalam sambutannya di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Kamis, 8 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran perusahaan yang telah menunjukkan kepemimpinan, tata kelola, serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan industri. Kepala Negara turut menyoroti upaya perusahaan dalam membina dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan industri.

“Saya juga menyambut baik kepemimpinan, manajemen, dan rasa tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan di kawasan ini. Saya melihat pembinaan saudara-saudara terhadap rakyat di sekitar sini sangat baik. Dan ini patut kita dukung dan patut kita teruskan,” katanya.

Sejalan dengan pengembangan industri, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan dalam setiap kegiatan operasional. Presiden menekankan bahwa kemajuan industri harus berjalan beriringan dengan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

“Kita akan mempertahankan kualitas daripada air dan udara kita. Perhatikan pengelolaan limbah dengan baik. Masa depan kita, kita hadapi dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab untuk anak dan cucu kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa capaian pembangunan industri nasional saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kontribusi berbagai pemerintahan terdahulu. Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

“Terima kasih semua unsur yang telah bekerja keras sehingga cita-cita kita makin dekat. Tapi saya ingatkan pepatah pendahulu-pendahulu kita, makin dekat kepada cita-cita makin berat tantangan. Tapi kita biasa menghadapi tantangan, kita berani menghadapi tantangan,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-ekspor-perdana-baterai-kendaraan-listrik-bukti-nyata-strategi-hilirisasi-indonesia/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Jaga Kepercayaan dan Lindungi Investasi

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan menjaga seluruh investasi yang ditanamkan di Tanah Air. Kepala Negara menekankan bahwa menjaga kepercayaan dan kemitraan dengan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, bukan sekadar bentuk tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menyangkut kehormatan bangsa Indonesia.

“Untuk itu, saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari mana pun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita,” tegas Presiden dalam sambutannya saat peresmian komersialisasi dan peletakan batu pertama 11 proyek dalam ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang telah berkontribusi dalam pengembangan industri hilirisasi di Indonesia. Menurut Presiden, kepercayaan dan kolaborasi yang terjalin menjadi fondasi penting dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

“Saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada semua pihak, ke semua elemen dari dalam dan dari luar negeri, para mitra-mitra kita, mitra-mitra kita yang telah memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa hubungan Indonesia dengan para mitra investasi dibangun atas dasar kepercayaan, persahabatan, dan semangat kekeluargaan. Kepala Negara menyebut nilai-nilai tersebut telah mengakar dalam tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang senantiasa menghormati pihak-pihak yang datang untuk bekerja sama.

“Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita,” ungkap Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo turut mengungkapkan perkembangan investasi di kawasan IWIP yang terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan laporan Menteri Investasi, realisasi investasi di kawasan industri tersebut telah melampaui USD20 miliar, dengan rencana tambahan investasi sebesar USD7 miliar pada masa mendatang.

Pengembangan kawasan industri tersebut juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Presiden menyampaikan bahwa sejak kawasan IWIP dikembangkan, jumlah tenaga kerja yang terserap telah mencapai lebih dari 100 ribu orang. Capaian tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti Kepala Negara dalam melihat perkembangan industri nasional.

Presiden Prabowo pun menyampaikan optimismenya terhadap masa depan perekonomian Indonesia. Menurutnya, perkembangan investasi dan aktivitas industri yang disaksikannya secara langsung di kawasan IWIP menunjukkan adanya peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, di tengah berbagai pandangan pesimistis terhadap kondisi Indonesia.

“Mereka yang mengatakan bahwa Indonesia gelap, kolaps, Indonesia akan kolaps. Tiap bulan diramalkan kita akan kolaps, tapi hari ini saya datang, saya lihat masa depan Indonesia cerah,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah memberikan kepercayaan untuk berinvestasi dan mengembangkan industri di Indonesia. Presiden berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara-negara yang terlibat.

“Sekali lagi, mitra-mitra kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, terima kasih atas kemitraan dan kepercayaan saudara-saudara. Semoga kemitraan kita dan persahabatan kita membawa kedua bangsa kita semakin erat, semakin dekat, dan semakin membawa manfaat untuk rakyat kita bersama,” pungkas Presiden.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-indonesia-jaga-kepercayaan-dan-lindungi-investasi/ 

Baca Terusannya »»  

Menko Hiltrans Bahlil Dampingi Presiden Lepas Ekspor Perdana Baterai Listrik

 

HALMAHERA TENGAH - Indonesia melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekspor tersebut sekaligus meluncurkan Program Hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun yang mencakup 11 proyek industri. Hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang kini mengoordinasikan agenda hilirisasi nasional.

Presiden mengapresiasi sinergi pemerintah, pengelola kawasan, dan investor global, serta menegaskan pentingnya kepastian investasi, kemitraan strategis, dan keberlanjutan lingkungan.

"Hilirisasi yang kita jalankan hari ini adalah bagian dari pembangunan bangsa (nation building) yang membutuhkan perjalanan panjang. Ekspor perdana baterai listrik ini menjadi bukti nyata bahwa arah kebijakan hilirisasi nasional sudah berada di jalur yang benar," tegas Presiden di Maluku Utara, Kamis (8/10).

Bagi Kemenko Hiltrans, peresmian ini sejalan dengan tugasnya menyinkronkan program Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan kementerian lain agar hilirisasi berjalan lebih cepat dan tidak berhenti pada produk setengah jadi. Baterai kendaraan listrik yang kini diekspor menjadi contoh produk hilir yang dituju.

Program yang diluncurkan terdiri atas empat proyek yang telah memasuki tahap komersial dan ekspor senilai 3,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp60 triliun. Keempatnya mencakup fasilitas produksi material baterai berbasis nikel, baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolit, hingga alat berat berbasis listrik.

Selain itu, tujuh proyek baru senilai 6,8 miliar dolar AS memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking). Proyek-proyek ini meliputi pabrik separator baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia, elektrolit baterai, komponen aluminium, alat berat dan truk listrik pertambangan, hingga pabrik kaca fotovoltaik untuk industri energi surya.

Seluruh proyek diproyeksikan membuka lebih dari 10.000 lapangan kerja baru, menambah 117.000 tenaga kerja yang telah terserap di kawasan tersebut.

Presiden juga meminta pelaku industri mengelola limbah secara ketat serta menjaga kualitas air dan udara di sekitar wilayah operasional, agar manfaatnya dirasakan masyarakat setempat dan generasi mendatang.

"Perhatikan pengelolaan limbah dengan baik, masa depan kita, kita hadapi dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab untuk anak dan cucu kita," ujarnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani melaporkan realisasi investasi nasional pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan, dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Kontribusi hilirisasi terhadap total investasi nasional naik dari 25 persen menjadi 30 persen dalam dua tahun terakhir, dengan lebih dari 75 persen lokasinya berada di luar Pulau Jawa.

Di Maluku Utara, industri pengolahan kini menyumbang hampir separuh produk domestik regional bruto provinsi. Transformasi dari kawasan tambang menjadi pusat industri manufaktur bernilai tambah tinggi ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dan energi bersih, sekaligus menegaskan arah hilirisasi yang dikawal Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-kian-nyata-menko-bahlil-dampingi-presiden-lepas-ekspor-perdana-baterai-listrik 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Luncurkan 11 Proyek Hilirisasi dengan Total Investasi Senilai Rp180 Triliun di Maluku Utara

 

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai komersialisasi dan groundbreaking 11 ekosistem hilirisasi nikel dengan total keseluruhan nilai investasi mencapai USD10,2 miliar atau sekitar Rp180 triliun serta melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Kamis, 8 Oktober 2026.

Setibanya di kawasan IWIP, Presiden Prabowo terlebih dahulu meninjau sejumlah fasilitas industri yang dilalui dalam perjalanan menuju lokasi acara. Fasilitas tersebut antara lain industri bahan baku baterai (precursor), pengolahan nikel, hingga fasilitas industri aluminium.

Sebelum menuju lokasi utama acara, Presiden Prabowo juga mengunjungi Wisma Tsingshan untuk melihat stan yang menyajikan informasi mengenai kawasan IWIP. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah capaian dan perkembangan kawasan industri, termasuk perjalanan pembangunan ekosistem industri serta investasi yang telah dan tengah dikembangkan.

Dalam laporannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa rangkaian proyek yang diluncurkan mencakup sejumlah industri yang telah memasuki tahap komersialisasi maupun proyek baru yang akan segera dibangun.

“Ini bergerak dari material baterai berbasis nikel, kemudian proyeksi baterai, aluminium elektrolit, alat berat berbasis listrik itu yang sudah selesai,” tuturnya.

“Kemudian yang akan digerakkan groundbreaking adalah material baterai berbasis nikel juga, separator baterai EV dan ini adalah yang pertama, elektronik baterai EV dan juga aluminium elektronik, aluminium elektronik ada dua, dan juga alat berat berbasis listrik yang akan dibangun untuk truk dan juga pertambangan dan juga industri, dan juga photovoltaic glass untuk solar energy industry,” lanjut Rosan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa proyek hilirisasi tersebut terdiri dari empat proyek industri yang telah memasuki tahap komersialisasi dan tujuh proyek industri baru yang mulai dibangun. Keseluruhan proyek tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekosistem hilirisasi di kawasan IWIP yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

“Hari ini kita akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Kemudian kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru, di kawasan ini, Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengembangan industri hilirisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengelola kekayaan alam Indonesia secara optimal. Menurut Presiden, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus diolah dan dikembangkan di dalam negeri agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Kita menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita anugerah kekayaan alam yang sangat bernilai dan sangat besar. Tapi kekayaan alam tersebut harus mampu kita kelola dengan baik sehingga dapat memberi manfaat kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa kita,” tutur Kepala Negara.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Hadir pula Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Chairman of Tsingshan Industry Xiang Guang Da.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-luncurkan-11-proyek-hilirisasi-dengan-total-investasi-senilai-rp180-triliun-di-maluku-utara/ 

Baca Terusannya »»  

Implementasi Manajemen Talenta, Menag Tekankan Keadilan bagi Perempuan

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama siap mengimplementasi Manajemen Talenta ASN. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberi penekanan terkait prinsip keadilan bagi perempuan.

Hal ini disampaikan Menag saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi Manajemen Talenta ASN, di Jakarta. Rakor yang diinisiasi Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenag ini dihadiri pejabat Eselon I dan II kantor pusat Kementerian Agama, serta jajaran pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) seluruh Indonesia.

Menag berpesan agar penerapan manajemen talenta tidak boleh sekadar kumpulan angka dalam sistem. Penilaian terhadap pegawai tetap harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, konteks sosial, dan dampak nyata pekerjaannya.

Penerapan Manajemen Talenta juga tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai kebersamaan dan kemanusiaan. “Rasa dan rasio ini tidak bisa dipisahkan,” ujar Menteri Agama di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, manajemen talenta tidak berdiri sendiri. Sistem ini berkaitan dengan pengembangan karier, pengembangan kepemimpinan, dan succession planning atau perencanaan suksesi baik laki-laki maupun perempuan. "Jangan sampai sistem merugikan Perempuan," imbuhnya.

Menag menilai ada potensi ketidakadilan terhadap perempuan apabila ukuran kinerja diterapkan terlalu mekanis. Data kehadiran dan kontinuitas pekerjaan, dapat mengabaikan kondisi biologis yang dihadapi perempuan.

"Kehamilan dan cuti melahirkan merupakan bagian dari realitas kehidupan yang tidak selalu dapat disamakan antara satu pegawai dan pegawai lainnya," ucap Menag.

“Kalau itu mau dibandingkan dengan porsi laki-laki, kasihan perempuan. Tidak akan pernah mencapai puncak karier kalau ukurannya itu hal-hal rasio,” sambungnya.

Karena itu, Masih Menag, sistem manajemen talenta Kementerian Agama diharapkan mampu menggabungkan pendekatan berbasis data dengan pertimbangan kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan.

"Pak Zain, ke depannya, harus ada kanwil dari Perempuan," pesan Menteri Agama kepada Kepala Biro SDM.

 

Tata Kelola Manajemen Talenta

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan, sistem manajemen talenta menjadi mekanisme baru dalam pengelolaan karier ASN. Mekanisme ini harus mampu menghadirkan tata kelola yang kredibel, objektif, dan berkeadilan.

“Manajemen talenta ini adalah salah satu sistem tata kelola yang dipersepsi sebagai sistem tata kelola ASN yang sangat kredibel dan insyaallah juga sangat berkeadilan,” ujar Kamaruddin Amin.

Ia mengatakan penerapan manajemen talenta di Kementerian Agama memiliki tantangan tersendiri karena jumlah ASN yang sangat besar. Karena itu, implementasinya dipandang sebagai transformasi penting dalam pengelolaan SDM aparatur di Indonesia.

“Kementerian Agama ini sebagai kementerian terbesar. Ketika Kementerian Agama melaksanakan itu, maka tentu terjadi transformasi yang cukup penting dalam manajemen tata kelola sumber daya manusia kita di Indonesia,” katanya.

Untuk memastikan proses tersebut berjalan, Sekjen memberikan waktu paling lambat dua minggu kepada jajaran terkait untuk mempercepat pelaksanaan manajemen talenta. Ia menilai rentang waktu tersebut cukup moderat dan realistis untuk mulai menghasilkan kemajuan yang konkret.

“Saya kasih waktu dua minggu, Pak Zain. Jadi saya sekarang yang meminta paling lambat dua minggu,” ujarnya.

Ia juga meminta tidak ada lagi ASN yang pasif atau tidak memperbarui rekam jejak profesionalnya. Kepala satuan kerja juga diminta memastikan staf memahami pentingnya pengisian portofolio tersebut.

“Tidak ada lagi ASN kita yang tidak aktif mengisi portofolio mereka. Dan ini harus terinformasi,” tegasnya.

Menurut dia, portofolio harus menggambarkan rekam jejak ASN secara utuh, mulai dari pekerjaan yang telah dilakukan, sedang dilakukan, hingga rencana pekerjaan yang akan dilakukan.

Kepala Biro SDM, Muhammad Zain dalam sambutannya membandingkan sistem manajemen talenta dengan praktik promosi jabatan pada masa lalu yang dinilainya belum sepenuhnya berbasis talenta. “We have entered revolutionary times. Dulu, kalau kita promosi jabatan, itu terkadang pemenangnya sudah diketahui sebelum kita bertanding,” katanya dalam arahannya.

 

Mengembangkan Talenta, Menjaga Amanah

Menurut dia, kondisi tersebut harus berubah. Promosi jabatan kini diarahkan berdasarkan profil talenta yang dimiliki setiap pegawai. Karena itu, pembenahan data menjadi salah satu kunci utama.

"Manajemen talenta mengharuskan data kepegawaian dan kinerja dibenahi secara serius. Setiap pegawai perlu memiliki profil talenta yang dapat menggambarkan kompetensi, kinerja, potensi, serta kesiapan untuk menduduki jabatan tertentu," tambahnya.

“Data-data harus dibenahi betul,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, Kementerian Agama disebut menjadi perhatian Badan Kepegawaian Negara karena memiliki jumlah satuan kerja dan pejabat struktural yang sangat besar. "Sebab itu, Profil talenta mulai dipetakan. Dari 164 pejabat eselon II pusat dan daerah yang dipantau per 16 September, terdapat empat pejabat yang masih berada pada Talent Box 1," ucap Zain.

Ia berharap kondisi tersebut terus diperbaiki seiring pembaruan data dan pemetaan talenta. Seperti profiling dinilai mulai memberikan gambaran mengenai ketersediaan calon-calon suksesor untuk mengisi jabatan yang kosong.

“Insya Allah seluruh jabatan-jabatan yang kosong itu segera bisa kita isi dengan suksesor yang cukup banyak. Dua pekan akan diselesaikan,” tegasnya.

Karo SDM melaporkan bahwa dalam delapan bulan terakhir, Biro SDM Kementerian Agama mencatat 40.292 surat keputusan (SK) telah diterbitkan. Rinciannya, 10.391 SK diterbitkan pada triwulan pertama, 17.875 SK pada triwulan kedua, dan 12.026 SK pada triwulan ketiga.

Percepatan layanan tersebut menjadi salah satu indikator yang mengantarkan Kementerian Agama memperoleh Adi Manawa Nugraha Pratama, penghargaan tertinggi di bidang manajemen karier ASN dari Badan Kepegawaian Negara.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/implementasi-manajemen-talenta-menag-tekankan-keadilan-bagi-perempuan-n7v8z

Baca Terusannya »»  

Siap Implementasikan Manajemen Talenta, Menag: Catat Prestasi, Laporkan Pimpinan

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama bersiap menerapkan manajemen talenta dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Persiapan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Implementasi Manajemen Talenta ASN Kementerian Agama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan manajemen talenta (talent management) telah diterapkan di negara-negara modern, dan BUMN. Menag mengingatkan pada era revolusioner saat ini, promosi jabatan dan pengembangan karier ASN tidak lagi sekadar berdasarkan kedekatan, melainkan bertumpu pada talenta dan data kinerja yang akurat (data-driven).

“Jadi saya mohon kepada kita semua kalau memang mau hijrah ke talent pool ini, jangan malu-malu untuk mencatat semua prestasinya, dilaporkan ke pimpinannya,” ujar Menag dalam rakor yang digelar secara hybrid dan diikuti para pejabat eselon I, II baik di pusat, kantor wilayah maupun perguruan tinggi keagamaan negeri se-Indonesia, Kamis (8/10/2026).

“Kesempatan yang terbaik untuk menjadi pejabat tinggi kalau kita itu disiplin, inisiatifnya kuat, dan pendataannya dipelihara,” imbuhnya.

Menag menuturkan dikarenakan kesibukan yang padat, terkadang seorang pegawai tidak sempat mencatat capaian dan prestasi. “Datamu adalah kariermu, kalau anda tidak punya data yang bagus, anda enggak berharap meningkat kariernya,” tutur Menag.

Menag juga mengingatkan agar kinerja dan prestasi pegawai Kemenag tidak hanya tercatat dengan baik, akan tetapi hendaknya juga berdampak bagi masyarakat. “Apa artinya penuh daftar prestasi daftarnya, tapi tidak punya impact di dalam masyarakat. Jadi kalau kita berfikiran talent pool ini, selalu kita berpikir strategis, apa inputnya, apa outputnya, berapa outcomenya, dan apa impactnya?,” ungkap Menag.

Kepada Biro SDM, Menag meminta agar mulai menginventarisir tantangan dan konsekuensi ketika talent pool mulai diimplementasikan.

“Jadi mohon nanti ya kita bersama-sama menginventarisir tantangan-tantangan apa yang kita hadapi kalau kita akan menerapkan talent pool ini,” imbuh Menag dalam rakor yang juga dihadiri oleh para administrator/ ketua tim yang mengelola bidang SDM di kantor wilayah maupun perguruan tinggi keagamaan negeri se-Indonesia.

Selain memperbarui data prestasi secara berkala, Menag menutup arahannya dengan berpesan agar seluruh jajaran Kementerian Agama tidak alergi terhadap perkembangan teknologi.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Muhammad Zain melaporkan bahwa Kemenag telah menerima penghargaan tertinggi di bidang manajemen karier ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni Adi Manawa Nugraha Pratama. Penghargaan ini diraih berkat indikator percepatan layanan publik dan proses mutasi yang kian cepat.

Tercatat sebanyak 40.292 Surat Keputusan (SK) telah diterbitkan oleh Biro SDM selama kurun waktu delapan bulan terakhir. “Triwulan pertama itu 10.000, ya, pertama 10.391, triwulan kedua 17.875, triwulan ketiga 12.026, totalnya 40.292 SK terbit, bukan proses,” tegas Karo SDM.

Lebih lanjut, Karo SDM juga melaporkan penerapan sistem manajemen talenta kini terus digenjot untuk mengisi jabatan-jabatan struktural yang kosong dengan para suksesor yang kompeten.

Selain itu, Kemenag juga menjadi salah satu dari delapan instansi piloting nasional yang menerapkan aplikasi gaji berbasis web bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BUMN, yang diharapkan mampu menuntaskan isu pagu minus gaji di tahun mendatang.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/siap-implementasikan-manajemen-talenta-menag-catat-prestasi-laporkan-pimpinan-whuzh 

Baca Terusannya »»  

Riders Go to School Menyapa SDN 2 Kuta Mandalika, Lima Pembalap Moto2™️ dan Moto3™️ Bawa Semangat #IndonesianHeroes

 Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama berbagi kisah perjuangan menuju panggung dunia, sementara para siswa diajak merayakan kreativitas, keselamatan, dan budaya lokal dalam semangat SOLAH Mandalika. 

 

Mandalika, 8 Oktober 2026 – Semarak Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tidak hanya terasa di Pertamina Mandalika International Circuit. Sehari menjelang race weekend, energi MotoGP™️ turut hadir di tengah masyarakat melalui Riders Go to School di SD Negeri 2 Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (8/10), yang menghadirkan lima pembalap Moto2™️ dan Moto3™️ yakni Mario Suryo Aji, Veda Ega Pratama, Manuel Gonzalez, Luca Lunetta, dan David Almansa untuk menyapa para siswa, berbagi pengalaman, serta mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman MotoGP™️ secara lebih dekat dan relevan bagi generasi muda Mandalika.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari SOLAH Mandalika - Sustainability Orientation With Local Hospitality of Mandalika, inisiatif yang membawa semangat keberlanjutan, keberagaman, inklusivitas, serta keterlibatan masyarakat ke dalam penyelenggaraan event internasional di The Mandalika. Melalui SOLAH, pengalaman MotoGP™️ tidak hanya berlangsung di lintasan, tetapi juga dihadirkan di ruang-ruang masyarakat untuk menciptakan pengalaman dan manfaat yang lebih luas.

Kedatangan para rider diawali dengan sambutan penampilan seni tradisional oleh para siswa. Nuansa budaya lokal tersebut menjadi pembuka yang mempertemukan energi olahraga kelas dunia dengan identitas Mandalika yang kaya akan tradisi.

Setelah itu, para siswa mendapatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan para pembalap dalam sesi sharing. Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama turut berbagi cerita mengenai perjalanan mereka meniti karier di dunia balap, mulai dari proses latihan, menghadapi tantangan dan tekanan kompetisi, hingga kesempatan untuk membawa nama Indonesia ke panggung internasional.

Para siswa diajak melihat bahwa perjalanan menuju prestasi tidak berlangsung secara instan. Di balik kecepatan para rider di lintasan, terdapat proses panjang yang membutuhkan disiplin, kerja keras, keberanian, serta konsistensi.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka, mengatakan bahwa pertemuan antara rider dan siswa menjadi salah satu cara untuk memastikan kehadiran MotoGP™️ di Mandalika dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kami ingin anak-anak di Mandalika tidak hanya melihat para rider ketika mereka berada di lintasan. Hari ini mereka bisa bertemu, berbicara, tertawa, dan belajar langsung dari para pembalap yang mereka lihat berlaga. Kami ingin pengalaman ini menyalakan keberanian mereka untuk bermimpi dan percaya bahwa mereka juga bisa mencapai panggung dunia,” ujar Troy.

 

Dari Lintasan ke Ruang Kelas

Interaksi antara rider dan siswa kemudian berlanjut melalui aktivitas helmet painting. Sebanyak delapan siswa terpilih dari kelas 3 hingga 6 mendapatkan kesempatan untuk menuangkan kreativitas mereka dengan menghias helm bersama para rider.

Aktivitas tersebut tidak sekadar menjadi ruang bermain dan berekspresi. Melalui kreativitas anak-anak, pesan mengenai kepedulian terhadap lingkungan juga diperkenalkan sebagai bagian dari semangat “Greener Future Together” yang dibawa SOLAH Mandalika.

Para siswa kemudian menyerahkan hasil karya mereka kepada para rider dan tamu VIP yang hadir. Momen tersebut berlangsung penuh keceriaan dan menjadi salah satu pengalaman yang mempertemukan langsung para pembalap dengan generasi muda lokal.

Semangat cultural significance dalam SOLAH Mandalika juga tercermin melalui penampilan seni tradisional yang dibawakan para siswa. Kehadiran budaya lokal di tengah rangkaian MotoGP™️ menjadi gambaran bagaimana tradisi Mandalika dapat berjalan berdampingan dengan panggung olahraga internasiona

Sementara itu, semangat diversity and inclusion diwujudkan melalui keterlibatan para siswa, guru, pembalap, serta berbagai pemangku kepentingan dalam satu ruang interaksi yang terbuka dan setara.

Keseruan kegiatan semakin lengkap melalui kuis interaktif bersama unit Keamanan Keselamatan Ditlantas polda NTB. Para siswa diajak mengenal pentingnya keselamatan dan memahami aturan berlalu lintas sejak dini dengan pendekatan yang ringan dan menyenangkan.

Dengan rangkaian aktivitas tersebut, para siswa tidak hanya mendapatkan kesempatan bertemu dengan pembalap yang selama ini mereka saksikan di layar, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar mengenai keselamatan, kedisiplinan, kreativitas, sportivitas, dan kepedulian terhadap lingkungan.

 

Menjadikan MotoGP™️ Lebih Dekat dengan Masyarakat

Kepala SDN 2 Kuta Mandalika, Lalu Satriadi, mengaku bangga sekolahnya mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

“Kedatangan mereka menjadi inspirasi bagi murid dan guru kami bahwa untuk mencapai level dunia dibutuhkan kerja keras dan dedikasi tinggi,” katanya.

Sementara itu, pembalap Moto3™️ Indonesia, Veda Ega Pratama, mengaku senang dapat kembali hadir di Lombok dan berbagi pengalaman dengan generasi muda.

“Saya senang bisa berbagi pengalaman dengan adik-adik di sini. Semoga mereka semakin berani bermimpi dan terus berusaha untuk mengejarnya,” ujar Veda.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan donasi dari InJourney dan InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) kepada SDN 2 Kuta Mandalika sebagai bentuk dukungan terhadap lingkungan pendidikan di sekitar kawasan The Mandalika.

Program Solah MANDALIKA akan berlanjut pada Jumat (9/10) melalui Students Go To Paddock, yang akan melibatkan 50 pelajar dan 10 guru dari berbagai sekolah di Pulau Lombok. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melihat lebih dekat atmosfer race weekend, mengenal aktivitas di area paddock, serta merasakan langsung pengalaman penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia di Mandalika.

Melalui rangkaian tersebut, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menunjukkan bahwa semangat MotoGP™️ tidak berhenti di lintasan, tetapi turut hadir di tengah masyarakat, membawa inspirasi, budaya lokal, dan energi positif bagi generasi muda Mandalika melalui SOLAH Mandalika.

 

 

Sumber : https://www.itdc.co.id/press-release/riders-go-to-school-visits-sdn-2-kuta-mandalika-five-moto2-and-moto3-riders-bring-the-indonesianheroes-spirit-20261009015109 

 

Baca Terusannya »»  

Survei Konsumen September 2026: Keyakinan Konsumen Tetap Terjaga

 

Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2026 yang berada pada level optimis (indeks >100) sebesar 118,1.
 

Tetap terjaganya keyakinan konsumen pada September 2026 ditopang oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat sebesar 128,7, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 127,6. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tetap berada pada level optimis sebesar 107,5, meski lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 109,4.
 

Hasil lengkap survei dapat dilihat dalam Survei Konsumen di website​ Bank Indonesia.

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2821626.aspx

Baca Terusannya »»  

Indonesia–IsDB Perkuat Kemitraan Pembangunan melalui MCPS 2026–2030

 

Jakarta,  – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan pembangunan dengan Islamic Development Bank (IsDB) melalui peluncuran Member Country Partnership Strategy (MCPS) Indonesia–IsDB 2026–2030. Strategi kemitraan tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia dengan fokus pada penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia (human capital). Peluncuran MCPS 2026–2030 dilakukan bersamaan dengan kunjungan Presiden IsDB Group ke Jakarta, Kamis (8/10). Menkeu menyambut kunjungan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kemitraan jangka panjang Indonesia dan IsDB yang terus berkembang sejalan dengan aspirasi pembangunan Indonesia.

“Pada hari ini, kita juga meluncurkan Indonesia–IsDB Member Country Partnership Strategy atau MCPS untuk periode 2026 hingga 2030. Hal ini menandai komitmen baru untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia dan berkontribusi terhadap kemakmuran bersama di antara negara-negara anggota IsDB,” ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa Indonesia telah menunjukkan ketahanan dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ke depan, fondasi tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas, investasi yang lebih baik, dan pembukaan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat. Kemitraan dengan institusi seperti IsDB dapat memperkuat upaya tersebut dengan menghadirkan pembiayaan, pengetahuan, dan pengalaman pembangunan. Salah satunya MCPS 2026–2030 yang dirancang selaras dengan agenda pembangunan nasional, dengan fokus pada infrastruktur dan human capital. Menkeu menekankan bahwa investasi pada konektivitas dan kapasitas produktif perlu berjalan beriringan dengan investasi pada manusia.

Menurut Menkeu, nilai strategi tersebut akan tercermin dari peluang yang diciptakan, kesejahteraan yang didukung, serta kontribusinya terhadap kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. IsDB diharapkan dapat membantu memobilisasi investasi dan menghadirkan keahlian yang diperlukan untuk menerjemahkan prioritas bersama menjadi manfaat pembangunan jangka panjang.

Presiden IsDB Group Dr. Muhammad Al Jasser menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting bagi IsDB. Selain menjadi negara Muslim dengan jumlah penduduk terbesar di antara negara anggota IsDB, Indonesia juga merupakan pemegang saham terbesar kelima IsDB. Ia mengapresiasi kepercayaan Indonesia kepada IsDB sebagai mitra dalam berbagai proyek infrastruktur penting serta menilai peluncuran MCPS 2026–2030 sebagai momentum untuk memperkuat kerja sama ke depan.

“Dengan meluncurkan MCPS, kami menegaskan kembali komitmen untuk terus melakukan lebih banyak hal. MCPS memiliki indikasi nilai pendanaan sekitar 2,56 miliar dolar AS, namun angka tersebut masih bersifat indikatif. Jika implementasi dan pelaksanaan proyek-proyek yang saat ini berada dalam pipeline berjalan dengan baik, nilai tersebut dapat ditingkatkan dan diperluas untuk mendukung lebih banyak proyek,” ujar Presiden IsDB Group.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antar tim teknis Indonesia dan IsDB untuk mempercepat pelaksanaan proyek yang telah masuk dalam pipeline, sekaligus memastikan usulan proyek baru memiliki dokumentasi dan persiapan yang baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menilai peluncuran MCPS 2026–2030 menjadi tonggak penting dalam hubungan Indonesia dan IsDB yang telah berlangsung lebih dari lima dekade. MCPS 2026–2030 merupakan strategi kemitraan keempat dan mencerminkan perkembangan kebutuhan pembangunan Indonesia serta perubahan tantangan pembangunan yang dihadapi.

“MCPS selaras dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta dibangun di atas dua prioritas, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan, dan pengembangan industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan yang dibutuhkan untuk transformasi Indonesia. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas menambahkan, kemitraan Indonesia dengan IsDB ke depan lebih dari sekadar pembiayaan. IsDB tidak hanya membawa modal, tetapi juga pengetahuan, teknologi, jaringan, dan pengalaman dari berbagai negara anggotanya. Pada saat yang sama, Indonesia juga memiliki pengalaman, pengetahuan, dan solusi yang dapat dibagikan kepada negara berkembang lainnya. Karena itu, kemitraan dengan IsDB dapat dikembangkan untuk tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga menghasilkan solusi yang dapat dimanfaatkan negara berkembang lainnya melalui South-South Cooperation (SSC).

Sebagai salah satu founding member dan pemegang saham IsDB, Indonesia memandang posisi tersebut sebagai tanggung jawab sekaligus kesempatan untuk mendorong pembangunan Indonesia dan turut membentuk institusi yang lebih kuat bagi seluruh negara anggotanya. Indonesia juga berharap IsDB terus memperkuat kinerja, menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dan memberikan dampak pembangunan yang lebih besar.

Lebih lanjut, Indonesia ingin memperdalam kontribusi tersebut melalui semakin terbukanya kesempatan bagi para profesional Indonesia dan penguatan kerja sama dengan berbagai institusi. Dengan mempertemukan keahlian dan pengalaman pembangunan Indonesia dengan jangkauan IsDB, kemitraan ini diharapkan dapat memperluas manfaat bagi negara-negara anggota.

Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden IsDB, Bappenas, dan seluruh pihak yang telah berkomitmen memperkuat hubungan Indonesia–IsDB. Peluncuran MCPS 2026–2030 diharapkan menjadi pijakan bersama untuk membuka lebih banyak kesempatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun masa depan dengan kemakmuran yang dapat dirasakan secara lebih luas.

“Harapan kami, kemitraan ini dapat membuka lebih banyak kesempatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membantu membangun masa depan di mana kemakmuran dapat dirasakan secara lebih luas,” pungkas Menkeu.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Indonesia-isdb-perkuat-kemitraan-mcps 

Baca Terusannya »»  

Islamic Development Bank Luncurkan Strategi Kemitraan Senilai US$2,56 Miliar untuk Dorong Transformasi Ekonomi Indonesia

 Jakarta, Kemenkeu – Islamic Development Bank (IsDB) Group secara resmi meluncurkan Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2026–2030 untuk Indonesia. Strategi kemitraan tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia dengan fokus pada penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan Presiden IsDB Group, Dr. Muhammad Al Jasser, ke Jakarta pada Kamis (8/10).

Menkeu Suahasil Nazara menyambut kunjungan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kemitraan jangka panjang Indonesia dan IsDB yang terus berkembang sejalan dengan aspirasi pembangunan Indonesia. “Pada hari ini, kita juga meluncurkan Indonesia–IsDB Member Country Partnership Strategy atau MCPS untuk periode 2026 hingga 2030. Hal ini menandai komitmen baru untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia dan berkontribusi terhadap kemakmuran bersama di antara negara-negara anggota IsDB,” ujar Menkeu Suahasil.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Indonesia telah menunjukkan ketahanan dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ke depan, fondasi tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas, investasi yang lebih baik, dan pembukaan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat. Kemitraan dengan institusi seperti IsDB dapat memperkuat upaya tersebut dengan menghadirkan pembiayaan, pengetahuan, dan pengalaman pembangunan. Salah satunya MCPS 2026–2030 yang dirancang selaras dengan agenda pembangunan nasional, dengan fokus pada infrastruktur dan human capital. Menkeu menekankan bahwa investasi pada konektivitas dan kapasitas produktif perlu berjalan beriringan dengan investasi pada manusia.

Menurut Menkeu, nilai strategi tersebut akan tercermin dari peluang yang diciptakan, kesejahteraan yang didukung, serta kontribusinya terhadap kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. IsDB diharapkan dapat membantu memobilisasi investasi dan menghadirkan keahlian yang diperlukan untuk menerjemahkan prioritas bersama menjadi manfaat pembangunan jangka panjang.

Presiden IsDB Group Dr. Muhammad Al Jasser menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting bagi IsDB. Selain menjadi negara Muslim dengan jumlah penduduk terbesar di antara negara anggota IsDB, Indonesia juga merupakan pemegang saham terbesar kelima IsDB. Ia mengapresiasi kepercayaan Indonesia kepada IsDB sebagai mitra dalam berbagai proyek infrastruktur penting serta menilai peluncuran MCPS 2026–2030 sebagai momentum untuk memperkuat kerja sama ke depan.

“Dengan meluncurkan MCPS, kami menegaskan kembali komitmen untuk terus melakukan lebih banyak hal. MCPS memiliki indikasi nilai pendanaan sekitar 2,56 miliar dolar AS, namun angka tersebut masih bersifat indikatif. Jika implementasi dan pelaksanaan proyek-proyek yang saat ini berada dalam pipeline berjalan dengan baik, nilai tersebut dapat ditingkatkan dan diperluas untuk mendukung lebih banyak proyek,” ujar Presiden IsDB Group.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menilai peluncuran MCPS 2026–2030 menjadi tonggak penting dalam hubungan Indonesia dan IsDB yang telah berlangsung lebih dari lima dekade. MCPS 2026–2030 merupakan strategi kemitraan keempat dan mencerminkan perkembangan kebutuhan pembangunan Indonesia serta perubahan tantangan pembangunan yang dihadapi.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas menambahkan, kemitraan Indonesia dengan IsDB ke depan lebih dari sekadar pembiayaan. IsDB tidak hanya membawa modal, tetapi juga pengetahuan, teknologi, jaringan, dan pengalaman dari berbagai negara anggotanya. Pada saat yang sama, Indonesia juga memiliki pengalaman, pengetahuan, dan solusi yang dapat dibagikan kepada negara berkembang lainnya. Karena itu, kemitraan dengan IsDB dapat dikembangkan untuk tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga menghasilkan solusi yang dapat dimanfaatkan negara berkembang lainnya melalui South-South Cooperation (SSC). 

Sebagai salah satu founding member dan pemegang saham IsDB, Indonesia memandang posisi tersebut sebagai tanggung jawab sekaligus kesempatan untuk mendorong pembangunan Indonesia dan turut membentuk institusi yang lebih kuat bagi seluruh negara anggotanya. Indonesia juga berharap IsDB terus memperkuat kinerja, menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dan memberikan dampak pembangunan yang lebih besar.

Lebih lanjut, Indonesia ingin memperdalam kontribusi tersebut melalui semakin terbukanya kesempatan bagi para profesional Indonesia dan penguatan kerja sama dengan berbagai institusi. Dengan mempertemukan keahlian dan pengalaman pembangunan Indonesia dengan jangkauan IsDB, kemitraan ini diharapkan dapat memperluas manfaat bagi negara-negara anggota.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Suahasil juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden IsDB, Bappenas, dan seluruh pihak yang telah berkomitmen memperkuat hubungan Indonesia–IsDB. Peluncuran MCPS 2026–2030 diharapkan menjadi pijakan bersama untuk membuka lebih banyak kesempatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun masa depan dengan kemakmuran yang dapat dirasakan secara lebih luas.

“Harapan kami, kemitraan ini dapat membuka lebih banyak kesempatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membantu membangun masa depan di mana kemakmuran dapat dirasakan secara lebih luas,” pungkas Menkeu.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/ISDB-Luncurkan-Strategi-Kemitraan-2-Setengah-M-USD 

Baca Terusannya »»