JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah kembali dinyatakan sebagai badan publik informatif. Penghargaan
diserahkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo, di Istana Wapres, Kamis (21/11/2019).
Memperoleh penghargaan untuk kali ketiga, Gubernur
Ganjar justru menantang Komisi Informasi agar memperbarui metode
penilaiannya. Tidak hanya mengandalkan keterbukaan informasi melalui website, melainkan juga media sosial. Sebab, menurutnya pengguna media sosial jauh lebih banyak ketimbang orang yang mengakses website.
“Justru sekarang saya mengajak, sedikit menantang, agar
metode penilaiannya jadi lebih baru. Yang dimaksud terbuka, indikatornya
harus di-ekstend lebih banyak lagi, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat, dan dia bisa melakukan chit chat,” ujarnya, saat ditemui usai menerima penghargaan.
Diakui, selama ini seluruh birokrat di Pemprov Jateng
terus ditekankan agar melek, dan memahami jika mereka hidup di era
digital. Sehingga, setiap hari pihaknya berupaya menyampaikan informasi
kegiatan yang telah dilakukan setiap hari melalui media sosial, sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Jadi, jangankan yang pakai ukuran-ukuran itu (penilaian
KI), yang sunah saja kita lakukan. Yang sunah adalah hampir setiap hari
SKPD kami menginformasilan seluruh kegiatannya. Itu cara kami
bertanggungjawab. Hampir setiap hari Dinas PUPR kita menyampaikan
pekerjaan kita sampai di mana dalam bentuk foto melalui medsos,” beber
Ganjar.
Tak hanya itu, saat penetapan UMK Rabu (20/11/2019) lalu, orang nomor satu di Jateng ini juga mengunggah di medsosnya, baik twitter maupun instagram. Respons masyarakat pun langsung masuk, bahkan ada yang menanyakan bagaimana jika ada perusahaan yang tidak mau membayar.
“Maksud saya tidak sekadar informasi yang terbuka, tapi
bagaimana masyarakat dapat informasi sampai pada pengetahuan yang lebih
tuntas,” jelasnya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Sosiawan
mengapresiasi penghargaan yang diterima Pemprov Jateng. Menurutnya hal
itu menanjukkan implementasi keterbukaan informasi di Jateng sudah
semakin baik. Kendati begitu, dia meminta agar inovasi dan kreativitas
terus ditingkatkan karena ekspektasi masyarakat terhadap perolehan
informasi semakin tinggi.
“Inovasi harus dilakukan terutama di medsos, supaya
publik betul-betul bukan sekadar bisa mengakses, bisa tahu tentang
kinerja kita, tapi juga berpartisipasi. Publik bisa mendukung dan publik
juga bisa menjadi bagian penting untuk pembangunan di Provinsi Jawa
Tengah. Karena itu keterbukaan informasi yang sudah diberi penghargaan
terbaik dengan predikat informatif menjadi penyemangat terus maju bagi
Pemprov Jateng,” bebernya.
Sementara itu, dalam sambutannya Wapres RI Ma’ruf Amin,
mengingatkan penghargaan tersebut bukan kompetisi, namun lebih pada
betapa pentingnya informasi bagi masyarakat. Terlebih, hingga lima tahun
ke depan, pemerintah berupaya mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang
bersih, efektif, dan terpercaya.
“Terpercaya ini mustahil bisa tercapai tanpa adanya keterbukaan dan transparansi,” ungkap Wapres.
Tidak sebatas mengakses informasi, imbuh Ma’ruf, konten
informasi pun mesti ditingkatkan. Sampaikan kepada masyarakat informasi
yang benar, sehingga menjadinrujukan informasi sekaligus penangkal
hoaks, misinformasi, maupun disinformasi yang dapat menyesatkan
masyarakat.Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jateng-kembali-jadi-pemprov-informatif-ganjar-beri-tantangan-ke-komisi-informasi/