.gif)
Sebelas aspirasi tersebut berisi harapan anak dari persoalan pendidikan, kenyamanan, penolakan pekerja dan pernikahan dini, sampai harapan akses pengambilan keputusan politik maupun pemerintahan.
“Mereka ingin mengakses politik. Hebat. Libatkan kami dalam pengambilan keputusan politik, berikan kami akses pendidikan. Berikan kami keamanan dan kenyamanan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dia menambahkan, tugas pemerintah adalah menerjemahkan seluruh keinginan tersebut agar terealisasi dalam program maupun kebijakan. Bahkan menurut Ganjar, jika pemerintahan yang didominasi orang-orang tua gagal menerjemahkan keinginan tersebut berarti gagal pula program perlindungan anak yang selama ini banyak disuarakan.
“Yang diuji adalah kita para pemimpin, mampukah kita menerjemahkan itu. Itulah sebenarnya sebuah perlindungan. Negara harus terlibat dan menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat,” tegas mantan anggota DPR RI ini.
Untuk pelibatan anak dalam pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan, menurut Ganjar, pihaknya sudah lima tahun ini selalu melibatkan Forum anak.
Karena tingginya penempatan derajat anak di Jawa Tengah itulah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerjasama dengan Unicef memilih Jawa Tengah sebagai tuan rumah peringatan Hari Anak Sedunia dan 30 Konvensi Hak Anak.
“Ini akan kita jadikan contoh di tingkat nasional agar anak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Meskipun PR kita masih banyak, tapi kita berusaha mengurainya satu persatu,” kata Menteri PPPA, Gusti Ayu Bintang Darmawanti.
Kepedulian Pemerintah terhadap anak dari tahun ke tahun diyakini terus mengalami peningkatan. Unicef Country Representative to Indonesia, Debora Comini mengatakan sejak Indonesia terlibat aktif dalam perlindungan anak sejak tahun 1990 berbagai terobosan kebijakan soal anak terus dimunculkan.
“Ini prestasi yang besar. Ketika ada tekad dan komitmen politik, kehidupan anak-anak akan semakin baik. Yang terakhir kita juga melihat itikad baik indonesia yang merevisi undang-undang pernikahan dengan usia minimun 19 tahun,” bebernya.
Namun Debora menyampaikan, pekerjaan rumah persoalan anak masih banyak, dari malnutrisi sampai obesitas. Selain itu, meski semua anak-telah masuk sekolah, namun mutu pengajaran masih belum banyak dilakukan.
“Ini tantangan yang tidak kita bayangkan. Iklim, teknologi, cara kita melihat dunia. Sekarang semua daerah jadi perkotaan, daerah yang padat. Ini sesuatu yang mendamaikan. Ini waktunya adik-adik memberi tahu apa yang adik-adik inginkan,” tandasnya.
Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/11-aspirasi-anak-jateng-disampaikan-ke-unicef/