Beri Pembekalan di Lemhannas RI, Wamenko Polkam Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Strategis dan Ketahanan Nasional

 

Polkam, Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, memberikan pembekalan kepada para peserta didik program pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya penguatan ketahanan nasional serta kesiapan mental maupun wawasan bagi calon-calon pemimpin bangsa ke depan.

Dalam arahannya, Lodewijk menyampaikan bahwa langkah strategis dalam politik luar negeri Indonesia harus terus memperteguh prinsip bebas aktif dan nonblok, serta mengimplementasikan prinsip diplomasi yang merangkul banyak pihak. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang selama ini dipegang teguh, yaitu “1.000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak” serta menerapkan good neighbor policy.

Selain itu, ia juga menyoroti sektor ekonomi dan rantai pasok global yang berfokus pada pembangunan kemandirian pangan serta energi. Penguatan pasokan domestik dan diversifikasi mitra dagang internasional dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas serta ketahanan nasional.

“Pahami, perkuat ketahanan nasional, siapkan diri menghadapi segala kemungkinan demi menjaga keutuhan serta keutuhan NKRI. Tamat dari sini Anda akan menghadapi ini. Siapkan diri masing-masing,” ujar Lodewijk di hadapan para peserta didik.

Lodewijk turut menjabarkan struktur dan peran strategis Kemenko Polkam yang didukung oleh berbagai kedeputian serta instansi kementerian/lembaga mitra terkait, meliputi: Deputi I (Politik Dalam Negeri): Bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, Deputi II (Politik Luar Negeri): Bermitra dengan Kementerian Luar Negeri serta unsur TNI-Polri, Deputi III (Pertahanan Negara): Bermitra dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, Deputi IV (Kamtibmas): Bermitra dengan Kejaksaan Agung dan Polri, dan Deputi V (Kominfonit): Menangani bidang komunikasi, informasi, serta sektor cyber yang melibatkan unsur gabungan kepolisian, militer, dan kementerian terkait.

Di hadapan para peserta didik, Lodewijk berpesan agar momentum pendidikan di Lemhannas ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun kepemimpinan strategis yang berintegritas. Ia berharap perjalanan karier para peserta didik ke depannya tidak hanya sekadar mengejar pencapaian jabatan, melainkan dijadikan sebagai ruang pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

Pada kegiatan ini Wamenko Polkam di dampingi oleh Plt. Deputi Bidkoor Politik Dalam Negeri, Deputi Bidkoor Politik Luar Negeri, Deputi Bidkoor Kominikasi dan Informasi serta pejabat tingkat madya lainnya di lingkungan Kemenko Polkam.

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/beri-pembekalan-di-lemhannas-ri-wamenko-polkam-tekankan-pentingnya-kepemimpinan-strategis-dan-ketahanan-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Literasi Generasi Muda, Menteri Kebudayaan Luncurkan Buku "Tumbuh di Dunia yang Terhubung: Panduan Keluarga untuk Era Digital"

 

Jakarta, 29 Oktober 2026 — Bertepatan dengan peringatan Global Media and Information Literacy Week 2026, Menteri Kebudayaan RI merangkap sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Fadli Zon, resmi meluncurkan buku "Tumbuh di Dunia yang Terhubung: Panduan Keluarga untuk Era Digital". Bertempat di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan, Jakarta, Menbud menegaskan bawah peluncuran buku ini merupakan langkah penting memperkuat peran keluarga dalam mendampingi anak-anak dan literasi media di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan menyampaikan apresiasi atas kolaborasi UNESCO, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Yayasan AIRA atas inisiatif peluncuran buku panduan keluarga. Menurut beliau, ini merupakan langkah penting untuk memperkuat peran keluarga dalam mendampingi anak-anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang turut membawa tantangan tersendiri. Mulai dari maraknya disinformasi, hoaks yang menyebar begitu cepat, perundungan siber (cyberbullying), hingga ancaman privasi akibat maraknya kebocoran informasi pribadi di ranah publik yang rentan memicu doxing. 

“Literasi media dan informasi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai kemampuan menggunakan perangkat digital. Lebih dari itu, literasi ini menuntut kemampuan berpikir kritis (critical thinking) untuk mengolah, menyaring, memeriksa kebenaran informasi, serta menggunakan informasi secara etis dan bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari upaya kita membangun budaya baru di era digital,” kata Menbud, Fadli Zon. 

Menteri Kebudayaan turut memaparkan bahwa penguatan literasi media dan informasi sebagai bagian krusial dalam kerja sama Indonesia dengan UNESCO di bidang pendidikan, komunikasi, informasi, serta kebudayaan. KNIU berupaya menjembatani agenda UNESCO dengan prioritas pembangunan nasional dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pendidikan dan kebudayaan perlu berjalan beriringan; pendidikan membekali pengetahuan dan keterampilan, sementara kebudayaan memberi nilai dan etika dalam pemanfaatannya.

“Ruang digital adalah ruang budaya yang menjadi tempat nilai, identitas, dan ekspresi terus dibentuk serta diwariskan. Dengan modal budaya yang kuat seperti gotong royong, musyawarah, tenggang rasa, penghormatan terhadap keberagaman, orang tua, guru, dan antara masyarakat. Hal ini harus menjadi landasan etika digital agar kemajuan teknologi justru memperkuat karakter dan kemanusiaan kita,” papar Menbud.

Lebih lanjut, Menbud menegaskan peran keluarga dalam mendampingi anak-anak di era digital. Keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak belajar nilai dan tanggung jawab. Orang tua perlu hadir sebagai pendamping, membangun komunikasi terbuka, serta membantu anak memahami manfaat sekaligus risiko di ruang digital. Kebijakan pembatasan penggunaan media sosial tanpa pendampingan ketat dari orang tua sudah diimplementasikan untuk usia anak-anak di bawah 16 tahun. Hal ini guna mencegah terbentuknya karakter atau nilai-nilai yang tidak diinginkan di tengah kebebasan dunia digital yang luar biasa luas dan berpotensi memuat hal-hal yang dilarang secara hukum.

Kendati demikian, tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada keluarga semata. Sekolah, pemerintah, dan komunitas juga perlu bersama-sama membangun ekosistem yang mendukung tumbuhnya generasi yang cakap digital, kritis, berkarakter, dan berbudaya. Dalam mewujudkan ekosistem tersebut, perlu diiringi upaya menjadikan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan dan menyediakan ruang aman bagi setiap generasi untuk belajar dan berkarya.

Menutup sambutannya, Menbud menegaskan bahwa kemajuan teknologi wajib diiringi kebijaksanaan. Literasi media dan informasi sebagai bagian dari budaya bangsa menerapkan langkah-langkah berpikir kritis sebelum percaya, bersikap secara sehat dengan memeriksa kebenaran sebelum membagikan, serta senantiasa menghargai perbedaan dalam setiap interaksi digital.

“Saya berharap Panduan Keluarga UNESCO "Tumbuh di Dunia yang Terhubung: Panduan Keluarga untuk Era Digital" ini tidak berhenti sebagai publikasi semata, melainkan dimanfaatkan secara luas oleh keluarga, pendidik, sekolah, dan komunitas di seluruh penjuru Indonesia. Buku ini juga diharapkan dapat memperkuat literasi media dan informasi guna mewujudkan manusia Indonesia yang berpengetahuan, berbudaya, dan berkeadaban menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Menbud. 

Acara peluncuran buku ini turut dihadiri oleh Direktur Kantor UNESCO Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa; Program Specialist Sektor Komunikasi dan Informasi UNESCO Jakarta, Virginia Antonelli; Associate Project Officer Sektor Komunikasi dan Informasi UNESCO Jakarta, Yekthi Hesthi Murthi; dan Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Yudhistira Nugraha.  

Melalui kegiatan ini, Kementerian Kebudayaan bersama KNIU menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem digital yang aman, cerdas, dan berkarakter bagi generasi mendatang. Ke depan, diharapkan peluncuran panduan ini tidak hanya menjadi momentum edukatif semata, tetapi manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh para orang tua, pendidik, komunitas, dan seluruh masyarakat Indonesia dalam membimbing anak-anak menghadapi tantangan era digital.

Sumber : https://kemenbud.go.id/publikasi/berita/perkuat-literasi-generasi-muda-menteri-kebudayaan

Baca Terusannya »»  

Menko Polkam: Penegakan Hukum Bukan Hanya Urusan Aparat Penegakan Hukum, Tapi Tanggungjawab Negara

 

Polkam, Tangerang – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penegakan hukum bukan hanya urusan aparat penegak hukum melainkan urusan negara. Penegakan hukum yang adil dan berintegritas akan memperkuat kepercayaan rakyat, kepastian hukum, keberhasilan pembangunan, dan stabilitas nasional.

“Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga kewibawaan negara. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel, dengan didukung sistem pengawasan yang kuat,” ujar Menko Polkam Dudung Abdurachman pada Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional Tahun 2026 Komisi Kejaksaan RI dan Pengawasn Kejaksaan RI di Tangerang Selatan, Kamis (29/10/20206).

Lebih dari itu, Menko Polkam menyampaikan bahwa Komisi Kejaksaan memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas eksternal yang mandiri. Keberadaannya memperkuat akuntabilitas Kejaksaan kepada masyarakat.

Menurut Menko Polkam, pengawasan eksternal bukan untuk melemahkan Kejaksaan. Justru untuk memastikan kewenangan penegakan hukum dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Pengawasan internal Kejaksaan dan pengawasan eksternal Komisi Kejaksaan harus saling melengkapi. Sinergi keduanya harus diperkuat, tanpa mengurangi kemandirian, objektivitas, dan kewenangan masing-masing.

“Saya mengapresiasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dan Komisi Kejaksaan RI tahun 2025 tentang Koordinasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Kesepahaman tersebut harus diwujudkan melalui pertukaran informasi, penanganan pengaduan, dan tindak lanjut hasil pengawasan secara terukur. Sinergi ini tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus menghasilkan perbaikan nyata dalam pelaksanaan tugas,” kata Menko Polkam.

Sepanjang tahun 2025, Komisi Kejaksaan RI mencatat 1.070 pengaduan masyarakat. Hingga Oktober 2026, tercatat 818 pengaduan.

Menurut Menko Polkam, banyaknya pengaduan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan terhadap mekanisme pengawasan. Karena itu, setiap pengaduan harus ditangani secara objektif, profesional, dan ditindaklanjuti secara nyata. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tindakan, bukan sekadar janji.

Menko Polkam Dudung Abdurachman juga menekankan mengenai reformasi kelembagaan. Menurutnya, reformasi kelembagaan tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku aparatur yang menjalankannya. Perbaikan regulasi, penataan organisasi, dan modernisasi pengawasan harus disertai pembangunan budaya kerja yang berintegritas.

Ditegaskan bahwa nilai-nilai Trikrama Adhyaksa, yaitu Satya, Adhi, dan Wicaksana, harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Para pimpinan harus menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, menjaga etika, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pakta Integritas tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku dan kinerja sehari-hari.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik transaksional, intervensi yang tidak sah, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum,” kata Menko Polkam.

Pada kesempatan itu, Menko Polkam menekankan lima langkah strategis agar Rakor menghasilkan perubahan nyata. Pertama, perkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal. Kedua, utamakan pencegahan dan perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Ketiga, bangun budaya integritas melalui keteladanan pimpinan dan pembinaanaparatur.

Keempat, tingkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat.

Kelima, ukur keberhasilan pengawasan berdasarkan perubahan perilaku dan kepercayaan publik.

Menko Polkam menekankan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui pengabdian yang panjang, namun dapat runtuh akibat satu tindakan yang mencederai keadilan.

Oleh karenanya, jangan pernah menukar kehormatan institusi dengan kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kita tidak sedang berbicara hanya tentang kehormatan Kejaksaan atau kredibilitas Komisi Kejaksaan. Kita sedang berbicara tentang kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara. Kejaksaan yang kuat membutuhkan pengawasan yang kredibel. Pengawasan yang kredibel membutuhkan kemandirian dan integritas. Keduanya harus saling memperkuat demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi menjelaskan bahwa Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai sarana untuk berkoordinasi antar pengawas baik internal maupun eksternal. Menurutnya, jika koordinasi dilakukan dengan baik maka sekat-sekat atau hambatan-hambatan untuk mengatasi sebuah aduan dapat dilaksanakan dengan baik juga.

“Saat ini ada sekitar 43 ribu pegawai kejaksaan baik Jaksa maupun ASN non Jaksa, kita sama sama baik pengawasan internal maupun eksternal punya tanggung jawab dan amanah untuk mengawasi kinerja dan perilaku mereka. Kinerja dan perilaku mereka adalah etalase yang dilihat oleh publik, sehingga ketika etalase ini jelek maka yang ditanyakan adalah eksistensi pengawas internal dan eksternal,” kata Pujiyono.

Menurut Pujiyono, peristiwa yang sempat ramai di institusi Kejaksaan beberapa waktu lalu seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak awal. Sehingga pengawasan harus bisa melakukan deteksi dini.

“Rakor hari ini menjadi upaya untuk bersinergi mengenai pengawasan sehingga mampu mendeteksi dini agar hal-hal yang mungkin apinya kecil dan tidak akan membesar,” kata Pujiyono.

Rapat koordinasi turut dihadiri Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana secara daring. Kemudian hadir secara langsung Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Mohammad K. Koba, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam Irjen Pol. Desman S. Tarigan, Staf Khusus Menko Polkam, para pejabat dan pengawas seluruh Indonesia, Kajati seluruh Indonesia, serta pejabat bidang pengawasan.

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/menko-polkam-penegakan-hukum-bukan-hanya-urusan-aparat-penegakan-hukum-tapi-tanggungjawab-negara/ 

Baca Terusannya »»  

Percepat Penanganan Karhutla, TNI Kirimkan 20 Ton NaCl dan 600 Kg Dry Ice ke Palembang dan Banjarmasin

 

(Puspen TNI). TNI terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui pengiriman pasokan logistik Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Posko Operasi Modifikasi Cuaca Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dalam dukungan angkutan udara hari ini, TNI mengerahkan pesawat Hercules C-130 TNI AU bernomor registrasi A-1340 untuk mengangkut 20 ton garam semai (NaCl) serta 600 kg dry ice guna memperkuat stok bahan semai di Palembang dan Banjarmasin.

Pesawat mengirimkan 10 ton NaCl ke Palembang, kemudian melanjutkan penerbangan dengan membawa 10 ton NaCl serta 600 kg dry ice menuju Banjarmasin guna mengoptimalkan pembentukan awan hujan di kawasan rawan bencana.

Langkah intensif dalam pengerahan Alutsista udara ini merupakan wujud nyata tindakan di lapangan dalam menanggulangi ancaman Karhutla secara cepat dan terpadu.

 

 

Sumber: https://tni.mil.id/view-268528-percepat-penanganan-karhutla-tni-kirimkan-20-ton-na-cl-dan-600-kg-dry-ice-ke-palembang-dan-banjarmasin.html 

Baca Terusannya »»  

Wamenkes Dante Dorong Penguatan Standar Kompetensi Tenaga Medis di Era Digital

 

Jakarta, 29 Oktober 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menekankan pentingnya penguatan keilmuan, legalitas, dan standar kompetensi bagi seluruh tenaga medis di Indonesia. Langkah ini dinilai sangat krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi kesehatan serta arus informasi medis yang bergerak cepat.

Dalam pembukaan Forum Konsil Kesehatan Indonesia, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menggarisbawahi bahwa legalitas dan kompetensi otentik adalah pondasi utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman bagi masyarakat.

Prof. Dante mengumpamakan pentingnya kualifikasi resmi ini dengan merujuk pada kisah nyata dalam film populer Catch Me If You Can. Dalam film tersebut, tokoh utama mampu berakting meyakinkan sebagai dokter atau pilot, namun tidak memiliki legalitas formal dan kompetensi yang terverifikasi.

"Seseorang bisa terlihat meyakinkan dan memiliki pengetahuan tertentu, tetapi ini tidak serta-merta membuktikan bahwa ia memiliki kompetensi profesional yang sesungguhnya. Dalam dunia kesehatan, kompetensi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan harus diperhitungkan secara medis," tegas Prof. Dante saat memberikan sambutan pada kegiatan The 2^{nd} National Forum of The Indonesian Health Council 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada 29  Oktober 2026. 

Lebih lanjut, Wamenkes menjelaskan bahwa perkembangan ilmu kedokteran saat ini bergerak sangat cepat. Menurut studi, ilmu kedokteran dapat bertransformasi total dalam rentang waktu tiga tahun, sehingga prosedur medis tertentu yang relevan saat ini bisa jadi tergantikan oleh metode yang lebih efektif di masa mendatang.

Oleh karena itu, Kemenkes mendorong sinergi yang makin kuat antara Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan, serta Perguruan Tinggi/Fakultas Kedokteran untuk meminimalisasi ketimpangan antara kemajuan teknologi dan tata kelola kompetensi medis.

Lima Agenda Strategis Pertemuan Konsil Kesehatan Indonesia
Guna menjawab tantangan perkembangan zaman dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan nasional agar berdaya saing global, Kemenkes menetapkan lima agenda utama bagi Konsil Kesehatan Indonesia, yakni memperkuat Standar Kompetensi Adaptif, Pembelajaran Sepanjang Hayat (Lifelong Learning), Mendorong Riset dan Pengembangan, Akselerasi Teknologi Digital yang Etis, Penguatan Koordinasi dan Akuntabilitas

"Teknologi dapat membantu proses pembelajaran dan pengambilan keputusan medis, tetapi teknologi tidak boleh mengesampingkan prinsip kehati-hatian, standar profesi, dan tanggung jawab kepada pasien. Mari kita pastikan profesi kesehatan dibangun di atas keilmuan yang kokoh dan kompetensi yang tersandar," tambah Prof. Dante.

Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus mendukung kolaborasi lintas sektor ini agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas tinggi yang ditangani oleh tenaga medis terpercaya.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/wamenkes-dante-dorong-penguatan-standar-kompetensi-tenaga-medis-di-era-digital 

Baca Terusannya »»  

Cath Lab RSUD RAA Soewondo Pati Disiapkan Layani Pasien Jantung BPJS

 

 

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati bersama BPJS Kesehatan menyiapkan kerja sama layanan kateterisasi jantung (Catheterization Laboratory/Cath Lab) di RSUD RAA Soewondo Pati. Langkah ini ditujukan agar pasien jantung dapat memperoleh penanganan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa harus dirujuk ke luar daerah. 

Kesiapan layanan tersebut diperiksa langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di Ruang Seruni RSUD RAA Soewondo, Kamis (29/10/2026). Adapun penandatanganan kerja sama ditargetkan pada 17 November 2026.

Chandra menyampaikan bahwa layanan Cath Lab sangat dibutuhkan masyarakat Pati, terutama pasien yang memerlukan penanganan segera.

Menurutnya, pengadaan alat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 telah berlangsung hampir tiga tahun dan saat ini, RSUD RAA Soewondo juga telah memiliki tenaga dokter spesialis jantung untuk mendukung layanan tersebut.

“Tujuannya bukan semata menghadirkan teknologi medis, melainkan memastikan masyarakat mendapat layanan jantung yang aman, bermutu, terjangkau, dan dekat dengan tempat tinggalnya,” kata Chandra.

Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 1.318 kasus sindrom koroner akut di enam rumah sakit di Kabupaten Pati sepanjang 2024. Dari jumlah tersebut, 308 kasus merupakan serangan jantung dengan elevasi segmen ST (ST-Elevation Myocardial Infarction/STEMI), yang membutuhkan penanganan cepat. 

Jarak rujukan dan keterbatasan akses dapat meningkatkan risiko komplikasi hingga kematian apabila penanganan terlambat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan bahwa kerja sama tidak dapat dilakukan sebelum seluruh persyaratan teknis terpenuhi. Pemeriksaan meliputi kesiapan peralatan, dokter, dan perawat. 

Setelah layanan berjalan, BPJS Kesehatan akan mengevaluasi pelaksanaannya selama sekitar enam bulan.

“Kalau dokter, perawat, dan alatnya siap, kerja sama segera dilakukan. Dengan begitu, pasien tidak perlu lagi dirujuk ke Kudus atau Rembang,” ujar Prihati.

Selama ini, pasien jantung dari Pati masih menghadapi kendala rujukan ke rumah sakit lain, termasuk RSUP Dr. Kariadi Semarang. Keterbatasan kapasitas, terutama ketersediaan tempat tidur ICU, serta proses rujukan yang memerlukan waktu menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut membuat akses terhadap tindakan medis yang membutuhkan kecepatan menjadi semakin penting.

Chandra juga menyoroti peran layanan kesehatan dalam mendukung iklim investasi daerah. Menurutnya, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi salah satu aspek yang diperhatikan investor ketika mempertimbangkan penanaman modal di Pati.

“Dalam Pati Business Forum di Pendopo Kabupaten Pati, investasi yang masuk mencapai hampir Rp12,6 triliun. Investor juga menanyakan jumlah dan kondisi rumah sakit. Investasi yang tumbuh diharapkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ungkap Chandra.

Plt Direktur RSUD RAA Soewondo Pati Ahmad Husin menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe B pendidikan sekaligus rujukan regional kawasan Pantura Timur. 

Rumah sakit yang berdiri sejak 1932 itu memiliki 330 tempat tidur dan melayani masyarakat dari berbagai wilayah. Akses dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) menuju ruang Cath Lab dapat ditempuh dalam waktu kurang dari lima menit.

“Cath Lab mulai beroperasi pada 20 Desember 2024 untuk melayani pasien umum. Kami terus mengupayakan agar layanan ini dapat dijamin BPJS Kesehatan sehingga akses pasien terhadap tindakan kateterisasi jantung semakin luas,” jelas Ahmad Husin.

Dari sisi sumber daya manusia, RSUD RAA Soewondo memiliki satu dokter konsultan jantung dan pembuluh darah, dua dokter spesialis jantung, serta satu dokter yang sedang menjalani pendidikan intervensi. 

Dukungan lainnya mencakup tiga perawat jantung intervensi, lima perawat kardiologi dasar, dan dua radiografer kateter. Ketersediaan tenaga tersebut menjadi bagian dari kesiapan layanan yang diperiksa dalam visitasi BPJS Kesehatan.

Prihati mengingatkan bahwa serangan jantung dapat terjadi pada usia produktif dan membutuhkan penanganan dalam hitungan menit hingga jam. 

Keterlambatan tindakan bukan hanya meningkatkan risiko kematian, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga pasien. Karena itu, perluasan akses layanan jantung turut mendukung upaya mencegah keluarga jatuh ke dalam kemiskinan akibat penyakit.

“Gotong royong dalam JKN memungkinkan biaya pelayanan yang besar ditanggung bersama melalui iuran peserta. Namun, mutu layanan dan keberlanjutan pembiayaan harus sama-sama dijaga,” kata Prihati.

Selain kesiapan Cath Lab, Prihati meminta Pemerintah Kabupaten Pati dan Dinas Kesehatan mengantisipasi pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Perubahan status kepesertaan perlu dicermati agar pasien dengan penyakit kronis, termasuk yang menjalani cuci darah, tidak kehilangan akses layanan secara mendadak. 

Dalam pemaparan tersebut, sekitar 14 ribu peserta disebut berpotensi terdampak pergeseran segmen atau wilayah kepesertaan.

Prihati juga mendorong rumah sakit menekan klaim tertunda (pending claim) dan memperkuat pelayanan berbasis nilai (value-based healthcare), bukan semata-mata mengejar volume tindakan.

Penguatan upaya promotif dan preventif juga turut menjadi perhatian, termasuk rencana gerakan jalan kaki setiap hari pada 2027 dan pengembangan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).

 

 

Sumber : https://humas.patikab.go.id/frontpanel/berita/detail/am5ZdlNjY2ZDQVJqQVdEQU9GbUFJdz09 

Baca Terusannya »»  

Enam Puluh Enam RSUD Naik Kelas, Akses Layanan Kanker hingga Jantung Makin Dekat

 

Jakarta, 29 Oktober 2026 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat pemerataan akses layanan kesehatan dengan meningkatkan status 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari Kelas D  menjadi Kelas C. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 RSUD telah merampungkan 100% proses pembangunannya.

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono menyatakan, langkah ini merupakan bagian dari arah pembangunan kesehatan dalam Visi Misi Presiden 2025–2029. Program ini difokuskan untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan merata di tingkat kabupaten, khususnya guna mendekatkan layanan bagi pasien penyakit katastropik seperti kanker, jantung, stroke dan uronefrologi (KJSU).

"Kita sudah mengevaluasi penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian dan berdampak pada pembiayaan, yang kita sebut sebagai penyakit katastropik. Ada empat: kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi" Wamenkes Dante dalam Forum Pakar: Menguji Kebijakan, Memperkuat Manfaat Bagi Rakyat di Jakarta, Kamis (29/10).

Selain pembangunan fisik, Kemenkes juga memastikan pemenuhan alat kesehatan, penguatan tenaga kesehatan, dan penataan layanan agar pasien di daerah tidak perlu lagi dirujuk ke kota besar. Sebagai contoh, untuk penanganan penyakit jantung, seluruh RSUD di tingkat kabupaten di Indonesia secara bertahap akan dilengkapi fasilitas kateterisasi jantung (cath lab) beserta pemasangan ring.

Kemenkes juga memberikan perhatian khusus bagi daerah dengan keterbatasan akses, seperti Provinsi Aceh yang telah menerima dukungan alat kesehatan. Kebijakan ini merespons aspirasi warga daerah yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota provinsi atau luar daerah untuk berobat.

"Jadi kalau ada orang dengan sakit jantung, dia enggak perlu datang ke Jakarta, dia bisa diobati, dipasang ring di Aceh," tutur Wamenkes Dante.

Namun, Wamenkes Dante menegaskan bahwa pengiriman alat kesehatan akan disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis di daerah agar fasilitas tersebut dapat langsung dimanfaatkan secara optimal.

"Maka kita minta terus melakukan afirmasi kepada pemerintah daerah, mengirim dokter-dokternya untuk melakukan pendidikan spesialis yang berkaitan dengan penyakit-penyakit dan fasilitas kesehatan yang kita sediakan tersebut," tambahnya.

Di samping peningkatan 66 RSUD, pemerintah  juga menyiapkan agenda revitalisasi puskesmas dan rumah sakit kabupaten. Revitalisasi ini mencakup perbaikan bangunan, sarana prasarana, penambahan alat kesehatan, hingga peningkatan mutu layanan.

Upaya kuratif ini turut disandingkan dengan program promotif dan preventif melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mendeteksi dini risiko hipertensi, diabetes, dan hiperkolesterol. Tahun 2026, program ini telah menjangkau sekitar 112 juta orang.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/enam-puluh-enam-rsud-naik-kelas-akses-layanan-kanker-hingga-jantung-makin-dekat 

Baca Terusannya »»  

Senangnya Warga Lereng Gunung Lawu, Bisa Konsultasi ke Dokter Spesialis Lewat Program Speling Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

 

KARANGANYAR – Warga Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, menyambut gembira kehadiran program Speling (Dokter Spesialis Keliling), yang menghadirkan layanan kesehatan langsung ke desa mereka. Melalui program yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tersebut, warga bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis, tanpa harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Kegiatan Speling di desa yang berada di lereng Gunung Lawu itu menghadirkan empat dokter spesialis, yakni dokter spesialis anak, jiwa, paru, dan penyakit dalam. Kehadiran para dokter tersebut memberikan kesempatan kepada warga untuk berkonsultasi mengenai keluhan kesehatan, sekaligus memperoleh pemeriksaan awal dan arahan penanganan medis lebih lanjut.

Bagi sebagian warga, kesempatan bertemu langsung dengan dokter spesialis menjadi pengalaman yang berharga. Selama ini, kendala jarak dan biaya membuat mereka tidak selalu mudah mengakses layanan kesehatan, terutama untuk konsultasi yang membutuhkan penanganan khusus.

Salah satunya dirasakan Sarman, warga Gondosuli, yang telah sekitar dua tahun mengalami gangguan pada lututnya. Dia mengeluhkan rasa panas dan kaku yang membuatnya kesulitan bergerak, bahkan tidak bisa tidur nyenyak pada malam hari.

Selama ini, untuk meredakan nyeri, Sarman hanya mengandalkan obat yang dibeli di apotek. Namun, upaya tersebut belum memberikan perkembangan berarti. Dia juga mengaku tidak terbiasa memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Karena itu, Sarman merasa senang ketika bisa menjalani pemeriksaan melalui program Speling. Dalam kegiatan tersebut, dia diperiksa dan mendapatkan obat untuk membantu menangani keluhannya.

“Saya senang. Semoga bisa mencari obat dan nanti sakitnya sembuh. Terima kasih kepada Pak Gubernur, karena sudah ada pemeriksaan dan obat gratis,” ungkap Sarman.

Datang diantar oleh anak perempuannya, Sarman antusias, karena ingin mendapat kesembuhan dari sakitnya. Dan baru kali ini dia rasakan kemudahan pelayanan kesehatan terutama dokter spesialis.

‘Baru kali ini ada cek kesehatan gratis datang ke desa, dan ada dokter spesialis. Harapannya, saya bisa sembuh, karena sudah dua tahun tidak bisa bekerja dan beraktivitas normal,” katanya.

Manfaat serupa dirasakan Warsini Atun Hasanah, yang membawa anaknya, Regar Mahardika, untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis anak. Warsini menceritakan, ketika berusia delapan bulan, anaknya mengalami keterlambatan perkembangan motorik.

Saat itu, lehernya belum cukup kuat untuk menopang kepala. Dia kemudian berupaya memberikan terapi dan berkonsultasi dengan dokter. Seiring waktu, perkembangan anaknya mulai terlihat, termasuk kemampuan untuk duduk. Tetapi kemampuan berjalan masih membutuhkan perhatian.

Selama ini, untuk mengakses layanan terapi, Warsini harus menempuh perjalanan sekitar satu jam dengan sepeda motor. Biaya konsultasi dan terapi yang pernah dikeluarkan berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu, belum termasuk kebutuhan lainnya.

Kondisi tersebut membuat Warsini harus mempertimbangkan biaya, sebelum melanjutkan pemeriksaan dan terapi. Melalui program Speling, dia mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis anak mengenai kondisi putranya.

Dalam konsultasi tersebut, Warsini menjelaskan riwayat perkembangan anaknya, dan memperoleh arahan untuk pemeriksaan lanjutan. Baginya, kesempatan itu membantu menjawab kebingungan mengenai langkah yang perlu ditempuh berikutnya.

“Alhamdulillah, terbantu. Intinya ada solusi saya harus ke mana,” ungkap Warsini.

Dia berharap, anaknya bisa terus mengalami perkembangan membaik, dan nantinya mampu berjalan seperti anak-anak seusianya. Warsini juga berharap layanan serupa bisa kembali hadir, sehingga masyarakat desa memiliki kesempatan lebih luas untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis.

“Bagi saya, program Speling sangat membantu warga. Ya mempermudah mendapatakan pelayanan kesehatan dan gratis. Ditambah ada dokter spesialis,” lanjutnya.

Dokter Spesialis Anak RSUD Dr Moewardi Solo, Diah Lintang Kawuryan, mengatakan, program Speling membantu mendekatkan layanan dokter spesialis kepada masyarakat di daerah. Program tersebut juga memungkinkan skrining awal terhadap kondisi kesehatan anak, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan.

Menurutnya, pemeriksaan awal oleh dokter spesialis dapat membantu mendeteksi kondisi yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Apabila ditemukan kelainan yang memerlukan penanganan lanjutan, pasien dapat diarahkan untuk memperoleh rujukan ke fasilitas kesehatan yang sesuai.

“Bisa untuk pelacakan di awal. Kalau ada kelainan yang memang membutuhkan perawatan oleh dokter spesialis, bisa segera ditindaklanjuti,” jelas Diah.

Dia menambahkan, keluhan seperti batuk, pilek, dan demam, pada umumnya dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas. Namun, gangguan pertumbuhan dan perkembangan tertentu membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam, agar dapat terdeteksi sejak dini.

Diah yang sehari-hari memberikan pelayanan di rumah sakit di Solo menilai, program seperti Speling dapat membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan finansial maupun transportasi. Meski pemeriksaan di desa merupakan skrining awal, pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, bisa diarahkan untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya.

“Kami berharap masyarakat dapat memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang sesuai, sehingga keluhan kesehatan dapat diketahui dan ditangani secara tepat,” tandasnya.

Dari data Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Speling hingga saat ini telah menjangkau sekitar 1.857 titik dengan sasaran 133.132 orang. Program itu akan terus dilakukan di semua desa di Jawa Tengah, sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan gratis. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/senangnya-warga-lereng-gunung-lawu-bisa-konsultasi-ke-dokter-spesialis-lewat-program-speling-ahmad-luthfi/ 

Baca Terusannya »»  

Kemenpora Perkuat Kerja Sama Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia di Indonesia Youth Summit 2026

 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI memperkuat kerja sama kepemudaan dengan Pemerintah Australia melalui penandatanganan kesepakatan Program Pertukaran Pemuda Australia-Indonesia Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) dalam rangkaian Indonesia Youth Summit 2026 di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (29/10).

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Suyadi Pawiro dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kedua negara melalui pertukaran pengalaman dan pengembangan kapasitas generasi muda.

Dalam sambutannya, Suyadi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia atas keberlanjutan AIYEP yang telah berjalan sejak 1982. Menurutnya, program ini berperan dalam mempererat hubungan bilateral melalui komunikasi dan peningkatan pemahaman lintas budaya.

“Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia akan makin mendekatkan hubungan bilateral kita, memperkuat komunikasi dan saling pengertian, serta membuka potensi kerja sama yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial budaya, dan olahraga,” ujar Suyadi.

Ia mendorong generasi muda Indonesia untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan kesempatan mengikuti program pertukaran tersebut. Pengalaman yang diperoleh selama mengikuti AIYEP diharapkan dapat memperluas wawasan peserta, meningkatkan kapasitas diri, serta memperkaya pemahaman terhadap budaya dan kehidupan masyarakat di negara mitra.

Suyadi juga menekankan pentingnya pemanfaatan pengalaman setelah peserta menyelesaikan program. Pengetahuan dan jejaring yang diperoleh diharapkan dapat dibagikan kembali untuk mendukung pemberdayaan pemuda dan pengembangan masyarakat di daerah masing-masing.

AIYEP telah menjadi wadah pertukaran pemuda Indonesia dan Australia selama lebih dari empat dekade. Melalui keberlanjutan kerja sama ini, hubungan antarmasyarakat kedua negara diharapkan semakin erat dan generasi muda memiliki ruang lebih luas untuk belajar, bertukar pengalaman, serta membangun jejaring internasional

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7416/kemenpora-perkuat-kerja-sama-pertukaran-pemuda-indonesia-australi 

Baca Terusannya »»  

Perluas Akses Perlinsos Digital, Pemprov Jateng Ajak Ojol Cek Kelayakan Bansos 2027

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas akses pendaftaran layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Kali ini, para pengemudi ojek online (Ojol) berkesempatan mengecek kelayakan sebagai calon penerima bantuan sosial (Bansos) 2027.

Pengemudi ojek daring, Rika Umami, menyatakan puas dengan proses pengecekan tersebut. Menurutnya, hanya dalam hitungan menit, bisa mengetahui status kelayakannya sebagai calon penerima bansos tahun depan.

Berdasarkan hasil pengecekan melalui laman Perlinsos Kementerian Sosial, Rika dinyatakan tidak layak terdata sebagai calon penerima bansos 2027. Dalam sistem, dia tercatat masuk desil 6–10 dan memiliki penghasilan lebih dari Rp1 juta.

“Nanti saya sanggah. Namun, ini lebih gampang. Kalau dulu saya pernah mengurus KIP harus ke RT, RW, kelurahan, dan kecamatan, tetapi hasilnya tidak tahu bagaimana. Kalau begini, bisa akses sendiri dan progresnya ketahuan,” ujarnya, di Aula Gedung B Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Jateng, Kamis (29/10/2026).

Melalui layanan digital tersebut, Rika juga tidak perlu repot mencetak sejumlah dokumen pendukung.

“Semoga pemerintah memperbanyak aplikasi kependudukan seperti ini,” ujar warga Muktiharjo Kidul tersebut.

Hal serupa disampaikan Taufik Yunanto. Melalui Perlinsos Digital, dia mengetahui namanya masih tercatat memiliki mobil. Padahal kendaraan tersebut sudah dijual dan bukan lagi miliknya.

“Saya dinyatakan tidak layak. Nama saya terdaftar punya roda empat, padahal itu bukan mobil saya dan sudah dijual. Selain itu, status saya masih karyawan swasta, padahal sudah tidak. Nanti saya urus. Kalau pelayanan sudah bagus, semua nge-link,” paparnya.

Kepala Dinsos Jateng, Imam Maskur mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya mempercepat perluasan akses Perlinsos Digital di Jawa Tengah, sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi. Hingga Oktober 2026, jumlah warga yang mengakses layanan tersebut baru sekitar 20 persen dari total kepala keluarga di provinsi ini.

Dia menjelaskan, komunitas pengemudi ojek daring diajak mengaktifkan akun Perlinsos Digital. Warga yang masuk desil 1–5 dapat mendaftarkan diri agar terdata sebagai calon penerima bansos 2027, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

“Tidak hanya untuk mereka, mereka juga bisa mendaftarkan tetangga atau teman dengan menjadi agen Perlinsos,” urainya.

Selain komunitas ojek daring, upaya jemput bola untuk memperluas akses pendaftaran Perlinsos Digital, juga akan menyasar komunitas lainnya. Kegiatan tersebut sekaligus mendorong aktivasi akun Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang menjadi salah satu syarat pendaftaran Perlinsos. 

 

 

Sumber :https://jatengprov.go.id/publik/perluas-akses-perlinsos-digital-pemprov-jateng-ajak-ojol-cek-kelayakan-bansos-2027/ 

Baca Terusannya »»  

Minerba Convex 2026 Digelar 2–3 November, Buka Klinik RKAB hingga Zona Edukasi Anak

 

JAKARTA - Bagi banyak orang, tambang mungkin hanya terdengar sebagai urusan alat berat, produksi, dan angka ekspor. Melalui Minerba Convex 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin mengajak masyarakat, mulai dari pelaku usaha hingga anak-anak, melihat sektor ini dari dekat. Ajang yang digelar pada 2-3 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta menghadirkan konsultasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), penghargaan bagi badan usaha, hingga zona edukasi untuk generasi muda.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, Minerba Convex 2026 menjadi ruang dialog dan pembelajaran bersama bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk memahami peran strategis subsektor mineral dan batu bara dalam pembangunan Indonesia.

"Tema Minerba Convex tahun ini adalah 'Membangun Bangsa, Memberdayakan Masyarakat'," ujar Tri dalam konferensi pers Minerba Convex 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Tri, mineral dan batu bara berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan penerimaan negara, mendorong investasi, serta membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Peran besar itu harus diimbangi pengelolaan yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan keselamatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, Minerba Convex 2026 tidak dirancang semata sebagai pameran. Salah satu programnya adalah Coaching Clinic, yang menyediakan ruang konsultasi dan pendampingan bagi badan usaha dalam menyusun dan mengajukan RKAB.

Ajang ini juga menghadirkan Apresiasi Minerba sebagai penghargaan bagi badan usaha yang menunjukkan kinerja dan kontribusi positif dalam pengelolaan subsektor mineral dan batu bara.

Untuk mendekatkan dunia pertambangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, panitia menyiapkan Experience Zone dan Kids' Mining Adventure.

Ketua Panitia Minerba Convex 2026 Catur Gunadi menyebut kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bersama 18 asosiasi dan organisasi pendukung di sektor pertambangan.

"Kami bersinergi dengan 18 asosiasi dan organisasi pendukung yang mewakili beragam bidang dalam ekosistem pertambangan mineral dan batubara," ujar Catur.

Tema yang diusung mencerminkan arah pengelolaan sektor minerba yang tidak hanya berbicara soal produksi, investasi, dan penerimaan negara, tetapi juga soal nilai tambah, penguatan industri nasional, kesempatan kerja, dan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Melalui Minerba Convex 2026, Kementerian ESDM berharap masyarakat dapat melihat lebih dekat perjalanan subsektor minerba Indonesia sekaligus memahami kontribusinya bagi pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat.

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/minerba-convex-2026-digelar-2-3-november-buka-klinik-rkab-hingga-zona-edukasi-anak 

Baca Terusannya »»  

Kemnaker Perkuat Perencanaan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk Lindungi Hak Pekerja

 

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) optimalisasi perencanaan pengawasan ketenagakerjaan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi dan distribusi pengawas, penguatan metode pengawasan melalui pembaruan regulasi, serta penguatan pelaporan pengawasan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerapan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berjalan dengan baik serta hak-hak pekerja terpenuhi.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan penguatan metode pengawasan dilakukan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Menurut Anwar, perubahan tersebut memperjelas kewenangan pengawas dalam memeriksa dan menguji penerapan norma ketenagakerjaan. Pemeriksaan mencakup pemenuhan hak pekerja atas upah minimum, upah lembur, serta manfaat jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

“Dari sisi perencanaan, penguatan pengawasan perlu didukung pemetaan kebutuhan dan distribusi pengawas berdasarkan jumlah perusahaan, pekerja, serta karakteristik wilayah,” kata Anwar dalam webinar bertajuk “Menunjang Pelindungan Pekerja melalui Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan” di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Selain distribusi pengawas, perencanaan pengawasan juga mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi pengawas melalui pengembangan kapasitas yang sesuai kebutuhan, serta dukungan anggaran dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan pengawasan berjalan lebih efektif.

Perencanaan tersebut juga diarahkan pada penguatan pelaporan pengawasan sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan, sosialisasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan diharapkan semakin tepat sasaran dalam mendukung kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan penerapan K3.

Anwar menambahkan, keterlibatan berbagai pihak turut menentukan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah, pengawas, pengusaha, dan pekerja perlu berkolaborasi untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan serta merumuskan langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Masukan dari para pemangku kepentingan tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun program pengawasan yang lebih tepat sasaran. Melalui perencanaan yang terarah dan koordinasi yang baik, pelaksanaan pengawasan diharapkan semakin mendukung kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan penerapan K3.

“Mari kita manfaatkan webinar ini sebagai ruang dialog untuk memperjelas langkah memperkuat tata kelola pengawasan dalam mengatasi tantangan penerapan norma ketenagakerjaan dan K3,” tutup Anwar.

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-perkuat-perencanaan-pengawasan-ketenagakerjaan-untuk-lindungi-hak-pekerja 

Baca Terusannya »»  

Prestasi Atlet Indonesia Diguyur Apresiasi, Kemenpora Gandeng BRI Siapkan Bonus Rp158 Miliar

 

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mengambil peran dalam mendukung apresiasi pemerintah terhadap perjuangan atlet Indonesia di ajang olahraga internasional. Bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI), BRI menyiapkan proses penyaluran bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali pada Asian Games dan Asian Para Games 2026.

Berdasarkan perkembangan penyaluran per 27 Oktober 2026, sebanyak 219 rekening penerima telah disiapkan untuk proses penyaluran bonus dengan estimasi total nominal mencapai Rp158 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas 117 rekening penerima bonus Asian Games 2026 dengan estimasi nominal sekitar Rp61 miliar serta 102 rekening penerima bonus Asian Para Games 2026 dengan estimasi nominal sekitar Rp97 miliar.

Seluruh proses pembukaan rekening bagi penerima bonus telah mencapai 100%, baik untuk Asian Games maupun Asian Para Games. Pada Asian Games 2026, terdapat 87 atlet dan 30 pelatih yang tercatat sebagai penerima, sementara pada Asian Para Games 2026 terdapat 65 atlet dan 37 pelatih. Proses selanjutnya dilakukan secara bertahap untuk memastikan bonus dapat diterima melalui rekening penerima sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi perhatian besar Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan atlet Indonesia, termasuk melalui pemberian bonus bagi para peraih medali Asian Games dan Asian Para Games 2026. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bentuk nyata apresiasi negara atas perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional.

“Bapak Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam menghargai perjuangan atlet Indonesia. Bonus Rp3 miliar merupakan bonus terbesar bagi atlet Indonesia peraih medali emas Asian Games sepanjang sejarah. Ini bukan sekadar hadiah atas kemenangan, tetapi bentuk penghormatan negara kepada para pahlawan olahraga yang telah mencurahkan keringat, pengorbanan, dan perjuangan untuk membawa Merah Putih di panggung dunia,” ujar Menpora Erick Thohir.

Erick juga menyampaikan apresiasi kepada BRI yang mendukung kelancaran penyaluran bonus sekaligus memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para atlet. Menurutnya, dukungan tersebut penting agar bonus yang diterima tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi modal bagi atlet untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan ekonomi di masa depan.

“Saya mengapresiasi BRI yang tidak hanya membantu memastikan bonus tersalurkan dengan baik, tetapi juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para atlet. Nilai bonus yang diterima sangat besar sehingga harus dikelola secara bijak. Kita ingin penghargaan dari negara ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi para atlet dan keluarganya,” tegas Menpora Erick.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa BRI siap mendukung pemerintah dalam memastikan proses penyaluran bonus atlet berlangsung secara aman, tepat sasaran, dan memberikan kemudahan bagi para penerima. Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menyediakan layanan perbankan yang mampu mendukung berbagai program strategis pemerintah.

“Bagi kami, penghargaan kepada atlet bukan hanya mengenai besaran bonus yang diberikan, tetapi juga bagaimana apresiasi tersebut dapat diterima dengan proses yang mudah, aman, dan terpercaya. BRI bangga dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan penghargaan atas kerja keras para atlet dan pelatih yang telah membawa nama Indonesia ke panggung olahraga dunia,” ujar Hery Gunardi.

Selain penyaluran bonus, BRI juga menyiapkan dukungan literasi keuangan bagi para atlet yang direncanakan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026, menjelang agenda seremoni penyerahan bonus. Pembekalan ini menjadi bagian dari upaya BRI memberikan nilai tambah setelah bonus diterima, sekaligus mendorong para atlet memiliki kemampuan dalam mengelola dan merencanakan keuangan secara bijak.

Melalui edukasi tersebut, bonus diharapkan tidak hanya menjadi apresiasi atas prestasi yang telah diraih, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang, baik untuk kebutuhan atlet maupun keluarganya.

Sepanjang 2026, BRI juga telah berperan dalam penyaluran bonus atlet pada sejumlah ajang olahraga internasional. Hingga periode Januari–Maret 2026, BRI tercatat telah menyalurkan sekitar Rp638 miliar kepada 1.312 rekening penerima yang mencakup bonus untuk ajang SEA Games dan ASEAN Para Games. 

Sementara itu, untuk Asian Games dan Asian Para Games 2026, terdapat pipeline sebanyak 219 rekening dengan estimasi nominal Rp158 miliar per 27 Oktober 2026.

Ke depan, BRI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung berbagai program nasional melalui layanan perbankan yang andal. Dukungan terhadap penyaluran bonus atlet menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi BRI dalam menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi penerima manfaat.

Bagi BRI, setiap prestasi atlet Indonesia merupakan bagian dari cerita tentang kerja keras, ketekunan, dan semangat untuk membawa Merah Putih semakin dikenal di kancah internasional. Melalui dukungan terhadap penyaluran bonus dan edukasi keuangan, BRI berharap apresiasi yang diberikan negara dapat menjadi pijakan bagi para atlet untuk terus berkarya sekaligus membangun masa depan yang lebih baik.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7412/prestasi-atlet-indonesia-diguyur-apresiasi-kemenpora-gandeng-bri 

Baca Terusannya »»  

Apresiasi Kepala Negara, Semangat Baru bagi Para Peraih Medali Aichi-Nagoya

 

Perjuangan para atlet Indonesia di Asian Games ke-20 dan Asian Para Games ke-5 Aichi-Nagoya Tahun 2026 mendapat penghargaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore, 29 Oktober 2026, para peraih medali diterima Kepala Negara dengan membawa cerita tentang kebanggaan, kerja keras, dan harapan untuk kembali mengharumkan Indonesia.

Atlet para renang Maulana Rifky Yavianda, yang meraih dua medali emas dan dua medali perak, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian Presiden Prabowo. Rifky berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah dapat dijawab dengan prestasi yang semakin baik.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Presiden, Pak Menpora, Pak CdM dan Ketua NPC. Sangat terima kasih untuk apresiasi dan semoga kami bisa menambah prestasi di event-event selanjutnya. Semoga kita bisa membalasnya dengan prestasi-prestasi yang lebih tinggi,” ucap Rifky.

Kebanggaan juga dirasakan Alwi Farhan, peraih emas bulu tangkis beregu dan perunggu perorangan. Hadir di Istana untuk menerima penghargaan melengkapi pengalaman berharga setelah mewujudkan impiannya di Asian Games.

“Suatu mimpi yang terwujud bagi saya, apalagi bisa menyumbangkan medali emas. Suatu hal dan suatu momen yang tidak akan pernah saya lupakan,” ujar Alwi.

Medali tersebut diraih melalui perjuangan menegangkan. Ketika Indonesia tertinggal 0-2 dari RRT pada final beregu putra, Alwi memenangkan partai ketiga dan membuka jalan bagi kebangkitan tim hingga menang 3-2. Pelatih Indra Wijaya pun menyampaikan kebanggaannya atas keberhasilan tim bulu tangkis dan mempersembahkan pencapaian itu untuk Indonesia.

“Pertama-tama puji syukur, dan pastinya sangat-sangat membanggakan tim bulu tangkis Indonesia bisa meraih medali emas di regu putra, dan juga di perorangan ganda putra, pastinya sangat membanggakan untuk kita semua dan ini kita persembahkan untuk Indonesia,” ungkap Indra.

Atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi juga membawa kebanggaan sebagai peraih emas Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Saat menceritakan perasaannya atas keberhasilan tersebut, ia mengatakan ada dukungan orang tua dan kebersamaan dengan tim.

“Pastinya sosok paling berharga yaitu kedua orang tua, kemudian tim, pelatih, tim support, teman seperjuangan yang kita latihan bersama terus saling support,” ucapnya.

Sementara itu, Elsa Dewi Saputri, peraih perunggu para angkat berat, mengungkapkan perasaan bangganya usai berhasil meraih medali dan hadir di Istana untuk menerima apresiasi dari Presiden Prabowo. “Sangat luar biasa, karena di Jepang kemarin sebenarnya lawannya cukup berat, tapi karena izin Tuhan saya bisa bawa pulang medali untuk Asia kali ini,” ujarnya.

Apresiasi Presiden menyertai harapan para atlet untuk terus berprestasi. Elsa berharap atlet Indonesia semakin sukses di kancah internasional, sementara Desak ingin lebih banyak bibit unggul tumbuh dan meneruskan pencapaian mereka.

Dari halaman Istana Merdeka, para peraih medali membawa semangat untuk melanjutkan perjuangan. Seperti pesan Alwi Farhan kepada generasi muda, “Terus semangat, terus kejar mimpi kalian,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/apresiasi-kepala-negara-semangat-baru-bagi-para-peraih-medali-aichi-nagoya/ 

Baca Terusannya »»  

Menpora Erick Dampingi Presiden Prabowo Serahkan Bonus Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus peraih medali Asian Games dan Asian Para Games 2026 Aichi-Nagoya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/10). 

Dalam kesempatan tersebut, Menpora Erick menyampaikan bahwa pemerintah memberikan apresiasi langsung atas perjuangan para atlet yang sukses mengibarkan bendera Merah Putih di panggung Asia. 

Sebagai bentuk penghargaan nyata, Presiden Prabowo menyerahkan bonus sebesar Rp 3 miliar bagi peraih medali emas kategori tunggal, Rp 2,4 miliar untuk kategori ganda atau berpasangan, serta Rp 1,5 miliar untuk kategori beregu. 

“Jadi total yang hari ini diberikan Rp 158,3 miliar, di mana Rp 61,1 miliar itu untuk Asian Games dan Rp 97,2 miliar untuk Asian Para Games,” jelas Menpora Erick. 

Menpora Erick menegaskan bahwa langkah besar ini sekaligus mematahkan stigma di masyarakat yang selama ini kerap memandang sebelah mata dan menganggap masa depan seorang atlet sebagai sesuatu yang suram.  

“Bapak Presiden menyampaikan ini justru bagian membangun karakter bangsa, membuka lapangan pekerjaan, dan bapak Presiden tadi menekankan juga akan terus membangun keolahragaan berkelanjutan di sekolah-sekolah," ujar Menpora.  

Menurut Menpora Erick, pesan yang disampaikan Kepala Negara sangatlah positif, mengingat generasi muda Indonesia merupakan tumpuan masa depan bangsa yang perlu diperkuat untuk membangun ketangguhan dan kekuatan nasional di masa mendatang.  

“Saya rasa apa yang disampaikan bapak Presiden tadi sangat baik, karena kita tahu anak muda Indonesia adalah masa depan bangsa yang perlu diperkuat untuk menjalin tentu kekuatan bangsa di masa yang akan datang,” jelas Menpora Erick. 

Seperti diketahui, pada ajang Asian Games tahun ini, tim Merah Putih sukses mengamankan lima medali emas, sebelas perak, dan dua puluh tiga perunggu. Indonesia menempati peringkat ke-16. 

Sementara, di Asian Para Games, tim Indonesia berada di peringkat ke-8 setelah berhasil membawa pulang lima belas medali emas, dua puluh satu perak, dan tiga puluh tujuh perunggu. 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7411/menpora-erick-dampingi-presiden-prabowo-serahkan-bonus-peraih-med 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Beri Bonus kepada Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026

 

Presiden Prabowo Subianto memberikan bonus dan apresiasi kepada para atlet peraih medali pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games ke-5 Aichi-Nagoya 2026. Apresiasi tersebut diberikan dalam sebuah acara yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, serta pihak yang terlibat dalam perjuangan kontingen Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara hari ini. Atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, seluruh atlet, pelatih, dan semua yang ikut serta dalam kontingen Indonesia dalam Asian Games dan Asian Para Games,” ujar Presiden.

Pada Asian Games ke-20 Aichi-Nagoya 2026, kontingen Indonesia berhasil meraih total 39 medali, terdiri atas 5 medali emas, 11 medali perak, dan 23 medali perunggu. Capaian tersebut melampaui target empat medali emas yang ditetapkan sebelumnya.

“Alhamdulillah di Asian Games dari target 4 medali emas, kita berhasil meraih 5 medali emas, 11 perak, 23 perunggu, untuk totalnya 39 medali,” kata Presiden.

Sementara itu, prestasi kontingen Indonesia pada Asian Para Games ke-5 Aichi-Nagoya 2026 juga melampaui target. Indonesia meraih 15 medali emas, 21 medali perak, dan 37 medali perunggu, atau total 73 medali, dari target awal tujuh medali emas.

“Di Asian Para Games dari target 7 medali emas, kita berhasil meraih 15 emas, 21 perak, 37 perunggu, total 73 medali,” lanjut Presiden.

Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan prestasi tersebut, Presiden Prabowo menyerahkan bonus dan apresiasi secara simbolis kepada sejumlah perwakilan atlet dan pelatih. Mereka mewakili para peraih medali dari Asian Games maupun Asian Para Games.

Para perwakilan atlet yakni Desak Made dari cabang panjat tebing, Nurisa Dian Ashrifah dari panahan, I Kadek Dwi dari para atletik lempar cakram, Muhammad Iqbal dari menembak, Junaidi dari para judo, Eugenia Diva dari para wushu, serta Yayang Gunaya dari para tenis meja. Pelatih bulu tangkis Indra Wijaya turut menjadi salah satu penerima apresiasi.

Pemerintah memberikan bonus dengan besaran berbeda berdasarkan jenis medali dan nomor pertandingan. Untuk atlet nomor perorangan, peraih medali emas memperoleh Rp3 miliar, medali perak Rp525 juta, dan medali perunggu Rp262,5 juta. Pada nomor ganda, bonus diberikan sebesar Rp2,4 miliar untuk emas, Rp420 juta untuk perak, dan Rp210 juta untuk perunggu.

Sementara bagi atlet nomor beregu, peraih medali emas memperoleh bonus Rp1,5 miliar, perak Rp315 juta, dan perunggu Rp157,5 juta.

“Apresiasi langsung beliau berikan dengan langsung menyerahkan bonus sebesar Rp3 miliar untuk peraih medali emas. Tetapi untuk tentu kalau yang ganda atau yang berdua itu nilainya 2,4 (miliar) dan kalau yang beregu nilainya 1,5 miliar,” ujar Menpora Erick Thohir.

Apresiasi juga diberikan kepada para pelatih. Pelatih atlet nomor perorangan atau ganda memperoleh bonus Rp900 juta untuk medali emas, Rp157,5 juta untuk perak, dan Rp78,75 juta untuk perunggu. Sedangkan pelatih nomor beregu memperoleh Rp1,2 miliar untuk emas, Rp210 juta untuk perak, dan Rp105 juta untuk perunggu. Untuk medali kedua dan seterusnya yang diraih, bonus bagi pelatih diberikan sebesar Rp450 juta untuk emas, Rp78,75 juta untuk perak, serta Rp39,375 juta untuk perunggu.

Pemberian bonus tersebut menjadi bentuk penghargaan negara terhadap perjuangan para atlet, pelatih, dan seluruh anggota kontingen yang telah membawa nama Indonesia di tingkat Asia. Capaian pada Asian Games dan Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 sekaligus menjadi dorongan bagi peningkatan prestasi olahraga nasional pada berbagai kompetisi internasional mendatang.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-beri-bonus-kepada-atlet-peraih-medali-asian-games-dan-asian-para-games-aichi-nagoya-2026/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Olahraga adalah Kehormatan Bangsa, Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa olahraga memiliki arti penting bagi kehormatan dan kekuatan bangsa. Prestasi olahraga, menurut Presiden, tidak hanya mencerminkan kemampuan para atlet, tetapi juga semangat dan daya juang suatu bangsa.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara pemberian apresiasi kepada para atlet peraih medali Asian Games ke-20 dan Asian Para Games ke-5 Aichi-Nagoya 2026 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

“Olahraga adalah kehormatan bangsa, bangsa yang kuat akan mencerminkan bahwa rakyatnya kuat, rakyat yang kuat, rakyat yang semangat. Rakyat yang semangat, bangsa semangat, bangsa tidak dapat ditaklukkan, kita ingin jadi bangsa yang terhormat,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan penghargaan kepada seluruh atlet, pelatih, dan anggota kontingen Indonesia yang telah berjuang membawa nama Merah Putih di ajang olahraga tingkat Asia. Kepala Negara menyebut para atlet sebagai putra-putri terbaik bangsa yang telah berjuang untuk membela kehormatan Indonesia.

“Saudara-saudara putra putri terbaik bangsa, saudara telah berjuang keras untuk membela kehormatan bangsa, untuk itu saya ucapkan terima kasih,” tuturnya.

Presiden turut mengapresiasi capaian kontingen Indonesia pada Asian Games dan Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026. Pada Asian Games, Indonesia meraih 5 medali emas, 11 perak, dan 23 perunggu atau total 39 medali, melampaui target empat emas. Sementara pada Asian Para Games, Indonesia berhasil meraih 15 emas, 21 perak, dan 37 perunggu atau total 73 medali, melampaui target tujuh emas.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat Indonesia cepat berpuas diri. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia dinilai masih harus bekerja dan berjuang lebih keras untuk meningkatkan prestasi.

“Kita tidak boleh cepat puas, kita negara keempat terbesar di dunia, kita harus berjuang lebih keras lagi,” tegas Presiden.

Dalam konteks tersebut, Presiden telah menginstruksikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk meningkatkan pembinaan atlet secara jangka panjang dan lebih sistematis. Pembinaan tersebut akan dimulai sejak usia sekolah, disertai peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan sarana olahraga di berbagai daerah.

“Kita harus membina dari anak-anak SD, untuk itu sekolah-sekolah akan kita perbaiki di seluruh Indonesia,” ucap Presiden.

Presiden menambahkan bahwa setiap kabupaten diarahkan memiliki sekolah unggulan, sementara sekolah-sekolah di setiap kecamatan akan terus diperbaiki serta dilengkapi dengan sarana olahraga yang lebih memadai.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa bonus yang diberikan pemerintah kepada para atlet dan pelatih bukan semata bentuk hadiah atas pencapaian medali, tetapi merupakan pengakuan negara terhadap kerja keras mereka.

“Bonus bukan sekadar hadiah, bonus adalah pengakuan, penghargaan atas jerih payah saudara-saudara,” ujar Presiden.

Presiden pun mengajak seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional untuk terus memperkuat kerja bersama dan merumuskan langkah-langkah yang lebih sistematis demi masa depan olahraga Indonesia.

“Sekali lagi perjalanan masih jauh, usaha kita harus lebih keras lagi, lebih sistematis. Para pemimpin negara, para pengelola, mari kita bersatu, berjuang merumuskan langkah-langkah terbaik untuk bangsa kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan Indonesia,” kata Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden memberikan semangat kepada para atlet untuk terus berprestasi dan membawa Indonesia menjadi bangsa yang mampu bersaing dan menang.

“Terima kasih perjuangan kalian, terima kasih telah mengharumkan nama Indonesia, berjuang terus, berprestasi terus, Indonesia harus jadi bangsa yang menang,” pungkas Presiden.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-olahraga-adalah-kehormatan-bangsa-indonesia-harus-jadi-bangsa-yang-menang/ 

Baca Terusannya »»  

Tingkatkan Daya Saing SDM Vokasi, Kemnaker Tekankan Keahlian Nyata dan Teknologi Digital

 

Makassar — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan pentingnya penguasaan kompetensi nyata bagi lulusan pendidikan vokasi agar mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Selain keahlian, taruna-taruni juga perlu membangun karakter, memperkaya pengalaman, serta menguasai teknologi digital untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, ada empat bekal penting yang perlu dipersiapkan agar taruna-taruni dapat berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan kerja, yaitu kompetensi, karakter, pengalaman, dan kolaborasi.

“Karena sekarang di dunia kerja itu yang ditanya bukan school saja, tetapi lebih kepada skill. Perusahaan merekrut bukan untuk melihat lulusan dari mana, tetapi kompetensinya yang benar-benar dibutuhkan. Maka kompetensi ini menjadi sesuatu yang harus kita siapkan,” tegas Cris dalam Kuliah Umum di Politeknik Penerbangan Makassar, Kamis (29/10/2026).

Cris menjelaskan, pencapaian akademik perlu dilengkapi dengan bukti kemampuan yang dapat ditunjukkan kepada dunia kerja. Hal ini dapat diwujudkan melalui proyek yang berhasil diselesaikan, portofolio karya, pengalaman langsung di lapangan, serta sertifikasi resmi sebagai pengakuan atas keahlian yang dikuasai.

Selain kompetensi teknis, Cris mengingatkan pentingnya penguasaan literasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kemampuan tersebut perlu dikembangkan agar lulusan vokasi dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Kemnaker juga memperkenalkan ekosistem layanan digital ketenagakerjaan SIAPKerja yang mencakup SkillHub, MagangHub, SertiHub, KarirHub, BizHub, dan Talent Innovation Hub. Layanan tersebut diperkenalkan untuk mendukung pengembangan kompetensi dan persiapan memasuki dunia kerja.

Cris juga berpesan agar para taruna-taruni senantiasa menjaga integritas dan memiliki semangat pantang menyerah. Ia menekankan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga dibangun melalui sikap dan tindakan dari dalam diri sendiri.

Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Makassar Sukarwoto menyampaikan bahwa penyiapan sumber daya manusia (SDM) transportasi yang unggul, kompeten, dan berdaya saing global menjadi kunci dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha diperlukan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia profesional.

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/tingkatkan-daya-saing-sdm-vokasi-kemnaker-tekankan-keahlian-nyata-dan-teknologi-digital 

Baca Terusannya »»  

Menaker Tekankan Dialog Sosial dan Pelindungan Pekerja ASEAN

 

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya dialog sosial, pelindungan sosial lintas negara, dan pembelajaran sepanjang hayat dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di Asia Tenggara. Ketiga hal tersebut menjadi bagian penting dari upaya melindungi hak pekerja di tengah gejolak ekonomi global.

Yassierli menyampaikan hal tersebut dalam ASEAN Trade Union Council (AseanTUC) Regional Consultation Workshop di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan dukungan pemerintah terhadap pembahasan berbagai isu ketenagakerjaan yang diangkat AseanTUC, termasuk upaya mengawal hak-hak dasar pekerja di Asia Tenggara.

“Pemerintah mendukung hasil diskusi mengenai isu-isu utama yang diangkat oleh AseanTUC. Kami mengapresiasi peran aktif dan sikap tegas AseanTUC dalam mengawal hak-hak dasar buruh di Asia Tenggara,” ujar Yassierli.

Ia juga menegaskan bahwa kebebasan berserikat merupakan hak dasar pekerja yang penting untuk membangun hubungan ketenagakerjaan yang sehat dan adil. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan konvensi internasional.

Dalam kegiatan tersebut, Yassierli menyerahkan sertifikat pengakuan kepada AseanTUC atas kontribusinya dalam memperkuat dialog sosial, menjaga solidaritas, dan mempromosikan perluasan pelindungan sosial di Asia Tenggara.

Yassierli juga menyambut baik keputusan AseanTUC untuk mendirikan kantor pusat di Jakarta.

“Kami tentu menyambut baik kehadiran kantor pusat AseanTUC di Jakarta. Langkah ini kami yakini akan semakin mempererat koordinasi dan kolaborasi strategis antara pemerintah dan gerakan serikat pekerja di kawasan Asia Tenggara,” kata Yassierli.

Menurut Yassierli, gejolak ekonomi global menuntut kerja sama antarpihak dan antarnegara untuk membangun kapasitas bersama dalam menghadapi perubahan ekonomi.

“Kita tidak bisa menghadapi turbulensi ekonomi global seorang diri. Kita perlu bekerja sama untuk membangun kapasitas kita bersama. Pemerintah Indonesia akan selalu siap sedia menjadi mitra yang terbuka dan suportif dalam berdialog dengan gerakan serikat pekerja,” ujar Yassierli.

 

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-tekankan-dialog-sosial-dan-pelindungan-pekerja-asean 

Baca Terusannya »»  

Terima Tim Perumus UU Satu Data Indonesia, Presiden Prabowo Tekankan Kedaulatan Data sebagai Fondasi Keutuhan Bangsa

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan data merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat.

“Bapak Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi,” sebagaimana dikutip dalam unggahan akun media sosial @sekretariat.kabinet.

Penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia tersebut dibahas dengan melibatkan unsur DPR RI, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait. Menurut unggahan tersebut, integrasi data nasional diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang makin akurat sekaligus memperkuat keamanan dalam pertukaran informasi.

“Integrasi data diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih akurat, serta memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber,” tertulis dalam keterangan tersebut.

Penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia juga diarahkan untuk membangun tata kelola data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel. Dengan sistem data yang makin terintegrasi, pemerintah diharapkan memiliki dasar informasi yang lebih kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan regulasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel, sekaligus memastikan pemanfaatan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kedaulatan Indonesia.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University Prof. Dr. Sofyan Sjaf, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/terima-tim-perumus-uu-satu-data-indonesia-presiden-prabowo-tekankan-kedaulatan-data-sebagai-fondasi-keutuhan-bangsa/

Baca Terusannya »»  

Dengar Aspirasi Komunitas Pedagang Bakso, Wapres Dorong Ekosistem Usaha yang Mandiri dan Berkelanjutan

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi komunitas pedagang bakso yang tergabung dalam Organisasi Bakso Wonogiri Mendunia di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap berbagai aspirasi perwakilan pelaku usaha bakso dan mi ayam.

Wapres menyimak dengan seksama berbagai permasalahan yang disampaikan oleh para perwakilan pedagang termasuk membahas alternatif solusinya, mulai dari masalah tingginya harga kebutuhan pokok, sertifikasi halal, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga soal perpajakan.

“Terima kasih sekali tadi saya sudah banyak menerima masukan terkait harga-harga kebutuhan pokok, terkait sertifikasi halal, terkait masalah pendanaan KUR, lalu tadi ada terkait pajak dan lain-lain,” tutur Wapres.

Saat dialog, Wapres menyoroti permasalahan yang dialami mengenai tingginya harga daging sapi yang menjadi salah satu tantangan utama bagi para pelaku usaha bakso dan mi ayam di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wapres mendorong koordinasi dengan kementerian terkait sekaligus penguatan ekosistem usaha agar pelaku UMKM dapat memperoleh bahan baku secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

“Tapi saya kira yang sekarang yang paling berat itu memang dagingnya. Nanti harus dihubungkan dengan beberapa kementerian terkait,” tegas Wapres.

Dalam pertemuan tersebut, Organisasi Bakso Wonogiri Mendunia turut menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang mendukung kemandirian bahan baku. Salah satu upaya yang diusulkan adalah pengembangan peternakan sapi yang hasil produksinya dapat diserap langsung oleh para pedagang bakso.

Ketua Umum Organisasi Bakso Wonogiri Mendunia, Maryanto, menjelaskan bahwa organisasinya berupaya membangun ekosistem ekonomi yang memungkinkan para pelaku usaha memenuhi kebutuhan bahan baku secara mandiri. Menurutnya, tingginya harga bahan baku masih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi pedagang bakso.

“Bakso Wonogiri Mendunia ini sebenarnya representatif bagaimana kita harus menciptakan ekosistem ekonomi. Tujuan ending-nya adalah kita harus mandiri bahan baku. Permasalahan yang kita hadapi saat sekarang adalah mahalnya bahan baku,” ungkapnya usai pertemuan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Bakso Wonogiri Mendunia, Lesna Purnawan, menjelaskan bahwa organisasi tersebut hadir sebagai wadah aktualisasi bagi para pedagang bakso dan mi ayam dari berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan organisasi berbasis profesi ini dinilai penting untuk memperkuat solidaritas, memperluas kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan usaha.

“Kami hari ini sowan, Pak Wapres, melaporkan bahwa Bakso Wonogiri Mendunia ini sebagai ruang aktualisasi teman-teman pedagang bakso dan mi ayam seluruh Indonesia. Ini termasuk organisasi primordialitas profesi. Dan ini pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang kemudian ada organisasi bakso. Ini penting sekali bagi UMKM untuk bisa berorganisasi,” ujarnya.

Menanggapi persoalan tingginya harga daging sapi, Katno menyampaikan bahwa Wapres mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan peternakan sapi sebagai salah satu solusi pemenuhan bahan baku. Melalui upaya tersebut, hasil peternakan nantinya dapat diserap langsung oleh para pedagang bakso sehingga mendukung kemandirian pasokan.

“Pada siang hari ini tentunya kami menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana mahalnya daging sapi yang saat ini untuk membuat bakso. Sehingga, Bapak Wakil Presiden memberikan solusi, yaitu teman-teman semua ini sebetulnya sudah siap gerak untuk bagaimana membuat peternakan sapi. Dan hasil dari ternak itu akan diserap oleh teman-teman bakso,” ungkapnya.

Selain bahan baku, proses pengurusan sertifikasi halal juga menjadi perhatian para pelaku usaha. Maryanto menyampaikan bahwa pedagang bakso, khususnya yang berskala mikro, masih menghadapi kesulitan dalam memahami dan menjalani tahapan sertifikasi halal. Karena itu, diperlukan pendampingan dan edukasi agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Tentunya, selain bahan baku, tadi kita sampaikan bahwa proses yang ada saat sekarang ini proses dalam pengurusan halal. Teman-teman pelaku usaha mikro ini, teman-teman bakso ini, ketika diedukasi untuk halal itu kita menemui kesulitan,” tuturnya.

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/dengar-aspirasi-komunitas-pedagang-bakso-wapres-dorong-ekosistem-usaha-yang-mandiri-dan-berkelanjutan/ 

Baca Terusannya »»