Dalam pemeriksaan di Balai Kartini Rembang itu, auditor BPK memeriksa setiap batik yang disodorkan. Setelah melihat batik dan nama yang tertera di baju itu, auditor BPK kemudian memberikan paraf di masing-masing baju seragam dinas yang disodorkan.
Untuk memperlancar pemeriksaan, sejumlah petugas dari Inspektorat Daerah membuat daftar jumlah baju dari masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD) yang ditempelkan di tembok Balai Kartini.
Setiap petugas dari OPD kemudian meletakkan seragam batik dinas di bawah nama OPD yang ditempelkan di tembok Balai Kartini. Seragam batik ASN di Dinas Pendidikan terlihat paling banyak. Pasalnya, seragam batik itu juga diberikan kepada setiap guru ASN dari SD sampai SMP yang berjumlah ribuan orang.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Rembang secara mendadak menarik kembali ribuan seragam batik aparatur sipil negara (ASN). Seragam batik ASN bermotif utama kawista berwarna dominan hitam dan merah itu baru dibagikan sekitar dua pekan terakhir.
Seragam batik itu dari proyek lelang tahun 2017 yang dimenangkan oleh PT Milenia Multi Prakarsa Jakarta dengan nilai Rp 3,58 miliar lebih dari pagu sebesar Rp 3,64 miliar lebih itu. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pakaian Batik Tradisional tahun 2017, Edi Handoyo mengatakan pengumpulan ribuan seragam batik ASN itu akan diperiksa BPK.
Satu Hari
Edi Handoyo mengatakan ada tak kurang 7.300 lembar baju seragam batik dinas yang akan diperiksa oleh auditor BPK. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung sehari. ''Pengadaan seragam batik itu memang mencapai tak kurang 7.300-an lembar. Satu per satu diperiksa untuk memastikan jumlahnya sama dengan pengadaan,'' jelas dia.
Secara terpisah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Imron mengatakan, pengadaan seragam batik itu menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi Pemkab Rembang. Pasalnya pengadaan dengan jumlah banyak dan nilai nominal besar itu bisa berisiko dengan temuan kesalahan. ''Kami sudah pernah mengingatkan Pemkab tentang itu,'' kata dia.
Ketua Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem), Bambang Wahyu Widodo menambahkan, saat ini BPK memiliki sistem canggih untuk memeriksa kualitas dari setiap barang pengadaan. Selain jumlah, bisa saja auditor BPK mengambil sampel seragam batik dinas ASN itu untuk di periksakan di laboratorium.
''Kalau BPK memang serius untuk meneliti kualitas seragam batik dinas itu, bisa saja sampel seragam diperiksakan di laboratorium. Dari pemeriksaan itu nanti akan ketahuan apakah batik itu benar tulis atau printing. Kualitas kain yang digunakan juga bisa diketahui,'' tandas dia.
Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/news/detail/17800/BPK-Periksa-Satu-Per-Satu-Seragam-Batik-Dinas