Ekonomi Syariah Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru di KTI

 

Ekonomi Syariah (Eksyar) hadir sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang membuka keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), upaya mendorong eksyar terus dilakukan bersinergi antara komunitas, pesantren dan UMKM. Festival Ekonomi Syariah (FESyar) KTI yang berlangsung selama 4 hari pada 29 Agustus – 1 September 2025 di Pontianak menjadi momentum sinergi seluruh elemen untuk mendukung eksyar dalam memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi di wilayah KTI.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Daerah 3, Alfian pada penutupan gelaran FESyar menyampaikan, “Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk membumikan nilai-nilai eksyar, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami pengembangannya secara lebih mendalam". Kalbar memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan eksyar. Dengan keberagaman budaya Dayak, Melayu, Tionghoa, dan berbagai suku lainnya yang hidup harmonis, Kalbar juga menawarkan berbagai produk halal yang autentik. Mulai dari kuliner tradisional yang menjaga prinsip halal, pariwisata halal, hingga wastra yang dapat diangkat dalam modest fashion. “Hal tersebut menjadi modal kuat untuk menjadikan Kalbar sebagai pusat pertumbuhan industri halal baru di Indonesia," demikian Wagub Krisantus menambahkan.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono menekankan “Eksyar bukan hanya sebagai alternatif, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan nasional“. Penyelenggaraan Fesyar diharapkan dapat terus memperkuat hal tersebut.  Rangkaian Fesyar KTI mencatat kontribusi nyata dengan menghasilkan transaksi penjualan produk halal dari 22 provinsi di wilayah KTI. Bahkan, temu bisnis UMKM dengan lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan tercatat sebesar Rp15,8 miliar. Gelaran akbar ini juga menghasilkan implementasi 16 titik Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (Zona KHAS) dan fasilitasi 2.240 sertifikasi halal bagi UMKM se-KTI.

Kalbar secara spesifik memiliki potensi besar untuk pengembangan produk halal, diantaranya komoditas unggulan seperti sawit, karet, kopi, lidah buaya, dan perikanan yang dapat diolah menjadi produk halal bernilai tambah. Akses perdagangan internasional melalui pintu perbatasan Entikong dan Aruk, yang membuka peluang ekspor produk halal ke Malaysia, Brunei, dan ASEAN didukung dengan pariwisata halal berbasis budaya Islam-Melayu dengan ikon Sungai Kapuas dan Tugu Khatulistiwa.

Lebih dari 44 ribu pengunjung hadir dalam rangkaian Sharia Fair, Sharia Forum, dan kompetisi. Pada momen FESyar KTI 2025 dihadirkan kolaborasi Green Space x Plastic Pay yang mengusung konsep keberlanjutan dengan mendaur ulang lebih dari 4.200 botol plastik dan berhasil mengurangi jejak karbon mencapai 450 kilogram karbon. Selain itu, pada Fesyar KTI tahun ini juga diselenggarakan Training of Trainer bagi 456 jurnalis ekonomi syariah guna meningkatkan literasi publik, serta peluncuran Gerakan Kalbar Berwakaf yang memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi.

FESyar KTI ini merupakan rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 yang akan diselenggarakan Oktober 2025 mendatang di Jakarta. Bank Indonesia bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta seluruh mitra strategis akan terus berkolaborasi lintas sektor dalam memperkuat rantai nilai halal, pembiayaan syariah yang inklusif dan adaptif, serta peningkatan literasi dan inklusi eksyar yang berakar pada nilai-nilai luhur Islam, untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat eksyar dunia pada 2029.

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2720525.aspx 

Baca Terusannya »»  

Komisi I Tegaskan Pentingnya Jaga Persatuan dan Stabilitas Nasional

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika nasional yang berkembang. Hal tersebut disampaikan Utut dalam konferensi pers usai rapat kerja Komisi I bersama Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

“Yang jelas, Komisi I sepakat bahwa kita harus menjaga betul persatuan dan kesatuan. Bapak Presiden, sebagaimana disampaikan di Batujajar, nafasnya adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Beliau menginginkan kita ke depan maju tanpa saling menyalahkan,” ujar Utut.

Selain membahas rencana kerja dan anggaran pertahanan Tahun 2026, Utut mengungkapkan Komisi I DPR RI bersama mitra kerja juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa wafatnya anggota masyarakat dalam peristiwa 28–31 Agustus 2025. “Kemarin tentu semua sudah terinformasikan, kita doakan mereka semua khusnul khotimah,” ucap Utut.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menambahkan Pemerintah prihatin atas maraknya tindakan anarki dalam beberapa hari terakhir. Wamenhan menegaskan, Presiden telah memberikan arahan agar TNI dan Polri bertindak tegas dan terukur menjaga ketertiban.

“Penyampaian aspirasi adalah hak rakyat, silahkan disampaikan ke DPR atau kementerian sesuai mekanisme. Namun jangan ditunggangi hingga menimbulkan tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum maupun mengancam keselamatan masyarakat,” tegas Wamenhan.

Lebih lanjut, Wamenhan juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun kondusifitas nasional. “Jangan biarkan para penunggang yang akan membuat negara ini kacau. Jangan kita biarkan, jangan kita beri kesempatan,” seru Wamenhan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa TNI tetap tegak pada konstitusi dalam menjaga keamanan negara. Ia membantah isu yang berkembang di media sosial mengenai kemungkinan penerapan darurat militer. “Kalau ada anggapan seperti itu tentunya itu sangat salah jauh dari apa yang kita lakukan.  Kita taat konstitusi,” tandas Wakil Panglima TNI. 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-I-Tegaskan-Pentingnya-Jaga-Persatuan-dan-Stabilitas-Nasional-58916 

Baca Terusannya »»  

Wamenhan Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI Bahas RKA Kemhan/TNI TA 2026

 

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto, dengan agenda utama membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Tahun Anggaran 2026. Kehadiran Wamenhan Donny menegaskan komitmen Kemhan untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kesinambungan program pembangunan pertahanan nasional.

Dalam keterangan pers usai rapat, Wamenhan Donny menyampaikan bahwa Kemhan bersama TNI telah memaparkan secara rinci program dan anggaran pertahanan untuk tahun 2026. Wamenhan menegaskan, arah pembangunan pertahanan tidak hanya ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi nasional.

“Inti dari pembangunan pertahanan ini adalah _defense supporting economy_. Jadi, peralatan pertahanan yang kita bangun bukan semata-mata untuk aspek keamanan, tetapi juga menjamin stabilitas yang menjadi prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi. Pada akhirnya, tujuan besar kita adalah kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat,” ujar Wamenhan.

Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Wakil Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, serta Rektor Unhan.

 

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2025/09/01/wamenhan-hadiri-rapat-kerja-dengan-komisi-i-dpr-ri-bahas-rka-kemhan-tni-ta-2026.html 

Baca Terusannya »»  

Menko Polkam: Situasi Semakin Kondusif, Mari Rajut Persatuan Jaga Kedamaian

 

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi membahas kondisi keamanan pasca demonstrasi yang sebelumnya berujung kerusuhan di sejumlah wilayah. Menko menegaskan bahwa situasi secara umum berangsur-angsur mulai normal.

“Syukur Alhamdulillah kondisi hari ini sudah semakin normal, semakin kondusif, dan ini situasi yang harus kita pertahankan bersama. Roda ekonomi dan aktivitas masyarakat mulai berjalan, dan itu wajib kita jaga terus,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Menko menjelaskan, sebagaimana hasil sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (31/8), terdapat beberapa arahan utama:

1. Merumuskan langkah terukur dalam menghadapi aksi-aksi anarkis.

2. Membangun diskusi di media sosial yang lebih konstruktif dan lebih sehat.

3. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyejukkan suasana.

4. Menyiapkan perbantuan kekuatan ke Ibu Kota dari daerah bila diperlukan.

“Itu yang kita rapatkan dan sudah dirumuskan langkah-langkahnya. Bahwa semua aspirasi masyarakat menjadi prioritas, pemerintah menjamin tetap menampungnya, sepanjang disampaikan secara baik sesuai aturan,” kata Budi Gunawan.

Menko juga meminta masyarakat percaya bahwa seluruh proses akan berjalan sesuai aturan. “Percayakan bahwa semua proses penanganan aspirasi berjalan sesuai hukum dan transparan,” tegasnya.

Terkait kelompok yang melakukan tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum, Menko Polkam menyampaikan bahwa aparat sudah diberi perintah untuk bertindak tegas dan sesuai aturan hukum. “Ukuran tindakan tegas sudah dirumuskan. Aparat diperintahkan tidak ragu-ragu, harus bertindak secara terukur. Ini bukti negara hadir melindungi masyarakat,” ucapnya.

Menko Polkam juga mengingatkan pentingnya membedakan antara unjuk rasa yang murni menyampaikan aspirasi dengan aksi-aksi yang bertujuan merusak. “Kami mengimbau, mari bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Rajut suasana yang damai dan sejuk, sampaikan aspirasi secara baik, dan pemerintah akan mendengarkannya,” pungkas Budi Gunawan.

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/menko-polkam-situasi-semakin-kondusif-mari-rajut-persatuan-jaga-kedamaian/ 

Baca Terusannya »»  

Dirut Jasa Marga Tinjau Koridor Trans Jawa, Tegaskan Peran Jalan Tol dalam Memperkuat Konektivitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

 

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan Achmad Purwantono, melakukan kunjungan kerja strategis di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Jawa dari Solo hingga Surabaya.

Agenda ini menegaskan komitmen Jasa Marga untuk menghadirkan konektivitas yang andal, aman, serta berkeselamatan, sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi jalan tol bagi konektivitas antarwilayah, rantai pasok, dan pertumbuhan sektor lokal.

Hadir mendampingi Rivan, Direktur Bisnis Jasa Marga Reza Febriano, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga M. Agus Setiawan, serta jajaran manajemen Jasa Marga Group.

Rivan menegaskan pentingnya peran Jalan Tol Trans Jawa dalam mendukung produktivitas nasional.

“Konektivitas yang kuat adalah fondasi pertumbuhan.

"Di koridor Trans Jawa, Jasa Marga tidak hanya memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, kami juga mengelola arus mobilitas dan logistik yang secara langsung menurunkan biaya distribusi, memperpendek waktu tempuh, dan membuka akses pasar bagi UMKM serta industri lokal.

"Prioritas kami adalah memastikan layanan operasional dan komersial terintegrasi sehingga infrastruktur jalan tol berkontribusi nyata terhadap produktivitas nasional," tegas Rivan.

Kunjungan dimulai dari Kantor PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) dengan agenda evaluasi kinerja operasi koridor, kesiapan menghadapi puncak arus lalu lintas, serta percepatan penguatan kapabilitas operasional berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Jasa Marga juga menekankan pentingnya integrasi sistem operasi dengan pusat komando JMTC untuk memastikan pengelolaan lalu lintas dan respons darurat lebih cepat dan terkoordinasi.

Rombongan kemudian meninjau Rest Area Travoy KM 519A.

Fokus peninjauan mencakup pemenuhan SPM pada aspek kebersihan, fasilitas toilet dan mushola, kapasitas parkir, aksesibilitas, keamanan, hingga alur pelayanan pelanggan.

Selain itu, dibahas juga strategi penguatan ekosistem komersial bersama PT Jasamarga Related Business (JMRB), termasuk penataan tenant, aktivasi UMKM lokal, serta digitalisasi layanan agar rest area berfungsi tidak hanya sebagai titik istirahat, tetapi juga sebagai pusat ekonomi mikro yang menopang masyarakat sekitar.

Perjalanan berlanjut ke Kantor PT Jasamarga Ngawi Kertosono (JNK) untuk menyelaraskan strategi operasi dan bisnis di koridor timur Trans Jawa.

Rangkaian kunjungan diakhiri di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 726A Surabaya, yang mengusung konsep layanan terpadu (Tempat Istirahat Terpadu) sebagai pengungkit utama peningkatan pendapatan non-tol dengan tetap mengedepankan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan.

“Konektivitas yang andal pada koridor Trans Jawa bukan hanya memempersingkat jarak, kami memastikan ruas, gerbang, dan rest area memberikan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan konsisten.

"Bersamaan dengan itu, kami mengakselerasi kolaborasi bisnis agar rest area makin hidup, produktif, dan memberi nilai tambah bagi pengguna serta mitra.

"Di koridor Trans Jawa, langkah-langkah ini penting untuk menjaga perjalanan dan daya saing layanan,” tambah Rivan.

Sebagai langkah strategis menuju keberlanjutan bisnis jangka panjang, Jasa Marga melalui PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) telah melakukan konsolidasi tiga ruas tol, yakni Tol Batang–Semarang, Tol Solo–Ngawi, serta Tol Ngawi–Kertosono–Kediri sejak Juli 2023.

Upaya ini terbukti efektif dalam mengoptimalkan portofolio bisnis sekaligus meningkatkan kinerja keuangan perseroan.

Jalan Tol Trans Jawa sendiri merupakan jalur vital dengan volume lalu lintas yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Perannya sangat penting terutama pada periode libur panjang seperti Lebaran dan Natal-Tahun Baru.

Kehadiran jalan tol ini memberikan multiplier effect luas, mulai dari kelancaran distribusi barang dan jasa, pengembangan kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, kawasan industri, dan pariwisata, hingga peningkatan konektivitas di Pulau Jawa.

Ke depan, Jasa Marga akan terus mengakselerasi integrasi layanan agar infrastruktur jalan tol semakin berfungsi sebagai tulang punggung konektivitas yang mendorong kemajuan ekonomi nasional.

 

 

Sumber : https://www.kabarbumn.com/rilis-bumn/116516179/dirut-jasa-marga-tinjau-koridor-trans-jawa-tegaskan-peran-jalan-tol-dalam-memperkuat-konektivitas-dan-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional?page=all 

Baca Terusannya »»  

Divpropam Polri Tetapkan Pelanggaran Berat dan Sedang Bagi 7 Personel Brimob dalam Kasus Meninggalnya Ojol

 

Jakarta – Divisi Propam Polri menetapkan tujuh personel Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden rantis Brimob yang melindas korban saat kericuhan aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI.

 

Dari hasil pemeriksaan, Divpropam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi dua kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang.

 

Karo Wabprof Divpropam Polri, Brigjen Pol. Agus Wijayanto, menjelaskan bahwa dua personel, Kompol K dan Bripka R, ditetapkan melanggar pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis.

 

“Dari hasil pemeriksaan sementara, dua personel kami tetapkan melakukan pelanggaran berat karena memiliki peran langsung dalam insiden tersebut. Sementara lima personel lainnya dijerat pelanggaran sedang karena berstatus sebagai penumpang di dalam kendaraan,” ujar Brigjen Agus saat Konferensi Pers, Senin (1/9/2025).

 

Lima personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Briptu D, Aipda M, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka J. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan, tetapi tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan.

 

Brigjen Agus menegaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan. Ia memastikan Polri akan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, baik melalui sidang kode etik maupun proses pidana jika ditemukan unsur pelanggaran hukum.

 

“Polri berkomitmen memproses kasus ini secara transparan dan profesional. Sidang kode etik untuk perkara pelanggaran berat dijadwalkan pada Rabu, 3 September 2025, sementara untuk pelanggaran sedang akan digelar pada Kamis, 4 September 2025,” jelasnya.

 

Selain itu, Divpropam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personel terkait pada Selasa, 2 September 2025, sebelum sidang etik dimulai.

 

Brigjen Agus menambahkan, pihaknya membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM untuk memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik.

 

“Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa seluruh proses dijalankan sesuai ketentuan. Tidak ada yang ditutupi, dan kami membuka ruang pengawasan bagi lembaga terkait untuk menjamin transparansi,” tegasnya.

 

 

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2069380-divpropam-polri-tetapkan-pelanggaran-berat-dan-sedang-bagi-7-personel-brimob-dalam-kasus-meninggalnya-ojol 

Baca Terusannya »»  

Panglima TNI Menggelar Doa Istighosah di Monas

 

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama ribuan prajurit TNI menggelar doa Istighosah di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (01/09/2025). Kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan sekaligus ikhtiar spiritual untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam suasana khidmat, doa bersama dipanjatkan dengan penuh harapan agar Indonesia senantiasa diberi perlindungan, kekuatan, dan kedamaian. Tidak hanya prajurit TNI, kegiatan ini juga menghadirkan ratusan anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan doa tulus dari generasi penerus bangsa.

Mengisi ceramah pada kesempatan tersebut, Ustad Adi Hidayat menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya menjaga spiritualitas sebagai pondasi kekuatan bangsa. "Jika negara ingin kokoh, jika negara ingin kuat, maka falya buduu rabba haadzal bait, jaga nilai-nilai spiritualitas kita karena semua apa yang kita kerjakan itu sumbernya bersumber dari kebersihan jiwa kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ustad Adi Hidayat menekankan bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki modal besar dalam membangun kekuatan pertahanan, namun perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sesuai dengan Visi & Misi TNI Prima. "Profesional, responsif, kemarin responsifnya sudah luar biasa, integratif dengan segala unsur yang lain, modern, alutsista sudah bagus, perlengkapan sudah baik, tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan suasana yang terus berubah," ujarnya.

Kegiatan doa bersama di Monas ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa lahir dari sinergi antara ketangguhan militer, kekuatan iman, serta doa-doa tulus rakyat. TNI berkomitmen menjaga soliditas, memperkuat sinergi lintas elemen bangsa, serta tetap dekat dengan rakyat sebagai fondasi kokoh persatuan Indonesia.

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-258782-panglima-tni-menggelar-doa-istighosah-di-monas.html 

Baca Terusannya »»  

HUT Polwan ke-77, Momentum Perkuat Pengabdian untuk Masyarakat

 

Jakarta – Setiap 1 September diperingati sebagai Hari Polisi Wanita (Polwan). Tahun ini, Polwan memasuki usia ke-77 dengan mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”.

 

Peringatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi momentum meneguhkan kembali pengabdian Polwan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di seluruh Indonesia.

 

Sejarah lahirnya Polwan berawal pada 1948 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Saat itu, polisi menghadapi kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban, tersangka, maupun saksi perempuan, khususnya terkait pemeriksaan fisik.

 

Kondisi tersebut mendorong organisasi wanita dan organisasi wanita Islam mengusulkan agar perempuan diikutsertakan dalam pendidikan kepolisian. Usulan itu akhirnya melahirkan pendidikan pertama bagi Polwan dan menandai babak baru keterlibatan perempuan dalam institusi Polri.

 

Kini, peran Polwan semakin penting, tidak hanya dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, tetapi juga dalam berbagai tugas kepolisian di lapangan. Kehadiran Polwan menjadi wujud nyata komitmen Polri untuk selalu dekat dengan masyarakat serta berbagi dengan hati.

 

Peringatan HUT ke-77 Polwan diharapkan semakin memperkuat jati diri Polwan sebagai garda terdepan yang humanis dan profesional dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di Tanah Air.

 

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2069540-hut-polwan-ke-77-momentum-perkuat-pengabdian-untuk-masyarakat 

Baca Terusannya »»  

Pemprov Jateng Dinilai Baik dalam Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK

 

SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang baik, dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kauangan.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah mengatakan, pada semester I 2024 penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 90,96%. Kemudian meningkat 92,24% pada semester II 2024. Pada semester I 2025 meningkat lagi menjadi 93,46%.

“Kami baru bisa mengatakan sangat baik kalau sudah 95%. Ini baru 93,46%. Standarnya untuk batas penyelesaian rekomendasi adalah 85%, ini sudah di atas standar, namun menurut kami masih harus ditingkatkan, karena bisa diupayakan lebih baik,” katanya, saat acara entry meeting pemeriksaan pendahuluan semester II tahun 2025, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/9/2025).

Luthfi Rahmatullah membeberkan, pemeriksaan pendahuluan semester II 2025 akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Pemeriksaan tersebut untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan, terkait kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran pemeriksaan nantinya antara lain meliputi pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah, pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD Dr Moewardi Solo dan RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto, operasional serta investasi PT BPR BKK Jateng (perseroda).

Dia menyampaikan, lama pemeriksaan pendahuluan adalah 25-30 hari. Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan terinci. Adapun penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan pada pekan kedua atau pekan ketiga Desember 2025. Diharapkan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan nanti bisa mencapai 95%.

“Tujuan kita untuk menilai. Ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu, untuk menilai kepatuhan dari pelaksanaan semua tema yang kami sampaikan tadi,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, pemeriksaan BPK menjadi suatu sarana perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuannya, mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Harapannya, bisa memberikan gambaran secara objektif, dan mendapatkan masukan yang konstruktif.

Setelah ada temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, dia berharap secepatnya ditindaklanjuti, demi menciptakan good governance dan clear government.

“Berikan data secara proaktif, sehingga pada saat audit investigasi, akan terjadi adanya transparansi daripada kegiatan yang kita lakukan,” beber gubernur.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-dinilai-baik-dalam-tindaklanjuti-rekomendasi-hasil-pemeriksaan-keuangan-bpk/ 

Baca Terusannya »»  

DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 SEPTEMBER 2025

 

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH	PERTALITE	PERTAMAX	PERTAMAX TURBO	PERTAMAX GREEN 95	BIOSOLAR	DEXLITE	PERTAMINA DEX	BIOSOLAR NON-SUBSIDI	PERTAMAX DI PERTASHOP
Prov. Aceh	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Free Trade Zone (FTZ) Sabang	10000	11500	-	-	6800	12700	-	-	11400
Prov. Sumatera Utara	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Sumatera Barat	10000	12800	13700	-	6800	14200	14450	-	12700
Prov. Riau	10000	12800	13700	-	6800	14200	14450	-	12700
Prov. Kepulauan Riau	10000	12800	13700	-	6800	14200	14450	-	12700
Free Trade Zone (FTZ) Batam	10000	11700	12450	-	6800	12900	13150	-	11600
Prov. Jambi	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Bengkulu	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Sumatera Selatan	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Bangka-Belitung	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Lampung	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. DKI Jakarta	10000	12200	13100	13000	6800	13600	13850	-	12100
Prov. Banten	10000	12200	13100	13000	6800	13600	13850	-	12100
Prov. Jawa Barat	10000	12200	13100	13000	6800	13600	13850	-	12100
Prov. Jawa Tengah	10000	12200	13100	13000	6800	13600	13850	-	12100
Prov. DI Yogyakarta	10000	12200	13100	13000	6800	13600	13850	-	12100
Prov. Jawa Timur	10000	12200	13100	13000	6800	13600	13850	-	12100
Prov. Bali	10000	12200	13100	-	6800	13600	13850	-	12100
Prov. Nusa Tenggara Barat	10000	12200	13100	-	6800	13600	13850	-	12100
Prov. Nusa Tenggara Timur	10000	12200	13100	-	6800	13600	13850	13500	12100
Prov. Kalimantan Barat	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Kalimantan Tengah	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Kalimantan Selatan	10000	12800	13700	-	6800	14200	14450	-	12700
Prov. Kalimantan Timur	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Kalimantan Utara	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Sulawesi Utara	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Gorontalo	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Sulawesi Tengah	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Sulawesi Tenggara	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Sulawesi Selatan	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Sulawesi Barat	10000	12500	13400	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Maluku	10000	12500	-	-	6800	13900	-	-	12400
Prov. Maluku Utara	10000	12500	-	-	6800	13900	-	-	12400
Prov. Papua	10000	12500	13400	-	6800	13900	-	-	12400
Prov. Papua Barat	10000	12500	-	-	6800	13900	14150	-	12400
Prov. Papua Selatan	10000	12500	-	-	6800	13900	-	-	12400
Prov. Papua Pegunungan	10000	12500	-	-	6800	13900	-	-	12400
Prov. Papua Tengah	10000	12500	-	-	6800	13900	-	-	12400
Prov. Papua Barat Daya	10000	12500	-	-	6800	13900	14150	-	12400

 

 

Sumber : https://pertamina.com/news/daftar-harga-bahan-bakar-khusus-non-subsidi-tmt-31-september-2025-semua-zona 

Baca Terusannya »»