Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud meliputi, penerbitan dan peraturan daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, serta juklak juknis tentang pemerintahan desa.
“Sesuai dengan Undang – undang No 06 Tahun 2014 tentang desa, bahwa Pemerintah Dearah Kabupaten Rembang punya kuwajiban untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantaranya pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh meliputi penerbitan dan peraturan daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, juklak juknis pemerintahan desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa. Dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa,” kata Bupati.
Bupati menambahkan, di Kabupaten Rembang sudah ada 280 desa yang menggunakan aplikasi Siskeudes yang diluncurkan oleh BPKP dan sudah direkomendasikan oleh KPK dan DPR RI.
“Workshop evaluasi sistem Siskeudes dalam tata kelola keuangan desa adalah salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi transparansi dalam pengelolaan keuangan di desa. Di Rembang sudah ada 287 desa yang sudah menggunakan aplikasi Siskeudes yang diluncurkan BPKP yang telah direkomendasikan oleh Kemdagri, KPK dan DPR RI,” tambah Bupati.
Dalam kesempatan itu, workshop menghadirkan empat nara sumber, diantaranya Doni Imam Priambodo anggota komisi 11 DPR RI, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Samono, Dirut Binmas Polda Jateng Kombespol Budi Utomo, Dirut Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan BPKP Pusat Juliver Sinaga.
Sumber Berita : https://rembangkab.go.id/berita/ratusan-kades-ikuti-workshop-pengelolaan-keuangan-dana-desa-dengan-siskeudes/