Targetkan Implementasi Awal 2027, Pemerintah Dorong Percepatan Penandatanganan IEU-CEPA

 

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memperkuat berbagai perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang telah maupun akan diimplementasikan guna membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia. Perjanjian yang menjadi perhatian utama antara lain tiga macam CEPA atau FTA yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Pemerintah juga mendorong agar keberadaan CEPA dan FTA tidak berhenti pada tersedianya akses preferensial semata, tetapi diterjemahkan menjadi peningkatan nyata utilisasi oleh eksportir Indonesia.

Terkait dengan perkembangan proses penandatangan IEU-CEPA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan perlu dilakukan langkah diplomasi untuk mempercepat ratifikasi, sehingga perjanjian diharapkan dapat mulai berlaku efektif (Entry into Force/EIF) pada awal tahun 2027.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam pernyataannya menyampaikan bahwa Menko Airlangga menekankan IEU-CEPA sebagai momentum penting untuk membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas antara Indonesia dan Uni Eropa. Pemerintah terus mendorong agar proses penandatanganan dan ratifikasi dapat dipercepat, sehingga perjanjian ini diharapkan dapat mulai diimplementasikan pada awal tahun 2027 dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian kedua pihak.

“Penting untuk menjaga momentum positif penyelesaian IEU-CEPA melalui penguatan koordinasi dan diplomasi dengan institusi UE. Percepatan penandatanganan juga perlu diikuti dengan persiapan ratifikasi dan implementasi agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha kedua pihak,” ujar Juru Bicara Haryo.

Setelah mencapai penyelesaian substantif pada September 2025 serta menuntaskan proses legal scrubbing pada Agustus 2026, Indonesia dan UE kini memasuki tahapan akhir persiapan penandatanganan. Pada bulan Juni 2026, Komisi Eropa telah menyampaikan proposal mengenai IEU-CEPA kepada Dewan Uni Eropa untuk mendapatkan persetujuan penandatanganan dan penyelesaiannya. Kedutaan Besar RI untuk Belgia, Keharyapatihan Luksemburg, dan Uni Eropa juga menyampaikan perkembangan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan UE, termasuk Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maroš Šefčovič, guna mendorong percepatan penyelesaian prosedur internal UE. Kedua pihak terus mengupayakan agar penandatanganan IEU-CEPA dapat terlaksana sebelum akhir tahun 2026.

Berdasarkan beberapa analisis dampak FTA/CEPA, IEU-CEPA berpotensi memberikan dampak peningkatan ekspor Indonesia hingga USD10,9 miliar, I-CA CEPA berpotensi meningkatkan ekspor sekitar USD1,6 miliar, dan I-EAEU FTA sekitar USD2,2 milar – USD2,89 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan tidak hanya memberikan manfaat berupa penurunan tarif, tetapi juga membuka ruang ekspansi perdagangan yang dapat diarahkan pada komoditas yang memiliki kapasitas produksi dan potensi permintaan di negara mitra.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil Export Potential Analysis menunjukkan bahwa pemanfaatan CEPA/FTA dapat diarahkan pada sejumlah komoditas yang memiliki export gap cukup besar. Export gap tersebut diperoleh dari selisih antara nilai ekspor existing (saat ini) dengan nilai ekspor yang secara potensial masih bisa dicapai di pasar mitra.

Untuk Uni Eropa, EFTA, dan Inggris (UK), peluang utama antara lain terdapat pada komoditas kelapa sawit dan produk turunannya, kendaraan bermotor, kopi, kakao, karet dan produk karet, besi dan baja, kayu olahan, serta produk perikanan.  Untuk Kanada, peluang ekspor terutama terdapat pada mineral dan logam, produk kimia, kendaraan, kayu/karet, serta mesin dan peralatan elektronik. Sementara itu, makanan dan minuman, hasil laut, alas kaki, produk kayu olahan, elektronik, otomotif, dan produk kerajinan menjadi kelompok produk yang dapat didorong melalui I-CA CEPA. Adapun di kawasan EAEU, peluang ekspor terutama berasal dari produk kimia, produk nabati, kendaraan, mineral dan logam, serta kayu, kertas, karet dan plastik. Pada tingkat komoditas, kelapa sawit, alas kaki, udang, karet alam, kopi, dan minyak atsiri termasuk produk yang memperoleh peluang tarif lebih baik melalui I-EAEU FTA.

Lebih lanjut, Juru Bicara Haryo juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, selain membahas percepatan IEU-CEPA, turut dibahas peluang penguatan kemitraan ekonomi Indonesia dan UE di sektor-sektor strategis, termasuk pengembangan industri semikonduktor, teknologi, dan ekonomi kreatif. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi baru, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta mendorong pengembangan ekosistem inovasi dan teknologi di Indonesia.

“Diperlukan sinergi antara Pemerintah Indonesia dan Perwakilan RI di Brussels untuk mengawal penyelesaian IEU-CEPA sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota UE yang diharapkan dapat mempercepat realisasi manfaat perjanjian serta menjadi fondasi bagi kemitraan ekonomi Indonesia dan UE yang semakin erat dan berkelanjutan,” pungkas Juru Bicara Haryo. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7166/targetkan-implementasi-awal-2027-pemerintah-dorong-percepatan-penandatanganan-ieu-cepa 

Baca Terusannya »»  

Mendagri: Meski Hadapi Berbagai Tantangan, Penanganan Karhutla Terus Dioptimalkan

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan, pemerintah terus mengoptimalkan upaya pengendalian, termasuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Tapi kita … sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini, agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara, termasuk di antaranya kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas,” ujar Mendagri kepada awak media usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri Membahas Situasi Terkini Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Mendagri mengakui, salah satu tantangan dalam penanganan karhutla adalah pemadaman di lahan gambut yang membutuhkan air dalam jumlah besar. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit, terutama ketika sumber air terbatas.

Karena itu, ia menekankan pentingnya hujan, baik secara alami maupun melalui modifikasi cuaca, untuk membantu mengatasi kebakaran. Namun, upaya modifikasi cuaca belum optimal karena ketersediaan awan potensial yang masih terbatas.

“Nah, sekarang hambatannya apa? Kalau seandainya benih awannya enggak ada, sehingga tidak terjadi hujan alami, maupun hujan buatan yang dicoba tidak ada, itu, itu hambatan,” tambahnya.

Selain keterbatasan hujan, akses terhadap sumber air dalam volume besar juga menjadi kendala dalam pemadaman di lahan gambut. Kondisi ini diperparah oleh musim kemarau yang melanda sejumlah daerah. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah turut mengupayakan penggunaan bahan kimia berupa surfaktan yang dapat membantu meredakan api dengan penggunaan air yang lebih sedikit.

“Dengan bahan itu, dengan jumlah air yang kecil, yang lebih sedikit, dia mampu untuk mendinginkan dan meredakan, mematikan [kebakaran di] lahan gambut. Nah, itu adalah salah satu upaya di tengah kesulitan air hujan, alami, maupun modifikasi cuaca,” tambahnya.

Mendagri berharap berbagai upaya penanganan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat segera meredakan karhutla. Ia juga berharap ketersediaan benih awan di sejumlah titik meningkat sehingga modifikasi cuaca dapat kembali dioptimalkan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta pihak terkait lainnya

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/mendagri-meski-hadapi-berbagai-tantangan-penanganan-karhutla-terus-dioptimalkan 

Baca Terusannya »»  

Sekjen Komdigi Ismail: Spektrum Murah Buka Ruang Perluasan Jaringan 5G

 

Biaya penggunaan spektrum frekuensi menjadi salah satu faktor yang menentukan ruang investasi operator untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menegaskan kebijakan spektrum perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kemampuan investasi operator, dan manfaat konektivitas bagi masyarakat.

Menurut Ismail, spektrum frekuensi tidak semata-mata menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.

Biaya yang terjangkau dapat memberikan ruang lebih besar bagi operator untuk berinvestasi dan memperluas pengembangan jaringan, termasuk teknologi 5G.

“Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin,” ujar Ismail dalam sesi diskusi panel pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).

Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan prasyarat bagi transformasi digital.

Sebelum masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan digital secara produktif, ketersediaan konektivitas yang memadai perlu dipastikan terlebih dahulu.

Indonesia, lanjut Ismail, telah membangun jaringan 4G dengan cakupan yang menjangkau lebih dari 98 persen wilayah.

Pada saat yang sama, perkembangan jaringan 5G berlangsung semakin cepat sehingga ketersediaan spektrum dengan biaya yang sesuai menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung ekspansi jaringan generasi terbaru tersebut.

“Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ismail menekankan bahwa kebijakan pengelolaan spektrum harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan bisnis operator dan manfaat yang diterima masyarakat.

Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan profitabilitas industri, tetapi juga memastikan pembangunan infrastruktur memberikan dampak nyata bagi kebutuhan publik.

Ia menilai pemerintah telah mengubah pendekatan dalam pengelolaan spektrum frekuensi dalam lima hingga tujuh tahun terakhir.

Salah satu wujudnya terlihat pada pelaksanaan lelang spektrum terbaru yang menggunakan harga relatif terjangkau, sehingga memberikan ruang bagi operator untuk melanjutkan investasi pengembangan jaringan.

“Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G,” katanya.

Ke depan, pemerintah juga akan terus mengupayakan penyediaan alokasi spektrum bagi operator untuk mendukung pengembangan teknologi telekomunikasi.

Ismail menilai, kebijakan tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dalam jangka panjang, mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan investasi modal yang besar dan waktu pengembangan yang tidak singkat.

“Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting,” ujarnya.

Ismail menegaskan bahwa pemerintah meyakini bahwa keberlanjutan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci kemajuan digital Indonesia.

Melalui kebijakan spektrum yang seimbang, pemerintah berupaya membuka ruang bagi industri untuk terus berinvestasi sekaligus memastikan manfaat konektivitas dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/sekjen-ismail-spektrum-murah-buka-ruang-perluasan-jaringan-5g 

Baca Terusannya »»  

Prompt Manufacturing Index (PMI) - BI Triwulan III 2026 Kinerja Industri Pengolahan Meningkat

 

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada triwulan III 2026 meningkat dan tetap berada pada fase ekspansi (indeks >50%), tecermin dari PMI-BI sebesar 52,28%, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya sebesar 51,43%. Berdasarkan komponen pembentuknya, komponen Volume Persediaan Barang Jadi, Volume Produksi, dan Volume Total Pesanan tercatat meningkat dan berada pada fase ekspansi. Berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar Sub-LU juga berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Barang Galian Bukan Logam, diikuti Industri Makanan dan Minuman, Industri Logam Dasar, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, serta Industri Tekstil dan Pakaian Jadi. Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU Industri Pengolahan meningkat dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,53%.

Pada triwulan IV 2026, kinerja LU Industri Pengolahan diprakirakan meningkat, tecermin dari PMI-BI sebesar 52,37%. Berdasarkan komponen pembentuknya, Volume Produksi, Volume Persediaan Barang Jadi, dan Volume Total Pesanan diprakirakan tetap berada pada fase ekspansi. Mayoritas Sub-LU diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, diikuti Industri Barang Galian Bukan Logam, serta Industri Makanan dan Minuman.

Hasil lengkap survei dapat dilihat dalam Prompt Manufacturing Index​ di website Bank Indonesia.

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2823126.aspx

Baca Terusannya »»  

Survei Kegiatan Dunia Usaha Triwulan III 2026: Kegiatan Dunia Usaha Terjaga

 

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan III 2026 tetap terjaga. Hal ini tecermin dari kinerja seluruh Lapangan Usaha (LU) yang tercatat positif dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 11,46%. Kinerja sejumlah LU tercatat meningkat, antara lain LU Industri Pengolahan, diikuti LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, LU Pengadaan Listrik dan Gas, LU Konstruksi, serta LU Real Estat.

Kapasitas produksi terpakai pada triwulan III 2026 tetap terjaga sebesar 73,75%. Kapasitas produksi terpakai pada sejumlah LU tercatat meningkat, terutama LU Industri Pengolahan, LU Pengadaan Listrik dan Gas, serta LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum membaik pada aspek Likuiditas dan Rentabilitas, dengan akses kredit yang tetap mudah.

Responden memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan IV 2026 tetap tumbuh positif dengan SBT sebesar 10,77%. Kinerja sejumlah LU diprakirakan meningkat, antara lain pada LU Transportasi dan Pergudangan, LU Informasi dan Komunikasi, LU Real Estat, LU Jasa Perusahaan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur akhir tahun.

Hasil lengkap survei dapat dilihat dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha di website​ Bank Indonesia.

 

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2823026.aspx 

Baca Terusannya »»  

Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Distribusi ke Daerah Diperkuat

 

DENPASAR - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman. Seiring pulihnya pasokan di Bali, pemerintah kini memusatkan perhatian pada perbaikan jalur distribusi ke berbagai daerah, termasuk Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Hal itu disampaikan Bahlil usai memimpin rapat koordinasi di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026). Ia menyebut cadangan nasional Pertalite (RON 90) berada di kisaran 16 sampai 18 hari, sementara jenis BBM lainnya di atas 20 hari, sesuai standar minimum nasional.

"Saya katakan bahwa cadangan nasional kita di atas 16-18 hari," ujar Bahlil. Dengan kondisi itu, menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari sisi cadangan. "Sekarang distribusinya yang kita perlancar," katanya.

Bahlil juga menyampaikan kabar positif soal solar. "Kalau solar, kita tidak lagi melakukan impor," ujarnya. Adapun Pertalite sebagian masih dipenuhi dari impor.

Gangguan di Bali menjadi bahan evaluasi. Keterlambatan kapal dari Jawa sempat membuat cadangan di Bali turun hingga 3-4 hari. Setelah armada kapal ditambah, cadangan kembali ke kisaran 11-12 hari.

Bahlil menyebut persoalan itu sebagai kendala teknis dalam manajemen arus logistik Pertamina. Meski begitu, ia menegaskan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. "Tapi apa pun itu, masih bagian yang harus kita tanggung jawab bersama-sama," ujarnya.

Evaluasi tidak berhenti di Bali. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Pertamina melaporkan kendala distribusi di sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di daerah-daerah itu, BBM selama ini diangkut kapal melalui sungai. Namun, sebagian sungai mengalami pendangkalan akibat cuaca sehingga kapal berukuran besar tidak lagi bisa masuk.

Pengiriman di wilayah tersebut kini dialihkan ke jalur darat, yang sebagian memakan waktu lebih lama. Bahlil memastikan pemerintah akan berupaya maksimal. "Kita akan melakukan maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi," tegasnya.

Untuk memperlancar distribusi antardaerah, Bahlil meminta Pertamina menambah armada pengangkut. Langkah serupa sudah diterapkan di Bali, dan antrean di SPBU di sana kini mulai terurai.

Dengan cadangan nasional yang terjaga dan jalur distribusi yang terus dibenahi, pemerintah berupaya memastikan pasokan BBM sampai tepat waktu ke masyarakat di seluruh daerah.

 

 

Sumber ; https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bahlil-pastikan-stok-bbm-nasional-aman-distribusi-ke-daerah-diperkuat 

Baca Terusannya »»  

Tujuh Kapal Dikerahkan, Bahlil Perkuat Cadangan BBM Bali hingga 15 Hari

 

Pemerintah menaikkan cadangan bahan bakar minyak (BBM) di Bali dari 11 hari menjadi 15 hari untuk mempercepat pemulihan pasokan. Keputusan itu diambil Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai memimpin rapat koordinasi di Fuel Terminal (FT) Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Bali, Kapolda Bali, Kasdam IX/Udayana, Direktur Utama Pertamina, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, dan Kepala BPH Migas. Bahlil menyampaikan perintah kenaikan cadangan melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta BPH Migas, sekaligus menepis kabar bahwa kuota BBM untuk Bali dipangkas.

"Saya malah hari ini baru memerintahkan, memutuskan lewat Dirjen Migas dan BPH Migas, untuk menaikkan kuota yang tadinya 11 hari, saya naikin menjadi 15 hari. Jadi bukan mengurangi, menambah," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa sempat membuat cadangan di Bali turun hingga sekitar 3 sampai 4 hari. Kini cadangan rata-rata sudah kembali ke kisaran 11 sampai 12 hari.

"Jadi alhamdulillah, puji Tuhan, untuk di sini (Provinsi Bali) sudah bisa teratasi," katanya.

Tambahan pasokan BBM dijadwalkan kembali tiba di Fuel Terminal Sanggaran dan Terminal Manggis melalui sejumlah kapal pengangkut. Kedatangan pasokan ini menjadi bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat ketersediaan BBM serta menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat di Bali.

Di lapangan, Pertamina Patra Niaga menyalurkan sekitar 3 juta liter BBM per hari ke Bali, di atas konsumsi normal Pertalite sekitar 2,2 juta liter per hari. Sebanyak 66 SPBU di Denpasar dan Badung beroperasi 24 jam, didukung tambahan 16 mobil tangki dan 100 personel TNI. Gubernur Bali menyebut skema pembelian ganjil-genap sejak Sabtu (17/10) efektif mengurai antrean, sehingga diperpanjang hingga Jumat (23/10).

Bahlil menjelaskan, cadangan 15 hari bukan berarti stok habis dalam 15 hari. Ia mengibaratkannya seperti bak air di rumah yang terus diisi ulang.

"Bukan berarti 15 hari itu habis. Enggak. Dia bergulir terus, datang terus," ujarnya.

Antrean di Bali muncul sejak pekan lalu akibat kendala bongkar muat kapal tanker, gelombang tinggi, dan lonjakan pembelian. Pemerintah juga mengevaluasi distribusi di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, tempat pendangkalan sungai membuat pengiriman dialihkan ke jalur darat.

Secara nasional, cadangan Pertalite berada di kisaran 16 sampai 18 hari, sementara jenis BBM lainnya di atas 20 hari. Karena itu, Bahlil menegaskan fokus pemerintah kini ada pada kelancaran distribusi. "Sekarang distribusinya yang kita perlancar," katanya.

Direktur Utama Pertamina menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali dan berkomitmen kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah, Pertamina, dan Pemerintah Provinsi Bali akan mengevaluasi distribusi setiap hari agar layanan BBM kembali normal dan aktivitas warga serta pariwisata di Pulau Dewata berjalan lancar.  

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tujuh-kapal-dikerahkan-bahlil-perkuat-cadangan-bbm-bali-hingga-15-hari 

Baca Terusannya »»  

ISEF 2026: Kolaborasi Global Sebagai Fondasi Ketahanan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional

 

Indonesia memperkuat kolaborasi global untuk membangun ketahanan keuangan syariah sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian riil. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pasar keuangan syariah di dalam negeri yang didukung kerja sama lintas negara untuk mengantisipasi risiko keuangan yang semakin kompleks dan saling terhubung. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia bersinergi dengan mitra strategis untuk terus memperdalam pasar uang dan pasar modal syariah, memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha UMKM, serta memperkuat rantai nilai halal. Melalui penguatan pasar domestik dan kolaborasi global, keuangan syariah diharapkan semakin tangguh dalam menghadapi risiko sekaligus mampu memperluas peluang usaha, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, pada pembukaan Seminar Seminar Internasional kolaborasi Bank Indonesia, IFSB, dan IILM bertema "Dibalik Pertumbuhan: Risiko Terkini, Stabilitas Keuangan, dan Masa Depan Keuangan Syariah" yang digelar di Jakarta (19/10). Turut hadir mantan Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Nor Shamsiah Mohd Yunus, Sekretaris Jenderal Islamic Financial Services Board (IFSB) Dr. Ghiath Shabsigh, CEO International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) Safri Shahul Hamid, Asisten Gubernur Senior Bangko Sentral ng Pilipinas Arifa Alauya Ala, serta Asisten Direktur Departemen Pasar Moneter dan Modal Dana Moneter Internasional (IMF) Ranjit Ajit Singh.

Perkembangan keuangan syariah Indonesia menunjukkan potensi yang besar, dengan total aset mencapai Rp3.264 triliun pada Juni 2026 atau tumbuh hampir 10% secara tahunan. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih sekitar 7%, menunjukkan ruang untuk penguatan peran keuangan syariah dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif.

“Kita memiliki peluang untuk membangun regulasi yang kuat, tata kelola syariah, dan infrastruktur pasar sejak awal. Di sisi lain, negara dengan pasar syariah yang telah maju juga dapat berbagi pengalaman sekaligus terbuka terhadap gagasan baru," ujar Solikin. Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan likuiditas bagi stabilitas keuangan syariah, terutama saat pasar tertekan. Untuk itu, diperlukan pendalaman pasar sekunder sukuk, mekanisme pembentukan harga yang kredibel, pengaturan repo syariah, serta fasilitas likuiditas darurat yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus memperkuat pasar domestik melalui instrumen keuangan syariah SukBI dan SUVBI serta pengembangan pasar uang antarbank syariah. Sebagai anggota pendiri IILM, Indonesia juga mendukung perluasan basis investor untuk memperdalam likuiditas syariah lintas negara. Solikin menekankan pembelajaran penting bahwa ketahanan tidak dapat dibangun setelah guncangan terjadi, melainkan ketahanan harus sudah terbangun sebelum terjadinya guncangan.

Solikin mengatakan bahwa penguatan likuiditas juga perlu diiringi inovasi yang bertanggung jawab. Inovasi digital, termasuk sukuk yang ditokenisasi (tokenised sukuk), berpotensi meningkatkan efisiensi dan memperluas akses keuangan syariah, yang perlu didukung tata kelola yang kuat, kepastian hukum, dan manajemen risiko yang efektif.

“Keuangan syariah dapat terus tumbuh, tetapi besarnya aset tidak menjamin ketahanannya menghadapi guncangan. Risiko keuangan, kebutuhan likuiditas, dan perkembangan inovasi digital melintasi batas negara sehingga tidak dapat diatasi oleh satu institusi atau negara saja. Karena itu, kolaborasi global perlu terus diperkuat untuk membangun ketahanan keuangan syariah yang berkelanjutan," ujar Solikin.

Sekretaris Jenderal IFSB Dr. Ghiath Shabsigh menekankan bahwa industri keuangan syariah berada pada titik penting yang menuntut kemampuan mengelola risiko sekaligus memanfaatkan peluang dari perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan nasabah. Inovasi seperti kecerdasan artifisial (AI), pemanfaatan data berskala besar, dan instrumen keuangan hibrida dapat memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan dampak ekonomi dan sosial. Ia juga menyoroti bahwa Indonesia telah membangun fondasi yang kuat dalam pengembangan keuangan syariah, dan Indonesia memiliki potensi besar sebagai salah satu perekonomian utama dunia. Hal ini didukung upaya bank sentral dalam mengembangkan industri, menyediakan fasilitas likuiditas, dan membangun infrastruktur pasar keuangan syariah.

Ke depan, kolaborasi global perlu terus diperkuat untuk dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks dan saling terhubung. Bank Indonesia akan terus menjalin sinergi dengan mitra global untuk memperkuat fondasi bagi keuangan syariah tetap tangguh menghadapi gejolak dan mendorong produktivitas ekonomi kerakyatan nasional.

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2823226.aspx 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Pemerataan Pembangunan Daerah, Menko Airlangga Dorong Pemanfaatan Dashboard IKAD

 

Pemerataan akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Ketersediaan data yang terintegrasi diperlukan agar Pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan akses keuangan, menyusun kebijakan sesuai kebutuhan daerah, serta mengarahkan pembangunan ekonomi secara lebih merata.

“Hari ini kita meluncurkan dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah, sehingga tadi tujuannya jelas, memperkuat ekosistem keuangan serta agar kesejahteraan masyarakat tumbuh sampai ke daerah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Launching Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) dengan tema “Sinergi Data dan Kebijakan untuk Percepatan Akses Keuangan dalam Mendukung Kesejahteraan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah”, di Jakarta, Senin (19/10).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa IKAD mengisi kekosongan indikator akses keuangan pada tingkat Kabupaten/Kota dan menjadi salah satu dasar untuk memperkuat pembangunan daerah. Melalui indikator yang terukur, Pemerintah daerah diharapkan dapat mengenali kondisi akses keuangan di wilayahnya dan merumuskan langkah pengembangan yang sesuai dengan potensi serta tantangan masing-masing daerah.

Sebagai informasi, inklusi keuangan merupakan salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dengan target mencapai 98% pada 2045. Pencapaian target tersebut membutuhkan kontribusi seluruh daerah, termasuk Kabupaten/Kota, melalui kebijakan dan program yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan RISE Indonesia mengembangkan IKAD sebagai indikator inklusi keuangan pada tingkat Kabupaten/Kota. IKAD dibangun melalui 14 subindikator yang mencakup aspek penawaran dan permintaan. Saat ini, indikator IKAD telah dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah pada 341 kabupaten/kota, sementara indikator inklusi keuangan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di 38 provinsi.

Kehadiran Dashboard IKAD menyediakan data dan informasi akses keuangan daerah secara terintegrasi, interaktif, dan informatif. Platform tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam perencanaan, perumusan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi akses keuangan di daerah. Dengan dukungan data tersebut, Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan prioritas program dan mengukur perkembangan akses keuangan secara berkala.

Menko Airlangga menekankan bahwa IKAD tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan kondisi akses keuangan, tetapi juga diharapkan berkembang menjadi tolok ukur dalam mendorong pembangunan daerah. Pemanfaatan indikator tersebut perlu memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah, mengingat kebutuhan dan tantangan akses keuangan setiap daerah tidak selalu sama.

“Dan tadi sudah disampaikan bahwa IKAD ini mengisi kekosongan indikator di Kabupaten/Kota dan tentu ini menjadi dasar pada regional development. Dan kita juga ingin mendorong agar IKAD nanti menjadi salah satu benchmark daerah,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, baik antardaerah maupun antarkelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan upaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas, termasuk melalui perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, penguatan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada peningkatan angka akses keuangan, tetapi juga pada kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Data IKAD diharapkan membantu Pemerintah mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

“Dengan IKAD kita tidak hanya mengetahui akses keuangan yang masih tertinggal, tetapi IKAD memastikan tidak ada daerah dan tidak ada masyarakat yang tertinggal dan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan yang merata,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Maliki, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi, serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian Erdiriyo.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7165/perkuat-pemerataan-pembangunan-daerah-menko-airlangga-dorong-pemanfaatan-dashboard-ikad 

Baca Terusannya »»  

Sokong Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Perluasan Akses Keuangan Daerah

 

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen membutuhkan penguatan ekonomi masyarakat di daerah. Ia menilai upaya itu tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah (government spending) dan investasi skala besar. Namun, target tersebut perlu didukung perluasan akses keuangan yang inklusif dan terjangkau.

“Dalam konteks itu kita meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bisa mengandalkan dari government spending saja atau belanja pemerintah dalam skala yang besar, diperlukan penguatan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan, tabungan, transaksi digital, serta layanan keuangan yang terjangkau,” ujarnya dalam kegiatan Peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Bima memaparkan, percepatan inklusi keuangan di daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada 2029 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 ditetapkan sebesar 98 persen.

Ia turut mengapresiasi kemajuan integrasi IKAD dalam perencanaan pembangunan daerah. Saat ini, seluruh 38 provinsi di Indonesia telah memasukkan IKAD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Sementara di tingkat kabupaten/kota, integrasi tersebut telah dilakukan oleh 341 daerah atau sekitar 66,34 persen.

Untuk mempercepat perluasan akses keuangan sekaligus memperkuat perekonomian daerah, Bima mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyinergikan tiga unsur penting, yakni Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kolaborasi ketiganya dinilai penting agar perluasan layanan keuangan, penguatan digitalisasi, dan pengendalian harga dapat berjalan seiring.

“Kalau tiga ini bisa sinergi, bisa kolaborasi, maka target kita memperluas akses keuangan, memperkuat digitalisasi, menjaga stabilitas harga, ujung-ujungnya akan betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.

Selain itu, Bima juga menyambut baik peluncuran Dashboard IKAD yang diharapkan menjadi basis data bersama untuk mendukung percepatan perluasan layanan keuangan hingga ke wilayah perdesaan. Dashboard ini diharapkan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan serta membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan warga.

“Kemendagri komitmen konsisten untuk mendukung IKAD ini dan dengan adanya dashboard ini kita optimis akan mempercepat akselerasi, sinergi, dan kolaborasi,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK dan para undangan.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/sokong-target-pertumbuhan-ekonomi-8-persen-wamendagri-bima-tegaskan-pentingnya-perluasan-akses-keuangan-daerah 

Baca Terusannya »»  

Serah Terima Jabatan Kepala BNPP, Mendagri Tito Harapkan Pengelolaan Perbatasan Lebih Optimal

 

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjutak. Prosesi serah terima jabatan tersebut berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut menandai transformasi BNPP menjadi BNPPDT. Perubahan nomenklatur ini membuat tugas BNPP menjadi lebih luas.

Mendagri mengaku telah lama mengenal Maruli dan keduanya memiliki hubungan yang baik. Ia berharap dengan jabatannya sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT, Maruli dapat membuat institusi tersebut lebih optimal dalam melaksanakan tugas.

“Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal (terpencil) akan lebih efektif,” jelasnya.

Mendagri menjelaskan tugas utama BNPP yaitu mengembangkan daerah perbatasan. Pengembangan itu diharapkan dapat menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat daerah perbatasan. Tugas lainnya yakni menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu juga mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menjadikannya sebagai pusat ekonomi baru.

Ia menekankan pentingnya menyejahterakan masyarakat daerah perbatasan untuk memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, daerah perbatasan dapat menjadi zona penyangga terhadap infiltrasi dari negara luar baik melalui darat maupun laut.

Sementara itu, Kepala BNPPDT Maruli mengatakan, dengan perubahan nomenklatur dirinya akan fokus mengelola daerah perbatasan dan terpencil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui dukungan perangkat kerja yang ada dan bimbingan dari Mendagri, ia akan berupaya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah [dan] sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, jajaran deputi BNPP, serta pejabat terkait lainnya.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/serah-terima-jabatan-kepala-bnpp-mendagri-tito-harapkan-pengelolaan-perbatasan-lebih-optimal 

Baca Terusannya »»  

Panglima TNI dan Kapolri Perkuat Soliditas dan Sinergi TNI-Polri

 

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di dampingi para Kepala Staf Angkatan dan pejabat utama Mabes TNI menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., bersama pejabat utama Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat soliditas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolri beserta jajaran pejabat utama Polri. Menurutnya, silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan, memperkuat komunikasi, serta melanjutkan sinergi yang selama ini telah terbangun antara TNI dan Polri.

"Sinergi dan soliditas TNI-Polri merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Melalui komunikasi yang erat dan koordinasi yang berkesinambungan untuk menghadapi berbagai tantangan tugas secara bersama-sama," ujar Panglima TNI.

Panglima TNI menegaskan bahwa sinergi TNI-Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, melalui komunikasi dan koordinasi yang kuat, diharapkan terus terjaga soliditas dalam menghadapi berbagai tantangan tugas demi terciptanya situasi nasional yang aman dan kondusif.

Sementara itu, Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan dari Panglima TNI beserta Pejabat Utama TNI. Lebih lanjut Kapolri menegaskan bahwa TNI Polri harus selalu bersama, bersinergi dan saling mendukung dalam pelaksaan tugas. "Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI atas bantuan dalam dalam penegakan Kamtibmas," jelas Kapolri.

Kunjungan silaturahmi tersebut mencerminkan komitmen TNI dan Polri untuk terus memperkuat kerja sama dalam menjaga persatuan bangsa, memelihara stabilitas nasional, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Soliditas kedua institusi diharapkan semakin kokoh dalam mendukung keberhasilan program pemerintah dan menjaga keutuhan NKRI.

Sumber : https://tni.mil.id/view-268312-panglima-tni-dan-kapolri-perkuat-soliditas-dan-sinergi-tni-polri.html

Baca Terusannya »»  

Pimpin Rapat Tingkat Menteri, Menko Polkam Perkuat Penanganan Karhutla dan Stabilitas Nasional

 

Polkam, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mengantisipasi berbagai isu strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat internal tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026). Rapat dihadiri sejumlah menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, unsur TNI-Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Staf Presiden (KSP), serta instansi terkait.

Dalam keterangannya kepada media, Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi salah satu prioritas utama pembahasan. Pemerintah mengevaluasi perkembangan titik panas (hotspot), kondisi faktual di lapangan, efektivitas operasi pemadaman, serta berbagai kendala yang dihadapi petugas dalam mengendalikan kebakaran.

“Tadi kami menerima masukan dari seluruh kementerian terkait mengenai perkembangan titik panas (hotspot), kemudian tentang kondisi faktual di lapangan, serta berbagai langkah strategis dan teknis yang telah dilakukan oleh petugas, termasuk kendala-kendala yang dihadapi,” ujar Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah membahas sejumlah langkah konkret untuk memperkuat pengendalian karhutla, antara lain pembuatan sekat kanal, penyediaan sarana pengambilan air (water intake), pembangunan sumur bor dan embung, serta penguatan infrastruktur pendukung lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemadaman, terutama di wilayah rawan kebakaran.

Selain karhutla, rapat turut membahas perkembangan inflasi nasional, dinamika ekonomi global, ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM), serta alternatif sumber energi. Menko Polkam menekankan pentingnya langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor agar berbagai dinamika tersebut tidak berdampak terhadap stabilitas nasional. “Semua hal tersebut perlu kita antisipasi secara terkoordinasi agar tidak menimbulkan dampak yang dapat mengganggu stabilitas nasional,” katanya.

Dalam aspek politik dan keamanan, pemerintah juga mencermati perkembangan situasi sosial, penguatan persatuan nasional, serta dinamika keamanan di Papua. Menko Polkam menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan tanggung jawab untuk memelihara ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pembahasan berikutnya mencakup percepatan pembangunan dan penyelesaian persoalan agraria, termasuk pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyelesaian masalah pertanahan di kawasan transmigrasi, serta persoalan agraria yang dihadapi masyarakat desa dalam kawasan hutan. “Seluruhnya ini memerlukan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Menko Polkam.

Dalam konteks hubungan internasional, pemerintah turut mencermati agenda kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Jakarta, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi global serta kepentingan strategis Indonesia. Seluruh pembahasan diarahkan untuk memastikan kesiapan dan keselarasan langkah antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun internasional.

Secara khusus, Menko Polkam menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian intensif terhadap percepatan penanganan karhutla. Bahkan, pada hari yang sama, Presiden dijadwalkan kembali membahas persoalan tersebut bersama jajaran pemerintah pada pukul 14.30 WIB.

“Perlu saya sampaikan bahwa perhatian Presiden dan pemerintah terhadap penanganan karhutla sangat intensif, baik melalui rapat daring maupun pertemuan secara langsung. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi demi menjaga keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan,” tegas Menko Polkam.

Ia berharap berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah dapat mempercepat penyelesaian persoalan karhutla, sekaligus memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional tetap terjaga sehingga pembangunan menuju Indonesia Emas dapat terus berjalan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya secara maksimal dalam menangani karhutla. Terkait potensi dampak asap lintas batas terhadap negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura, pemerintah Indonesia terus mendorong kerja sama pengendalian dan mitigasi dengan tetap menghormati ketentuan hukum masing-masing negara.

“Kita sama-sama bekerja sebagai tetangga untuk sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini agar tidak berdampak buruk dengan segala cara. Termasuk di antaranya kalau ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak segan-segan menindak tegas,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Pertanian Letjen TNI (Purn.) M. Saleh Mustafa, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Wakil Kepala BIN Letjen TNI Agus Widodo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Gabriel Lema, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Mochammad Hasan, serta jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/pimpin-rapat-tingkat-menteri-menko-polkam-perkuat-penanganan-karhutla-dan-stabilitas-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Siapkan Kurikulum Pemberdayaan di Madrasah Aliyah dan Pesantren

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat terus mematangkan konsep pemberdayaan dalam ekosistem pendidikan. Kurikulum pemberdayaan tengah disiapkan, terutama pada level pendidikan menengah, baik di Madrasah Aliyah maupun pesantren. 

“Pengalaman menunjukkan melalui kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini sifatnya hanya tambahan keterampilan tertentu, tambahan skill tertentu, atau tambahan paket kajian tertentu, ini kita akan dorong terus agar baik madrasah maupun pesantren di level Aliyah juga dipersiapkan menjadi lulusan yang siap kerja maupun siap mandiri,” ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam konferensi pers usai rapat khusus, Senin (19/10/2026).

Rapat khusus tersebut membahas ekosistem kemandirian pesantren. Disebutkan bahwa terdapat anggaran yang dialokasikan untuk membantu pesantren yang telah mandiri agar menjadi ekosistem ekonomi yang produktif. Sebagai contoh, sebuah komunitas agrobisnis di Bandung telah terbukti mampu menghidupi pesantren beserta masyarakat di sekitarnya. Kementerian Agama, dengan dukungan dari kementerian lain dan dana CSR, akan fokus memberdayakan pesantren yang mayoritas santrinya berasal dari latar belakang ekonomi desil 1 hingga 4.

“Dirjen Pesantren menunjukkan pengalaman beberapa tahun ada anggaran-anggaran untuk membantu ekosistem pesantren yang sudah tumbuh. Banyak sekali pesantren-pesantren yang sudah mandiri menjadi ekosistem ekonomi yang sangat produktif. Hal yang difokuskan di Bandung bisa dijadikan contoh, pesantren menjadi komunitas agrobisnis yang akhirnya bisa tidak saja menghidupi pesantrennya, tetapi juga menghidupi masyarakat dan lingkup pesantren lainnya,” tutur Muhaimin.

Menko PM berharap Kementerian Agama, dengan dukungan kementerian lain serta bantuan CSR, memberikan perhatian khusus kepada pesantren yang mayoritas santrinya berlatar belakang ekonomi desil 1 sampai 4 dalam memberikan pemberdayaan berbasis ekosistem pesantren yang sudah sangat kuat, yaitu ekosistem ekonomi, di mana pasarnya ada, konsumennya ada, dan bahan bakunya juga ada.

Selain itu, rapat khusus pemberdayaan masyarakat dalam lingkup tugas dan fungsi Kementerian Agama ini juga membahas pemanfaatan potensi dana umat dan wakaf agar dapat didorong menjadi kekuatan produktif pendukung kemandirian masyarakat.

Langkah ini berjalan berdampingan dengan program pengentasan kemiskinan melalui lembaga filantropi dan badan amil zakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara langsung, sejalan dengan mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang secara khusus menugaskan Kementerian Agama untuk turut serta mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya sepakat dengan Menko PM untuk turut mendorong pergeseran paradigma kurikulum di tingkat Madrasah Aliyah maupun pondok pesantren. Pelatihan keterampilan yang selama ini hanya bersifat materi tambahan (extra skill) akan ditransformasikan menjadi satu paket kurikulum pemberdayaan yang terstruktur dan terintegrasi.

Langkah strategis ini diambil mengingat mayoritas peserta didik di sekitar 80.000 madrasah dan 42.000 pondok pesantren di bawah naungan Kemenag berasal dari keluarga kelompok ekonomi desil 1 hingga 4. Pembaruan kurikulum ini dirancang untuk menyiapkan lulusan dalam dua jalur utama, yakni siap diserap oleh lapangan kerja sesuai kualifikasi pendidikan menengah serta siap menjadi wirausahawan mandiri.

Menag menambahkan bahwa alumni pesantren dan madrasah dinilai memiliki karakter yang ulet, tidak manja, serta siap bekerja keras dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan. Dengan pembekalan kewirausahaan berbasis pemberdayaan sejak dini, para santri diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dan membantu memutus rantai kemiskinan keluarga.

Terkait pemanfaatan dana umat, Muhaimin mengatakan hingga saat ini dana umat tetap dikelola oleh lembaga-lembaga amil zakat, lembaga keagamaan, serta lembaga filantropi. Langkah yang terbukti berjalan efektif hingga detik ini adalah sinkronisasi data yang terus-menerus dan koordinasi antara lembaga di tingkat pusat (seperti Baznas) dengan lembaga amil zakat di luar Baznas.

Koordinasi ini menurutnya mencakup penentuan sasaran, penggunaan data tunggal sosial ekonomi, target lokasi, serta jumlah dan tanggungan yang harus dibagi-bagi. Melalui sinkronisasi ini, model pemberdayaannya menjadi efektif, strateginya tepat sasaran, serta objek dan data sasarannya sesuai dengan target penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris jenderal, Dirjen Pendidikan islam, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Pesantren dan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat jenderal kementerian Agama, serta pejabat jajaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-siapkan-kurikulum-pemberdayaan-di-madrasah-aliyah-dan-pesantren-Vt9Gl

 

Baca Terusannya »»  

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih dan Hub Baru di Batam–Karimun–Bintan

 

DENPASAR - Setiap pesan yang dikirim, video yang ditonton, dan pertanyaan yang diajukan kepada aplikasi kecerdasan buatan diproses oleh ribuan server di pusat data yang bekerja tanpa henti. Di balik layanan digital itu, ada kebutuhan listrik yang sangat besar. Untuk Indonesia, kebutuhan tersebut diperkirakan memerlukan tambahan 20 gigawatt (GW), setara 20 persen dari total kapasitas listrik saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kesiapan pasokan energi, terutama energi bersih, menjadi kunci agar Indonesia mampu menarik investasi pusat data berskala regional. Hal itu disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin (19/10/2026). Menurutnya, digitalisasi merupakan instrumen industrialisasi, dan tanpa dukungan energi yang memadai, perkembangannya justru akan memunculkan persoalan baru.

"Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW. 20 GW ini sama dengan 20.000 MW. Itu sama dengan 20 persen dari total listrik yang existing sekarang. Ini enggak sedikit, cukup besar sekali," ujar Bahlil.

Kebutuhan itu terus meningkat seiring berkembangnya kecerdasan buatan (AI). Jika pusat data pada era komputasi awan membutuhkan daya sekitar 10-30 megawatt (MW), pusat data berbasis AI dapat membutuhkan daya 100 MW hingga 1 GW. Ketersediaan listrik, air, jaringan serat optik, dan kesiapan lokasi menjadi penentu utama realisasi investasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan menjadi hub baru pusat data Indonesia, melengkapi hub yang sudah ada di Malaysia dan Singapura. Bahlil menilai kawasan itu memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan air, kepadatan penduduk yang lebih rendah dibanding Jawa Barat, Jakarta, atau Bali, serta peluang pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

"Kita akan membangun sekarang PLTS kurang lebih sekitar 100 gigawatt-peak. Dan saya punya keyakinan, teman-teman investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan. Dan ini sebuah peluang bisnis," kata Bahlil.

Peluang itu mulai terlihat di Batam. Kapasitas pusat data yang telah tersedia, berkomitmen, dan dalam tahap pengembangan di kota tersebut mencapai 1,47 GW. Selain itu, PLN Batam dan DayOne telah meneken kontrak pasokan listrik sebesar 450 MW, kontrak terbesar untuk pusat data di Indonesia.

Dari sisi pasokan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW. Dari jumlah itu, 42,6 GW berasal dari EBT, 10,3 GW berupa sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit fosil, dengan potensi investasi Rp2.967,4 triliun. Pengembangan PLTS 100 GWp juga mencakup PLTS skala besar, terapung, atap, dan kawasan industri.

Bahlil menambahkan, pemerintah akan meminta data rencana lokasi dari calon investor pusat data agar pasokan energinya bisa disiapkan langsung. Ia juga tengah menyiapkan aturan agar investor menggandeng pengusaha nasional dan daerah.

"Kita harus sharing dengan pengusaha lokal. Jangan juga semuanya dikerjain oleh mereka sendiri," tegasnya.

Dengan pasokan energi yang andal, kompetitif, dan semakin bersih, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga pusat investasi digital yang memberi manfaat bagi pengusaha dan masyarakat di daerah.

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pusat-data-butuh-tambahan-20-gw-bahlil-siapkan-energi-bersih-dan-hub-baru-di-batam-karimun-bintan 

Baca Terusannya »»  

Bali Jadi Titik Temu Industri Teknologi Global, Kemkomdigi Bidik Kolaborasi Nyata

 

Sanur, InfoPublik.id — Bali Tech Week 2026 menjadi momentum konsolidasi ekosistem teknologi dan ekonomi digital Indonesia dengan mempertemukan lebih dari 4.000 peserta, termasuk lebih dari 1.000 delegasi internasional dari sedikitnya 32 negara. Ajang ini diharapkan menghasilkan kemitraan bisnis, investasi, serta kolaborasi teknologi yang manfaatnya menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan Bali Tech Week dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku industri, perusahaan rintisan (startup), akademisi, pembuat kebijakan, dan komunitas teknologi dari dalam maupun luar negeri. 

"Bali Tech Week tidak hanya menjadi ajang pertemuan pelaku industri teknologi," ujar Edwin saat memberikan sambutan pada Bali Tech Week 2026 di Bali Beach Convention Center, Sanur, Kota Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, Bali memiliki potensi besar menjadi pusat pertemuan ekosistem teknologi internasional. Selama ini, sekitar 50 hingga 60 kegiatan teknologi dan ekonomi digital diselenggarakan secara terpisah di Pulau Dewata setiap tahun.

Melalui Bali Tech Week, berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat dikonsolidasikan menjadi agenda berskala lebih besar dengan cakupan industri, peserta, dan peluang kerja sama yang lebih luas. "Ke depan, berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dalam satu penyelenggaraan yang lebih besar dan komprehensif sehingga mampu memberikan manfaat lebih luas bagi peserta, penyelenggara, dan pelaku industri," kata Edwin Hidayat Abdullah.

Bali Tech Week 2026 menghadirkan lebih dari 200 pembicara dan moderator untuk membahas berbagai perkembangan industri teknologi, peluang bisnis, inovasi digital, serta tantangan pengembangan ekosistem ekonomi digital.

Forum ini juga memfasilitasi pertemuan bisnis, penjajakan kemitraan (business matchmaking), pertukaran pengetahuan, dan dialog kebijakan antara pemerintah dan pelaku industri.

Edwin Hidayat Abdullah menilai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan perusahaan teknologi, investor, akademisi, dan pemerintah mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Selain memperluas jejaring profesional, penyelenggaraan Bali Tech Week diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan pengembangan bisnis dan inovasi teknologi di kawasan regional maupun global.

Ajang tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi pasar digital Indonesia, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan inovasi nasional kepada komunitas teknologi internasional.

Dorong Pemerataan Ekonomi Digital ke Daerah

Di tengah perkembangan industri teknologi, Edwin mengingatkan pentingnya memastikan manfaat transformasi digital tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.

Sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan pemerataan akses teknologi, pengembangan talenta digital, dan kesempatan ekonomi antardaerah.

Karena itu, kolaborasi yang terbentuk melalui Bali Tech Week diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah untuk memanfaatkan perkembangan teknologi. "Penyelenggaraan Bali Tech Week menghasilkan dampak yang melampaui lokasi kegiatan, termasuk membuka akses kolaborasi, teknologi, dan peluang ekonomi bagi daerah lain di Indonesia," imbuh Dirjen Ekosistem Digital Kemkomdigi.

Edwin juga menegaskan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan kompetitif.

Melalui dialog antara regulator dan industri, berbagai aspirasi serta tantangan pengembangan teknologi dapat dihimpun sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Menurutnya, keberhasilan forum teknologi internasional tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya jumlah peserta atau banyaknya kegiatan, melainkan juga manfaat ekonomi yang dapat diwujudkan setelah penyelenggaraan berakhir. "Keberhasilan Bali Tech Week tidak cukup diukur dari jumlah peserta, pembicara, atau banyaknya agenda yang terlaksana, tetapi juga dari kolaborasi dan manfaat berkelanjutan yang dihasilkan," tutur Dirjen Ekosistem Digital.

Kemkomdigi berharap pertemuan yang berlangsung selama Bali Tech Week 2026 dapat ditindaklanjuti menjadi proyek inovasi, investasi, kemitraan strategis, serta peluang bisnis yang memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Dirjen Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah turut mengapresiasi para mitra pendiri, mitra strategis, penyelenggara, dan seluruh pihak yang mendukung Bali Tech Week 2026 sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem teknologi nasional yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing global.

 

 

Sumber : https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional-2026/993610/bali-jadi-titik-temu-industri-teknologi-global-kemkomdigi-bidik-kolaborasi-nyata 

Baca Terusannya »»  

Bali Tech Week 2026 Resmi Dibuka, Meutya Hafid Tegaskan Transformasi Digital yang Terhubung, Tumbuh dan Terjaga

 

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) resmi membuka Bali Tech Week (BTW) 2026 di Bali Beach Convention Center, Sanur, Bali. Menghimpun 13 kegiatan teknologi pada 19–23 Oktober 2026, inisiatif ini menjadi platform kolaborasi untuk memperkuat kepercayaan, membuka peluang kemitraan dan investasi, serta memperluas manfaat ekonomi digital bagi masyarakat.

Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid menekankan bahwa Indonesia telah memiliki skala pasar digital yang besar. Tahap berikutnya adalah mengubah skala tersebut menjadi produktivitas, inovasi, dan kemampuan teknologi nasional melalui tiga arah transformasi digital: Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.

“Tugas utama kita tidak lagi hanya membangun konektivitas Indonesia, tetapi juga memastikan konektivitas itu diterjemahkan menjadi pertumbuhan, baik ekonomi, masyarakatnya, maupun perbaikan layanan publik. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang layak dikejar kalau tidak ada keterjagaan. Pada ujungnya, inovasi harus mampu melindungi masyarakat, dan melindungi perusahaan dengan memberikan kepastian regulasi,” ujar Meutya.

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Meutya mengajak seluruh pemangku kepentingan melihat kemajuan yang telah dicapai sekaligus pekerjaan yang masih perlu diselesaikan. Penguatan infrastruktur, pengembangan industri, peningkatan kemampuan masyarakat, dan pelindungan pengguna perlu berjalan searah agar transformasi digital memberikan hasil nyata.

Terhubung: Memperluas Akses dan Meningkatkan Kualitas

Pada pilar Terhubung, Komdigi menekankan pentingnya kualitas, keterjangkauan, dan keandalan konektivitas. Dalam paparannya, Meutya menyampaikan bahwa sekitar 235 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet pada 2026, dengan penetrasi mencapai 81,72 persen, sementara jaringan 4G telah menjangkau 98,96 persen populasi.

Menurut Meutya, teknologi perlu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Konektivitas menjadi bermakna ketika membantu usaha kecil memasuki pasar baru, memungkinkan pelajar mengakses pembelajaran tanpa gangguan, dan mempermudah masyarakat memperoleh layanan yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Kita masih punya pekerjaan rumah. Karena prinsip no one left behind, inklusivitas mengharuskan kita mencapai 100 persen. Kecepatan internet tidak boleh hanya dirasakan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, tetapi sampai ke Indonesia bagian timur,” jelasnya.

Tumbuh: Mengubah Adopsi Teknologi Menjadi Produktivitas

Pada pilar Tumbuh, pengembangan ekonomi digital diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah. Laporan e-Conomy SEA 2025 memperkirakan nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai US$99 miliar pada 2025, tumbuh 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk memperkuat potensi tersebut, Komdigi mendorong keterhubungan antara talenta, startup, perguruan tinggi, industri, investor, dan pasar. Dalam ekosistem Garuda Spark, Meutya memaparkan bahwa 178 program telah menjangkau lebih dari 15.700 talenta digital, membina 80 startup, dan melibatkan 80 mitra, dengan investasi langsung yang tercatat mencapai lebih dari Rp429,5 miliar.

Penguatan ekosistem ini diharapkan memperluas kesempatan bagi inovator Indonesia untuk mengembangkan produk, memperoleh pendanaan, dan menjangkau pasar, termasuk dalam industri gim. Pemanfaatan teknologi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan layanan publik melalui pertukaran serta pemadanan data antarlembaga.

Terjaga: Membangun Kepercayaan dan Kepastian

Pada pilar Terjaga, Komdigi menekankan pelindungan masyarakat, keamanan layanan digital, serta pengaturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Kepercayaan menjadi fondasi agar masyarakat merasa aman menggunakan teknologi, pelaku usaha memahami tanggung jawabnya, dan investor memiliki kepastian untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Upaya ini mencakup pelindungan anak melalui implementasi PP Tunas, penanganan konten berbahaya, literasi digital, serta penguatan pelindungan data pribadi. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Komdigi juga menempatkan tata kelola AI, pengembangan talenta digital yang terhubung dengan kebutuhan industri, dan pelindungan data pribadi sebagai agenda penting.

“Ketiga prioritas tersebut saling memperkuat. Infrastruktur yang andal memungkinkan inovasi. Talenta yang berkualitas mengubah teknologi menjadi kegiatan produktif. Tata kelola yang bertanggung jawab memberikan keyakinan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi,” kata Meutya.

Hari Pertama Bali Tech Week 2026

Berlangsung pada 19–23 Oktober 2026, BTW menghimpun 13 agenda teknologi dalam satu platform yang mencakup konektivitas, infrastruktur digital, kecerdasan artifisial, keamanan siber, ekonomi digital, pengembangan startup, dan investasi.

Hari pertama mengangkat agenda “Connect the Nation”, dengan konektivitas dan infrastruktur sebagai fondasi pemerataan manfaat transformasi digital di seluruh Indonesia.

Agenda pembukaan turut menghadirkan keynote dari Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengenai keterkaitan pembangunan infrastruktur, transformasi energi, dan pembangunan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, menyampaikan, “Hilirisasi energi bisa kita lakukan secara maksimal kalau disertai teknologi yang baik dan industrialisasi yang andal, kompetitif, dan efisien. Teknologi itu bagian dari industri digital yang bisa kita hubungkan langsung dengan industri-industri besar. Digitalisasi bisa berdampak baik kalau digunakan dengan baik.”

Rangkaian hari pertama juga dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo; Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah; Direktur Utama Telkom Indonesia Nanang Hendarno; Direktur Utama Telkomsel Nugroho; Chief Executive Officer GoTo Hans Patuwo; serta para pemimpin industri telekomunikasi dan ekosistem digital.

Program lainnya meliputi diskusi mengenai posisi Asia Tenggara dalam teknologi global, jaringan generasi berikutnya, penguatan infrastruktur digital nasional, Telkomsel AI Solution Announcement, Tokocrypto Digital Summit, Tea Talks, serta dialog Menteri dengan para perempuan pemimpin ekosistem digital.

Melalui BTW 2026 yang didesain menjadi flagship technology event di Indonesia, Komdigi mendorong industri dan investor mengidentifikasi peluang dalam penguatan infrastruktur, pengembangan talenta lokal, serta pertumbuhan perusahaan Indonesia. Pendiri perusahaan dan perguruan tinggi diharapkan membawa solusi yang berangkat dari kebutuhan nyata, sementara platform teknologi dan mitra internasional didorong berbagi keahlian untuk membangun layanan digital yang lebih aman dan tepercaya.

Informasi lebih lanjut tersedia melalui balitechweek.id.

 

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/bali-tech-week-2026-resmi-dibuka-meutya-hafid-tegaskan-transformasi-digital-yang-terhubung-tumbuh-dan-terjaga 

Baca Terusannya »»  

Bantu Petani Demak Tanam Hingga 3 Kali Setahun, Ahmad Luthfi Pastikan Normalisasi Saluran Irigasi Lancar

 

DEMAK — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pekerjaan normalisasi saluran avur (saluran pembuangan/ irigasi) yang melintasi tiga desa di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Senin (19/10/2026). Normalisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pasokan air, untuk lahan pertanian seluas kurang lebih 450 hektare di wilayah tersebut.

Saluran avur itu memiliki dua fungsi, yaitu membantu membuang air saat banjir, dan mendukung pengairan pada musim kemarau. Karena itu, fungsinya perlu dijaga agar bisa mendukung kebutuhan air lahan pertanian.

“Ini normalisasi saluran irigasi yang kita teroboskan ke Sungai Gemboyo. Harapannya nanti di sini bisa terairi, jika sebelumnya hanya biasa sekali tanam, dengan ini harapannya bisa dua atau tiga kali,” kata Luthfi, seusai peninjauan didampingi oleh Bupati Demak Eisti’anah.

Total panjang saluran avur yang dinormalisasi adalah 1,15 km. Membentang di antara dua desa yaitu, Desa Klitih dan Desa Dukun. Per 14 Oktober 2026, pekerjaan sudah selesai sekitar 630 meter di Desa Klitih, bahkan petani sudah mulai memanfaatkannya untuk menyemai bibit padi.

Sementara di Desa Dukun, imbuhnya, dari target 500 meter baru selesai sekitar 80 meter. Kondisi saluran di Desa Dukun lebih sulit karena kondisi tanah yang lunak, sehingga alat berat beberapa kali terjebak lumpur.

Dijelaskan, pembiayaan awal yang disiapkan untuk normalisasi tersebut senilai Rp39,02 juta untuk operasional alat berat, tenaga kerja, penggalian manual, dan mobilisasi alat. Selain itu juga ada bantuan dari Bank Indonesia, Pemkab Demak, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Desa Klitih dan Dukun.

“Ini kolaborasi antara Pemprov Jateng, Pemkab Demak, BI, sampai pemerintah desa, bareng-bareng,” ujar Luthfi.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares menambahkan, normalisasi tersebut dilakukan setelah adanya pantauan dan laporan dari tim di lapangan dan masyarakat.

Potensi pertanian di Desa Klitih dan Dukun yang dilewati saluran avur tersebut sebesar 450 hektare. Kelancaran saluran itu membuat petani minimal bisa tanam dua kali dalam setahun.

“Ini kerja bersama agar kita bisa menanam. Paling tidak 5-6 ton per hektare, tinggal dikalikan 450 hektare. Jadi bagaimana caranya kita tetap semangat, di tengah kondisi iklim seperti ini. Tahun lalu kita lakukan pengerukan di Sungai Pelayaran dan hasilnya bagus,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Klitih, Firdos mengatakan, saluran tersebut sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu aliran irigasi untuk mengambil air dari Sungai Gemboyo. Saluran tersebut kemudian tertutup lumpur setelah ada perbaikan pintu air. Diduga perbaikan kurang maksimal sehingga sedimentasi terbawa dan mengendap di sepanjang aliran irigasi.

“Adanya bantuan normalisasi dari Pak Gubernur ini diharapkan air bisa mengalir, sehingga masa tanam pertama dan kedua tidak masalah,” beber dia.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/bantu-petani-demak-tanam-hingga-3-kali-setahun-ahmad-luthfi-pastikan-normalisasi-saluran-irigasi-lancar/ 

Baca Terusannya »»  

Harapan Baru Warga Timbulsloko Demak, 10 Tahun Melawan Rob Kini Jadi Percontohan Pemulihan Pesisir Pantura

DEMAK — Setelah satu dekade berjuang melawan ancaman abrasi dan banjir rob, warga Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kini mendapatkan angin segar. Desa yang bertahun-tahun dilanda rob ini resmi dipilih menjadi lokasi proyek percontohan atau Deminstration Plotting (Demplot) perlindungan Pantai Utara Jawa berbasis alam (Nature-based Solutions).

Hal itu ditandai dengan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Désa Timbulsloko, Senin (19/10/2026).

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan, Bupati Demak, Bupati Kendal, dan Wakil Wali Kota Semarang, serta berbagai elemen masyarakat termasuk pelajar.

“Terima kasih atas penanaman mangrove, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat Timbulsloko. Harapannya Desa Timbulsloko bisa pulih kembali,” kata Kepala Desa Timbulsloko, Nadhiri.

Dia menuturkan, kondisi Desa Timbulsloko sejak 2016 sangat memprihatinkan. Air pasang tinggi, abrasi, dan rob hampir terjadi setiap hari. Bahkan ada dukuh di desa tersebut yang mulai tenggelam. Kondisi tersebut memaksa masyarakat Timbulsloko beradaptasi dengan kebiasaan baru.

“Dulu Timbulsloko termasuk desa yang kaya raya. Ada sawah, tegalan, dan tambak. Penghasilan setiap hari ada udang dari tambak, terus 4 bulan sekali panen padi, panen cabai, jagung, dan bandeng. Setelah kena abrasi hancur semuanya,” ungkap Nadhiri.

Ditambahkan, pemerintah desa sebenarnya sudah menyiapkan relokasi untuk warganya. Namun faktor ekonomi membuat warga kembali lagi ke tempat lama. Sebab di tempat baru, banyak warga yang tidak bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Meskipun kondisi memprihatinkan terus dialami, masyarakat Desa Timbulsloko beradaptasi dengan caranya sendiri, dengan memanfaatkan kondisi alam di sekitar rumahnya.

“Warga bertahan di sini karena masalah ekonomi. Umur 40 tahun kalau kerja bangunan sudah agak loyo, tidak kuat. Kalau mau kerja di pabrik tidak diterima, akhirnya kembali lagi ke sini. Paling tidak tiap hari bisa dapat kerang, udang, atau kepiting dari belakang rumah,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Desa Timbulsloko juga membuat peraturan desa (Perdes) untuk menjaga lingkungan desanya agar tidak semakin parah. Dalam Perdes tersebut salah satunya terdapat aturan menanam mangrove untuk seluruh warga. Bahkan dalam jangka panjang Timbulsloko ingin dijadikan desa wisata mangrove.

“Warga yang menebang mangrove satu pohon harus tanam 10 pohon baru, kalau ada warga yang menikah menanam 10 pohon, kalau ada ternak yang makan mangrove maka pemiliknya harus tanam 10 pohon. Ini masih berjalan sampai sekarang,” jelasnya.

Warga Dukuh Wonorejo, Desa Timbulsloko, Masripah, juga menuturkan hal yang sama. Selama bertahun-tahun tingga di sana, dia sudah beberapa kali harus meninggikan lantai dan rumahnya, agar air pasang tidak masuk ke rumah. Hampir semua hasil kerja keras terkadang habis untuk memperbaiki rumah.

“Sudah lama dialami warga sini. Kalau bisa pasang pemecah ombak biar tidak besar sampai sini (daratan). Semoga dengan kegiatan ini dan adanya Giant Sea Wall nanti bisa mengurangi rob,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mengatakan, penanaman mangrove menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi dampak abrasi dan banjir rob yang selama ini mengancam pesisir Jawa Tengah, terutama di pesisir utara (Pantura).

Menurut dia, persoalan kerusakan pesisir, banjir rob, hingga penurunan muka tanah, membutuhkan penanganan terpadu. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemprov Jateng adalah gerakan Mageri Segoro. Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare, tersebar di 107 desa, 54 kecamatan, dan 17 kabupaten/kota. Namun, Luthfi mengakui tidak semua mangrove yang ditanam mampu bertahan.

“Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hilang. Adanya penggunaan HexBricks dapat mendukung keberhasilan pemulihan mangrove di kawasan pesisir. Tapi Pemprov Jateng berharap Giant Sea Wall bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kerusakan di pesisir Pantura.” ujarnya.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, mangrove berperan membantu meredam energi gelombang laut, sehingga dapat mengurangi dampak abrasi di pesisir. Perlindungan Pantura dilakukan melalui pendekatan hybrid, yakni memadukan pembangunan infrastruktur fisik berupa tanggul pantai maupun tanggul laut, dengan solusi berbasis alam.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi menghadapi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman, serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/harapan-baru-warga-timbulsloko-demak-10-tahun-melawan-rob-kini-jadi-percontohan-pemulihan-pesisir-pantura/

 

Baca Terusannya »»