Presiden Joko Widodo
mengingatkan kepada seluruh anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk
menjaga netralitas. Ia mengingatkan sesuai undang-undang, politik TNI
adalah politik negara, bukan politik praktis.
“Karena itu, TNI harus bisa memastikan
bahwa proses demokratisasi di tanah air itu berjalan dengan lancar,
aman, dan damai,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri apel Babinsa
se-Indonesia, di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Lapangan Udara (Lanud)
Husein Sastranegara, Bandung, Selasa (17/7) siang.
Politik negara itu seperti apa? Menurut
Presiden, ya kesetiaan kepada negara itu sudah diberikan oleh
undang-undang. “Kesetiaan kepada negara-negara itu kepada siapa? Ya
rakyat, siapa lagi? Ya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
wilayah NKRI dan pemerintah yang sah,” tegasnya.
Presiden menjelaskan, politik negara itu
ya kesetiaan kepada rakyat kepada wilayah NKRI dan kepada pemerintah
yang sah. “Sekali lagi ini undang-undang dan untuk memastikan proses
demokrasi berjalan aman dan damai. Sekali lagi TNI dan Polri harus
bersikap netral,” ujarnya.
Dengan bersikap netral, menurut
Presiden, TNI akan dapat lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat
dan menciptakan kerja sama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif.
Selain itu, dengan netralitas yang
ditunjukkan oleh TNI dan Polri, lanjut Presiden, masyarakat akan yakin
bahwa TNI dan Polri benar-benar profesional menjalankan tugasnya.
“Karena sekarang ini dan publik rakyat
dan masyarakat terhadap TNI berada pada posisi yang paling tinggi,
jangan sampai dirusak kepercayaan itu oleh tindakan-tindakan yang
menjadikan masyarakat tidak percaya sehingga menurunkan kepercayaan,”
pinta Presiden seraya menegaskan, bahwa kepercayaan itu kalau dinilai
dengan uang, tidak bisa dibeli.Sumber Berita : http://setkab.go.id/politik-tni-adalah-politik-negara-presiden-jokowi-minta-anggota-babinsa-jaga-netralitas/