Tidak hanya itu, sertifikasi diharapkan mendorong upaya memiminalkan terjadinya pungutan liar (Pungli). Pelaksana tugas Kadinas Perhubungan, Sam’ani Intakoris menyebut, target yang dipatok tidak hanya pelayanan prima.
Melalui pelayanan KIR yang sudah mempunyai standardisasi nasional, celah terjadinya pengutan liar dapat ditutup. ”Semua bermuara pada pelayanan publik,” katanya.
Beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan gebrakan untuk memutus potensi pungutan liar. Usaha belum sepenuhnya berhasil, tetapi setidaknya sudah ada langkah antisipasi. ”Sertifikasi ini menjadi salah satu langkah antisipasi lain,” tandasnya.
Diakuinya, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan seperti institusinya banyak mendapat sorotan akhir-akhiir ini. Salah satunya, tuntutan masyarakat agar kualitas pelayanan ditingkatkan dan tidak ada pungutan liar.
Standar
Komisaris Utama PT Tirta Murni Sertifikasi yang menyerahkan sertifikasi baru-baru ini menyebut, Dishub dinyatakan lulus dalam membangun sistem manajemen mutu untuk pelayanan standar minimum setelah dilakukan penilaian selama dua hari. Lembaganya sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berstandar Internasional.
”Lembaga kami independen sejajar menteri, dan hasil audit langsung kami laporkan ke presiden,” paparnya. Pihaknya akan mengawal Dishub dengan melakukan pengawasan per enam bulan atau satu tahun sekali selama tiga tahun.
Tiga tahun ke depan akan dilakukan sertifikasi pembaharuan apabila Dishub telah melakukan implementasi ISO secara baik dan berkesinambungan. Pelayanan Dishub Kudus sudah sesuai Sistem Operasional Prosedur (SOP). ”Jika selama pengawasan ditemukan kekurangan, segera kami minta untuk diperbaiki,” ungkapnya.
Sumber Berita : https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/104822/sertifikasi-iso-kir-harus-tekan-pungli