Jakarta, 21 Juli 2026 - Menkeu
memastikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak akan
dibubarkan, mengingat kinerja DJBC saat ini menunjukkan perkembangan
yang sangat baik, khususnya dalam memperketat pengawasan terhadap
peredaran barang ilegal dan penindakan praktik penyelundupan. Perbaikan
tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kualitas kepemimpinan serta
integritas jajaran DJBC dalam menjalankan tugas. Hal tersebut
disampaikan Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa
(21/7).
"Progres Bea Cukai sudah sangat baik.
Jajaran pimpinannya saat ini relatif baik. Kita bisa lihat di
pasar-pasar, barang selundupan sudah berkurang banyak. Pada masa lalu,
truk pembawa barang ilegal masih bisa melintas dengan bebas," ujar
Menkeu.
Menkeu menjelaskan bahwa pengawasan
terhadap lalu lintas barang ilegal kini semakin diperketat. Berdasarkan
laporan yang diterima secara berkala dari Direktur Jenderal Bea dan
Cukai, setiap truk yang diduga membawa barang ilegal saat ini tidak lagi
dibiarkan melintas, melainkan ditahan terlebih dahulu untuk diperiksa
lebih lanjut.
"Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara
rutin melaporkan perkembangan kepada saya. Saat ini, setiap truk yang
membawa barang ilegal langsung ditahan untuk diperiksa. Pengawasan di
bandara juga semakin diperketat," jelas Menkeu.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut
mencerminkan perubahan signifikan dalam sistem pengawasan DJBC, yang
kini diperketat tidak hanya di jalur darat, tetapi juga di pintu masuk
lainnya, termasuk bandara.
Menkeu turut menyampaikan bahwa Presiden
Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan telah mengapresiasi perbaikan
signifikan yang terjadi di tubuh DJBC, yang menjadi salah satu dasar
keyakinan bahwa keberadaan institusi tersebut tetap terjaga.
"Presiden dalam beberapa kesempatan
menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan signifikan di Bea Cukai.
Dengan perkembangan ini, keberadaan Bea Cukai kemungkinan besar akan
tetap dipertahankan," pungkas Menkeu.
Selanjutnya, Menkeu menilai bahwa
perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan yang terus dilakukan
menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus
memberantas peredaran barang ilegal dan praktik penyelundupan secara
berkelanjutan.