Seperti halnya terkait aturan yang berubah-ubah ataupun sosialisasi perolehan dana desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten ke desa yang agak lama.
“Kami agak kesulitan di sana. Termasuk dengan mekanisme atau aturan pelaporan keuangan yang berubah-ubah membuat banyak desa kesulitan,” ujar Sugiono, kemarin.
Kesulitan itu karena para perangkat desa harus kembali mempelajari penggunaan sistem baru tersebut, termasuk juga ketika diberlakukannya pelaporan penggunaan anggaran berbasis daring, sistem keuangan desa (Siskeudes) oleh pemkab.
Permasalahan itu pun rawan menyebabkan sejumlah desa di Pati agak terkendala dalam proses pelaporan keuangan. Agar tak berkelanjutan, pemerintah pun menggelar bimbingan teknis (bimtek) seperti yang digelar di Balai Desa Blaru, Selasa (27/2).
Sedikitnya ada 24 desa dan lima kelurahan di Kecamatan Pati yang ikut serta dalam bimtek tersebut. Direncanakan sosialisasi itu bakal digelar selama satu hari. “Dengan adanya siskeudes ini mau tak mau operator atau perangkat desa harus melek teknologi.
Apalagi, Kabupaten Pati sudah mengaplikasikan e-goverment sebagai bentuk transparansi anggaran kepada masyarakat,” tambahnya. Dirinya pun mengajak agar pemdes dapat segera menyesuaikan dengan inovasi baru tersebut.
Terlebih dirinya melihat siskeudes cukup baik mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bisa dimonitor dan diawasi penggunaanya. “Tentu saja dengan siskeudes bisa mewujudkan transparansi anggaran yang ada di desa,” tandasnya.
Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/36132/Penerapan-Siskeudes-Masih-Temui-Kendala